Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Danantara Serahkan 600 Unit Huntara untuk Warga Aceh Tamiang

    Danantara Serahkan 600 Unit Huntara untuk Warga Aceh Tamiang

    Bisnis.com, TAMIANG – Pemerintah melalui Danantara menyerahkan 600 unit hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana banjir besar Sumatra di Aceh Tamiang pada Kamis (8/1/2026) petang.

    Serah terima hunian dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dan Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi. Bersama beberapa BUMN, PT Hutama Karya (Persero) berkolaborasi dan berkontribusi sebagai kontraktor pelaksana pembangunan huntara.

    Wamendagri Bima Arya mengatakan keberadaan huntara merupakan wujud pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempercepat pemulihan pascabencana.

    Sebanyak 600 unit huntara dikebut pengerjaannya di Aceh Tamiang agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali memiliki tempat tinggal layak dan beraktivitas.

    “Arahan Bapak Presiden ada dua. Pertama, bergerak cepat. Kedua, bergerak semua. Inilah wujudnya saat ini, dalam waktu sekitar 2 minggu, BUMN Karya berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hunian sementara,” kata Arya Bima usai prosesi serah terima huntara di Aceh Tamiang, Kamis (8/1/2026).

    Penyediaan hunian layak bagi korban bencana menjadi fokus pemerintah di samping pemulihan akses dan infrastruktur ke wilayah terdampak bencana.

    Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, mengatakan 600 unit huntara di Aceh Tamiang ini merupakan tahap pertama yang selesai dibangun dalam kurun waktu dua minggu dan diserahterimakan kepada Pemda setempat.

    Rohan menyebut Danantara dan BUMN Karya akan berkolaborasi untuk membangun 15.000 huntara bagi korban bencana Sumatra.

    “Ini yang pertama, ada 600 unit. Nanti tanggal 15-16 [Januari baru akan mulai peninjauan lokasi huntara] di Pidie Jaya,” ujar Rohan.

    Sebagai informasi, huntara bagi warga Aceh Tamiang didirikan di Kecamatan Karang Baru, Desa Kebun Tanjung Seumantoh, persis di pinggir jalan lintas Banda Aceh-Medan.

    Dari pantauan di lapangan, huntara yang dibangun Danantara berbentuk seperti kamar-kamar yang berderet dengan ukuran masing-masing 20 meter persegi. Di dalam hunian, disediakan dua set tempat tidur, lemari pakaian, dan kipas angin.

    Sementara kamar mandi, dapur, dan musala disediakan di sisi lain untuk dipakai bersama dengan perbandingan 1 kamar mandi untuk 5 unit huntara. Huntara juga dilengkapi dengan taman bermain anak, bangku-bangku tempat penghuni bercengkerama di setiap gang, serta pusat kesehatan.

    “Selama menempati huntara, masyarakat juga bisa mengakses listrik, gas, dan wifi secara gratis,” tambah Rohan.

    Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan Danantara yang berupaya mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di Aceh Tamiang.

    Dia mengatakan masyarakatnya telah sebulan lebih tidur di tenda pengungsian sejak banjir menerjang pada 27 November 2025.

    “Saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada Danantara yang telah membangun huntara ini. Dalam 2 minggu, bisa selesai 600 unit rumah. Tentu ini akan sangat membantu masyarakat,” ujar Armia.

    Sementara itu, Direktur Operasional II PT Hutama Karya, Gunadi, menekankan bahwa pekerjaan konstruksi dalam penanganan pascabencana perlu menjaga mutu sekaligus fungsi, karena yang dinilai pada akhirnya adalah kenyamanan dan keselamatan keluarga yang menempati.

    “Kami bersama-sama membangun hunian ini bukan sekadar unit, tetapi rumah yang aman dan layak untuk dihuni,” terang Gunadi dalam siaran pers.

    Selain di Aceh Tamiang, lanjutnya, Hutama Karya juga merencanakan pembangunan Rumah Hunian Danantara di wilayah Aceh Timur, yakni di Kecamatan Simpang Ulim seluas 960 m² serta Kecamatan Julok seluas 495 m² dengan jumlah sekitar 45 unit hunian.

  • Erick Thohir Bidik 7 Emas di Ajang Asian Games Jepang

    Erick Thohir Bidik 7 Emas di Ajang Asian Games Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan pemerintah akan memprioritaskan perolehan medali emas dalam menatap Asian Games mendatang, meski tetap mengapresiasi capaian perak dan perunggu para atlet Indonesia. 

    Hal tersebut disampaikan Erick usai menghadiri agenda penyerahan Bonus Atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Erick menjelaskan dalam ajang multi-event seperti Asian Games, parameter utama penentuan peringkat adalah jumlah medali emas. Karena itu, kata dia, strategi pembinaan dan persiapan ke depan akan diarahkan untuk meningkatkan capaian emas.

    “Kembali kita hitung emasnya. Bukan berarti kita tidak mengapresiasi perak dan perunggu, itu luar biasa. Tapi realitanya, dalam hitung-hitungan ranking multi-event, yang pertama dilihat adalah emas,” ujarnya.

    Sebagai perbandingan, Erick mengungkapkan bahwa Indonesia meraih total 98 medali dengan 31 emas saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Sementara pada Asian Games 2022 yang digelar pada 2023 di China, Indonesia memperoleh 36 medali dengan tujuh emas.

    “Nah, kalau Asean Games nanti di Jepang yang akan kita mulai variasi dan kita persiapkan bisa lebih dari 4 emas bahkan bisa 7 emas seperti di China kan luar biasa emas,” ucapnya.

    Mengacu pada catatan tersebut, Erick menilai capaian emas Indonesia dalam beberapa edisi terakhir masih berada di kisaran empat hingga tujuh emas. Ke depan, pemerintah menargetkan perolehan emas bisa melampaui capaian terendah tersebut.

    “Kalau Asian Games nanti di Jepang, kita akan mulai variasi dan persiapkan agar bisa lebih dari empat emas, bahkan bisa tujuh emas seperti di China,” kata Erick.

    Terkait cabang olahraga andalan, Erick menyebut Indonesia saat ini memiliki 21 cabang unggulan yang menyumbang sekitar 63% dari total medali. Namun, untuk perolehan emas di level Asian Games dan Olimpiade, kontribusi masih didominasi oleh cabang-cabang tertentu. 

    “Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, emas itu masih datang dari cabang-cabang yang sama seperti bulu tangkis, angkat besi, panahan, dan sekarang mulai bertambah dari panjat tebing,” ujarnya.

    Erick menekankan pentingnya diversifikasi sumber medali emas. Pemerintah, kata dia, mendorong cabang-cabang unggulan lainnya agar lebih fokus dalam pembinaan, sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada cabang tertentu.

    “Kita tahu di Asian Games dan Olimpiade, jumlah emas itu terbatas. Risiko cedera, lawan yang lebih baik, atau faktor pertandingan bisa terjadi. Jadi kita perlu semacam asuransi dengan membuka peluang emas dari cabang-cabang lain,” pungkas Erick.

  • Mensesneg: Draf Aturan TNI Tangani Terorisme Masih Surpres, Belum Final

    Mensesneg: Draf Aturan TNI Tangani Terorisme Masih Surpres, Belum Final

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dokumen yang beredar terkait keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bukanlah Peraturan Presiden (Perpres), melainkan masih berupa Surat Presiden (Surpres).

    Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026), menanggapi pertanyaan wartawan terkait draf aturan yang ramai diperbincangkan publik.

    “Surpres. Bukan Perpres. Baru Surpres itu,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan Surpres tersebut bersifat formal sebagai dasar untuk memulai pembahasan lebih lanjut dan belum merupakan keputusan final yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kebijakan tersebut sudah bersifat final, Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan tetap terkait pengaturan tersebut. 

    Oleh sebab itu, dia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum substansi kebijakan benar-benar dibahas dan diputuskan. Menurut Prasetyo, suatu aturan harus dipahami dalam konteks penerapannya yang terbatas dan situasional.

    “Kenapa cara berpikir kita itu selalu ‘waduh nanti akan begini’? Substansinya itu. Pastilah akan diberlakukan pada kondisi dan titik tertentu,” jelasnya. 

    Prasetyo kemudian mencontohkan polemik serupa yang sempat muncul dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Dia menyebut banyak kekhawatiran publik tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat pengaturan yang sebenarnya.

    “Misalnya tentang penghinaan kepada kepala negara. Di dalam KUHP yang baru itu justru menjadi delik aduan. Artinya, kalau kepala negara atau pejabat terkait tidak melaporkan, ya tidak bisa diproses,” ujarnya.

    Pemerintah memastikan pembahasan terkait peran TNI dalam penanggulangan terorisme masih akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, konstitusi, dan kepentingan publik.

    Menurutnya, pendekatan tersebut justru lebih baik karena mencegah pelaporan berlebihan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung.

    “Daripada setiap orang, setiap relawan, setiap pendukung nanti dengan leluasa bisa melaporkan,” pungkasnya.

  • Prabowo Bakal Siapkan Dana Pensiun Atlet dan Pelatih, Ini Bocoran Erick Thohir

    Prabowo Bakal Siapkan Dana Pensiun Atlet dan Pelatih, Ini Bocoran Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia olahraga nasional membawa paradigma baru, tidak hanya menuntut prestasi tetapi juga menjamin masa depan atlet dan pelatih. 

    Hal tersebut disampaikan Erick usai menghadiri agenda penyerahan Bonus Atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Erick mengatakan Presiden Prabowo memberikan visi yang berbeda dibandingkan sebelumnya, terutama dalam memandang prestasi olahraga sebagai kehormatan bangsa sekaligus investasi jangka panjang bagi atlet. 

    “Bapak Presiden benar-benar mendorong kita untuk berprestasi mengibarkan Merah Putih dan juga diapresiasi dengan bonus yang bukan sekadar penghargaan, tetapi sebagai tabungan untuk masa depan atlet,” ujarnya. 

    Menurut Erick, Presiden Prabowo bahkan secara langsung menanyakan rencana karier para atlet satu per satu saat bersalaman. Dari dialog tersebut, Presiden memberikan arahan agar pemerintah menyiapkan skema dana pensiun bagi atlet dan pelatih.

    “Beliau langsung berpesan ke saya untuk menyiapkan dana pensiun atlet dan pelatih ke depan. Saya jawab siap,” katanya.

    Erick menilai arahan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan atlet setelah masa kompetisi berakhir.

    Terkait agenda ke depan, Erick menyebut Kemenpora akan segera menggelar rapat bersama Wakil Menpora Taufik Hidayat untuk membahas persiapan Asian Games. Evaluasi menyeluruh terhadap cabang olahraga akan dilakukan sebelum penetapan target.

    “Kami akan evaluasi dulu, baru nanti cabor-cabor dipanggil untuk bicara target,” ucapnya.

    Erick juga menyoroti capaian Indonesia di Asian Games yang masih fluktuatif. Ia mencatat sebelum 2018 Indonesia hanya meraih empat medali emas. Saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia melonjak dengan 31 emas, namun turun menjadi tujuh emas di China pada 2023.

    “Bahkan kemarin ada hampir tiga nomor yang kita emas tidak dipertandingkan, artinya kembali ke empat. Nah ini yang ingin kita lihat, apakah bisa lebih dari empat ke depan,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Erick turut mengapresiasi peran pimpinan cabang olahraga yang aktif mendampingi atlet dalam kompetisi.

    “Saya melihat banyak pimpinan cabor hadir langsung di arena, termasuk Ibu Yenni Wahid. Ini juga yang diapresiasi Bapak Presiden, pimpinan cabor yang peduli, hadir, dan mendorong atletnya untuk terus berprestasi,” pungkas Erick.

  • Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Baru Indonesia Diakses Gratis Mulai Februari

    Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Baru Indonesia Diakses Gratis Mulai Februari

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon berencana membuka akses gratis bagi masyarakat terhadap buku Sejarah Indonesia yang baru diluncurkan pada pengujung tahun 2025. 

    Fadli berharap kebijakan ini dapat memperluas akses publik terhadap pengetahuan sejarah nasional sekaligus memperkuat literasi kebudayaan di berbagai lapisan masyarakat.

    Buku yang berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” merupakan buku yang mengulas perjalanan sejarah Indonesia, sejak perjalanan awal Nusantara, hingga situasi termutakhir pascaReformasi.

    Buku berjumlah 10 jilid ini disusun melalui proses penulisan selama satu tahun dengan melibatkan kerja kolaboratif 123 orang sejarawan, yang terdiri atas penulis, editor tiap jilid, serta editor umum dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

    Fadli Zon menargetkan dalam satu hingga dua bulan ke depan, buku itu sudah dapat diakses oleh publik dalam format buku elektronik.

    “Kita sedang finalisasi. Kalau sudah rapi dan beres, dalam bentuk PDF-nya pasti gratis karena ini dibiayai oleh APBN,” kata Fadli di kompleks Kementerian Kebudayaan, Kamis, (8/1/2025)

    Menteri penyuka keris ini menyebut e-book Sejarah Indonesia akan didistribusikan melalui laman resmi Kementerian Kebudayaan agar dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat luas. Dia juga membuka kemungkinan pendistribusian melalui situs-situs mitra lainnya guna memperluas jangkauan pembaca.

    Sementara itu, terkait akses terhadap versi fisiknya, Fadli menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan pencetakan dalam jumlah besar.

    “Sebagaimana kita ketahui, biaya pencetakan buku saat ini cukup tinggi. Buku ini juga berukuran besar sehingga jika dicetak atau dijual, harganya tentu akan mahal. Karena itu, pencetakan kemungkinan tetap dilakukan secara terbatas, misalnya untuk kebutuhan Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah, atau perguruan tinggi,” imbuhnya.

    Sampai saat ini, kata Fadli, pencetakan dalam skala masif masih belum dilakukan karena buku ini memang tidak ditujukan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, dirinya saat ini lebih memfokuskan upaya pada penyediaan versi PDF yang dapat diakses secara gratis oleh publik.

    “Untuk tanggal pastinya kami belum dapat memastikan karena masih menunggu proses penyisiran ulang oleh tim editor umum dan editor jilid. Saya menargetkan pada Februari buku ini sudah dapat diakses oleh publik,” jelasnya.

  • Jaksa Ajukan Permohonan Sita Aset Nadiem di Dharmawangsa ke Hakim

    Jaksa Ajukan Permohonan Sita Aset Nadiem di Dharmawangsa ke Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah meminta permohonan penyitaan terkait dengan aset bangunan milik eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Hal tersebut disampaikan jaksa dalam surat tanggapan terhadap eksepsi Nadiem dalam kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    “Penyitaan ini terhadap tanah dan bangunan yang berada di Jalan Dharmawangsa ya,” ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah di ruang sidang.

    Dalam hal ini, Purwanto menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memutuskan izin penyitaan itu kepada pihak penuntut umum.

    Pasalnya, surat permohonan izin penyitaan ini baru diterima oleh majelis hakim hari ini Kamis (8/1/2026. Dengan begitu, majelis hakim belum sempat melakukan musyawarah.

    “Ya, nanti kami juga akan menyampaikan ini. Cuma suratnya ini baru kami terima juga hari ini ya terhadap permohonan penyitaan,” pungkasnya.

    Sementara itu, pengacara Nadiem Makarim, Dodi S Abdulkadir menyatakan keberatan dengan penyitaan. Sebab, aset kliennya baru bisa disita jika memang sudah ada bukti diperoleh dari hasil tindak pidana.

    Terlebih, Dodi mengungkap pihaknya belum menerima perhitungan resmi yang menyebutkan secara jelas besaran keuntungan yang diterima kliennya.

    “Oleh karena itu, secara lisan, dengan ini, kami menyatakan keberatan dan mohon hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia,” tutur Dodi.

  • Erick Thohir: SEA Games 2025 Torehan Sejarah, Bonus Atlet Rp465,25 Miliar Ditransfer Langsung

    Erick Thohir: SEA Games 2025 Torehan Sejarah, Bonus Atlet Rp465,25 Miliar Ditransfer Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan kebanggaan pemerintah atas prestasi atlet Indonesia pada ajang SEA Games ke-33 Thailand 2025 yang dinilai mencetak sejarah baru bagi olahraga nasional.

    Hal tersebut disampaikan Erick saat memberikan pidato dalam agenda penyerahan bonus atlet SEA Games 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    “Bapak Presiden, tentu bersama Bapak hari ini kami penuh bangga. Kami hadirkan para pejuang bangsa yang telah mengharumkan nama Indonesia. Mereka berjibaku dengan segala kemauan dan ingin mencetak sejarah bersama di bawah kepemimpinan Bapak,” ujar Erick.

    Erick menegaskan, capaian Indonesia pada SEA Games 2025 menjadi yang terbaik sejak 1995. Indonesia berhasil menempati peringkat kedua klasemen akhir, meski tidak berstatus sebagai tuan rumah.

    “Ini pertama kalinya sejak tahun 1995 kita menempati ranking dua di Asia tanpa menjadi tuan rumah. Biasanya kalau tuan rumah kita juara umum,” katanya.

    Secara capaian medali, Erick menyebut target awal 80 medali emas berhasil terlampaui. Kontingen Indonesia mengoleksi 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu.

    “Alhamdulillah target di atas. Dari target 80 emas, kita mendapatkan 91 emas,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Erick juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh bonus atlet dan pelatih telah ditransfer langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga guna menjamin transparansi.

    “Untuk memastikan transparansi, kami langsung mentransfer seluruh bonus kepada masing-masing atlet dan pelatih melalui Bank BRI. Total dananya Rp465.250.000.000,” ungkap Erick.

    Dia memerinci, bonus untuk peraih medali emas nomor tunggal mencapai Rp1 miliar per atlet, yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Sementara bonus medali perak tunggal sebesar Rp315 juta dan perunggu tunggal Rp157 juta, dengan perhitungan tersendiri untuk nomor beregu. Pelatih juga turut menerima bonus.

    Selain bonus, Erick menambahkan Kemenpora memberikan literasi keuangan kepada hampir 400 atlet dan pelatih sebagai bekal pengelolaan keuangan di masa depan.

    “Ini sesuai arahan Bapak Presiden bahwa bonus yang negara berikan adalah amanah untuk masa depan mereka,” katanya.

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan Kemenpora bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) tengah mempersiapkan agenda olahraga internasional berikutnya, termasuk ASEAN Para Games yang akan dimulai pada 26 Januari 2026, Asian Games di Jepang pada September–Oktober 2026, ASEAN Para Games Oktober 2026, serta Youth Olympics di Senegal pada Oktober 2026.

    “Kami mohon dukungan dan arahan Bapak Presiden agar semangat dan prestasi ini terus berlanjut,” pungkas Erick.

  • Tahapan dan Bobot Penilaian Seleksi PPPK KemenHAM yang Dibuka 7 Januari 2026

    Tahapan dan Bobot Penilaian Seleksi PPPK KemenHAM yang Dibuka 7 Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembukaan lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tahun anggaran 2025 sudah mulai dibuka.

    Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM dibuka pada Rabu, 7 Januari 2026 hingga 23 Januari 2026.

    KemenHAM menyediakan total 500 formasi yang dialokasikan untuk lima jabatan berbeda. Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

    Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
    Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
    Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
    Penata Layanan Operasional – 108 formasi
    Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

    Kesempatan ini dibuka bagi pelamar dengan latar belakang pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), hingga Sarjana (S1), sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan.

    Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM ini dilakukan resmi dan transparan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

    Tahapan Seleksi dan Bobot Penilaian PPPK KemenHAM

    Berdasarkan informasi resminya, tahapan seleksi dan bobot penilaian PPPK KemenHAM 2025 meliputi:

    1. Seleksi administrasi

    Seleksi administrasi bersifat menggugurkan. Pelamar dinyatakan lulus apabila memenuhi sejumlah persyaratan, dengan hasil kelulusan diumumkan pada laman https://sscasn.bkn.go.id.

    Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dinyatakan sebagai peserta seleksi kompetensi dan berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan terlebih dahulu mencetak kartu
    peserta seleksi.

    2. Seleksi Kompetensi menggunakan CAT BKN

    Apabila lolos seleksi administrasi, pelamar lanjut ke tahapan ujian, yakni seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN yang terdiri dari Kompetensi Teknis; Kompetensi Manajerial; Kompetensi Sosial Kultural; Integritas dan Moralitas (Wawancara).

    3. Seleksi Kompetensi Teknik Tambahan

    Peserta juga bisa diminta untuk mengikuti seleksi kompetensi Teknik tambahan sesuai dengan formasi yang dipilih.

    Bobot Penilaian PPPK KemenHAM 2025

    Penilaian seleksi menggunakan peringkat terbaik dari akumulasi nilai seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural, dan wawancara.

    Apabila peserta memiliki nilai yang sama dengan peserta lainnya pada batas terakhir dari peringkat tertinggi, maka penentuan kelulusan seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN khusus di batas terakhir peringkat tertinggi dilakukan secara berurutan didasarkan pada:

    nilai Kompetensi Teknis tertinggi;
    jika nilai masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan SosioKultural yang tertinggi;
    jika nilai masih sama untuk kedua kalinya, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai Wawancara yang tertinggi;
    jika nilai masih sama untuk ketiga kalinya, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia peserta yang tertua;
    kemudian jika nilai masih sama juga, maka seluruh peserta dengan nilai yang sama akan diikutkan pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.

    Adapun seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN memiliki bobot nilai 50%

    Kemudian bobot penilaian dari seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yakni rinciannya sebagai berikut:

    Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi dengan menggunakan CAT BKN berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan Tes Tertulis
    Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Tes tertulis paling banyak 5 (lima) kali jumlah kebutuhan berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi.
    Tes Tertulis dilaksanakan dalam bentuk menjawab 20 (dua puluh) pertanyaan secara Esai, masing-masing jawaban pertanyaan memiliki range nilai 0-5 sehingga nilai tertinggi adalah 100.

    Kemudian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan memiliki bobot nilai 50%

    Pengumuman Hasil Akhir Seleksi KemenHAM

    Peserta yang telah dinyatakan lulus namun memilih untuk mengundurkan diri/dibatalkan/digugurkan, maka formasi akan digantikan dengan peserta yang memiliki peringkat dibawahnya.

    Pengumuman hasil nilai akhir disampaikan pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan pada laman https://kemenham.go.id. dan Instagram @kementerian_ham.

  • Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar PPPK KemenHAM, Paling Lambat 23 Januari 2026

    Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar PPPK KemenHAM, Paling Lambat 23 Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembukaan lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tahun anggaran 2025 sudah mulai dibuka.

    Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM dibuka pada Rabu, 7 Januari 2026 hingga 23 Januari 2026.

    KemenHAM menyediakan total 500 formasi yang dialokasikan untuk lima jabatan berbeda.

    Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

    Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
    Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
    Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
    Penata Layanan Operasional – 108 formasi
    Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

    Kesempatan ini dibuka bagi pelamar dengan latar belakang pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), hingga Sarjana (S1), sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan.

    Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM ini dilakukan resmi dan transparan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

    Untuk itu, pelamar diminta menyiapkan sejumlah berkas dan membuat akun SSCASN terlebih dahulu untuk bisa mendaftar PPPK KemenHAM.

    Berikut ini tutorial cara buat akun SSCAN untuk daftar PPPK KemenHAM 2025. 

    Syarat Buat Akun SSCASN

    Sebelum melakukan pendaftaran, calon pelamar perlu menyiapkan sejumlah data, antara lain:

    Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    Nomor Kartu Keluarga (KK)
    Alamat email aktif
    Nomor telepon seluler yang digunakan. 

    Langkah Buat Akun SSCASN

    ​​​​​​​Pelamar dapat membuat akun dengan membuka laman resmi https://sscasn.bkn.go.id dan mengikuti instruksi berikut:

    Klik menu “Daftar” atau “Buat Akun” untuk memulai registrasi
    Masukkan data identitas sesuai KTP, meliputi NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat email aktif, nomor HP, dan kode CAPTCHA
    Klik Lanjutkan untuk melanjutkan proses
    Isi data tambahan sesuai ijazah seperti nama tanpa gelar, jenis kelamin, dan tempat lahir
    Unggah dokumen yang diminta, seperti scan KTP dan foto swafoto
    Cek kembali seluruh data yang diinput, lalu lakukan konfirmasi
    Cetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti registrasi berhasil
    Setelah akun berhasil dibuat, pelamar dapat login kembali untuk melanjutkan proses pendaftaran.

  • Ketua MUI Soroti KUHP Baru, Poligami-Nikah Siri Dapat Dipidanakan

    Ketua MUI Soroti KUHP Baru, Poligami-Nikah Siri Dapat Dipidanakan

    Bisnis.com, SURABAYA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang secara resmi telah menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda per Jumat (2/1/2026) lalu. 

    Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni’am Sholeh mengungkapkan, pihaknya memberikan catatan kritis terhadap ketentuan dalam KUHP baru. Khususnya, mengenai pasal yang menyebut bahwa aktivitas nikah siri dan poligami dapat dipidanakan.

    Menurut Ni’am, perkawinan pada dasarnya merupakan peristiwa keperdataan, sehingga solusi dari permasalahan yang terjadi seyogyanya ditempuh lewat jalur ataupun mekanisme keperdataan, bukan pidana. 

    “Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya urusan perdata, maka perlu diluruskan dan diperbaiki,” ungkap Ni’am dikutip dari laman resmi MUI, Rabu (7/1/2026).

    Oleh sebab itu, MUI memberikan perhatian menyeluruh terhadap KUHP baru tersebut agar dapat diterapkan secara baik dan memiliki dampak nyata pada terciptanya ketertiban di tubuh masyarakat.

    Ni’am menjelaskan Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa pernikahan yang ada menjadi penghalang yang sah melangsungkan perkawinan tersebut. 

    Menurutnya, ketentuan tersebut sebetulnya sudah sangat jelas dan klir karena terdapat qaid dan batasannya, yakni adanya penghalang yang sah.

    Sementara mengacu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah bila dilaksanakan sesuai ketentuan agama, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1). 

    Dalam pandangan Islam, Nia’m menegaskan faktor yang menjadi penghalang sah dari suatu perkawinan adalah saat perempuan masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Sementara bagi laki-laki, keberadaan istri tidak menjadi penghalang sah yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak absah.

    “Karenanya pernikahan siri sepanjang syarat rukun terpenuhi, tidak memenuhi syarat untuk adanya pemidanaan,” tegasnya.

    Dengan demikian, Ni’am menerangkan bahwa tindakan pemidanaan terhadap nikah siri dengan menggunakan dasar Pasal 402 KUHP tersebut adalah tafsir yang keliru dan tidak sejalan dengan hukum. 

    “Seandainya pun jika itu dijadikan dasar pemidanaan kawin siri, maka itu bertentangan dengan hukum Islam,” jelasnya. 

    Ia pun menyatakan, implementasi KUHP baru harus diawasi agar mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat serta mendatangkan ketertiban bagi khalayak umum. 

    “Memberikan perlindungan kepada masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya dan perlindungan umat beragama di dalam menjalankan agama dan juga keyakinannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing serta menjamin kemaslahatan bagi masyarakat luas,” pungkasnya.