Category: Bisnis.com Nasional

  • Alasan Kapolri Tunjuk Brigjen Eko jadi Dirtipidnarkoba Bareskrim

    Alasan Kapolri Tunjuk Brigjen Eko jadi Dirtipidnarkoba Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkap alasan pengangkatan Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjadi Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

    Penunjukan Eko menjadi pimpinan reserse pemberantasan narkoba itu tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tertanggal 12 Maret 2025. 

    Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan penunjukan Eko menjadi Dirtipidnarkoba Bareskrim lantaran untuk penyegaran organisasi serta strategi penguatan institusi Polri.

    “Kami ingin memastikan Polri tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Adapun, Eko Hadi Santoso merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-4 tahun 1996. Setelah lulus Akpol, Eko ditugaskan di sejumlah tempat strategis di lapangan.

    Misalnya, nama Eko baru disorot media saat menjabat Kapolres Tanjung Priok 2018. Saat itu, Eko memiliki pangkat melati dua atau AKBP.

    Selanjutnya, dia diangkat menjadi Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri pada Agustus 2020. Pada penugasan ini, Eko bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi operasional di Bareskrim.

    Selain itu, anggota yang berpengalaman pada pengungkapan terorisme ini baru pecah bintang saat menjabat sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Div TIK Polri.

    Adapun, Eko juga diharapkan dapat memberantas pelanggaran etik personelnya secara internal. Sebab, korps Bhayangkara tengah menjadi sorotan setelah banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oknum anggota terungkap.

    “Ya integritas kita dorong. Penegakkan hukum semakin masif,” ujar Eko. 

  • Respons Ahmad Muzani soal Isu Reshuffle dan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo

    Respons Ahmad Muzani soal Isu Reshuffle dan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ikut merespons soal rencana mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Meski demikian, Muzani belum bisa menjawab apakah memang akan ada reshuffle kabinet Merah Putih. Dia mengaku hingga kini masih belum bertemu dengan Prabowo.

    “Saya belum ketemu Presiden [Prabowo],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/3/2025).

    Di lain kesempatan, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga ikut menanggapi kabar tersebut. Menurutnya, hingga sejauh ini belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet lagi di Pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Saya sudah juga cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga belum sempat [bertanya],” katanya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    Di lain sisi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika ditanya soal kabar rencana mundur dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Senyum kecil dipasang Sri Mulyani ketika wartawan meminta konfirmasi kepadanya, Rabu (12/3/2025) malam. Saat itu, perempuan yang menjabat menteri keuangan di bawah tiga presiden berbeda tersebut baru saja selesai mengikuti buka puasa bersama Prabowo.  

    Kabar rencana mundurnya Sri Mulyani dari pemerintahan Prabowo berseliweran di sejumlah media massa beberapa hari belakangan. 

    Tak ayal mengapa sejumlah pewarta di Istana Kepresidenan langsung meminta konfirmasi atas hal tersebut ke sang bendahara negara. 

  • Banten Diguncang Gempa Magnitudo 5,2, Tidak Berpotensi Tsunami

    Banten Diguncang Gempa Magnitudo 5,2, Tidak Berpotensi Tsunami

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Bayah Banten hari ini, 15 Marer2025.

    Menurut data BMKG, Gempa gempa itu terjadi pada 15-Mar-25 pada pujul 06:55:10 WIB.

    Adapun Lokasi pusat gempa yakni 7.15 LS,106.11 BT (29 km BaratDaya BAYAH-BANTEN).

    Meski gempa cukup besar dengan kedalaman dangkal 17 km, gempa itu menurut BMKG tidak berpotensi tsunami.

    Selain di Banten, hari ini juga ada gempa di Labuan Bajo.

    Gempa Mag:2.9, 15-Mar-2025 08:32:38WIB, Lok:8.29LS, 119.58BT (41 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:182 Km

  • RI Mau Kirim Lagi PMI ke Arab Saudi: Gaji Rp6 Juta, Bonus Umroh Sekali

    RI Mau Kirim Lagi PMI ke Arab Saudi: Gaji Rp6 Juta, Bonus Umroh Sekali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap alasan di balik rencana pencabutan moratorium Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.

    Menurut Karding, rencana itu baru direalisasikan sekarang karena optimisme Indonesia atas perlindungan di bawah pemerintahan Pangeran Mohammed Bin Salman atau MBS. 

    “Selama ini memang kita ketahui di Arab Saudi itu perlindungannya sangat minim. Kenapa kita melakukan moratorium, karena perlindungannya sangat minim. Di bawah [perdana menteri, red] baru MBS, ini perlindungan mereka jauh lebih baik sekarang maju,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Karding menjelaskan sejumlah perlindungan yang disediakan oleh Pangeran Arab Saudi Mohammed Bin Salman untuk pekerja migran. Misalnya, jaminan gaji minimal 1.500 real atau sekitar Rp6 juta (kurs rupiah Rp4.000 per 1 real). 

    Selanjutnya, terdapat perlindungan dalam bentuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa serta asuransi ketenagakerjaan. 

    Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga akan mengintegrasikan data mereka guna melakukan pemantauan terhadap PMI yang menyalahi prosedur (unprocedural).

    Karding menyebut tawaran pola kerja sama tenaga kerja yang ditawarkan Arab Saudi sama dengan yang dijalin dengan Hongkong maupun Taiwan. Di Arab Saudi, calon pemberi kerja kepada PMI harus mendaftarkan diri melalui platform Musaned milik pemerintah di sana. Mereka juga harus memiliki deposit untuk gaji PMI yang dipekerjakan. 

    “Yang menarik lagi bahwa setiap selesai kontrak dua tahun untuk orang Indonesia dikasih bonus umroh sekali,” ungkapnya. 

    Adapun Karding menyebut pemerintah berencana untuk menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Arab Saudi pada Maret 2025. Apabila hal itu terwujud, pengiriman pertama ditargetkan pada Juni 2025. 

    “Jadi kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah Indonesia sebelumnya menerapkan moratorium kerja sama penempatan PMI di Arab Saudi sejak 2015. Pada 2023, rencana untuk pencabutan moratorium itu pernah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 2023. 

  • Sowan ke Tebuireng, Bahlil Minta Nasihat dan Doa dari Ulama

    Sowan ke Tebuireng, Bahlil Minta Nasihat dan Doa dari Ulama

    Bisnis.com, JOMBANG – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025). Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan bahwa kedatangannya bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan meminta nasihat serta doa dari para ulama.

    Bahlil bersama rombongan disambut hangat oleh pengasuh pondok, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil turut berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari, serta makam Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    “Ya, saya bersama-sama dengan rombongan dari pengurus DPP Golkar. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi sama Kiai di sini. Yang pertama kita mau ziarah ke makam Pak Haji Asy’ari, sama Pak Gus Dur,” ujar Bahlil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari program safari Ramadhan DPP Golkar yang bertujuan mempererat hubungan antara pemimpin (umara) dan ulama.

    “Yang kedua memang kita ada program dari DPP Golkar untuk bulan Ramadhan ini kita melakukan safari Ramadhan. Sekaligus ini silaturahmi antara umara dan ulama. Yang dalam pandangan kami, bangsa ini ke depan, kita harus saling mendoakan,” lanjutnya.

    Bahlil menegaskan bahwa tidak ada agenda politik dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, silaturahmi dengan para ulama harus tetap dijaga sebagai tradisi bangsa, tanpa dikaitkan dengan kepentingan politik.

    “Oh, nggak ada (agenda politik). Ini bulan suci Ramadhan, jangan semua hal dipolitisasi. Kita ini harus kembalikan adat orang tua-tua kita dulu yang saling mengunjungi. Kami anak dari Golkar, pengurus, minta dinasihati dari Kiai. Jadi jangan kita merasa paling benar juga, karena itu kita harus membuka diri,” tegasnya.

    Ia juga menambahkan ingin mendapatkan bimbingan dari para ulama dan kiai agar dapat menjalankan tugasnya di pemerintahan dan partai dengan baik. Bahlil mengatakan ingin menjadi pejabat yang selalu dirahmati Allah SWT dan memperjuangkan kebutuhan rakyat.

    Ditemui di lokasi yang sama, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz, menyambut baik kunjungan Bahlil dan rombongan DPP Golkar. Menurutnya, silaturahmi antara ulama dan umara merupakan tradisi yang harus terus dijaga.

    “Ini kunjungan yang bagus sekali, ini silaturahim itu emang tradisi ulama dulu emang begitu. Kemudian kita bersama-sama dengan umara, ini tradisi yang baik sekali. Dan di sini sudah pernah dilakukan oleh Gus Dur,” ujar KH Abdul Hakim Mahfudz.

    Menurutnya, pertemuan antara pemimpin dan ulama dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Gus Dur dulu itu keliling-keliling, ini silaturahim. Jadi adem, kalau udah ketemu itu kan semuanya masalah itu adem. Jadi gitu aja kok repot. Ya mudah-mudahan semua hal bisa kita atasi. Jadi negara ini, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju nanti kemudian hari. Ini kalau umara, ulamanya semuanya akrab, insyaallah nggak ada masalah lagi,” tambahnya.

    Kiai Abdul Hakim juga memberikan pesan kepada anak-anak muda agar terus menuntut ilmu demi masa depan bangsa yang lebih baik.

    “Anak muda banyak belajar, ini banyak belajar, ilmu itu penting. Nah ini kebetulan Tebuireng ini lembaga pendidikan, jadi pesan saya ilmu itu penting. Jadi harus anak-anak muda ini serius belajar, supaya pinter nanti kalau udah pinter itu ya inilah kita sama-sama membangun bangsa ini,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan pentingnya pemimpin yang memiliki wawasan luas dan mampu menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin.

    “Betul, betul. Jadi semua masalah itu diselesaikan dengan pikiran yang tenang. Jadi jangan dengan emosi, jangan dengan apa segala macam. Nah itu kalau ilmunya cukup, insyaallah orang akan tenang,” pungkasnya.

  • Alasan Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi: Potensi Devisa Rp31 Triliun

    Alasan Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi: Potensi Devisa Rp31 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merestui pencabutan moratorium kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Prabowo memerintahkan agar moratorium sejak 2015 itu segera dicabut. 

    Hal itu diungkap oleh Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini, Jumat (14/3/2025). 

    Karding menyebut Prabowo berpesan agar moratorium itu segera dicabut. Apalagi, potensi devisa yang masuk ke Indonesia cukup besar yakni sekitar Rp31 triliun. 

    “Ya pesannya [Presiden, red] supaya segera dicabut aja karena peluangnya sangat besar devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun. Devisa remitensi yang akan masuk kemungkinan kalau kita bisa menempatkan 600.000 [orang] lebih,” ungkapnya. 

    Karding menyebut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi telah dilakukan sejak 2015. Dia membuka potensi kerja sama itu dijalin kembali tidak hanya dengan Arab Saudi, namun juga negara seperti Uni Emirat Arab. 

    “Ya kita lihat karena mereka juga biasanya ikutnya Arab. Kalau Arab buka, mereka juga ikut buka nanti,” ujar mantan anggota DPR itu. 

    Adapun Karding menargetkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara Indonesi dan Arab Saudi bisa ditandatangani di Jeddah, Maret 2025 ini. Apabila hal itu terjadi, maka pengiriman pertama PMI ke Arab Saudi akan dimulai dalam waktu tidak lama. 

    “Kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama,” tuturnya. 

    Karding lalu menerangkan, pada kesempatan ini Kerajaan Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 orang PMI dipekerjakan di sana. Perinciannya, sebanyak 400.000 orang untuk pekerja domestik atau rumah tangga, serta 200.000 sampai dengan 250.000 orang untuk sektor formal. 

    Menurut Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI untuk segera menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI itu. 

    “Untuk skema pelatihannya nanti kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” pungkasnya. 

  • Safari Ramadhan ke Ponpes Pasuruan, Bahlil Sebut Peran Ulama Penting untuk Persatuan Indonesia

    Safari Ramadhan ke Ponpes Pasuruan, Bahlil Sebut Peran Ulama Penting untuk Persatuan Indonesia

    Bisnis.com, PASURUAN – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membawa pengurus Golkar safari Ramadhan ke pondok pesantren (ponpes) di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Jumat (14/3/2025). Salah satu ponpes yang dikunjungi Golkar ialah Darullughah Wadda’wah (Dalwa), Raci, Bangil, Pasuruan.

    Bahlil bersama rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Dalwa. Bahlil dan rombongan kemudian menjalankan ibadah Salat Jumat di masjid Ponpes Dalwa.

    Kemudian, Bahlil bersama kader Golkar menyempatkan untuk melakukan ziarah di makam Abuya Alhabib Hasan Bin Ahmad Baharun yang berada persis di belakang masjid. Selanjutnya, Bahlil dan rombongan mengikuti kajian di Ponpes Dalwa.

    Bahlil meminta kepada para santri untuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar bisa membuat Indonesia sejahtera.

    “Saya bersama dengan seluruh pengurus DPP Partai Golkar. Ada Sekjen, Waketum, silaturahmi ke Ponpes Dalwa. Kami minta didoakan bangsa kita harus baik, dijauhkan dari segala musibah. Kita doakan Presiden Pak Prabowo dan wakil presiden,” kata Bahlil.

    Kemudian, Bahlil juga memohon doa para santri untuk kader Golkar, baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang ada di Kabinet Merah Putih. Dia meminta doa agar kader Golkar selalu berada di jalan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT.

    “Yang kedua, kita sebagai umat Islam harus banyak bersilaturahmi dan bertukar pikiran kebangsaan karena ponpes ini adalah salah satu pilar pembangunan bangsa yang merupakan pondasi-pondasi bagi generasi muda untuk meningkatkan iman dan taqwa serta moralitas,” ucap Bahlil.

    Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini juga menegaskan, peran ulama sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa ulama, sambung Bahlil, Indonesia tidak bisa merdeka seperti sekarang ini.

    Oleh karena itu Bahlil bersama Golkar akan terus menjalin silaturahmi dengan seluruh ulama yang ada di tanah air. Sebab, peran ulama dan umara sangat penting demi Indonesia tetap bersatu.

    “Jadi sesungguhnya pesantren ini adalah bagian terpenting dalam pembangunan bangsa. Dan tidak hanya itu, bangsa ini tidak akan ada jika tidak ada ulama. Dan ulama itu ada di pesantren. Jadi hubungan-hubungan umara dan ulama ini harus tetap kita jaga agar Indonesia bersatu,” tegas Bahlil.

    Dalam safari ini, turut hadir pimpinan Golkar lainnya, mulai dari Sekjen Sarmuji, Waketum Adies Kadir, Waketum Wihaji, hingga Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Nusron Wahid.

  • Prabowo Setuju Moratorium Pengiriman Pekerja RI ke Arab Saudi Dicabut

    Prabowo Setuju Moratorium Pengiriman Pekerja RI ke Arab Saudi Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju untuk mencabut moratorium kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Arab Saudi.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Kerja sama penempatan PMI atau TKI Arab Saudi telah dimoratorium sejak 2015 lalu. Berdasarkan catatan Bisnis, rencana pencabutan moratorium itu pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 2023 lalu. 

    “Untuk itu kita akan membuka ini dan kami di Kementerian [P2MI, red] sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Karding mengungkap, alasan di balik moratorium baru ingin dicabut setelah hampir 10 tahun karena ada hal yang merisaukan pihak Indonesia. Misalnya, ada sedikitnya 25.000 orang setiap tahunnya yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. 

    Oleh sebab itu, kini di bawah pemerintahan baru, Karding menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jeddah.  “Beliau [Prabowo, red] alhamdulillah sangat setuju,” terangnya. 

    Mantan anggota DPR itu menerangkan, pada kesempatan ini Kerajaan Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 orang PMI dipekerjakan di sana. Perinciannya, sebanyak 400.000 orang untuk pekerja domestik atau rumah tangga, serta 200.000 sampai dengan 250.000 orang untuk sektor formal. 

    Menurut Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI untuk segera menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI itu.  “Untuk skema pelatihannya nanti kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” pungkasnya. 

  • Dasco Soal Kondisi PT PFN: Utang Banyak, Nunggak Gaji Karyawan

    Dasco Soal Kondisi PT PFN: Utang Banyak, Nunggak Gaji Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung PT Produksi Film Negara (PFN), Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    Didampingi langsung oleh Direktur Utama PT PFN Riefian Fajarsyah atau dikenal Ifan Seventeen, romobongan melakukan office tour selama kurang lebih 20 menit. Sebelumnya, Ifan baru sampai gedung 40 menit setelah Dasco dan rombongan sampai.

    Seusai office tour, Dasco membeberkan pandangannya terhadap gedung PT PFN. Menurut dia, kondisinya cukup memprihatinkan terlebih juga gedungnya merupakan bangunan lama. Dia juga menyoroti studio film yang ada di sana.

    “Semuanya kurang, peralatan enggak ada sama sekali, studio ada yang bagus tapi banyak yang memprihatinkan. Sarana pendukung sangat minim,” ujarnya di Gedung PT PFN, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2025).

    Melihat prihatinnya hal tersebut, Ketua Harian Gerindra ini mengatakan Komisi VI akan melakukan rapat dengan Kementerian BUMN dan juga memanggil stakeholder terkait, agar bersama-sama memikirkan untuk membangkitkan industri kreatif dan film melalui pembenahan PFN.

    Dia melanjutkan, tak menutup kemungkinan juga akan menggandeng swasta untuk kolaborasi supaya perusahaan film negara dan industri kreatif film Indonesia bisa hidup dan berkembang maju.

    Tak sampai di situ, nyatanya seusai sidak juga ditemukan fakta bahwa PT PFN memiliki utang yang banyak, gaji karyawan tertunggak, hingga dana operasional dan produksi tersendat-sendat.

    “Kebanyakan itu adalah tunggakan-tunggakan di masa lalu, di jaman COVID, info vendor-vendor, utang pajak, utang PBB, dan beberapa hal lain, termasuk gaji yang tertunggak. Dan tadi kita dapat informasi kadang-kadang karyawan maupun direksi hanya mendapatkan gaji 40%, 70%, 30%, dan begitu,” urai Dasco.

    Sementara itu, Direktur Utama PT PFN Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen memandang sidak yang dilakukan DPR ini sebagai bentuk perhatian.

    “Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN,” ucapnya di tempat yang sama.

  • Penyidik Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Korupsi PDNS Komdigi, Ini Daftarnya

    Penyidik Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Korupsi PDNS Komdigi, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menggeledah empat lokasi dalam perkara dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kominfo (sekarang Komdigi) periode 2020-2024.

    Kepala Seksi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting mengatakan pihaknya telah menerbitkan sprindik No: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025.

    Adapun keempat wilayah yang digeledah mulai dari Jakarta Pusat di perkantoran Menara Salemba dan Menara Oasis. Kemudian, di kediaman pihak-pihak terkait yang berlokasi di Cilandak Jakarta Selatan, Bogor dan Tangerang Selatan.

    “Ada di Cilandak rumah pihak terkait, di Bogor rumah pihak terkait juga, sama satu lagi di Tangerang rumah juga,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

    Bani menambahkan, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, uang hingga aset seperti mobil, tanah dan bangunan.

    “Menyita beberapa barang bukti seperti dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik, dan lain-lain yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kominfo diduga melakukan pengondisian pengadaan barang atau jasa serta pengelolaan PDNS periode 2020-2024.

    Pengondisian tender proyek PDNS itu diduga untuk memenangkan perusahaan PT AL. Adapun, total nilai proyek PDNS ini senilai Rp958 miliar.