Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Pernyataan KSAD dan Menteri HAM Soal Kontroversi Prajurit TNI Isi Jabatan Sipil

    Pernyataan KSAD dan Menteri HAM Soal Kontroversi Prajurit TNI Isi Jabatan Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu tentang TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil memicu banyak komentar. Ada yang mengaitkannya dengan dwifungsi ABRI, doktrin militer yang pernah hidup di era Orde Lama dan Orde Baru.

    Panglima TNI telah menegaskan prajurit entah itu perwira atau siapapun, yang mengisi jabatan institusi sipil wajib mengundurkan diri.

    Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang mengatur: “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,”. 

    Meski demikian, pada ayat (2) diatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki sejumlah jabatan sipil tetapi terbatas. 

    Perinciannya adalah kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

    Adapun isu tentang TNI mengisi jabatan sipil terjadi di tengah upaya pemerintah dan DPR untuk mengamandemen Undang-undang TNI. Ada banyak substansi dalam amandemen tersebut, termasuk soal perluasan institusi sipil yang bisa diduduki militer hingga usia pensiun militer. 

    Komentar KSAD 

    Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengemukakan bahwa TNI AD akan tunduk pada hasil akhir dari pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir di DPR.

    “Kalau nanti keputusannya seperti itu, ya kami ikut. Kami akan loyal seratus persen dengan keputusan,” kata Maruli dilansir dari Antara.

    Menurut Maruli, ketakutan yang dibangun di tengah masyarakat akan kembalinya Indonesia ke masa dwifungsi ABRI era Orde Baru terlalu berlebihan.

    “Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah. Menurut saya itu pemikiran yang tidak baik,” tegas Maruli. 

    Maruli menilai isu-isu tersebut terkesan menyerang institusi TNI AD sehingga membuat persepsi masyarakat akan jajarannya memburuk.

    Menurut Maruli, selama ini seluruh perwira aktif yang masuk ke institusi sipil memiliki latar belakang prestasi yang baik dan sesuai dengan institusi sipil terkait.

    Maruli melanjutkan, mereka juga telah melalui prosedur seleksi yang semestinya sehingga dianggap layak untuk menempati jabatan-jabatan di posisi instansi sipil tersebut.

    “Kami melihat anggota anggota TNI AD punya potensi, silahkan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar atau ada sidangnya atau ditentukan oleh Presiden, silahkan saja. Tapi jangan menyerang institusi,” kata Maruli.

    Maruli meyakini perwira TNI yang saat ini menempati jabatan sipil telah mengemban tanggung jawabnya dengan baik.

    Komentar Menteri HAM

    Menteri Hak Asasi Manusia mendukung pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang akan memastikan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun diri atau mengundurkan diri.

    “Ikuti saja apa yang disampaikan oleh panglima TNI dengan kepala staf angkatan darat,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025). 

    Meski demikian, Pigai hanya tersenyum ketiga ditanya mengenai status Direktur Utama Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang juga menjabat sebagai Danjen Akademi TNI.

  • Kontroversi Sarapan Gratis Pram-Doel, Batal Setelah Pertemuan dengan BGN

    Kontroversi Sarapan Gratis Pram-Doel, Batal Setelah Pertemuan dengan BGN

    Bisnis.com, JAKARTA – Teka-teki program sarapan gratis untuk siswa sekolah oleh Pemprov Jakarta akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur Pramono Anung. 

    Pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Pram, sapaan akrabnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu sore (12/3/2025). 

    “[Program] Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Pram mengatakan Pemprov Jakarta akan mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk renovasi kantin sekolah. Selain itu, anggaran yang sudah disiapkan juga bakal digunakan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Menurutnya, program revitalisasi kantin sekolah langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

    Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta

    “Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu KJP yang akan diterima oleh masyarakat,” ucapnya.

    Tak hanya KJP, anggaran sarapan gratis juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

    Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.

    Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya,” jelas Dadan. 

    Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

    Sarapan Gratis Bukan Rivalitas MBG 

    Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

    Sebagai informasi, pasangan Pramono-Rano Karno (Si Doel) mengusung program sarapan gratis sebagai salah satu janji kampanye pada Pilkada Jakarta 2024. 

    “Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan,” kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

    Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program sarapan tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

    “Bukan vendor besar. Bukan vendor besar,” jelas Pramono.

    Rencana Pramono-Rano Karno menyiapkan sarapan gratis sempat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, program sarapan gratis memang mirip dengan program unggulan Prabowo, yakni MBG. 

    Untuk menyamakan persepsi, Pramono lantaran mengundang Kepala BGN Dadan Hindrayana untuk bertemu di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terkait program tersebut, bukan sebagai bentuk persaingan dengan kebijakan pemerintah pusat.

    “Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi Rivalitas, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah,” ujar Pramono ketika ditemui di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa jika memungkinkan, program Sarapan Gratis akan tetap dijalankan meskipun terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. 

    Namun, jika tidak, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur kantin sekolah, mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

    “Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah, mohon maaf, daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Momen Sri Mulyani Bukber dengan Prabowo Usai Diterpa Isu Mundur dari Menkeu

    Momen Sri Mulyani Bukber dengan Prabowo Usai Diterpa Isu Mundur dari Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen berbuka puasa bersama bareng Presiden Prabowo.

    Dalam foto yang diunggah di akun media sosialnya @smindrawati tampak keduanya tengah mencicipi takjil dalam sebuah meja panjang berwarna cokelat.

    Menurut Sri Mulyani, buka bersama itu di Istana Negara, Jakarta.

    “Berbuka puasa bersama Presiden @prabowo di Istana Merdeka. Ngobrol santai sambil melaporkan berbagai hal. Semoga Ibadah Puasa Ramadan anda membawa berkah,” tulisnya.

    Pertemuan itu juga terlihat cukup santai, dan Sri Mulyani tampak tertawa saat mencicipi hidangan buka puasa tersebut.

    Di meja tersebut juga tidak terlihat orang lain selain keduanya yang sedang mencicipi menu buka puasa sambil berbincang.

    Momen ini diunggah Sri Mulyani usai isu yang menerpanya yang menyebutkan dirinya bakal mundur dari kursi Menkeu.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, kabar rencana mundurnya Sri Mulyani dari pemerintahan Prabowo berseliweran di sejumlah media massa beberapa hari belakangan.

    Sejumlah pewarta di Istana Kepresidenan langsung meminta konfirmasi atas hal tersebut. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika ditanya soal kabar rencana mundur dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Senyum kecil dipasang Sri Mulyani ketika wartawan meminta konfirmasi kepadanya, Rabu (12/3/2025) malam. Saat itu, perempuan yang menjabat menteri keuangan di bawah tiga presiden berbeda tersebut baru saja selesai mengikuti buka puasa bersama Prabowo.

    Sri Mulyani hanya berkomentar bahwa pertemuannya dengan Prabowo sore hingga malam kemarin untuk melaporkan kinerja APBN.

    “Melaporkan saja terkait APBN,” ujarnya kepada wartawan usai bertemu dengan Prabowo, Rabu (12/3/2025), malam.

  • RUU TNI: Daftar 15 Kementerian/Lembaga yang Bisa Diisi Prajurit Aktif

    RUU TNI: Daftar 15 Kementerian/Lembaga yang Bisa Diisi Prajurit Aktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan perubahan daftar Kementerian/Lembaga (K/L) yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

    Sebelumnya, daftar jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit termaktub dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Setidaknya ada 15 K/L yang diusulkan untuk dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Daftar ke-15 K/L tersebut tampilkan langsung oleh Menhan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/3/2025) kemarin.

    Menhan Sjafrie mengatakan jika ditempatkan di luar 15 K/L tersebut, maka prajurit TNI yang bersangkutan harus pensiun dari militer. 

    “Jadi ada 15 [K/L yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif], kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu itu kalau mau ditempatkan dia [prajurit TNI] mesti pensiun,” tegasnya seusai rapat dengan Komisi I DPR RI, Selasa (11/3/2025).

    Dia pun menekankan jika prajurit TNI itu ditempatkan di 15 K/L yang ada, maka yang besangkutan tetap bisa bertahan di TNI. 

    “Ya. Jadi 15 plus dia mesti pensiun. Yang 15 [K/L di revisi UU TNI] itu tidak perlu mundur,” ujar Sjafrie.

    Berdasarkan UU No 34/2004 pasal 47, ayat (1) menyebutkan Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 

    Adapun, ayat (2) memaparkan bahwa Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. 

    Dengan demikian, ada penambahan 5 K/L yang dapat diisi oleh prajurit aktif apabila RUU TNI nantinya resmi disahkan oleh DPR RI.  

    Berikut daftar K/L yang diajukan agar dapat diisi oleh prajurit TNI aktif 

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) 

    2. Kementerian Pertahanan 

    3. Sekretariat Militer Presiden 

    4. Badan Intelijen Negara (BIN) 

    5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

    6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 

    7. Dewan Pertahanan Nasional (DPN) 

    8. Badan SAR Nasional (Basarnas)

    9. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

    10. Kementerian Kelautan dan Perikanan *

    11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) *

    12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) *

    13. Badan Keamanan Laut (Bakamla) *

    14. Kejaksaan Agung (Kejagung) *

    15. Mahkamah Agung (MA)

    Sumber: Rapat kerja Menhan bersama Komisi I DPR RI

    Keterangan (*): Diusulkan masuk dalam revisi UU TNI 

  • Gunung Raung Erupsi, Semburkan Letusan 1.500 Meter di Atas Puncak

    Gunung Raung Erupsi, Semburkan Letusan 1.500 Meter di Atas Puncak

    Bisnis.com, JAKARTA – Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) erupsi dengan letusan setinggi 1.500 meter di atas puncak pada Kamis pagi (13/3/2025). 

    “Terjadi erupsi Gunung Raung pada hari Kamis, 13 Maret 2025, pukul 06.59 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.500 meter di atas puncak atau 4.832 meter di atas permukaan laut (mdpl),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Raung Burhan Alethea dalam laporan tertulis dilansir Antara. 

    Menurutnya, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 7 mm dan durasi 34 detik.

    Ia mengatakan Gunung Raung berada pada status Level II (waspada), sehingga masyarakat dan pengunjung/wisatawan diimbau tidak mendekati pusat erupsi di kawah puncak dengan radius tiga kilometer dan menuruni kaldera serta bermalam di kawasan kawah. 

    Erupsi yang terjadi pada Kamis ini pukul 06.59 WIB tersebut merupakan erupsi perdana Gunung Raung pada tahun 2025, sehingga petugas mencatat jumlah letusan Gunung Raung sebanyak satu kali.

    Berdasarkan catatan petugas, aktivitas Gunung Raung dalam pengamatan kegempaan pada Rabu (12/3) tercatat mengalami dua kali gempa hembusan dengan amplitudo 2 mm, dan lama gempa 31-37 detik; kemudian sembilan kali gempa tektonik jauh dan satu kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 0,5-1 mm.

    Sebelumnya, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid dalam siaran persnya beberapa waktu lalu mengatakan erupsi Gunung Raung adalah hal yang wajar.

    “Hal ini mengingat tingkat aktivitas gunung tersebut adalah Level II (Waspada) dengan aktivitas fluktuatif dan potensi terjadi erupsi sewaktu-waktu,” jelasnya. 

  • Ahok Tiba di Kejagung, Siap Bongkar Data Rapat saat jadi Komut Pertamina

    Ahok Tiba di Kejagung, Siap Bongkar Data Rapat saat jadi Komut Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, pada Kamis pagi (13/3/2025). 

    Ahok rencananya bakal diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Berdasarkan pantauan di kantor Kejagung, Ahok tiba pukul 08.36 WIB. Dia nampak mengenakan batik berkelir coklat dalam pemeriksaaannya sebagai saksi tersebut. Ahok datang didampingi timnya saat tiba di Kejagung.

    “Saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau yang apa yang saya tahu akan saya sampaikan,” ujarnya di Kejagung, Kamis (13/3/2025).

    Dalam pemeriksaaan ini, dia juga mengaku bahwa dirinya membawa data rapat saat dirinya menjabat sebagai pejabat tinggi di perusahaan plat merah tersebut.

    “Data yang kami bawa itu adalah data rapat. Kalau diminta akan kita kasih,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

    Jauh sebelum pemeriksaan ini, Ahok sempat sesumbar akan membuka kasus di Pertamina. Dia bahkan mengklaim memiliki banyak catatan yang bisa menyeret siapa saja sosok yang bertanggung jawab dalam kasus rasuah di perusahaan minyak pelat merah tersebut.

    Bahkan, dengan lantang, Ahok menyampaikan bahwa setiap pimpinan di Pertamina tidak mau memberhentikan masalah yang saat ini menjadi kasus di Kejagung.

    “Kalau menurut saya ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau setop,” tuturnya dikutip melalui Youtube Narasi Newsroom, Sabtu (1/3/2025).

  • Respons Menag soal Tak Ada Perawat di Petugas Medis di Haji 2025

    Respons Menag soal Tak Ada Perawat di Petugas Medis di Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespons soal tidak adanya perawat yang akan mendampingi dokter untuk Jemaah Haji Indonesia tahun 2025.

    Meski hanya irit bicara merespons hal tersebut, Nasaruddin mengungkapkan sebenarnya itu merupakan ranah Kementerian Kesehatan.

    “Iya, masalah dokter dan perawat itu kan wilayahnya Kementerian Kesehatan, nanti kami akan koordinasi,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Dia juga menyebut tak menutup kemungkinan akan adanya peluang mengadakan perawat untuk mendampingi dokter untuk jemaah Haji 2025.

    “Iya, seperti tadi, minimum seperti tahun lalu lah semuanya,” ujarnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad menyoroti soal masalah tenaga medis yang ada untuk Haji 2025 mendatang. Dia menyebut adanya perbedaan antara tahun lalu dan sekarang.

    “Kalau tahun lalu tenaga medis itu kan dokter satu, perawat dua. Nah tahun ini hanya dokter saja perawatnya tidak ada. Ini juga mohon nanti untuk petugas TPHD nya itu juga diikutkan perawat. Enggak mungkin dokter itu langsung menangani. Jadi kami minta itu perawat mendampingi,” katanya dalam rapat, Rabu (12/3/2025).

  • Penjelasan Lengkap UI Tidak Batalkan Disertasi Menteri Bahlil

    Penjelasan Lengkap UI Tidak Batalkan Disertasi Menteri Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) memberikan perkembangan terbaru terkait hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Selain meminta Menteri Bahlil memperbaiki disertasinya, Empat Organ UI juga menjatuhkan sanksi pembinaan kepada sejumlah pihak terkait.

    Adapun Empat Organ UI tersebut diantaranya Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB).

    “Universitas Indonesia (UI) telah bersikap tegas melakukan pembinaan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran akademik dan etik yang terdiri dari Promotor, Ko-promotor, Manajemen Sekolah (Direktur, Dekan, Kepala Program Studi), dan Mahasiswa,” kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Prof Arie Afriansyah dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

    Prof Arie menjelaskan, keputusan ini bukan keputusan Rektor semata, melainkan keputusan bersama Empat organ UI yang solid dan bulat satu suara dengan tegas menyepakati keputusan tersebut.

    Disertasi Menteri Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Bagi UI, kata Prof Arie, pembinaan untuk Menteri Bahlil dilakukan berupa kewajiban peningkatan kualitas disertasi dan tambahan syarat publikasi ilmiah. Sementara untuk promotor hingga Kepala Prodi ada hal lain.

    “Bagi Promotor, Ko-Promotor, Direktur Sekolah, dan Kepala Prodi bentuknya adalah larangan mengajar, menerima mahasiswa bimbingan baru, dan bahkan larangan menjabat di posisi struktural dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan bagi manajemen berpangkat tinggi di strata akademik dan struktural di UI justru menunjukkan bahwa Empat Organ UI tidak tebang pilih dalam penerapan sistem dan mekanisme etik,” ucapnya.

    Prof Arie pun menegaskan bahwa tuntutan agar disertasi Menteri Bahlil dibatalkan tidak tepat. Walaupun pada periode sebelumnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) melakukan promosi doktor, Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan revisi disertasi.

    “Artinya, Empat Organ UI telah secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa tersebut belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan. Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan?” ungkapnya.

    Tuntutan membatalkan kelulusan juga, kata dia, tidak tepat. Sebab, disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh Empat Organ UI.

    “Artinya mahasiswa belum lulus. Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai,” kata Prof Arie.

    Prof Arie pun menjelaskan bahwa UI menggunakan terminologi pembinaan karena UI merupakan lembaga pendidikan. Bagi UI, tugas utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas dan perubahan perilaku, bukan hanya menghukum perilaku yang tidak etis.

    “Adapun, tuntutan pembatalan gelar mahasiswa yang bersangkutan juga tidak relevan. Mahasiswa tersebut justru dinyatakan oleh Empat Organ UI belum dapat lulus dan belum mendapatkan ijazahnya,” imbuh dia.

    Terakhir, Prof Arie menekankan bahwa Rektor UI sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan kritik.

    “Bagi yang tidak memahami mengenai mekanisme pengambilan keputusan Empat Organ UI dan ingin bertanya, Rektor UI membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut secara langsung. Ruangan Rektor terbuka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi,” pungkasnya.

  • Sri Mulyani Rapel Umumkan Kinerja APBN Besok, Gara-gara Penerimaan Jeblok?

    Sri Mulyani Rapel Umumkan Kinerja APBN Besok, Gara-gara Penerimaan Jeblok?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merilis data kinerja APBN selama dua bulan sekaligus atau Januari-Februari 2025 pada konferensi pers APBN KiTa yang rencananya digelar esok hari, Kamis (13/3/2025). 

    Sekadar informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui belum menerbitkan data kinerja APBN Januari 2025 yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan maupun belanja negara.

    Data itu seharusnya diterbitkan pada Februari 2025 lalu. Namun karena penerimaan Januari jeblok, pemerintah seolah mengulur-ulur waktu untuk mengumumkan ke publik.

    Menariknya, Sri Mulyani justru menyebut pengumuman data APBN itu akan dirapel untuk dua bulan sekaligus yakni Januari-Februari 2025, pada Maret 2025 ini. 

    “Iya, nanti. Januari-Februari,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Sri Mulyani pun enggan memerinci lebih lanjut mengenai data APBN yang akan dirilis nantinya. Di sisi lain, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkap bahwa kedatangannya ke Istana sore ini untuk membahas laporan kinerja APBN dengan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ya melaporkan saja terkait APBN,” katanya kepada wartawan. 

    Tidak lama kemudian, Sri Mulyani langsung menaiki mobil yang telah menunggunya dekat Pilar Istana Kepresidenan, dan bergerak menuju keluar Kompleks Istana. 

    Sebelumnya, Sri Mulyani juga enggan menanggapi soal data penerimaan pajak Januari 2025 yang anjlok menjadi Rp88,89 triliun atau 41,86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. 

    Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak di bulan yang sama pada tahun lalu atau Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.

    Adapun data APBN KiTa Januari 2025 itu tertuang dalam dokumen Kemenkeu yang sempat diunggah di situs resmi. Data itu sebelumnya sempat tidak dirilis pada Februari 2025 lalu, sehingga menyebabkan publik dan investor menunggu. 

    “Besok saja di konferensi pers saya ya,” katanya kepada wartawan setibanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Sebelumnya, dokumen APBN KiTa untuk data APBN Januari 2025 muncul di situs resmi Kemenkeupada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 12.15 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

    Pada pekan lalu, Jumat (7/3/2025), Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan data kinerja APBN itu setelah melakukan sejumlah penyesuaian. 

    “Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjusment, kita akan segera memberikan penjelasan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Saat ditanya mengenai alasan ditundanya APBN KiTa Januari 2025, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan memerinci lebih lanjut.

    “Tadi kan sudah dijawab. Terima kasih, ya,” ujarnya sambil berjalan menuju mobil yang telah menunggunya.

  • Jadi Penerbangan Haji 2025, Menag Minta Lion Air Jangan Pakai Pesawat Tua

    Jadi Penerbangan Haji 2025, Menag Minta Lion Air Jangan Pakai Pesawat Tua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan perhatian atau concern dari pihaknya untuk masalah penerbangan jemaah Haji 2025. Terlebih, ada maskapai yang akan debut melayani penerbangan jemaah Indonesia, yakni Lion Air Group.

    Dia juga meminta agar Lion Air menjaga citra positif pemerintah Indonesia selama penyelenggaraan ibadah Haji 2025. 

    “Ini concern kami juga karena ada penerbangan baru, Lion, dengan segala catatannya, yang kita tahu bukan saja mereknya apakah itu Garuda atau Saudia, tetapi umur pesawatnya,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3/2025).

    Tak hanya itu, dia juga menyebut saat ini sedang musimnya charter pesawat di dalam dunia internasional, sehingga harus betul-betul hati-hati.

    “Kita tahu bahwa sekarang ini musim musim charter pesawat di dalam dunia internasional kita. kami juga harus hati-hati betul, concern kami sama, jangan sampai nanti kita teledor mengontrol pesawat tua yang kita kontrak,” tegasnya.

    Di lain sisi, Nasaruddin mengaku pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak Lion Air Group untuk menjaga citra positifnya sebagai maskapai yang dipilih bagi para jamaah haji Indonesia.

    “Sehingga ya kadang-kadang kita juga berdiplomasi bahwa kalau anda gagal pada tahun ini, itu pertanda kami akan kembali kepada pola lama. Jadi pihak Lion sendiri juga sepertinya ditantang ya untuk melakukan service yang lebih baik,” bebernya.

    Diberitakan sebelumnya, Lion Air Group mendapat kesempatan untuk melayani penerbangan jemaah Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.  

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Lion Group Daniel Putut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1/2025). 

    “Kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada pemerintah memberikan kepercayaan kepada kami di 2025 ini untuk ikut menjadi melayani jemaah haji Indonesia untuk musim haji 2025,” Direktur Lion Group Daniel Putut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, dikutip dari siaran YouTube DPR, Jumat (3/1/2025).