Category: Bisnis.com Nasional

  • Pemerintah Ungkap Butuh 60.000 Guru untuk Jadi Pengajar di Sekolah Rakyat

    Pemerintah Ungkap Butuh 60.000 Guru untuk Jadi Pengajar di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 60.000 guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

    Dia mengatakan bahwa kebutuhan ini muncul seiring dengan rencana pembangunan puluhan sekolah rakyat di berbagai daerah. Meskipun, skema rekrutmen guru masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah mempertimbangkan dua opsi, yakni mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru.

    “Tadi disampaikan 60.000 guru kebutuhannya. Ya itu nanti kami cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025)

    Tak hanya itu, Mu’ti juga menyampaikan bahwa mengenai kurikulum, terdapat dua pilihan yang sedang dikaji.

    Opsi pertama adalah mengikuti standar sekolah unggulan dengan standar internasional, yang akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Opsi kedua adalah menerapkan kurikulum nasional yang berlaku saat ini di sekolah-sekolah umum di Indonesia.

    Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sekolah rakyat yang mengikuti skema sekolah unggulan akan mengadopsi standar internasional, seperti yang diterapkan di sekolah unggulan Garuda.

    Sementara itu, sekolah rakyat yang memilih skema kedua akan mengikuti standar kurikulum nasional yang telah diterapkan di sekolah-sekolah umum.

    “Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini,” pungkas Mu’ti.

  • Temasek Butuh 50 Tahun untuk Berjaya, Bagaimana dengan Danantara?

    Temasek Butuh 50 Tahun untuk Berjaya, Bagaimana dengan Danantara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan investasi global yang berpusat di Singapura, Temasek Holdings Limited membutuhkan waktu 50 tahun untuk mencapai tahap seperti saat ini.

    Temasek masuk dalam jajaran elite perusahaan investasi global terbesar di dunia. Gurita bisnis mereka menyebar ke berbagai sektor mulai dari telekomunikasi hingga perbankan.

    Perusahaan milik pemerintah Singapura itu menjadi benchmark ketika pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara alias BPI Danantara yang baru diresmikan belum lama ini.

    Kepala Kebijakan Internasional dan Pemerintahan (Head of International Policy & Governance) Temasek, Ashok Mirpuri membeberkan inti dari pengelolaan keuangan adalah soal kepercayaan, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

    Menurutnya, tanpa empat hal tersebut, mustahil masyarakat Singapura apalagi negara lain menerima keberadaan Temasek untuk mengelola uang mereka.

    Maka demikian, Ashok menyampaikan penekanan empat hal tersebut dalam pengelolaan keuangan Temasek, membuat publik menjadi percaya dan berani berinvestasi di Temasek.

    “Kami akan terus berjuang demi kepercayaan publik, juga dari dalam kami mencoba transparan, serta pemerintah memberi kepastian hukum yang jelas atas investasi yang masuk, seberapa pun nilainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman DPR RI, Senin (10/3/2025). 

    Lebih jauh, beberapa investasi di Indonesia pun disinyalir justru melalui perusahaan investasi yang telah berdiri sejak 1974 ini. Hal tersebut menjadi bukti besarnya kepercayaan negara-negara lain terhadap Temasek.

    “Dan memang itu butuh waktu, kami saja 50 tahun untuk mencapai di titik ini dan akan terus berjuang demi kepercayaan publik,” imbuhnya.

    Kunjungan BKSAP ke Temasek

    Pernyataan Ashok tersebut disampaikan saat menerima rombongan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI saat berkunjung ke Singapura.

    Kunjungan BKSAP itu bertujuan untuk melihat implementasi Temasek yang model bisnisnya hendak dikembangkan dan diimplementasikan di Indonesia melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Menurut Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, pihaknya mempelajari banyak hal dari Temasek, khususnya tentang integritas, sehingga tercipta kepercayaan dari semua pihak. Kemudian juga pemerintahan berhasil menerapkan kepastian hukum.

    “Sehingga membuat para investor semakin yakin mempercayakan Temasek dalam berinvestasi. Perpaduan super, antara Temasek yang berintegritas dan pemerintah yang sungguh-sungguh,” jelasnya.

    Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Husein Fadlullah menyoroti soal Temasek dapat menanggulangi keraguan bahkan penolakan masyarakat dalam mengelola keuangannya.

    “Seperti diketahui kami [Indonesia] sedang membuat Danantara, maka kami ingin mengetahui bagaimana Temasek bisa membangun kepercayaan masyarakat, sementara jelas-jelas Temasek ‘mengambil’ uang mereka dan mengelolanya untuk waktu yang lama,” tutur Legislator Gerindra tersebut.

  • Tegas! Menteri Bahlil Mau Sikat Mafia dan Perbaiki Tata Kelola Gas Melon

    Tegas! Menteri Bahlil Mau Sikat Mafia dan Perbaiki Tata Kelola Gas Melon

    Bisnis.com, PURWOREJO – Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM), Bahli Lahadalia, buka-bukaan terkait polemik Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas melon yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan, ada mafia yang tidak ingin rakyat dapat harga gas melon murah.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025).

    “Sekarang saya lagi mau tata agar yang nakal-nakal ini tidak boleh lagi terjadi. Cuma kalau kita mau tata ada oknum-oknum mafia yang tidak ingin untuk rakyat dikasih harga murah. Maunya mahal-mahal saja,” ujar Bahlil.

    Akibat ulah para mafia itu, kata Bahlil, harga LPG 3 Kg jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Oleh karena itu, Bahlil tengah mengupayakan tata kelola penjualan gas melon agar subsidi tepat sasaran, tidak dikorupsi oleh pihak manapun.

    “Karena negara sudah membayar subsidi per tabung itu Rp36.000,” tegas Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar ini.

    Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah tegas meminta agar seluruh subsidi tepat sasaran. Tujuannya adalah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami menteri-menteri ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk meluruskan, agar semua subsidi itu sampai ke rakyat,” jelas Bahlil.

    Menteri Bahlil pun meminta dukungan kepada semua pihak, terutama Pondok Pesantren Darut Tauhid agar tata kelola LPG subsidi yang tengah digodoknya bisa segera rampung dan berjalan lancar tanpa menimbulkan gesekan di publik.

    “Setuju kita tata atau tidak? Setuju kan?” tanya Bahlil.

    “Setuju,” jawab santri dan tokoh di Pondok Pesantren Darut Tauhid.

    Lebih lanjut, Menteri Bahlil juga membahas upaya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 Kg yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap penyaluran dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan LPG subsidi secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, subsidi yang diberikan dapat digunakan secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

  • Pramono Bakal Ketemu Kepala BGN, Bahas Kepastian Program Sarapan Gratis

    Pramono Bakal Ketemu Kepala BGN, Bahas Kepastian Program Sarapan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk membahas soal Program Sarapan Gratis di Jakarta. 

    Pramono menjelaskan, bahwa saat mengikuti retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Barat, awalnya Program Sarapan Gratis tidak diperbolehkan. Namun, setelahnya, Pramono mendapati informasi bahwa program ini akhirnya diperbolehkan. 

    “Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak [Kepala] Badan Gizi, Prof. Dadan. Karena memang ketika retreat kan waktu itu tidak diperbolehkan,” terang Pramono seusai meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025). 

    Adapun, sebagai informasi, Pramono sempat ingin mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Terkait apakah renovasi kantin akan dilakukan atau tidak, hal ini bergantung pada keputusan Dadan. 

    “Kan belum diputuskan. Kemarin kalau tidak boleh maka kami budget yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Pramono-Rano Karno (Si Doel) memiliki program sarapan gratis. Adapun program ini berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, jika program ini berjalan, ia mengatakan bahwa akan memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

    “Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan,” kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025). 

    Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program ini ia tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

  • KPK Kerahkan 12 Jaksa, Kubu Hasto: Tak Masalah, Kami Siap Hadapi

    KPK Kerahkan 12 Jaksa, Kubu Hasto: Tak Masalah, Kami Siap Hadapi

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, siap menghadapi 12 jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sidang pertama Hasto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait Harun Masiku dijadwalkan berlangsung pada Jumat (14/3/2025).

    “Tidak masalah, kami siap menghadapi,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (10/3/2025). 

    Ronny berharap supaya proses persidangan berjalan dengan baik. Selain itu, dia berharap supaya semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

    “Kami harap persidangan nantinya menghadirkan perdekatan hukum yang berkualitas dengan mengutamakan asas praduga tak bersalah,” ujarnya. 

    Sebagai informasi, KPK mengerahkan 12 jaksa untuk membacakan dakwaan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Kedua belas jaksa dikerahkan KPK tersebut antara lain Surya Dharma Tanjung, Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratomo, Arif Rahman Irsady, Sandy Septi Murhanta Hidayat, Muhammad Albar Hanafi, Dwi Novantoro, Mohammad Fauji Rahmat, Rio Vernika Putra, Greafik Loserte.

    Sebelum dilimpahkan ke pengadilan, penyidik antikorupsi telah melakukan pelimpahan tahap dua pada kasus Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hari ini, Kamis (6/3/2025).  

    Pada tahapan ini, tim penyidik menyerahkan berkas tersangka dan barang bukti pada kepada tim jaksa penuntut umum (JPU). Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pelimpahan yang dilakukan penyidik hari ini meliputi dua kasus yang menjerat Hasto. 

    Untuk diketahui, Hasto dijerat dengan dua kasus oleh KPK. Elite PDIP itu ditetapkan tersangka pada kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

  • Prabowo Bakal Siapkan Rp100 Miliar per Satu Sekolah Rakyat

    Prabowo Bakal Siapkan Rp100 Miliar per Satu Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai membangun Sekolah Rakyat tahun ini.

    Program yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu ini akan menelan anggaran hingga Rp100 miliar untuk setiap satu unit sekolah yang dibangun. 

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).

    Menurut Cak Imin, pembangunan Sekolah Rakyat akan segera dimulai, dan tahun ajaran depan sekolah ini sudah bisa menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

    Dia pun mengatakan bahwa sebanyak 50 sekolah rakyat sudah siap untuk direalisasikan. Jumlah ini bisa bertambah tergantung kesiapan dan kebutuhan di berbagai daerah.

    Lebih lanjut, Cak Imin kembali mengonfirmasi bahwa setiap sekolah rakyat akan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar. Jumlah ini masih dapat berkembang sesuai kebutuhan masing-masing lokasi.

    Di sisi lain, kata Cak Imin, untuk proses rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

    Dengan adanya sekolah rakyat ini, diharapkan masyarakat dari kalangan kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

    “Sedang digodok dan dituntaskan kementerian dasar menengah, kemensos, kemendikti. Sekolah rakyat untuk wong cilik,” pungkas Cak Imin.

  • Polemik Penundaan Pelantikan CASN & PPPK, Menpanrb: Bakal Keluar Inpres

    Polemik Penundaan Pelantikan CASN & PPPK, Menpanrb: Bakal Keluar Inpres

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) dalam menanggapi penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 secara serentak pada Oktober 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Rini Widayantini mengatakan bahwa sejauh ini instansinya sudah melaporkan kepada orang nomor satu terkait pengangkatan CASN yang tengah ramai menjadi perbincangan masyarakat.

    “Sudah dilaporkan ke presiden,” katanya kepada wartawan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Meski begitu, Rini terlihat terburu-buru dan enggan bicara lebih lanjut kepada wartawan mengenai isu ini. Dengan langsung bergegas menuju mobilnya dan dibantu pengawalan, dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam mobil secara cepat.

    Namun, dia mengatakan bahwa nantinya akan ada instruksi presiden yang akan diumumkan. “Sudah dilaporkan nanti akan ada instruksi presiden,” pungkas Rini yang langsung menutup pintu mobilnya.

    Sebagaimana diketahui, Pengangkatan serentak CASN menjadi 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2) pada 1 Maret 2026.

    Berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sedangkan untuk PPPK seharusnya pada Februari 2025 dan Juli 2025.

  • Perhitungan Besaran THR Karyawan Swasta untuk Lebaran 2025

    Perhitungan Besaran THR Karyawan Swasta untuk Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan jadwal pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan swasta maksimal H-7 Lebaran 2025.

    “Jadi saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat 7 hari sebelum idul fitri besarannya akan disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) melalui Surat Edaran (SE),” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers terkait dengan aturan pemberian Bonus Hari Raya kepada Pengemudi Online, Istana Merdeka, Senin (10/3/2025).

    Sehingga kemungkinan besar pencairan THR untuk karyawan swasta paling lambat dibayarkan di tanggal 22-23 Maret 2025.

    Adapun besaran THR yang diberikan untuk karyawan swasta kemungkinan aturannya tidak berubah dari tahun lalu.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 mengatur bahwa karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas THR sebesar satu bulan gaji.

    Sedangkan karyawan yang memiliki masa kerja selama 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional, sesuai dengan perhitungan masa kerja (bulan) dibagi 12 bulan, dikali 1 bulan upah.

    Sebagai contoh, pekerja X mendapat upah sebesar Rp4 juta per bulan dan baru bekerja selama 6 bulan. Maka THR yang didapat adalah 6 dibagi 12 lalu dikali Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, pekerja berhak mendapat THR sebesar 2 juta.

    Namun jika perusahaan telah menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR yang diatur oleh aturan ini perusahaan membayar sesuai dengan perjanjian tersebut.

  • Catat! THR Karyawan Swasta Cair Paling Lambat di Tanggal Segini

    Catat! THR Karyawan Swasta Cair Paling Lambat di Tanggal Segini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan jadwal pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan swasta maksimal H-7 Lebaran 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers terkait dengan aturan pemberian Bonus Hari Raya kepada Pengemudi Online, Istana Merdeka, Senin (10/3/2025).

    “Jadi saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat 7 hari sebelum idul fitri besarannya akan disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) melalui Surat Edaran (SE),” kata Prabowo.

    Selain karyawan swasta, pemberian THR bagi pekerja BUMN dan BUMND juga diberikan paling lambat pada 7 hari sebelum Idulfitri 2025.

    “Mekanismennya akan disampaikan oleh menaker melalui surat edaran,” ujar Prabowo.

    Sehingga kemungkinan besar pencairan THR untuk karyawan swasta paling lambat dibayarkan di tanggal 22-23 Maret 2025.

    Besaran THR untuk Karyawan Swasta

    Menilik dari aturan tahun lalu, pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah.

    Pekerja yang memiliki masa kerja selama 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional, sesuai dengan perhitungan masa kerja (bulan) dibagi 12 bulan, dikali 1 bulan upah.

    Sebagai contoh, pekerja X mendapat upah sebesar Rp4 juta per bulan dan baru bekerja selama 6 bulan. Maka THR yang didapat adalah 6 dibagi 12 lalu dikali Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, pekerja berhak mendapat THR sebesar 2 juta.

    Namun jika perusahaan telah menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR yang diatur oleh aturan ini perusahaan membayar sesuai dengan perjanjian tersebut.

  • Menag Nasaruddin Prediksi Lebaran 2025 Bakal Terjadi pada 31 Maret

    Menag Nasaruddin Prediksi Lebaran 2025 Bakal Terjadi pada 31 Maret

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    Dia mengatakan sejauh pemantauan yang dilakukan pihaknya pada (29/3/2025), hilal diprediksi belum bisa terlihat lantaran masih berada di bawah ufuk.

    “Tidak bisa melihat hilal karena masih di bawah ufuk. Dengan demikian, jadinya 30 hari. Berarti lebaran kita diprediksi tanggal 31 Maret 2025 hari Senin,” ujarnya di STIK Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dengan demikian, Nasaruddin mengungkap bahwa perayaan umat muslim itu kemungkinan bakal terjadi serentak di Indonesia, termasuk dengan Muhammadiyah. 

    Pasalnya, Muhammadiyah sebelumnya menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. “Jadi kita kemarin itu puasanya bareng, kemudian juga nanti insya Allah diharapkan lebarannya juga bareng,” pungkasnya.

    Namun demikian, Nasaruddin juga menekankan bahwa hal ini masih sekadar prediksi. Sebab, kepastian penentuan 1 Syawal 1446 H atau Idul Fitri akan ditetapkan melalui sidang Isbat.