Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Istana, Bahas Subsidi LPG

    Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Istana, Bahas Subsidi LPG

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk melaksanakan Rapat Terbatas (ratas) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 14.58 WIB.

    Selain Purbaya terlihat sejumlah Menteri memasuki lingkungan Istana, mulai dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala BUMN Doni Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Saat ditanya agenda pertemuan, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail materi yang akan dibahas dalam ratas tersebut.

    “Kelihatannya ada yang berhubungan dengan [subsidi] LPG, saya belum tahu nanti lihat saja rapatnya seperti apa,” ujarnya sebelum memasuki Istana.

    Adapun soal kemungkinan penambahan kuota LPG 3 kilogram, Purbaya membenarkan bahwa hal itu menjadi salah satu isu yang berpotensi dibahas dalam ratas.

    “3 kg ya,” katanya singkat.

    Lebih lanjut, ketika dikonfirmasi agenda rapat turut membahas tapi terkait kemungkinan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026, Purbaya menilai hal tersebut tidak termasuk agenda.

    “Sepertinya tidak. Saya tidak tahu. Belum rapat ditanya,” katanya. 

    Saat disinggung mengenai anggaran bantuan bencana, Menkeu menjelaskan bahwa alokasi tersebut umumnya ada di Kementerian Sosial.

    “Ada biasanya di Kemensos, kalau mereka kurang ya kita tambah. Biasanya mereka ada anggaran bencana ya,” ujarnya.

  • Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Belanda, Maxima Zorreguieta yang hadir sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, Ratu Maxima tiba di kompleks Istana sekitar pukul 12.03 WIB dengan pengawalan lima sepeda motor.

    Setibanya di depan tangga Istana, dia langsung disambut oleh Presiden Ke-8 RI. Suasana penyambutan tampak meriah dengan penampilan singkat tarian tari Indang asal Sumatra Barat yang juga dikenal sebagai Tari Dindin Badindin sebagai bagian dari tradisi penyambutan tamu kenegaraan.

    Usai penyambutan, Presiden Prabowo dan Ratu Maxima berjalan berdua menaiki tangga menuju area dalam Istana sebelum menuju Ruang Kredensial.

    Di ruangan tersebut, keduanya melakukan salam kehormatan dan sesi foto bersama.

    Agenda kemudian berlanjut dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan Ratu Maxima untuk membahas isu-isu prioritas terkait financial health, inklusi keuangan, dan penguatan sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat rentan.

    Setelah pertemuan bilateral singkat itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan working lunch yang dihadiri jajaran delegasi dari kedua pihak.

    Dalam kesempatan tersebut, diskusi diperluas ke topik kerja sama teknis, salah satunya program pemberdayaan keuangan dalam mendorong kesehatan finansial.

    Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.

  • Kunjungi Yonif TP 828 di Kalsel, Menhan Sjafrie Pantau Peran TNI soal Ketahanan Pangan

    Kunjungi Yonif TP 828 di Kalsel, Menhan Sjafrie Pantau Peran TNI soal Ketahanan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti peran strategis TNI dalam pembangunan kewilayahan serta ketahanan pangan.

    Salah satu pengawasan itu dilakukan melalui kunjungan ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828/Banua Warani Mattone (Yonif TP 828/BWM).

    Yonif tersebut berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Menhan Sjafrie dan rombongan mengunjungi lokasi tersebut pada Rabu (25/11/25). 

    Menurut Sjafrie, Yonif TP 828 bukan hanya berperan dalam penguatan pertahanan dan keamanan wilayah, tetapi juga aktif dalam pembangunan teritorial.

    “Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung peran strategis TNI dalam mendukung pembangunan dan ketahanan nasional di tingkat daerah,” dalam keterangan tertulis Setjen Kemhan, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Selanjutnya, Yonif TP 828 memiliki semboyan ‘Banua Warani Mattone’ dikenal dengan fokus pada empat pilar utama.

    Empat pilar itu yakni ketahanan pangan, melalui program budidaya Taman Padi Mekongga; pemeliharaan lingkungan; pembinaan fisik dan kesehatan prajurit; serta penguatan keamanan masyarakat. 

    “Dukungan Pemerintah Daerah setempat juga menjadi kunci percepatan pembangunan markas komando dan fasilitas pendukung batalyon ini,” pungkas Setjen Kemhan.

  • Menhan Sjafrie Tinjau Pembangunan Pusat Pelatihan Militer di Kalteng

    Menhan Sjafrie Tinjau Pembangunan Pusat Pelatihan Militer di Kalteng

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin telah meninjau pembangunan Resimen Induk Kodam (Rindam) XXII/Tambun Bungai dan Dodiklatpur Rindam.

    Peninjauan itu dilakukan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Rabu (26/11/2025). Saat kunjungan, Sjafrie didampingi oleh Panglima Kodam (Pangdam) XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin. 

    Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur bagi pusat pendidikan dan pelatihan militer di tanah Borneo ini 

    “Keberadaan Rindam dan Dodiklatpur Rindam sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan mendukung program strategis pertahanan di pulau Kalimantan,” dalam keterangan tertulis, Setjen Kemhan, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Adapun, pembangunan pembangunan Rindam dan Dodiklatpur diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat di sekitar lokasi.

    Misalnya, mendorong kemandirian ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, serta memperbesar peluang bagi putra-putri daerah untuk bergabung sebagai anggota TNI.

    Adapun, rencana pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan dan stabilitas di Kalimantan Tengah, menjadikan Kodam XXII/Tambun Bungai sebagai pilar keamanan yang solid di Pulau Borneo. 

  • Gus Yahya: Surat Edaran Pemberhentian Ketua Umum PBNU Tidak Sah

    Gus Yahya: Surat Edaran Pemberhentian Ketua Umum PBNU Tidak Sah

    Bisnis.com, JAKARTA — Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan surat keputusan syuriyah yang menyatakan dirinya diberhentikan sebagai Ketua PBNU tidak sah.

    Sebagai informasi, sebelumnya beredar surat dengan nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah. 

    Dalam surat itu disampaikan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak Rabu, 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Surat ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir.

    Melansir NU.or.id, Gus Yahya mengeluarkan surat tanggapan atas keputusan tersebut bernomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 yang ditandatangani oleh dirinya dan Wakil Sekretaris Jenderal Faisal Saimima.

    Gus Yahya menyatakan, pemberhentian dirinya tidak sah karena tidak mewakili keputusan resmi PBNU. Sebab, menurutnya berdasarkan Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Administrasi harus ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

    Dia menyampaikan bahwa surat yang sah seharusnya terdapat tanda stempel digital dengan QR Code Stempel Peruri di sebelah kiri bawah serta disertai footer resmi berisi keterangan “Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi https:/verifikasi-surat.nu.id dan masukan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner”

    “Dengan demikian, surat yang beredar tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mewakili keputusan resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau seluruh pihak untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen melalui laman verifikasi-surat.nu.id atau menggunakan Peruri Code Scanner,” ungkap Gus Yahya dalam surat tersebut, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Kemudian, menurut Gus Yahya surat keputusan tidak dianggap dokumen resmi PBNU karena barcode yang dipindai berstatus “TTD Belum Sah”.

    Tak hanya itu, menurut Gus Yahya nomor dokumen berstatus tidak terdaftar ketika diverifikasi melalu laman verifikasi.nu.id/. Alhasil tidak sah karena tidak tercatat di basis data resmi PBNU

    Dia mengimbau kepada seluruh jajaran PBNU untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen melalui website verifikasi-surat.nu.id atau menggunakan Peruri Code Scanner.

  • Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratu Maxima dari Belanda mengunjungi perumahan subsidi di Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Rabu (26/11/2025). Dalam kunjungannya, dia juga berdialog seputar masalah kesehatan finansial dengan masyarakat sekitar.

    Adapun, kunjungan Ratu Maxima dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    Ratu Maxima melakukan kunjungan ke kompleks perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Turut hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya adalah didampingi oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Nixon Napitupulu, Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi, juga Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen.

    Berdasarkan pantauan Bisnis.com, dalam kunjungannya, Ratu Maxima meninjau salah satu unit rumah contoh yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah di kompleks tersebut diketahui dikembangkan dengan memerhatikan faktor pengurangan polusi dan efisiensi energi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Kemudian, Ratu Maxima juga melakukan dialog dengan sejumlah perwakilan warga di kompleks tersebut. Dalam dialog itu, Ratu Maxima menanyakan mengenai kondisi finansial mereka hingga upaya mereka dalam membayar cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR).

    Adapun, sejumlah pertanyaan yang ditanyakan pada dialog di lokasi itu diantaranya adalah terkait kesulitan keuangan yang dihadapi saat ini, dana darurat, pembayaran cicilan KPR, utang yang kini dimiliki, penggunaan pinjaman atau pay later, hingga kekhawatiran finansial yang masih dihadapi.

    Perwakilan warga itu kemudian menyampaikan respons mereka terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut .

    Adapun, Ratu Maxima juga turut memberi nasihat kepada para perwakilan warga terkait cara mengelola keuangan dengan baik.

    Kunjungan Ratu Maxima ke Indonesia berlangsung sejak 24 November 2025 hingga Kamis (27/11/2025). Berdasarkan keterangan resmi dari Pusat Informasi PBB (UNIC) dalam kunjungan ini, Ratu Maxima akan berdiskusi dengan para pengguna layanan keuangan serta para perwakilan pemerintah, organisasi pembangunan, hingga lembaga keuangan. 

    Ratu Maxima juga akan berdialog dengan pelaku bisnis di sektor fintech dan sektor lainnya mengenai kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang dapat meningkatkan ketahanan finansial dan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia.

    Ratu Máxima sebelumnya telah beberapa kali mengunjungi Indonesia sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan, yaitu pada tahun 2012, 2016, dan 2018.

  • Momen Keluarga Ira Puspadewi Menangis Haru Saat Prabowo Beri Rehabilitasi

    Momen Keluarga Ira Puspadewi Menangis Haru Saat Prabowo Beri Rehabilitasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Suasana haru menyelimuti keluarga mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, sesaat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani keputusan rehabilitasi atas kasus yang menjeratnya.

    Momen itu diceritakan langsung oleh Wakil Direktur PT Sari Bahari, Agung Pamujo, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @agungpamujo, Rabu (26/11/2025).

    Agung menyampaikan bahwa pada Selasa (25/11/2025) sore, dia tengah berkunjung ke kediaman keluarga Ira di kawasan Senen, Jakarta.

    Dia datang untuk memenuhi janji bertemu dengan suami Ira, Zaim Uchrowi. Menjelang Magrib, Zaim mengajaknya menunaikan salat berjemaah di musala apartemen, bersama putra sulung mereka, Inu, dan cucu Agung.

    Usai salat, telepon genggam Agung terus berdering dari berbagai pesan masuk.

    “Rupanya, itu kabar dari banyak teman soal rehabilitasi,” tulisnya.

    Dia pun segera menyampaikan kabar itu kepada Zaim yang masih sedang makan.

    “Saya pun segera sampaikan ke Mas Zaim, yang sedang makan, lalu ke Inu. Bapak anak itu sempat terhenyak. Saya tunjukkan link berita di media lewat handphone. Lalu, keluarlah ucapan syukur, berlanjut Mas Zaim dan Inu berpelukan. Bertangisan,” tulis Agung menggambarkan momen haru tersebut.

    Sambil menahan tangis, keluarga segera menyalakan televisi untuk menonton langsung konferensi pers pemerintah. 

    Saat itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatif, yaitu memberikan rehabilitasi kepada Ira beserta dua mantan pejabat ASDP lainnya, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adhi Caksono.

    Agung menuliskan rasa syukurnya menyaksikan kelegaan keluarga sahabatnya setelah lebih dari satu tahun perjuangan mencari keadilan.

    “Alhamdulillah, setelah begitu lama menyaksikan kebaikan dan keunggulan Ira. Lalu sedih bercampur kesal ketika Ira dikasuskan, berlanjut putusan negatif, dan Alhamdulillah. Allah berkehendak, saya menyaksikan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga Ira, dengan kabar rehabilitasi ini,” tulisnya.

    Agung juga menggambarkan betapa emosionalnya momen itu piring makan masih tergenggam di tangan Zaim saat dia memeluk putranya, Inu. 

    Keduanya tak kuasa menahan air mata setelah mendengar berita rehabilitasi langsung dari Agung. Menurutnya, rehabilitasi dari Presiden Prabowo menjadi titik balik yang disambut penuh syukur oleh keluarga yang selama ini mendampingi perjuangan Ira.

    Kasus hukum yang menjerat Ira bergulir sejak Juli 2024 dan berujung pada vonis 4 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 November 2025. Dia dan dua rekannya dinyatakan bersalah memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara sebesar Rp1,25 triliun dalam proses akuisisi perusahaan tersebut oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

  • Dirut Agrinas Lapor Progres Koperasi Desa ke Prabowo: 16.770 Unit Terbangun

    Dirut Agrinas Lapor Progres Koperasi Desa ke Prabowo: 16.770 Unit Terbangun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota memaparkan sejumlah perkembangan terkait program pembangunan koperasi desa Merah Putih usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Ketika ditanya mengenai agenda pertemuannya dengan Presiden, Joao menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada masalah Kelautan dan Perikana serta pembangunan koperasi. Terkait peran Agrinas dalam program pembangunan koperasi, Joao menyampaikan pesan langsung yang dia terima dari Presiden. 

    “Beliau hanya menyampaikan kalau anda ragu-ragu, Anda ingat pertimbangan hanya satu anda berpihak pada rakyat, jangan takut jika Anda benar,” ujarnya.

    Joao mengungkapkan bahwa pembangunan koperasi desa sudah berjalan masif hingga mencapai 16.770 titik atau 20,02% dari target yakni 83.762 desa.

    “Kita sudah 16.770 titik yang sudah terbangun,” katanya.

    Namun, dia meluruskan bahwa titik-titik tersebut belum selesai sepenuhnya.

    “Baru 20 hari, lagi dibangun dulu,” jelasnya ketika ditanya apakah seluruh Koperasi Desa sudah rampung.

    Menurutnya, seluruh koperasi yang dibangun merupakan wadah bagi masyarakat desa secara menyeluruh.

    “Jadi koperasi itu semua masyarakat desa menjadi anggota koperasi, jadi bukan satu dua orang bikin koperasi kan nggak,” tegasnya.

    Joao juga memastikan bahwa proyek besar ini tidak bersumber dari aset Agrinas, tetapi dari dana desa mengingat umur dari lembaga tersebut baru mencapai 9 bulan.

    “Mana punya Agrinas aset umur aja baru 9 bulan. Ini dana desa,” ujarnya.

    Meski begitu, dia menyebut Agrinas telah menerima komitmen modal besar hingga Rp210 triliun.

    “Rp210 triliun dan sudah di tanda tangan dengan Agrinas kalau perlu tinggal pakai saja,” katanya.

    Soal mekanisme pencairan, dia menambahkan bahwa keseluruhan dana memang akan disalurkan melalui Bank Himbara.

    “Semuanya kan udah, itu kan namanya talangan, dananya sudah ada di bank-bank itu, ceknya sudah kepegang. Tinggal bangun bayar, bangun bayar,” ucapnya.

    Mengingat, Joao menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan wajib melibatkan masyarakat desa.

    “Jadi semua tukang di desa semua ini di desa dilibatkan untuk bangun, ada PT coret gak boleh, ada suplai dari badan usaha atau CV gak boleh, harus beli dari rakyat dari petani, beli langsung di toko material di desa itu,” ujarnya.

    Di sisi lain, saat ditanya apakah target hingga akhir tahun bisa mencapai 50% atau mengejar 40.000 unit, dia menilai hal itu memungkinkan.

    “Harusnya bisa. Maksudnya terbangun bukan jadi,” tandas Joao.

  • Rais Aam Miftahul Akhyar Ambil Alih PBNU Usai Gus Yahya Dimakzulkan dari Ketum

    Rais Aam Miftahul Akhyar Ambil Alih PBNU Usai Gus Yahya Dimakzulkan dari Ketum

    Bisnis.com, SURABAYA – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar saat ini telah resmi memegang penuh kendali organisasi tersebut, usai KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia.

    Hal tersebut tercantum dalam surat edaran terbaru PBNU yang ditandatangani secara elektronik oleh Wakil Rais Aam PBNU, KH. Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU, KH. Ahmad Tajul Mafakhir, Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/202, Tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah, 20 November 2025 lalu.

    “Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana dimaksud, maka kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama,” tulis surat tersebut dikutip, Selasa (26/11/2025). 

    Katib PBNU, KH. Ahmad Tajul Mafakhir telah membenarkan mengenai isi dari surat edaran tersebut. Dokumen tersebut dikatakannya ditekennya bersama dengan Wakil Rais Aam PBNU, KH. Afifuddin Muhajir.

    “Saya sebagai Katib PBNU ttd Surat Edaran itu bersama Wakil Rais Aam, KH. Afifuddin Muhajir mengenai sebagaimana yang tertulis di surat tersebut. Bukan Surat Pemberhentian ya. Beda bentuknya,” ucap Gus Tajul sapaan akrabnya.

    Dirinya pun menyatakan bahwa surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Risalah Rapat Harian Syuriyah, yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi Gus Yahya untuk mundur atau dimundurkan dari posisi Ketua Umum PBNU, pasca 3×24 jam sejak 20 November 2025.

    Gus Tajul juga menegaskan bilamana tenggat waktu dari permintaan mundur tersebut telah jatuh tempo maupun terlampai, maka yang berlaku selanjutnya adalah opsi kedua.

    Opsi kedua berbunyi: Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

    “Maka untuk itulah Surat Edaran ini dibuat. Tidak ada surat resmi lain terkait pemberhentian sebelum Rapat Pleno,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang beredar pada Rabu. 

    Surat Edaran tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU, KH. Afifuddin Muhajir dan Khatib PBNU, KH. Ahmad Tajul Mafakir. Dalam surat tersebut disebutkan Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum terhitung mulai 26 November 2025. 

    Atas dasar keputusan tersebut, Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU.

    Surat itu juga menyebut untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan Pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno.

    Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan ketua umum, maka kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. 

    “Apabila Yahya Cholil Staquf memiliki keberatan terhadap keputusan tersebut, maka dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul UIama,” demikian tulis surat tersebut.

  • Menteri Hukum Siapkan 3 PP Krusial Jelang KUHAP Baru Berlaku Awal 2026

    Menteri Hukum Siapkan 3 PP Krusial Jelang KUHAP Baru Berlaku Awal 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyiapkan tiga peraturan pemerintah (PP) krusial menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026.

    Tiga PP tersebut, kata dia, merupakan bagian dari 21 PP yang harus dipersiapkan sebagai turunan dari KUHAP baru.

    “Peraturan pelaksanaannya semua disiapkan, tetapi tidak semua harus menunggu. Ada tiga PP yang krusial,” ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Dirinya optimistis ketiga PP itu akan segera selesai dan berlaku bersamaan dengan KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

    Selain PP, kata dia, terdapat pula Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang sedang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai salah satu aturan pendukung KUHAP dan KUHP baru.

    “Saya yakin dan percaya di tanggal 2 Januari nanti ini semua akan berlaku bersamaan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan sejauh ini KUHP maupun KUHAP baru terus disosialisasikan kepada seluruh pihak, khususnya penegak hukum hingga masyarakat, sebelum diterapkan pada tahun depan.

    Sebelumnya, Menkum pun sudah pernah mengatakan bahwa KUHAP yang baru, setelah disetujui oleh DPR RI, akan berlaku mulai 2 Januari 2026 bersamaan dengan pemberlakuan KUHP baru.

    “Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formil-nya itu dua-duanya sudah siap,” kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta (18/11).

    Menurut dia, KUHAP yang baru secara umum akan langsung berlaku dan tinggal menunggu pengundangannya saja. Dia mengatakan bahwa bakal ada peraturan pemerintah (PP) turunan dari KUHAP yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

    Di sisi lain, dia meminta agar masyarakat tak mempercayai hoaks-hoaks yang beredar terkait KUHAP ini. Hal itu, kata dia, sudah diklarifikasi oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku penyusun KUHAP tersebut.

    Dia mengatakan penyusunan KUHAP sudah melibatkan berbagai kalangan dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Namun, dia tak menampik bahwa ada pihak yang setuju maupun tidak setuju terhadap KUHAP tersebut.