Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Rekrutmen Bersama BUMN, Ini Dokumen Penting yang Wajib Diupload aga Lolos Registrasi Online

    Rekrutmen Bersama BUMN, Ini Dokumen Penting yang Wajib Diupload aga Lolos Registrasi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 membutuhkan beberapa dokumen penting agar lolos seleksi administrasi.

    Dokumen penting Rekrutmen Bersama BUMN 2025 hanya bisa dimasukkan ke dalam link resmi yakni https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id  dan update bisa juga dicek di akun instagram @fhci.bumn.

    Dokumen Penting Seleksi Rekrutmen Bersama BUMN adalah

    Foto profil
    KTP
    Ijazah/ surat keterangan lulus
    Transkrip nilai/nilai ujian
    Akta kelahiran (khusus orang  asli Papua)
    Kartu keluarga (khusus orang asli Papua)

    Dokumen pendukung seleksi rekrutmenbersama2025 BUMN adalah

    SKCK
    Sertifikat pelatihan
    Sertifikat Bahasa Inggris
    Curriculum vitae
    Portofolio
    Surat rekomendasi

    Setiap peserta wajib memperhatikan perangkat kamera yang  digunakan, agar pengambilan gambar foto profil tetap jelas saat pengambilan foto profil, ketika registrasi dilakukan.

    Selain itu, peserta yang ingin mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN harus mengecek ulang email dan memastikan email yang digunakan aktif, nomor handphone tetap aktif dan hanya milik sendiri.

    Kapan Pembuatan Akun Rekrutmen Bersama BUMN?

    Waktu pembuatan akun rekrutmenbersama2025 BUMN adalah 7-16 Maret 2025, pembuatan akun Rekrutmen Bersama BUMN. Adapun calon peserta bisa melakukan pendaftaran di link resmi.

  • KPK Siap Kawal Program Andalan Prabowo: Cek Kesehatan hingga Makan Bergizi Gratis

    KPK Siap Kawal Program Andalan Prabowo: Cek Kesehatan hingga Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal berjalannya program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti Cek Kesehatan Gratis hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Hal itu disampaikan usai pertemuan KPK dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dua hari berturut-turut. Lembaga antirasuah diminta untuk memberikan pendampingan kepada dua lembaga tersebut dalam menjalankan program-program amanat Presiden. 

    Pada hari ini, Kamis (6/3/2025), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan hingga pengawasan terhadap sejumlah program di Kemenkes. 

    Budi menyebut kementeriannya mengelola sejumlah program maupun proyek senilai Rp70 triliun yang bersumber dari APBN hingga pinjaman luar negeri. 

    “Dalam prinsip keterbukaan kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingin, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025). 

    Menkes pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu lalu memerinci proyek maupun program senilai Rp70 triliun yang dimaksud olehnya berasal dari APBN senilai Rp10 triliun, serta pinjaman Bank Dunia Rp60 triliun. 

    Program dari APBN meliputi program-program Quick Wins Prabowo seperti cek kesehatan gratis, percepatan eliminasi TBC serta pembangunan rumah sakit. 

    Sementara itu, program pinjaman dari Bank Dunia meliputi infrastruktur kesehatan sebanyak 10.000 puskesmas serta 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, sekaligus peningkatan alat kesehatan di 514 RSUD seluruh kabupaten, kota. 

    Kepala Badan Gizi Sambangi KPK 

    Sehari sebelumnya, Rabu (5/3/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya turut menyambangi KPK. Lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu turut meminta pendampingan KPK untuk transparansi dan akuntabilitas program. 

    Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025. 

    Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    “Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap agar implementasi program di lapangan sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh BGN. 

    Selanjutnya, kerja sama antara KPK dan BGN dapat berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

    “Nanti bisa dikoordinasikan untuk pelaksanaan kerja sama KPK dengan BGN. Tapi prinsipnya, kegiatan dilakukan dengan metode mystery shopping sehingga jika nanti ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan risiko, mitigasinya bisa dilakukan,” pungkas Setyo.

  • Ini Link Resmi dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Ini Link Resmi dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Anda yang ingin bergabung di perusahaan plat merah, maka bisa ikut rekrutmen bersama BUMN 2025 yang buka pada 7 Maret 2025.

    Pendaftaran hanya bisa dilakukan secara online dan melalui link resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 yakni https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id  dan Anda juga melihat informasi terbaru di akun instagram @fhci.bumn.

    Calon peserta yang ingin ikut seleksi rekrutmen BUMN, wajib melihat dan memantau tanggal penting seleksi rekrutmen bersama yang dibuka pada 7 Maret 2025. Dilansir dari instagram @fhci.bumn, setiap peserta wajib mempersiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses registrasi.

    Simak jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2025:

    Pembuatan akun
    Tanggal 7-16 Maret 2025, pembuatan akun Rekrutmen Bersama BUMN
    Calon peserta bisa melakukan pendaftaran
    Cek lowongan di link resmi
    Segera lengkapi dokumen

    Pengajuan Lamaran

    Calon peserta bisa mengajukan lamaran melalui link resmi
    Pengajuan lamaran dilakukan pada 10-16 Maret 2025

    Dikutip dari akun instagram FHCI BUMN, ada beberapa tahapan dan seleksi yang wajib diikuti.

    Registrasi
    Seleksi administrasi
    Tes online 1 (TKD, AKHLAK, Wawasan Kebangsaan)
    Tes online 2 (Tes Bahasa Inggris dan Learning Agility)
    Tes Kemampuan Bidang di masing2 BUMN (Psikotes, Wawancara, Tes Kesehatan, dan lain-lain) Pengumuman Akhir. 

  • Ada Revisi Tatib, Wakil Ketua DPR Bantah Bisa Pecat Personel DKPP

    Ada Revisi Tatib, Wakil Ketua DPR Bantah Bisa Pecat Personel DKPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir membantah DPR RI bisa mencopot atau memecat personel Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 setelah adanya evaluasi di Komisi II DPR RI.

    Adies melanjutkan pihaknya hanya memberikan kritikan dan masukan terhadap kinerja DKPP. Adapun, untuk keputusan akhirnya memang diserahkan kembali kepada pemerintah.

    “Jadi tidak ada pencopotan apa segala macam. Kita hanya sebatas itu saja memberikan kritikan, masukan bahwa harus eperti ini loh sebenarnya DKPP,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    Politikus Golkar ini menerangkan evaluasi kinerja DKPP ini diamanatkan dari perintah tata tertib (tatib) DPR RI, juga berkaitan dengan banyaknya putusan Mahkaham Konstitusi (MK) yang menyebabkan sejumlah daerah pemilihan (dapil) harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

    Kata Adies, dari Pilkada kemarin hampir ada 150 PSU dan bahkan ada satu kabupaten yang diulang semua Pilkadanya. Kemudian, ada juga calon dan syarat-syaratnya yang didiskualifikasi. 

    Melihat itu, Waketum Golkar ini berujar seharusnya ada ketegasan dari DKPP untuk memberikan pengawasan terhadap penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu.

    “Kalau ini semua berjalan dengan lancar, baik, DKPP, Bawaslu dalam pengawasan dengan baik, saya rasa tidak ada yang didiskualifikasi, kecurangan-kecurangan dan juga PSU yang banyak begitu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin melaporkan hasil evaluasi DKPP yang dianggap perlu dilakukan banyak perbaikan. Dalam laporan itu, disebut DKPP masih banyak menyisakan kasus aduan terkait penyelenggara Pemilu yang belum terselesaikan.

    Zulfikar menyebut hanya ada 217 kasus dari total 881 aduan yang mampu diselesaikan DKPP pada 2024-2025. Sebab itu, Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam hal percepatan penyelesaian kasus aduan pelaporan.

    Selain itu, Komisi II juga meminta DKPP untuk berbenah diri perihal kompetensi hingga integritas. Zulfikar menyarankan agar DKPP menyelenggarakan pelatihan bagi para pegawainya secara dan memberikan sertifikasi secara berkala.

    “Komisi II DPR RI mendorong DKPP RI untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas semperde manusia SDM dan memperbaiki kondisi internal DKPP dalam hal kompetensi, integritas, dan kapasitas,” tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

  • Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat jadi Letkol

    Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat jadi Letkol

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Merah Putih (KMP) Teddy Indra Wijaya telah naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel atau Letkol.

    Keputusan kenaikan pangkat itu tertuang dalam keputusan Panglima TNI No.Kep/238/II/2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol tertanggal 25 Februari 2025.

    “Seterimanya surat perintah ini, segera menggunakan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor ke Letkol terhitung mulai 25 Februari 2025,” dalam surat perintah No.Sprin/674/2025, dikutip Kamis (6/3/2025).

    Adapun, isi surat tersebut telah dibenarkan oleh Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. Dia menyampaikan bahwa Teddy telah mengalami kenaikan pangkat percepatan sesuai aturan yang berlaku.

    “Bahwa Informasi tersebut memang betul ya, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI & dasar perundang – undangan [Perpres], secara Administrasi juga semua sudah dipenuhi,” ujar Wahyu kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Teddy Indra Wijaya sempat menjabat sebagai ajudan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sejak 2020.

    Sebelum menjadi ajudan Menhan RI Prabowo Subianto, Teddy Indra Wijaya adalah asisten ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019.

    Pada 2020 Kapten Inf Teddy Indra Wijaya telah menjadi salah satu perwira TNI AD yang berhasil meraih kualifikasi Pasukan Elit US Army Ranger.

    Selain itu, prajurit TNI lulusan Akmil 2011 ini juga pernah tergabung dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah.

  • Jadwal Buka Puasa Hari Ini 6 Maret di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor

    Jadwal Buka Puasa Hari Ini 6 Maret di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini merupakan hari ke-enam ibadah puasa ramadan dilaksanakan di Indonesia.

    Umat muslim akan menjalankan ibadah puasa saat ini hingga waktu berbuka ketika adzan magrib sore nanti.

    Berikut jadwal buka puasa 6 ramadan 1446 H di Jabodetabek melansir dari laman Kemenag.
    JAKARTA
    MAGRIB 18:13

    ISYA’19:22

    BOGOR
    MAGRIB 18:17

    ISYA: 19:22

    TANGERANG
    MAGRIB 18:14

    ISYA’ 19:22

    BEKASI
    MAGRIB18:12

    ISYA’19:21

  • Raja Juli: Anggaran Pengelola FOLU Net Sink 2030 Bukan dari APBN

    Raja Juli: Anggaran Pengelola FOLU Net Sink 2030 Bukan dari APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan bahwa anggaran pengelolaan Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) atau FOLU Net Sink 2030 tidak berasal dari APBN. 

    Hal ini disampaikannya menanggapi beredarnya salinan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Meski demikian, dia tak menampik bahwa dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

    “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ungkapnya lewat rilisnya, Kamis (6/3/2025).

    Lebih lanjut, Raja Antoni menyampaikan revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. 

    Dia juga menjelaskan OMO terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    ⁠”Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” tegasnya.

  • Heboh Kader PSI dan Raja Juli Masuk FOLU Net Sink 2030, Dapat Honor Rp50 Juta

    Heboh Kader PSI dan Raja Juli Masuk FOLU Net Sink 2030, Dapat Honor Rp50 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Raja Juli Antoni, bergabung di Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Hal itu terungkap usai beredarnya salinan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Penetapan itu sejalan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. 

    Berdasarkan beleid dari Kepmen yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Januari 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030. 

    Adapun, kader PSI yang masuk dalam kepengurusan tersebut mulai dari Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.

    Tak hanya itu terdapat nama lainnya, seperti Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.  

    Nantinya, setiap pengurus akan mendapat honor untuk setiap tingkatan. Misalnya, penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta setiap bulan, anggota bidang Rp20 juta setiap bulan, dan staf Rp8 juta per bulannya. 

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pun mengonfirmasi dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

    “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujarnya melalui rilis Kementerian Kehutanan, Kamis (6/3/2025).

    Berikut daftar rincian honor bulanan bagi anggota FOLU Net Sink 2030

    1. Penanggung jawab atau pengarah: Rp 50 juta

    2. Wakil Penanggung jawab atau pengarah: Rp 40 juta

    3. Dewan Penasihat Ahli: Rp 25 juta

    4. Ketua Pelaksana: Rp 30 juta

    5. Ketua Harian I: Rp 30 juta 

    6. Ketua Harian II: Rp 30 juta

    7. Sekretaris atau Koordinator Sekretariat: Rp 30 juta

    8. Ketua Bidang: Rp 30 juta 

    9. Anggota: Rp 20 juta 

    10. Staf Kesekretariatan Bidang: Rp 8 juta

    Sumber: SK Menteri Kehutanan No 32/2025, diolah 

  • Pengangkatan CPNS 2024 Mundur jadi Oktober 2025, PPPK 2026

    Pengangkatan CPNS 2024 Mundur jadi Oktober 2025, PPPK 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sepakat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 dilakukan pada Oktober 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026. 

    Pada rapat Komisi II DPR bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) kemarin, Rabu (5/3/2025), jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK disesuaikan guna melakukan percepatan penataan CPNS dan PPPK. 

    “Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN [Badan Kepegawaian Negara] menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan PPPK di bulan Maret tahun 2026,” demikian bunyi kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dan Menpan RB, dikutip dari YouTube DPR, Kamis (6/3/2025). 

    Penyesuaian itu dilakukan sejalan dengan amanat pasal 66 Undang-Undang (UU) No.20/2023 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya agar tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun daerah. 

    Kesimpulan tersebut sejatinya sejalan dengan usulan Menpan RB Rini Widyantini yang disampaikan pada rapat tersebut. Namun, awalnya Rini sempat mengusulkan agar pengangkatan dapat diselesaikan pada Maret 2026 untuk CPNS dan Oktober 2026 untuk PPPK.

    Rini turut mengungkap bahwa kementeriannya membutuhkan waktu untuk melakukan penataan ASN di pemerintahan. Dia menyebut beberapa instansi pun turut meminta penundaan pengangkatan. 

    “Maka itu kami meminta waktu untuk menyelesaikan agar tidak berlarut-larut untuk 2026. Jadi, CPNS dilakukan [pengangkatan] 2026. Tentunya ini adalah tahap terakhir untuk bisa kami selesaikan agar tidak ada efek domino,” tuturnya. 

    Akan tetapi, Komisi II DPR meminta agar batas waktu pengangkatan yang diajukan oleh Menpan RB dimajukan menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. 

    Dilansir dari situs resmi Kementerian PANRB, pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CASN pada 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK. Angka itu berdasarkan data per Januari 2025. 

    Seleksi CPNS pun telah dilaksanakan mulai Agustus 2024, PPPK Tahap 1 mulai September 2024, dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025.

    Menteri Rini menyampaikan bahwa pemerintah pada 2024 lalu menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sepanjang sejarah. Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.

  • Kisaran Gaji Fresh Graduate yang Lamar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Kisaran Gaji Fresh Graduate yang Lamar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Rekrutmen Bersama BUMN 2025 akan segera dibuka pada Jumat (7/3/2025). Hal ini diumumkan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

    Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Rekrutmen Bersama BUMN tak sekadar program rekrutmen biasa, tetapi merupakan wujud nilai kolaborasi AKHLAK oleh seluruh BUMN.

    “Program ini tidak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, tetapi juga yang memiliki integritas dan nilai moral yang baik” ujar Erick di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Pada RBB 2025 akan dibuka lebih dari 2.000 lowongan di berbagai bidang seperti operational, engineering, pemasaran, keuangan hingga digitalisasi dan IT.

    Program ini terbuka bagi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK, D3, D4, S1, hingga S2. Kementerian BUMN juga menegaskan bahwa program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 tidak hanya terbuka bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman, tetapi juga memberikan perhatian khusus bagi disabilitas dan putra-putri dari ujung Sumatra hingga Papua untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam meniti karier di berbagai sektor BUMN.

    Bagi anda yang berniat mendaftar rekrutmen Bersama BUMN 2025, berikut ini adalah kisaran gaji yang akan diterima apabila diterima.

    Kisaran Gaji Karyawan Fresh Graduate yang Melamar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    1. Perbankan BUMN

    BUMN membawa sejumlah bank seperti BRI, Mandiri, BNI, hingga BTN. Apakah gaji di setiap bank ini sama?

    Dari penelusuran Bisnis, gaji yang ditawarkan oleh beberapa bank plat merah untuk fresh graduate tidak jauh berbeda.

    Apabila melamar di posisi staff, biasanya akan diberi gaji+tunjangan di angka Rp5-8 juta per bulan.

    Besaran gaji ini juga sama seperti pelamar yang melalui jalur Management Trainee (MT), di mana apabila sudah memiliki jabatan untuk level staf mencapai Rp10 juta per bulan. Untuk level manager bisa berkisar di antara Rp27-30 juta, dan level branch manager berkisar Rp68-74 juta per bulan.

    yang diperkirakan akan memiliki gaji sekitar Rp5-8 juta per bulan.

    2. PT Kereta Api Indonesia

    Sebagaimana informasi yang dihimpun Bisnis, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menawarkan gaji yang cukup tinggi untuk pekerjanya.

    Freshgraduate bisa memiliki gaji mulai dari Rp3-5 juta per bulan, belum termasuk bonus kinerja, transportasi, anak dan istri.

    Namun besaran gaji ini pun akan disesuaikan dengan jenis dan level pekerjaan. Seperti misalnya masinis, rata-rata memiliki gaji di angka Rp9 juta.

    Kemudian untuk level manajerial, bisa mendapat Rp10-15 juta per bulan.

    Adapun untuk posisi Assistant Manager Adminstrasi/Pelayanan Pelanggan biasanya memiliki rentang gaji Rp8-10,5 juta per bulan.