Category: Bisnis.com Nasional

  • Daftar Lengkap Korban Meninggal Dunia dan Luka Kecelakaan Bus Umrah di Arab Saudi

    Daftar Lengkap Korban Meninggal Dunia dan Luka Kecelakaan Bus Umrah di Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah merilis nama korban yang meninggal dunia dan yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan bus umrah di Wadi Qudeid Arab Saudi.

    Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Yusron B. Ambary mengemukakan bahwa ada 6 WNI yang meninggal dunia di dalam insiden kecelakaan bus tersebut.

    Yusron mengatakan nama keenam korban meninggal dunia itu Sumarsih Djarudin (44), Audrya Malika Adam (16), Eny Soedarwati (49), Dian Novita (38), Areline Nawallya Adam (22), dan Dawam Mahmud (48).

    “Keenam korban ini dinyatakan meninggal dunia,” tuturnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Sementara itu, kata Yusron, ada 3 WNI lain yang mengalami luka berat dan kini tengah dirawat di sejumlah rumah sakit di Tanah Suci di antaranya Fabian R Respati (14), Ahsantudhonni Ghozali (55), dan Muhammad Alawi (22).

    “Korban luka berat ini dibawa ke sejumlah rumah sakit yang berbeda,” katanya.

    Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha menuturkan bahwa kecelakaan terjadi pada pukul 13.30 waktu setempat atau 17.30 WIB. Kecelakaan itu terjadi di sekitar 150 km dari kota Jeddah. 

    Adapun, dari informasi yang diterima Bisnis, bus jemaah umrah asal Indonesia mengalami tabrakan yang menyebabkan armada terbalik dan kemudian terbakar. 

    “Total WNI jemaah umrah menjadi korban dalam kecelakaan adalah 20 orang. [Sebanyak] 6 di antaranya meninggal dunia dan sisanya luka-luka. Korban luka telah mendapatkan perawatan di RS Arab Saudi,” tutur Judha dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025). 

    KJRI Jeddah kemudian langsung mengirimkan Tim Perlindungan WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat,  rumah sakit, perwakilan kementerian Haji, Muassasah perusahaan bus, dan memastikan kondisi korban.

    Kemenlu saat ini juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Agensi Umroh yang memberangkatkan para jamaah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data lengkap para WNI dan keluarga di Tanah Air. 

    “Kemlu juga telah memberitahukan peristiwa ini kepada pihak keluarga,” terangnya. 

  • Meutya Hafid Dorong Tempo Lapor Polisi Usut Teror Kiriman Kepala Babi

    Meutya Hafid Dorong Tempo Lapor Polisi Usut Teror Kiriman Kepala Babi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyayangkan adanya kasus teror kepala babi yang dikirimkan ke kantor media Tempo.

    Dia pun mendorong langkah Tempo melaporkan peneroran tersebut kepada aparat penegak hukum.

    “Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu dan silakan saja nanti laporkan gitu ya supaya ketahuan  begitu siapa yang kirim,” katanya kepada waratawan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025). 

    Tak hanya itu, Meutya mewakili pemerintah mendorong Tempo melalorkan kepada kepolisian agar tindakan teror kepala babi dapat diusut.

    “Kami mewakili pemerintah, kan kami Menteri Komunikasi yang membawahi pers gitu ya ini kita menyayangkan dan mempersilakan mendorong teman-teman dari Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian,” kata Meutya. 

    Meski begitu, Meutya menegaskan bahwa terkait dengan kasus yang menyayangkan tersebut, dia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mendukung terhadap kebebasan pers tidak berubah.

    Bukan hanya mendukung kebebasan pers, kata Meutya, Prabowo juga menyerap aspirasi publik baik secara langsung maupun media sosial sebagai bahan koreksi dalam pembuatan kebijakan.

    “Pasti dong, masih, kami tidak pernah berubah dalam rangka kebebasan pers sampai saat ini, kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintah, presiden bahwa masukan-masukan dari masyarakat, dari sosial media pun beliau mendengarkan dan beberapa kebijakan kan dikoreksi,” ucapnya.

    Meutya menegaskan kembali dukungan pemerintah agar Tempo menempuh jalur hukum dalam mengusut tindakan teror kepala babi.

    “Kami dorong justru silakan untuk diproses secara hukum di kepolisian,” pungkas Meutya.

  • Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo Pastikan Persiapan Mudik Lebaran 2025

    Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo Pastikan Persiapan Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyiapkan berbagai kebijakan guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut sejumlah langkah strategis yang akan diterapkan untuk membantu masyarakat yang pulang ke kampung halaman.   

    Salah satu kebijakan utama adalah penurunan harga tiket pesawat selama periode 25 Maret—25 April 2025. Selain itu, tarif tol juga akan mendapatkan diskon sebesar 25%, sementara harga tiket Kereta Api Indonesia (KAI) akan mengalami penyesuaian harga di tanggal tertentu.  

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa kementerian dan lembaga yang telah membantu masyarakat dengan memberikan program mudik gratis. Selain itu, ada juga diskon 50% untuk layanan seluler dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi),” ujarnya di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).  

    Selain insentif ekonomi, Prabowo juga memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan publik. dia menekankan bahwa jalur darat, kereta api, dan jalur laut harus dipastikan lancar dengan koordinasi langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub).  

    “Kementerian Perdagangan (Mendag) akan terus memantau ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok, sementara sektor pariwisata juga harus mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik,” tambahnya.  

    Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan bahwa aspek keamanan harus menjadi prioritas. Dia meminta semua pihak, termasuk sektor industri dan tenaga kerja, ikut serta dalam menjaga ketertiban.

    Selain itu, kata Prabowo, layanan publik seperti rumah sakit dan sektor perbankan diminta untuk bersiap menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat selama musim mudik.  

    Tak hanya itu, informasi cuaca juga akan terus diperbarui agar masyarakat bisa mendapatkan peringatan dini terkait kondisi perjalanan.

    “Saya mohon masyarakat terus diberi informasi secara terus-menerus agar perjalanan mudik bisa berjalan dengan lancar dan aman,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Targetkan Bangun 200 Sekolah Rakyat Berasrama Tiap Tahun

    Prabowo Targetkan Bangun 200 Sekolah Rakyat Berasrama Tiap Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 200 Sekolah Rakyat Berasrama (SRB) yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan dan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada mereka yang membutuhkan.  

    “Kami sudah putuskan untuk membangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini diperuntukkan bagi kaum yang kurang mampu, khususnya,” ujarnya di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).   

    Menurut Prabowo, setiap sekolah akan menampung hingga 1.000 murid. Pada tahun pertama, meskipun jumlah tersebut mungkin belum terpenuhi pada tahap awal, tetapi diharapkan dalam enam bulan pertama kapasitasnya bisa bertambah signifikan.  Dalam waktu dekat, 53 sekolah pertama akan segera diresmikan.  

    “Mungkin dalam tiga bulan ke depan kita bisa resmikan 53 sekolah. Ternyata Kemenkes sudah punya gedung-gedungnya, jadi tinggal kita renovasi sedikit. Sisanya, 147 sekolah akan segera menyusul,” jelasnya.  

    Prabowo juga menargetkan pembangunan 200 unit sekolah setiap tahunnya, sehingga dalam lima tahun ke depan setiap kabupaten di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat Berasrama, terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan.  

    “Kami ingin memutus rantai kemiskinan dan menghilangkannya dalam waktu secepat-cepatnya. Dan saya yakin ini bisa kami kerjakan,” pungkas Prabowo.

  • Sudaryono Ungkap Prabowo Setiap Hari Telepon Para Menteri untuk Memantau Harga Sembako

    Sudaryono Ungkap Prabowo Setiap Hari Telepon Para Menteri untuk Memantau Harga Sembako

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor harga kebutuhan pokok di Indonesia.

    Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia hampir setiap hari melakukan komunikasi dengan sejumlah menteri dan wakil menteri, termasuk dirinya serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, untuk memantau perkembangan harga sembako di pasar. 

    “Ya, Pak Presiden ini, hampir setiap hari, itu telepon beberapa menteri atau wakil menteri termasuk saya, Pak menko pangan, gitu ya, itu menanyakan terkait harga Sembako. Sangat konsen sekali beliau,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

    Dia melanjutkan bahwa dari hasil pantauan pemerintah, stok sembako saat ini cukup tersedia dan harga-harga relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sering mengalami lonjakan signifikan. 

    Sudaryono menambahkan bahwa meskipun komoditas cabai sempat mengalami kenaikan harga, tetapi kini telah mengalami penurunan di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram.

    Menurutnya, harga ini lebih terjangkau bagi masyarakat dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

    Selain cabai, harga komoditas lain seperti beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan ayam masih dalam kondisi yang relatif stabil. Sudaryono menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga yang adil bagi semua pihak, baik petani maupun konsumen. 

    Dia memastikan pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali, termasuk memastikan pasokan mencukupi dan distribusi berjalan lancar.

    “Kami berusaha untuk supaya memberikan harga yang fair, yang adil, jangan juga terlalu murah karena disitu ada petani, tapi juga jangan terlalu mahal, karena ada banyak konsumen juga ya,” pungkas Sudaryono.

  • Prabowo: Saham Tidak Apa Naik Turun, yang Penting Pangan Aman.

    Prabowo: Saham Tidak Apa Naik Turun, yang Penting Pangan Aman.

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menilai fluktuasi harga saham tidak lebih penting jika dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.  

    Hal itu dia sampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).

    “Saya mau ucapkan terima kasih kepada sektor pertanian yang terus mendorong [ketahanan pangan]. Dalam hal ini, pangan adalah yang paling utama. Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujarnya dalam forum itu.   

    Lebih lanjut, Prabowo pun berkelakar dengan menyinggung beberapa sejumlah pejabat atau Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang tampak lebih khawatir terhadap pergerakan saham.  

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Roesan udah botak jadi gapapa,” pungkas Prabowo disambut tawa para hadirin.

    Sebelumnya, terkait dengan anjloknya IHSG pada perdagangan Selasa (18/3/2025), Prabowo disebut tidak memberi arahan khusus untuk menyikapi kejadian tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Airlangga pun menepis kekhawatiran yang beredar di publik.  

    “Pertama tentu fundamental ekonomi kita kan kuat. Tentunya beberapa isu-isu yang dikembangkan itu tidak benar adanya,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

  • Dewan Pers Minta Polri Usut Tuntas Kasus Teror Wartawati Tempo

    Dewan Pers Minta Polri Usut Tuntas Kasus Teror Wartawati Tempo

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pers mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas tindakan teror pengiriman kepala babi yang dialami jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana.

    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menyebut bahwa tindakan teror terhadap jurnalis itu tidak boleh dibiarkan. Pasalnya, kata Ninik, jika kasus itu dibiarkan maka dikhawatirkan bisa terjadi lagi terhadap jurnalis lainnya di kemudian hari.

    “Kami meminta aparat penegak hukum agar mengusut tuntas teror ini,” tutur Ninik di Gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (21/3).

    Ninik juga menyarankan tim jurnalis Tempo yang mengalami teror tersebut agar segera melaporkan insiden itu ke kepolisian secara formal agar ditindaklanjuti.

    “Perlu saya sampaikan pada pukul 10.00 WIB tadi, teman-teman Komite Keselamatan Jurnalis dan Tempo juga secara formal sudah melakukan pelaporan ke Polri,” kata Ninik.

    Ninik juga mengimbau kepada para jurnalis untuk tidak takut dengan ancaman dalam bentuk apapun karena hal itu merupakan pembungkaman terhadap demokrasi di Indonesia.

    “Pers juga tetap kritis dalam menyampaikan pesan kebenaran serta masukkan terhadap pembuat kebijakan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh dan dari berbagai pihak,” ujarnya.

  • Bacakan Eksepsi, Hasto Minta Dibebaskan Dalam Kasus Harun Masiku

    Bacakan Eksepsi, Hasto Minta Dibebaskan Dalam Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta dibebaskan dari kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

    Menurut dia, terdapat keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, baik dalam hal kejelasan unsur pidana maupun ketepatan penerapan hukum terhadap terdakwa.

    “Kami harap Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan sela dengan amar memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan saya dalam waktu paling lambat 24 jam sejak putusan ini,” ujar Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Tipikor Jakarta dilansir dari Antara, Jumat (21/3/2025).

    Dia menyampaikan sesuai dengan prinsip in dubio pro reo, yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, setiap keraguan yang muncul harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa.

    Oleh karena itu, dirinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menerima dan mengabulkan nota keberatannya serta menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, demi menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    Selain itu, ia juga meminta Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang disangkakan kepada dirinya tidak dilanjutkan pemeriksaannya; memulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya; serta memerintahkan agar seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik dan JPU dikembalikan kepada pemiliknya.

    “Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terdakwa atas nama saya, Hasto Kristiyanto, mohon dan mengharap sebagai suatu proses penyelidikan hukum (due process of law) dapat menjadi pilar utama pencari keadilan,” ungkapnya.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

  • Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sejumlah menteri dan direktur utama bank Himbara ke Istana, untuk membahas terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima.

    Menurut pantauan hadir di Istana termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Gus Ipul mengungkapkan bahwa salah satu agenda yang mungkin dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima. 

    “Saya belum tau persis tapi tentu kami menyiapkan data data tentang penyaluran bansos program-progam, saya belum tauh pastinya belum tau detilnya,” ujar Gus Ipul.

    Dia menegaskan bahwa seluruh bansos dari Kementerian Sosial bakal disalurkan melalui rekening penerima. Saat ini, sekitar 20 juta lebih penerima manfaat telah memiliki rekening untuk menerima transfer langsung dari pemerintah.

    “Kalau kemensos udah reguler rutin kami mengirim sekitar 20 juta lebih penerima manfaat, jadi kami punya rekeningnya dan itu langung dikirim ke bank ke rekening” jelasnya.

    Namun, untuk mencapai target 30 juta penerima manfaat, Gus Ipul menyebut bahwa percepatan masih diperlukan.

    “Belum tahu saya, nanti makanya tunggu arahan [Presiden],” tambahnya.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertemuan ini memang akan membahas keuangan inklusif.

    Terkait keterlibatan Dirut Himbara, dia menjelaskan bahwa pembahasan kemungkinan besar akan berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

    “Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif. Keuangan inklusif rekening,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengonfirmasi terkait dengan pembahasan adalah skema penyaluran bansos langsung ke rekening penerima. 

    “Iya, nanti kalau sudah selesai saya akan berbicara lebih lanjut,” pungkas Sri Mulyani saat ditanya mengenai rencana tersebut.

  • Bus Jemaah Umrah Indonesia Kecelakaan, 6 WNI Meninggal Dunia

    Bus Jemaah Umrah Indonesia Kecelakaan, 6 WNI Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menuturkan bahwa sebanyak enam WNI jemaah umrah meninggal dunia dalam kecelakaan bus di jalan lintas Madinah-Makkah di Arab Saudi, Kamis (20/3/2025). 

    Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha menuturkan bahwa kecelakaan terjadi pada pukul 13.30 waktu setempat atau 17.30 WIB. Kecelakaan itu terjadi di sekitar 150 km dari kota Jeddah. 

    Adapun, dari informasi yang diterima Bisnis, bus jemaah umrah asal Indonesia mengalami tabrakan yang menyebabkan armada terbalik dan kemudian terbakar. 

    “Total WNI jemaah umrah menjadi korban dalam kecelakaan adalah 20 orang. [Sebanyak] 6 di antaranya meninggal dunia dan sisanya luka-luka. Korban luka telah mendapatkan perawatan di RS Arab Saudi,” tutur Judha dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025). 

    KJRI Jeddah kemudian langsung mengirimkan Tim Perlindungan WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat,  rumah sakit, perwakilan kementerian Haji, Muassasah perusahaan bus, dan memastikan kondisi korban.

    Kemenlu saat ini juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Agensi Umroh yang memberangkatkan para jamaah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data lengkap para WNI dan keluarga di Tanah Air. 

    “Kemlu juga telah memberitahukan peristiwa ini kepada pihak keluarga,” terangnya. 

    Pihak kemenlu juga turut menyampaikan duka cita atas wafatnya 6 jemaah umroh Indonesia dan akan terus membantu penanganan korban luka.