Category: Bisnis.com Nasional

  • Duh! DPR Temukan Minyak Goreng Kemasan Selain MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Duh! DPR Temukan Minyak Goreng Kemasan Selain MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemukan minyak goreng kemasan, selain MinyaKita, yang tidak sesuai dengan takaran 1 liter, seusai ramainya polemik MinyaKita di masyarakat.

    Hal itu dia temukan kala dirinya bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI RPR RI Andre Rosiade dan Eko Hendro Purnomo, serta anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    “Tadi juga ada, kami temukan juga di salah satu penjual, ada minyak dengan merek lain, dengan takaran yang kurang,” ujarnya di lokasi kepada wartawan.

    Ketua Harian Gerindra itu menyebut minyak goreng kemasan botol itu bermerek Rizki. Dia juga mengungkapkan harganya lebih mahal, terlebih tidak memiliki barcode yang bisa dideteksi.

    “Dia tidak ada volumenya berapa, masa kedaluwarsanya tidak ada. Kemudian, barcode-nya ternyata tidak bisa di-detect. Sehingga harganya lebih mahal, ini Rp16.000 untuk 800 liter dan ini kita tes juga tidak sampai 800 [mililiter],” urainya.

    Maka itu, Dasco menuturkan minyak goreng kemasan merek Rizki ini harus ditarik dari pasaran lantaran merugikan masyarakat. 

    Baik dari segi kesehatan karena tak ada tanggal kedaluwarsanya dan segi ekonominya itu sangat mahal bila dibandingkan dengan yang 1 liter.

    Lebih jauh, Dasco mengaku akan melaporkan hal tersebut ke Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuannya.

    “Ini nanti mesti di-take dan dinonaktifkan. Nanti kita minta kepada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan kami pada hari ini,” tegasnya.

    Dia pun menekankan pihaknya beserta komisi terkait akan terus melakukan sidak dan memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat jelang Hari Raya IdulFitri 1446 Hijriah. 

    “Kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum, satgas pangan untuk aktif memonitor ke seluruh Indonesia, supaya harga bisa tetap stabil dan juga kemudian tidak ada pengurangan volume,” pungkas Dasco.

  • Kronologi Kasus PDNS Kominfo, Biang Kerok Serangan Ransomware 2024

    Kronologi Kasus PDNS Kominfo, Biang Kerok Serangan Ransomware 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menjelaskan kasus dugaan korupsi pengadaan terkait Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024 yang menyebabkan serangan ransomware pada 2024. 

    Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting menyampaikan kasus ini diusut berdasarkan sprindik dengan nomor Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tertanggal 13 Maret 2025. 

    Bani menjelaskan, kasus ini bermula saat pejabat Kominfo (sekarang Komdigi) diduga melakukan kongkalingkong dengan perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL dalam proyek PDNS.

    Proyek pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS itu awalnya disepakati dengan PT AL senilai Rp60,3 miliar pada 2020.

    “Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60 miliar,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa pengerjaan proyek tender itu terus terjadi dengan perusahaan yang sama hingga 2024. Perinciannya, proyek senilai Rp102,6 miliar terjadi pada 2021. 

    Khusus proses pengadaan proyek PDNS 2022 dengan nilai Rp188,9 miliar, pejabat Kominfo diduga menghilangkan persyaratan agar bisa memenangkan proyek terhadap perusahaan yang sama.

    Selanjutnya, perusahaan yang sama kembali memenangkan proyek pengadaan komputasi awan dengan nilai proyek Rp350 miliar pada 2023 dan proyek Rp256 miliar pada 2024.

    “Dimana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301,” tambah Bani.

    Pengkondisian pemenangan tender yang diduga dilakukan pejabat Kominfo dan perusahaan swasta itu telah memicu penyerangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

    “Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia,” pungkasnya.

  • Dasco: Percepatan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 Diumumkan Minggu Depan

    Dasco: Percepatan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 Diumumkan Minggu Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dikabarkan akan menyampaikan keputusan tentang percepatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, paling lambat pekan depan.

    Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kala dirinya selesai melakukan inspeksi mendadak (sidak) MinyaKita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    “Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK,” tuturnya.

    Dasco mengemukakan pada dua hari lalu pihaknya telah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan KemenpanRB dan BKN beberapa waktu lalu.

    “Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 dilakukan pada Oktober 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026.  

    Adapun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan mundurnya jadwal pengangkatan CPNS 2024 merupakan bentuk dukungan terhadap tujuh agenda transformasi manajemen ASN. 

    Menurutnya, poin pertama dari agenda itu adalah transformasi rekrutmen dan jabatan. Dia juga mengatakan agenda tersebut adalah intisari dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

  • Imbauan BMKG Usai Gempa Merusak dengan Magnitudo 4,2 di Italia

    Imbauan BMKG Usai Gempa Merusak dengan Magnitudo 4,2 di Italia

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamis 13 Maret 2025 pukul 07.25.02 WIB wilayah Bocali dan Pozzuoli, Italia, diguncang gempa. Hasil analisis menunjukkan gempa ini memiliki magnitudo Magnitudo 4,2.

    Episenter terletak pada koordinat 40,777° Lintang Utara dan 14,112° Bujur Timur, tepatnya di Teluk Pozzuoli, 3 km arah timur-timur Bacoli dengan kedalaman hiposenter 10 kilometer.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) akibat aktivitas sesar aktif yang berpusat di dasar Teluk Pozzuoli.

    Gempa yang terjadi menimbulkan guncangan di Pozzuoli, Bocali, Miseno, Bagnoli dan Monte di Procida dalam skala intensitas V-VI MMI, dengan diskripsi terjadi kerusakan. Gempa ini dirasakan oleh banyak orang, dengan laporan mulai dari guncangan kuat, sedang hingga ringan. Meski episenternya di laut, hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, karena kekuatan gempanya belum cukup mampu menimbulkan deformasi batuan dasar laut hingga membangkitkan tsunami.

    Warga Bagnoli melaporkan adanya kerusakan pada beberapa bangunan rumah akibat gempa. Namun demikian patut disyukuri, sejauh ini belum ada laporan korban luka dan meninggal. Dampak ikutan gempa berupa longsor terjadi di bagian kaldera Campi Flegrei.

    Pemerintah setempat mengumumkan bahwa sekolah di Pozzuoli, Bacoli, dan Bagnoli akan diliburkan pada hari Kamis besok sebagai upaya pencegahan dan antisipasi kemungkinan akan terjadinya gempa yang lebih kuat.

    Pelajaran Untuk Kita

    Tidak hanya di Italia dan negara-negara aktif gempa lainnya, banyak bukti gempa magnitudo kecil mampu memicu terjadinya kerusakan bangunan. Untuk itu bagi kita yang tinggal di Indonesia dan memiliki sebaran 402 segmen sesar aktif, tentau perlu mewaspadai terjadinya gempa kerak dangkal akibat sesar aktif.

    Catatan katalog BMKG mengungkap bahwa di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sudah sering kali terjadi gempa dangkal dengan magnitudo kurang dari M5.0 yang menimbulkan kerusakan banyak bangunan rumah, seperti:

    -Gempa Klangon Madiun 2015 (M4,2),
    -Gempa Pangalengan 2016 (M4.2),
    -Gempa Garut 2017 (M3.7),
    -Gempa Banjarnegara 2017 (M4.2), dan
    -Gempa Kuningan-Brebes 2019 (M4.2).

    Untuk itu sebagai solusi utama mitigasi gempa adalah dengan mewujudkan bangunan tahan gempa dan bangunan ramah gempa jika kita bermukim di sekitar jalur sesar aktif.

  • Mendadak Dirut PFN, Ifan Seventeen: Kita Benahi Dulu Perutnya, Baru Pikirkan Karya

    Mendadak Dirut PFN, Ifan Seventeen: Kita Benahi Dulu Perutnya, Baru Pikirkan Karya

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen membeberkan langkah yang akan dirinya lakukan untuk PFN seusai ditunjuk tiga hari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah melakukan pembenahan internal, karena menurutnya banyak sekali masalah yang ada di PFN dan perlu dibenahi.

    “Ini kalau aku analogikan begini, PFN ini, maksudnya begini, bagaimana orang bisa berkarya kalau mereka perutnya masih lapar? Ini yang dihadapi oleh PFN,” tuturnya di PT PFN, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dia berpandangan demikian lantaran diketahui ternyata banyak pegawai di PFN yang gajinya tidak dibayarkan secara penuh. Ifan menyebut hal tersebut menjadi masalah utama yang dihadapi oleh para pegawai.

    “Jadi kita penuhi dulu perutnya, kenyang dulu, jangan lagi mikir perut, jangan lagi [pusing buat mikir] makan tiap hari, baru nanti kita pikirkan karya ke depannya,” katanya.

    Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan ada tunggakan-tunggakan biaya yang terjadi di PFN.

    Kebanyakan, ujarnya, tunggakan itu imbas di masa lalu yakni saat zaman Covid, utang pajak, dan gaji pegawai yang tertunggak.

    “Tadi kita dapat informasi kadang-kadang karyawan maupun direksi hanya mendapatkan gaji 40%, 70%, 30%, dan begitu,” katanya.

    Sebagai informasi, Ifan Seventeen menggantikan Dwi Heriyanto, pejabat karier PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yang pernah menduduki sejumlah posisi kunci di Telkom.

    Kementerian BUMN pun telah memastikan penunjukkan Ifan Seventeen tersebut sebagai direksi baru di perseroan.

  • Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Kabinet Prabowo, Dasco Buka Suara

    Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Kabinet Prabowo, Dasco Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kabar rencana mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Dia membeberkan hingga sejauh ini belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet lagi di Pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Saya sudah juga cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga belum sempat [bertanya],” katanya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    Wakil Ketua DPR RI itu turut menyebut yang dirinya tahu dari pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo kemarin adalah sebatas pertemuan berbuka puasa yang diiringi dengan bahasan tentang keadaan ekonomi terkini.

    “Kalau melihat pertemuan buka puasa yang kemarin, seperti di media keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” urainya.

    Sri Mulyani Lempar Senyum saat Ditanya Kabar Mundur 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika ditanya soal kabar rencana mundur dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Senyum kecil dipasang Sri Mulyani ketika wartawan meminta konfirmasi kepadanya, Rabu (12/3/2025) malam. Saat itu, perempuan yang menjabat menteri keuangan di bawah tiga presiden berbeda tersebut baru saja selesai mengikuti buka puasa bersama Prabowo. 

    Kabar rencana mundurnya Sri Mulyani dari pemerintahan Prabowo berseliweran di sejumlah media massa beberapa hari belakangan. Tak ayal mengapa sejumlah pewarta di Istana Kepresidenan langsung meminta konfirmasi atas hal tersebut ke sang bendahara negara. 

    Sri Mulyani hanya berkomentar bahwa pertemuannya dengan Prabowo sore hingga malam kemarin untuk melaporkan kinerja APBN. Sebelumnya, saat baru tiba di Istana, dia masih enggan mengungkap isi agenda pertemuannya dengan Kepala Negara.

  • Takaran MinyaKita Disunat, Pimpinan DPR Sidak ke Pasar Kramat Jati

    Takaran MinyaKita Disunat, Pimpinan DPR Sidak ke Pasar Kramat Jati

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025). Sidak ini dilakukan guna mengecek minyak goreng kemasan seusai ramainya MinyaKita yang tak sesuai takaran 1 liter.

    Adapun, sidak ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

    Setiba di pasar, Dasco dan rombongan langsung mendatangi para pedagang sembako yang menjual MinyaKita dan merek lain. Selanjutnya, dia mengukur takaran minyak goreng itu menggunakan tabung gelas ukur kaca. 

    Setidaknya ada empat minyak goreng yang dia ukur volumenya. Tiga di antaranya MinyaKita dan satunya bermerek Rizki. Saat menuang tiga MinyaKita, semuanya sudah sesuai standar yakni 1.000 mililiter atau 1 liter.

    “Sudah kita tes semua, satu liter [semua MinyaKita]. Ini cuma kita temukan yang di luar merek MinyaKita,” kata Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dia merincikan minyak bermerek Rizki tersebut ternyata tidak ada kejelasan volumenya, tidak ada tanggal kadaluarsanya, hingga barcode-nya juga tidak bisa terdeteksi. Adapun, Rizki ini diproduksi oleh PT Bina Karya Prima (BKP).

    “Sehingga harganya lebih mahal, ini Rp16.000 untuk 800 mililiter ini mereknya Rizki dan ini kita tes juga tidak sampai 800 [mililiter],” ungkapnya.

    Lebih jauh, Dasco juga mengatakan bahwa harga eceran tertinggi [HET] untuk MinyaKita semuanya sudah sesuai yakni Rp15.700. Dia berharap ini bisa terus stabil.

    “Tadi sudah tanya kepada pengecer tadi sudah seminggu ini harga sudah sesuai het yaitu 15.700 dgn harapan bahwa mudah-mudahan mendekati lebaran harga HET-nya bisa stabil,” pungkasnya.

  • Dapat Dukungan Pemerintah Pusat, Pramono Bakal Normalisasi Kali Ciliwung

    Dapat Dukungan Pemerintah Pusat, Pramono Bakal Normalisasi Kali Ciliwung

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk normalisasi Kali Ciliwung dan aliran sungai di wilayah Jakarta.

    Pramono menuturkan bahwa rapat koordinasi antara Pemprov Jakarta, Kementerian PU, dan Kementerian ATR/BPN berjalan dengan efektif. Adapun, setelah mendapat dukungan, dia mengklaim akan pemerintah melakukan normalisasi secara manusiawi dan tidak melakukan penggusuran. 

    “Pada prinsipnya di dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” ujarnya di di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/3/2025).

    Adapun, diungkapkan bahwa nantinya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan mendukung penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term. 

    Terlebih, jika normalisasi Sungai Ciliwung dapat dilakukan, Pramono mengklaim bahwa 40% potensi banjir Jakarta bakal tertangani dengan baik. 

    Menteri PU Doddy menuturkan bahwa pihaknya telah memiliki kajian dasar yang bakal dilanjutkan dengan penyusunan kajian teknis. 

    “Mudah-mudahan morfologi sungai tidak terlalu banyak berubah selama beberapa waktu ini. Kemudian kita bisa langsung melakukan pengerjaan secara bertahap di tahun ini dan di tahun depan. Semoga di tahun depan sudah selesai,” ujar Doddy. 

    Di kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN Nusron kemudian menuturkan bahwa tugas dari kementerian ATR/BPN untuk mendukung program ini adalah pada pengadaan tanahnya. 

    “Yang tadi sudah disepakati dari pengadegan sampai di kawasan Rawajati. Jati totalnya sekitar 11 hektar atau 16 KM di sepanjang Sungai Ciliwung,” ujar Nusron. 

    Nusron menuturkan bahwa pihaknya telah membuat time frame untuk pengadaan tanah dan skema-skema sertifikasi. Pengadaan tanah juga diperkirakan akan selesai di akhir Mei 2025. 

    “Karena di akhir bulan Mei maka dipastikan kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan. Karena lahannya sudah Clean and Clear. Moga-moga tidak mundur,” pungkas Nusron. 

  • Presiden Prabowo Sindir ASN Nakal yang Mempersulit Warga Lewat Birokrasi Panjang

    Presiden Prabowo Sindir ASN Nakal yang Mempersulit Warga Lewat Birokrasi Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA–Presiden Prabowo Subianto menyindir proses birokrasi panjang yang seringkali dilakukan oleh para ASN nakal, sehingga mempersulit masyarakat mendapatkan pelayanan.

    Prabowo mengakui bahwa dirinya seringkali menerima laporan adanya budaya dari para oknum ASN untuk mempersulit birokrasi ke masyarakat, seperti kalau bisa dibikin sulit kenapa harus gampang atau kalau bisa panjang kenapa harus dibuat pendek.

    “Kita harus menghilangkan budaya tidak benar seperti itu, harus kita kikis,” tuturnya di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Prabowo mengancam jika masih ada oknum ASN nakal seperti itu, maka dirinya tidak akan segan untuk melakukan evaluasi dan menindak oknum ASN nakal tersebut.

    Prabowo juga mengingatkan kepada para ASN untuk tidak seenaknya dalam bekerja dan harus fokus ke pelayanan masyarakat.

    “Birokrat-birokrat yanf tidak mau mengikuti jaman harus kita evaluasi, jangan mengira jadi ASN bisa hidup enak dan seenaknya,” katanya.

    Prabowo juga membeberkan bahwa tren di masyarakat untuk menjadi ASN belakangan sangat tinggi, namun ketika sudah diterima menjadi ASN malah tidak bisa bekerja baik.

    “Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN tahu-tahu di dalam sudah jadi ASN, tidak bekerja maksimal. Kita sekarang mau mengubah itu dan bikin semuanya mudah untuk rakyat, singkat dan cepat,” ujarnya.

  • Prabowo Ungkap Banyak Menteri di Kabinetnya Belum Terima Gaji

    Prabowo Ungkap Banyak Menteri di Kabinetnya Belum Terima Gaji

    Bisnis.com, JAKARTA–Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan masih banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang hingga kini belum menerima gaji.

    Hal itu disampaikan Prabowo Subianto di sela-sela acara peluncuran Penyaluran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah langsung ke rekening guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jakarta, pada Kamis 13 Maret 2025

    Menurut Prabowo, kendati belum menerima gaji bulanan sebagai menteri, para menteri Kabinet Merah-Putih tetap bekerja untuk memberikan pelayanan ke masyarakat dan tidak pernah mengeluh.

    “Banyak yang belum dapat gaji. Tapi saya terima kasih, saya terharu, mereka tidak pernah mengeluh,” tuturnya.

    Prabowo mengibaratkan para menterinya seperti adagium Jawa yaitu Rame Ing Gawe yang berarti bekerja dengan tulus dan Sepi Ing Pamrih yang berarti menjalankan tugas tanpa mementingkan diri sendiri. 

    Menurutnya, filosofi Bahasa Jawa itu patut disematkan kepada para menterinya dalam mengabdi kepada rakyat.

    “Rame ing gawe sepi ing pamrih, itu. Itu yang ditonjolkan. Jadi, ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, yasudahlah kita jangan setengah-setengah. Kita mengabdi dengan sepenuh hati,” katanya. 

    Selain itu, Prabowo juga turut mengucapkan berterima kasih kepada para guru yang selama ini mengabdi dan berjuang untuk memberikan generasi terbaik kepada bangsa Indonesia.

    “Terima kasih, selamat berjuang para guru. Kita akan perbaiki semua sekolah dalam waktu yang secepatnya,” ujarnya.