RUU TNI Tinggal Selangkah Lagi, Sinyal ‘Oposisi’ di DPR Mati Suri?
1 jam yang lalu
Category: Bisnis.com Nasional
-
Draf Final RUU TNI: Daftar 14 K/L yang Bisa Diisi Prajurit Aktif
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut total ada 14 kementerian/lembaga (K/L) yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif. Daftar tersebut tertuang dalam draf final revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI.
Semula, dalam revisi Pasal 47 UU TNI diusulkan adanya penambahan lima pos K/L yang bisa diduduki TNI aktif, dari sebelumnya hanya 10.
Kemudian, sempat bertambah lagi 1 pos yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sehingga menjadi 16 K/L. Akan tetapi, dikatakan Supratman bahwa pertahanan negara dan Dewan Keamanan Nasional dilebur menjadi satu unsur. Sementara KKP tereliminasi dari usulan.
“14 [K/L], tadinya 16. Karena pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional itu satu ya. Jadi tadinya maksimal 16, tapi semuanya hanya ada di 14 kementerian/lembaga,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).
Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono turut menyebut ada 14 K/L yang bisa diduduki oleh TNI aktif dalam revisi UU TNI yang akan dibawa ke Paripurna itu.
“14 [K/L], aku lupa, yang pasti KKP enggak ada,” tuturnya di tempat yang sama.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin merincikan lima pos K/L tambahan untuk TNI aktif yang ada dalam revisi UU TNI. Alasan penambahannya dikarenakan memang dalam UU K/L tercantum TNI bisa masuk dalam K/L itu.
“Yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP. Sementara yang di-drop adalah KKP, itu clear ya,” ujar dia.
Berikut Draf final RUU TNI pasal 47 soal 14 K/L yang Bisa Diduduki TNI Aktif
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional
3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
7. Badan SAR Nasional (Basarnas)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Mahkamah Agung (MA)
10. Badan Pengelola Perbatasan Publik (BNPP)*
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*
13. Badan Keamanan Laut (Bakamla)*
14. Kejaksaan Agung (Kejagung)*
Keterangan (*): Diusulkan masuk dalam revisi UU TNI
-
Komisi I DPR Beberkan Alasan KKP Batal Masuk ke RUU TNI
Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin membeberkan alasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak jadi masuk dalam revisi UU TNI sebagai kementerian yang bisa diduduki prajurit TNI aktif.
Pihaknya bersama pemerintah mengeliminasi usulan KKP karena menitikberatkan pada urgensi yang ada. Setelah ditelaah, menurut kedua belah pihak, KKP tidak begitu memerlukan adanya prajurit TNI aktif.
“Ya karena memang tidak terlalu memerlukan [prajurit TNI], tidak terlalu mementingkan, artinya tidak terlalu urgent ada di situ,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).
Meski tidak jadi masuk dalam revisi UU TNI, TB turut menekankan pihaknya tidak akan sampai menyentuh atau bahkan merevisi Undang-Undang tentang kelautan sehingga akan ada TNI aktif di KKP.
“Kita tidak sampai ke situ, tapi itu usulannya bahwa ini tidak terlalu penting [ada prajurit TNI di KKP] dan kita diskusikan, oke malah lebih bagus dari tadinya 16 menjadi 15 item [kementerian/lembaga],” tegasnya.
Di lain sisi, legislator PDIP ini juga menyinggung soal rencana Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. Katanya, akan ada perwira atau anggota TNI aktif yang duduk di sana.
“Ya di Bakamla nanti ancer-ancer-nya begini, di Bakamla itu nanti kira-kira akan ada perwira atau anggota TNI aktif, mungkin polisi atau mungkin juga kejaksaan dan sebagainya,” ucapnya.
Dengan demikian, TB menyebut tambahan K/L yang terdapat dalam revisi Pasal 47 hanya ada lima pos dari yang UU sebelumnya 10 pos K/L.
“Lima [K/L] yang baru atau yang memang berdasarkan Undang-Undang [K/L] yang sudah existing. Yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP. Sementara yang di-drop [keluarkan] adalah KKP, itu clear-ya,” pungkasnya.
Berikut daftar K/L yang diajukan agar dapat diisi prajurit TNI aktif
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
2. Kementerian Pertahanan
3. Sekretariat Militer Presiden
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
7. Dewan Pertahanan Nasional (DPN)
8. Badan SAR Nasional (Basarnas)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Mahkamah Agung (MA)
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) *
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) *
12. Badan Keamanan Laut (Bakamla) *
13. Kejaksaan Agung (Kejagung) *
15. Badan Pengelola Perbatasan Publik (BNPP) *
Sumber: Rapat kerja Menhan bersama Komisi I DPR RI
Keterangan (*): Diusulkan masuk dalam revisi UU TNI
-
Soeharto hingga Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini
Bisnis.com, JAKARTA – Nama Presiden ke 2 Jenderal Purn Soeharto dan Presiden ke 4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masuk dalam daftar 10 tokoh yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.
Soeharto dikenal sebagai tokoh penuh kontroversi. Pada era kekuasaannya yang berlangsung selama 32 tahun, Soeharto menerapkan sensor yang sangat ketat terhadap media, bahan bacaan, hingga dugaan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Sementara itu, Gus Dur adalah presiden pertama yang memimpin Indonesia pasca Pemilu 1999. Gus Dur dikenal sebagai bapak toleransi dan memulai proses transisi demokratisasi dari era otoritarianisme Orde Baru warisan Soeharto.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengemukakan bahwa pihaknya bersama dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.
“Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, Rabu (19/3/2025).
Adapun usulan itu akan diseleksi dan digodok oleh anggota TP2GP yang terdiri dari Staf Ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional. Selain lintas unsur sosial, mekanisme pengusulan Pahlawan Nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Mensos Gus Ipul.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.
Adapun tokoh yang kembali diusulkan, antara lain:
1. K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
2.Jenderal Soeharto (Jawa Tengah)
3. K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur)
4. Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah),
5. Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
6 K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).4 tokoh yang baru diusulkan tahun ini:
1. Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
2. Deman Tende (Sulawesi Barat)
3. Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
4. K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur). -
Saat Dasco hingga Sri Mulyani Turun Gunung Redam Gejolak IHSG
Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat ‘kebakaran’ pada Selasa (18/3/2024) hingga membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menghentikan perdagangan sementara (trading halt) untuk pertama kalinya sejak 2020. Beberapa anak buah Presiden Prabowo Subianto bahkan harus ‘turun gunung’ untuk meredam gejolak di pasar modal.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39 pada Selasa (18/3), dengan 118 saham menguat, 554 saham melemah, dan 139 saham stagnan.
Sebelumnya, IHSG sempat anjlok 6,12% pada sesi I perdagangan, memaksa BEI melakukan trading halt selama 30 menit. Sesuai regulasi BEI, suspensi perdagangan diberlakukan jika IHSG turun lebih dari 5%.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan IHSG terperosok, salah satunya adalah isu-isu aktual yang berkembang.
Pertama, ada Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI. Agung menyebut bahwa hal ini utamanya berkaitan mengenai soal supremasi sipil yang dianggap terancam.
Pasalnya, sebagai informasi, RUU ini dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, meskipun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah membantah anggapan tersebut. Adapun, pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa ke tingkat paripurna.
“Kedua, terdapat keraguan dalam pengelolaan Danantara dengan dana jumbo tersebut. Keraguan ini juga terjadi di tengah maraknya kasus-kasus korupsi di BUMN,” ujar Hadi kepada Bisnis, Selasa (18/3/2025).
Adapun, Presiden Prabowo Subianto sempat mengatakan bahwa Danantara memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Bahkan, beberapa saat lalu, ramai juga soal korupsi Pertamina.
Ketiga, dikatakan bahwa terdapat beberapa program mercusuar yang menelan biaya besar. Sebab demikian, muncul kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan dana jumbo tersebut.
“Apakah bisa bertanggung jawab atau malah mengulang kejadian-kejadian yang sudah-sudah soal korupsinya marak,” imbuhnya.
Terakhir, dia juga mengatakan bahwa terdapat praktik nepotisme yang terjadi di kemudian hari. Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat dikaitkan dengan penurunan IHSG, Hadi menilai tidak ada korelasi langsung antara kebijakan tersebut dan kinerja pasar modal.
Adapun, Isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur, menurut Hadi, juga menjadi salah satu alasan mengapa pasar di Tanah Air bergejolak.
Perbesar
Anak Buah Prabowo Berjibaku ‘Padamkan’ IHSG
Kemerosotan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco, bersama Ketua Komisi XI Misbakhun dan sejumlah anggota Komisi XI, mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Rombongan DPR disambut oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman beserta jajaran direksi lainnya sekira pukul 13.39 WIB. Saat tiba, IHSG terpantau berada di level 6.200, atau turun 4,19% dibandingkan sesi sebelumnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan respons soal trading halt yang diberlakukan BEI setelah IHSG amblas hingga lebih dari 5%
“Menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari IHSG 5% yang emang otomatis dan bukan kali ini saja, udah pernah pas Covid-19. Pada hari ini, [kami] memberikan dukungan dan support meyakinkan kepada pasar agar tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk mengambil langkah perlu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya agar pasar kembali meningkat,” kata Dasco di BEI, Selasa (18/3/2025).
Selain itu, Dasco juga memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan mundur di tengah dinamika ekonomi yang terjadi. Dia juga menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat.
“Kalo ditanya persepsi investor luar saya kurang paham, tapi kalau soal Bu Sri Mul, saya pastikan tidak akan mundur dan fiskal kita kuat,” ujar Dasco.
Pernyataan itu merespons berbagai spekulasi terkait kebijakan fiskal dan dinamika pasar keuangan belakangan ini. Menurut Dasco, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ketua Komisi XI Misbakhun menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan respons positif terhadap kondisi pasar dan meredam kepanikan akibat penurunan tajam IHSG.
“Kami ingin menciptakan respons positif terhadap bursa, tidak ada kepanikan apa pun,” ujar Misbakhun kepada wartawan di BEI, Selasa (18/3/2025).
Di lokasi berbeda, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025). Pemanggilan Airlangga menjadi menarik di tengah IHSG yang anjlok hingga 6,2%
Menurut pantauan Bisnis, Airlagga tiba di lingkungan Istana Kepresidenan sejak pukul 15.46 WIB dengan mengenakan jas berwarna hitam. Dengan derap langkah sigap. Airlangga terlihat terburu-buru untuk menemui Kepala Negara.
Saat ditanyai mengenai kondisi IHSG, mantan Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut bahwa ketibaannya memang akan melaporkan kondisi-kondisi ekonomi yang tengah berkembang.
“Tentu perkembangan perekonomian akan dilaporkan ke Bapak Presiden,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/3/2025).
Airlangga pun optimistis bahwa dari segi fundamental keadaan perekonomian kuat sehingga apabila terjadi penurunan IHSG memang terjadi di seluruh Negara.
“Ini terjadi di berbagai negara saham naik turun itu biasa dan saham-saham negara lain minggu lalu turun cukup dalam dan sekarang mungkin kita yang kemarin belum terlalu kena. Namun, sekarang kena imbas satu dua hari,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menepis isu terkait dirinya dan Menkeu Sri Mulyani yang dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo. Airlangga memastikan dirinya akan tetap bekerja bersama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Pertama, saya tetap bekerja konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” ujarnya.
Tak hanya itu, Airlangga juga menekankan bahwa isu serupa yang melibatkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet juga dipastikan olehnya adalah hoaks.
“Bu Sri Mulyani juga sudah saya komunikasi tadi siang, beliau juga sedang bekerja penuh. Jadi hoaks itu [kami mundur],” tandas Airlangga.
Pada sore hari, Menkeu Sri Mulyani dan jajaran petinggi Kementerian Keuangan langsung menggelar konferensi pers terkait kondisi ekonomi terkini. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani langsung menjawab rumor mundur dari kabinet. Namun, dia menegaskan bahwa tetap bekerja untuk pemerintahan Prabowo.
“Banyak rumor mengenai posisi saya, sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil lelang SUN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Dia tidak menampik rumor itu, tidak juga membenarkannya dalam pernyataan pertamanya. Setelah itu, awak media kembali memastikan maksud pernyataannya, Sri Mulyani berkelakar bahwa dia berdiri di tempat itu menyampaikan konferensi pers dan tidak mundur dari tempatnya.
“Saya tegaskan, saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur, iya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN, dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.
Bagaimana Seharusnya Pemerintah Merespon?
Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio di platform X (Twitter) yakni @satriohendri ikut berkomentar soal amblasnya IHSG yang direspons oleh Wakil Ketua DPR RI ke BEI.
“Pasar saham anjlok itu tanda pasar gak punya TRUST ke pemerintah. Gak bisa diselesaikan dengan langkah politik,” tulis @satriohendri.
Senada dengan Satrio, Agung Baskoro menuturkan bahwa sentimen negatif pasar menurutnya tidak direspon dengan aksi politik, namun juga dari aksi ekonomi dari pemerintah.
Dia kemudian berpendapat bahwa pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik ke semua jajarannya, mulai dari Presiden, Menteri, hingga ke level birokrasi terbawah. Hal ini diperlukan karena pasar membutuhkan kepastian, arah dalam bagaimana pemerintah berjalan dan menghindari kegaduhan yang selama ini mengemuka.
Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi juga harus diperkuat. Hal ini agar pasar dapat nyaman berinvestasi di Indonesia.
Dia memberi contoh jika hukuman kepada koruptor rendah, lemah, tidak mencerminkan komitmen masyarakat yang sudah jenuh dengan kasus-kasus korupsi tersebut, dia khawatir pemerintah akan mendapat tantangan luar biasa di internal.
“Terlepas ada tantangan eksternal yang luar biasa,” ujar Agung, merujuk pada kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta konflik geopolitik. “Terakhir, isu-isu maupun rumor-rumor yang berkembang di masyarakat menurutnya harus disudahi. Misalnya seperti soal reshuffle ataupun kinerja tim kabinet di bidang ekonomi.
-
Partai Demokrat Tepis Kabar Retaknya Hubungan SBY-Prabowo
Bisnis.com, JAKARTA – DPP Partai Demokrat membeberkan ada pihak yang berupaya membenturkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokra Hinca Panjaitan mengatakan bahwa upaya pembenturan SBY dan Presiden Prabowo Subianto itu sempat ramai di media sosial.
Menurut Hinca, ada narasi yang ramai di media sosial bahwa hubungan SBY dan Presiden Prabowo Subianto kini tengah retak.
“Ya, saya kira di media sosial kan ada yang seolah-olah itu, membentur-benturkan itu [Prabowo dan SBY],” tuturnya di Jakarta, Selasa (18/3).
Hinca memastikan Partai Demokrat bakal mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ditambah lagi, kata Hinca, hubungan antara SBY dan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja sampai saat ini.
“Kami pastikan tidak ada itu perpecahan. Semua kader Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Mas AHY mendukung penuh suksesnya pemerintahan Presiden kami,” katanya.
-
Menag Nazarudin Umar Peringati Nuzulul Quran Bersama Jokowi di Masjid Sheikh Zayed Solo
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Nasaruddin Umar bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperingati malam Nuzulul Quran di Masjid Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (18/3/2025).
Pada ceramahnya, Menag mengatakan Al Quran diturunkan dan dibumikan untuk melangitkan kembali manusia.
“Karena kita tahu manusia itu diciptakan di surga lalu jatuh ke bumi penderitaan ini, meninggalkan langit kebahagiaan dan Allah menciptakan manusia dengan cinta, lalu mengirimkan surat undangan agar kita pulang ke kampung halaman rohani kita di surga dalam bentuk Alquran,” kata Nasaruddin dikutip dari Antara, Rabu (19/3/2025) .
Oleh karena itu, kata dia, Al Quran adalah surat undangan menuju pangkuan Tuhan di surga.
“Sekaligus sebagai tiket untuk masuk ke dalam surga. Undangan Allah dalam bentuk barang siapa memahami dan mengamalkan undangan Allah pasti kita akan berjumpa dengan para kekasihnya yang lain di surga,” katanya.
Ia mengatakan Al Quran juga memberikan petunjuk sampai akhir zaman karena Al Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan.
Nasaruddin menambahkan makin canggih ilmu pengetahuan makin tersingkap kebenaran Al Quran.
“Al Quran merupakan kitab suci yang tidak masuk akal ditinggalkan oleh pemeluknya. Tidak ada buku yang paling laris di dunia ini mengalahkan Al Quran. Tidak ada penerbitan yang mampu mengalahkan oplah penjualan Al Quran di dunia, di Indonesia pun demikian,” katanya.
Sementara itu, selain peringatan Malam Nuzulul Quran, pada kesempatan yang sama juga dilakukan peringatan Haul Sheikh Zayed.
Beberapa tamu kehormatan hadir pada acara tersebut, salah satunya Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Selain itu, juga ada tamu kehormatan dari luar negeri, di antaranya Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salim Aldaheri, Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah, Duta Besar Bahrain untuk Republik Indonesia Ahmed Abdulla Alhajeri, Duta Besar Yordania untuk Republik Indonesia Sudqi Al Omoush.
Kemudian Duta Besar Republik Arab Suriah untuk Republik Indonesia Abdul Monem Annan, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina untuk Republik Indonesia Armin Limo.
Ada pula Duta Besar Azerbaijan untuk Republik Indonesia Ramil Rzayev dan Direktur Manajemen Proyek dan Program Yayasan Zayed untuk Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan Abdulaziz Al Zaidi.
Peringatan tersebut diharapkan menjadi momentum refleksi spiritual sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan antarumat Muslim di tingkat nasional maupun internasional.
-
Prabowo Gelar Pertemuan 2 Jam Dengan Airlangga, Bahas Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).
Dalam pertemuan yang memakan waktu 2 jam tersebut, Airlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta sejumlah kerja sama ekonomi internasional.
“Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Tadi Bapak Presiden menyatakan terkait kawasan ekonomi khusus di Batang,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.
Airlangga menjelaskan bahwa di Batang, Presiden Prabowo memiliki perhatian terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan Fujian, Tiongkok.
Kerja sama tersebut bertujuan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp16 triliun.
“Ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu. Sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus lainnya, seperti di Nongsa dan Singhasari. Di Nongsa, akan ada perluasan kawasan dan rencana masuknya beberapa pusat data (data center). Sementara di KEK Singhasari, King College telah beroperasi, dan ke depan akan bergabung Queen Mary sebagai bagian dari Russell Group.
Terkait kondisi perekonomian nasional, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.
“Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari juga inflasi masih rendah di mana core inflation-nya masih positif,” jelas Airlangga.
Lebih lanjut, indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi.
Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar US$6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai US$14 miliar pada Februari.
Airlangga memaparkan bahwa dibandingkan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kompetitif.
“Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di Asean,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu kata Airlangga juga memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.
Airlangga menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.
“Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga.
Terakhir, Airlangga turut melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional.
Di antaranya, persiapan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang melibatkan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.
Selain itu, proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
“Dengan kita memproses di akses CPTPP diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan United Kingdom,” jelas Airlangga.
-
BNPT Masuk RUU TNI, Komisi I: Untuk Berantas Teroris, Tentara Dilibatkan
Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), sebagai lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif.
Dengan demikian, dia pun mengamini para prajurit TNI aktif yang duduk di BNPT akan langsung dilibatkan dalam memberantas terorisme yang ada di Indonesia.
“Ya dalam operasi militer selain perang [OMSP] untuk pemberantasan teroris Tentara Nasional Indonesia [TNI] dilibatkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025).
Lebih jauh, TB menerangkan patroli pengerahan prajurit TNI dalam OMSP dilakukan melalui berbagai macam kebijakan. Ada yang melalui persetujuan DPR RI (dinyatakan sebagai dasar kebijakan politik negara) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).
“Yang membedakan begini, kalau itu melibatkan penggunaan kekuatan sampai kemudian berakibat fatal soal misalnya masalah-masalah sosial, masalah nyawa, dan sebagainya, maka itu dikomunikasikan dengan DPR. Sementara misalnya saja, membantu ada bencana alam, ya itu tidak usah ke DPR,” jelasnya.
Di lain sisi, legislator PDIP ini merincikan dalam revisi UU TNI, terdapat 15 kementerian/lembaga (K/L) yang bisa diduduki TNI aktif. Ada penambahan lima pos dari UU sebelumnya yang hanya boleh 10 K/L.
“Lima [K/L] yang baru atau yang memang berdasarkan Undang-Undang [K/L] yang sudah existing. Yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP. Sementara yang didrop adalah KKP, itu clearya,” tegas TB.
-
Prabowo Terima Delegasi Utusan Palestina di Istana, Bahas Apa?
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Utusan Khusus Presiden Palestina Mahmoud Al-Habbash bersama delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).
Al-Habbash menegaskan bahwa Pemerintah Palestina menaruh kepercayaannya terhadap Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Kami mempercayai Indonesia, kami mempercayai posisi Indonesia mengenai perjuangan Palestina. Kami yakin bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia akan terus mendukung Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestina, insyaallah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuan tersebut, Al-Habbash juga menyerahkan surat khusus dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas kepada Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi pesan terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina, serta situasi terkini yang dihadapi rakyat Palestina.
“Kami membawa surat khusus dari Presiden Palestina, Presiden Mahmoud Abbas, kepada Yang Mulia Presiden Indonesia mengenai hubungan bersama antara Indonesia dan Palestina, dan mengenai isu Palestina secara umum, terutama situasi buruk di Palestina di bawah agresi Israel yang terus berlanjut, bahkan diperbarui pagi ini, seperti yang Anda ketahui,” jelasnya.
Al-Habbash menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga memberikan penjelasan terkait kondisi Palestina saat ini.
Dia dan pemerintah Palestina turut menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan dan hak-hak rakyat Palestina.
“Kami menjelaskan situasi kepada Yang Mulia Presiden dan membahas hubungan antara Palestina dan Indonesia serta dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan hak-hak rakyat Palestina,” pungkas Al-Habbash.