Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Puan Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi UU TNI Agar Rakyat Paham

    Puan Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi UU TNI Agar Rakyat Paham

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan isi substansi dari Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru kepada publik/ 

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman UU TNI dan menyikapi penolakan yang terjadi di masyarakat. 

    Adapun terjadi aksi penolakan pengesahan RUU TNI yang dilakukan di depan Gedung DPR kala Rapat Paripurna berlangsung pada Kamis (20/3/2025) kemarin. Pasalnya, banyak masyarakat khawatir UU TNI yang baru itu akan membangkitkan kembali dwifungsi ABRI seperti era orde baru.

    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI dan pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu [UU TNI baru],” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (22/3/3035).

    Dia berharap dengan adanya sosialisasi itu publik dapat segera mengetahui dan memahami isiny, sehingga nantinya tidak ada kecurigaan ataupun kesalahpahaman mengenai UU TNI baru.

    Namun demikian, hingga sejauh ini cucu Proklamator RI ini belum bisa memberi jadwal yang pasti kapan sosialisasi itu akan dilakukan. Dia hanya menyebut akan dilakukan sesegera mungkin.

    “InsyaAllah secepatnya,” kata Puan.

    Sebelumnya, dia mengklaim pihaknya telah melakukan proses pembahasan RUU TNI sesuai mekanisme dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

    “Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting, dan perlu tentu saja juga masukan dari perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan,” ujarnya seusai Rapat Paripurna pada Kamis (20/3/2025).

    Saat itu, Puan menegaskan tidak ada sama sekali substansi yang memungkinkan TNI terlibat aktif dalam bisnis ataupun politik. Dia merespons ini karena isunya sempat menimbulkan kekhawatiran publik.

    “TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini adalah prinsip yang kami jaga dengan baik. Kami ingin menegaskan bahwa hal ini tidak akan berubah,” tegasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebut hanya ada tiga susbtansi dalam pembahasan RUU TNI yakni Pasal 7 tentang operasi militer selain perang (OMSP), Pasal 47 tentang kedudukan TNI di kementerian/lembaga, dan Pasal 53 tentang batas masa dinas prajurit atau usia pensiun.

  • DPR Soroti Penanganan Aparat Saat Bubarkan Demonstran Tolak RUU TNI

    DPR Soroti Penanganan Aparat Saat Bubarkan Demonstran Tolak RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dalam demonstrasi penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    Menurut Abdullah, seharusnya aparat kepolisian jangan asal ‘main’ pukul ke mahasiswa yang sedang berdemo. Haruslah menggunakan cara-cara humanis saat hendak menghalau atau membubarkan massa.

    “Ingat, polisi punya tugas untuk mengayomi masyarakat. Jadi berikan teladan kepada masyarakat,” katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Dilanjutkan Politikus PKB ini, mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya haruslah dilindungi oleh konstitusi negara, karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat masyarakatnya.

    Abdullah mengimbau pimpinan Polri agar memberikan arahan tegas kepada para anak buahnya yang mengamankan aksi demo melakukan pendekatan dengan cara-cara damai, sehingga demonstran pun bisa lebih kooperatif.

    “Kalau ada ketegangan di lapangan, aparat harus memprioritaskan langkah-langkah soft approach. Tidak dengan kekerasan yang dapat menyebabkan kondisi semakin memanas. Apalagi sampai ada salah sasaran ke masyarakat umum,” imbau dia.

    Lebih jauh, dia memandang bila aparat kepolisian menggunakan cara-cara represif saat menjaga demonstrasi, justru akan membuat keadaan semakin tidak kondusif. Aksi kekerasan aparat pun dinilai bisa mencoreng institusi Polri maupun aparat keamanan.

    Sebagai informasi, aksi unjuk rasa di depam Gedung DPR sempat ricuh, terutama saat aparat hendak membubarkan massa aksi. Akibatnya belasan mahasiswa mengalami luka-luka. Luka-luka itu diduga karena pukulan dan pentungan dari polisi saat membubarkan unjuk rasa. 

    Sekadar informasi, sejumlah mahasiswa yang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit usai aksi penolakan UU TNI. Korban dugaan kebrutalan aparat itu antara lain, 3 orang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang dibawa ke RS Tarakan, dan 6 mahasiswa lainnya ke RS Pelni.

    Tak hanya mahasiswa, bahkan ada seorang driver ojek online (ojol) yang sedang ‘mangkal’ di dekat lokasi demo di Senayan diduga ‘dikeroyok’ petugas lantaran dikira mahasiswa sampai kepalanya terluka.

  • Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani duduk satu meja  dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di acara buka bersama (bukber) yang digelar Partai NasDem.

    Puan mengakui bahwa keduanya menanyakan soal isu Rancangan Undang-Undang Tenatara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru saja disahkan sebagai UU terbaru TNI, pada Kamis (20/3/2025).

    Kemudian, cucu Proklamator RI ini menjelaskan kepada Jokowi dan Surya Paloh bahwa dalam revisi UU TNI hanya ada tiga pasal yang direvisi yakni Pasal 7, Pasal 47, dan pasal 53.

    “Dan beliau berdua menyampaikan ‘oh hanya tiga itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’, [saya jawab] tidak,” bebernya di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Kepada Jokowi dan Surya Paloh, mantan Menko PMK ini menyampaikan bahwa substansi yang direvisi dalam UU TNI memang hanya hal-hal yang diperlukan untuk diubah karena sesuai kebutuhan.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ‘wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman’, itu saja,” ujar Puan.

    Maka demikian, Puan memastikan pihaknya bersama pemerintah akan segera menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat, supaya tak ada kesalahpahaman terhadap UU TNI baru.

    Dikatakannya, DPR pun hanya menyetujui substansi yang sesuai dengan kebutuhan dan menegaskan UU TNI baru tetap mengedepankan supremasi sipil dan menjaga hak-hak demokrasi serta HAM.

    “Kami DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman,” pungkasnya. 

  • Anomali Sikap PDIP: Dulu Tolak Dwifungsi, Kini Dukung RUU TNI

    Anomali Sikap PDIP: Dulu Tolak Dwifungsi, Kini Dukung RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Semua partai secara bulat mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang TNI. RUU ini cukup kontroversial dan dianggap sebagai tanda-tanda ‘runtuhnya’ supremasi sipil yang diperjuangkan melalui gerakan reformasi oleh para mahasiswa dan elemen sipil 27 tahun lalu.

    PDI Perjuangan atau PDIP adalah salah satu partai yang paling disorot. Partai ini adalah satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Setidaknya sampai saat ini. 

    Meski demikian, PDIP juga tidak pernah menyatakan secara terbuka sebagai oposan. Kecenderungan-nya  sekarang, justru mendukung sejumlah kebijakan pemerintah. Makan bergizi gratis, amandemen UU Minerba dan yang terakhir malah menjadi motor dalam pembahasan RUU TNI.

    Politikus PDIP Utut Adianto, misalnya, bahkan tampil sebagai ketua panitia kerja atau panja RUU TNI. Alhasil, pembahasan RUU TNI nyaris tanpa halangan sampai tingkat paripurna. Padahal, kalau melihat jejak digital tahun lalu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pernah sesumbar mengenai sikapnya menolak amandemen UU TNI dan UU Polri. 

    Pada waktu itu, Megawati bahkan menyingung eksistensi Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Pasal 2 TAP MPRS tersebut telah secara tegas mengatur tentang tugas TNI-Polri. TNI tidak boleh cawe-cawe ke luar bidang, selain pertahanan negara. Urusan keamanan ada di tangan Polri. Tidak ada lagi istilah dwifungsi ABRI.

    “UU, nanti kalau saya ngomong gini, ‘Bu Mega enggak setuju’, ya enggak setuju lah, yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok enggak dilihat sumbernya, itu Tap MPR loh,” ujar Megawati kalau itu.

    Namun demikian, hampir setahun berlalu, PDIP telah berubah pikiran. Mereka setuju dengan amandemen UU TNI. Padahal, UU ini memberikan peluang bagi TNI untuk keluar barak. Anggota militer bisa menjabat di luar rumpun yang telah diatur dalam UU No.34/2004. Ada 14 institusi non-militer yang bisa diduduki oleh anggota atau perwira TNI. 

    Perluasan peran militer itu tentu mengembalikan kepada masa dwifungsi ABRI yang exist sejak era Orde Lama dan semakin mencengkeram pada era Orde Baru. Dwifungsi ABRI memang menapaki wajah yang paling sempurna pada era Orde Baru.

    Peran militer tidak terbatas ekonomi dan kaki tangan kekuasaan, bahkan penguasa tertinggi dari pemerintahan sipil pada waktu itu adalah seorang jenderal Angkatan Darat.

    Banyak penulis, salah satunya Max Lane dalam Unfinished Nation; Indonesia Before and After Suharto menyoroti menguatnya peran militer dalam politik Indonesia. Tokoh-tokoh militer memiliki jabatan strategis. Ali Moertopo salah satunya. Dia adalah orang yang menanamkan fondasi-fondasi penting Orde Baru.

    Salah satu strategi Ali Moertopo untuk memisahkan masyarakat dengan politik adalah dengan strategi massa mengambang. Partai-partai disederhanakan menjadi 2 partai dan 1 golongan. PDI, PPP, dan Golkar lahir. Selama Orde Baru, PDI tidak pernah sekalipun memperoleh suara mayoritas di parlemen. Mereka selalu di bawah bayang-bayang Golkar dan PPP.

    Kalau merunut sejarah, PDIP seharusnya menolak upaya ‘melegalkan’ RUU TNI. Bapak ideologis PDI, Sukarno atau Bung Karno, digulingkan bahkan menjadi tahanan rumah oleh militer pasca Gerakan 30 September 1965. Sukarno digantikan oleh Soeharto yang merupakan jenderal Angkatan Darat.

    Selain itu, PDIP atau yang di era Orde Baru disebut sebagai PDI, lahir dari proses kawin paksa antara sejumlah elemen politik yang Sukarnois, nasionalis dan elemen partai agama yang non Islam. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga merasakan pait getir memperoleh represi dari pemerintahan militer. Partai dipecah dan gerak-geriknya diawasi militer. 

    Puncak represi Orde Baru terhadap PDI pro Megawati terjadi ketika Peristiwa 27 Juli 1996. Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat diserbu kelompok PDI pro Soerjadi. Mereka didukung oleh aparat militer dan polisi. Penyerbuan itu kemudian menewaskan sejumlah pendukung PDI Megawati dan memicu gelombang kerusuhan di Jakarta. 

    Setelah reformasi, Megawati pernah menjabat sebagai Wakil Presiden bahkan Presiden. Pada waktu itu, reformasi TNI terjadi, lahir TAP MPRS No.6/2000. Dwifungsi ABRI diakhiri. ABRI kembali ke barak. Polisi juga dikembalikan untuk mengawal keamanan sipil. Pisah dari ABRI. Pada tahun 2004, lahir UU TNI yang semakin mempertegas peran TNI sebagai lembaga yang bertugas di bidang pertahanan negara. 

    Menariknya, setelah hampir 21 tahun berlalu, situasinya seolah berbalik. PDIP yang dulu sangat getol menolak dwifungsi ABRI, justru menjadi motor pembahasan amandemen UU TNI. Megawati yang setahun lalu menolak, kini setuju dengan UU TNI. Soal hal ini Ketua DPR, yang juga putri Megawati, Puan Maharani, berujar:

    “Kami di sini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. [Megawati] mendukung [UU TNI] karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan.”

  • Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu memusingkan fluktuasi kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG). Dia lebih menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan. Apalagi sebentar lagi hari raya Idulfitri.

    Prabowo bahkan mengibaratkan ketahanan pangan jauh lebih penting dibandingkan dengan naik turunnya harga saham. “Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Indeks harga saham gabungan alias IHSG sedang berdarah-darah. Perdagangan sempat anjlok hingga 6%. Kondisi itu memicu otoritas bursa menarik rem darurat dengan membekukan sementara perdagangan saham alias trading halt.  

    Presiden Prabowo Subianto

    Pukulan bertubi-tubi di pasar saham membuat pelaku pasar berharap besar kepada langkah pemerintah untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang pro pasar. Namun pernyataan dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, tampaknya belum mengarah kepada upaya untuk memperbaiki kinerja perdagangan IHSG.

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Rosan udah botak jadi enggak apa-apa,” tegas Prabowo.

    Pernyataan Kontroversi Prabowo

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo memang kerap melontarkan pertanyaan yang bertendensi negatif terhadap pasar modal. Saat hadir di sidang Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tengara Timur, 4 Desember 2024 lalu misalnya, Prabowo mengibaratkan main saham seperti berjudi. 

    Hanya saja, pernyataan itu sejatinya berlaku untuk investor kecil bukan bandar saham yang menurutnya banyak mengeruk keuntungan. Selain itu, Prabowo juga pernah mengaku diancam IHSG bakal ambrol jika nekat tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

    Meski demikian, Prabowo sejatinya tidak sepenuhnya mengabaikan begitu saja gejolak pasar modal. Saat BEI memutuskan menarik rem darurat dengan membekukan perdagangan saham, Prabowo memanggil sejumlah menterinya, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga kemudian melaporkan kondisi perekonomian kepada Prabowo. Dia menuturkan secara fundamental, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik, pertumbuhan ekonomi secara spasial relatif bagus, inflasi hingga Februari masih rendah, dengan inflasi inti (core inflation) yang masih positif, yaitu 2,48%.

    Bekas Ketua Umum Golkar itu juga menyebutkan bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Februari tetap tinggi di angka 53,6.

    Sektor keuangan juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,3% pada Januari, sementara dana pihak ketiga tumbuh 5%. Cadangan devisa hingga akhir Februari tetap tinggi, memberikan stabilitas bagi perekonomian nasional.

    Selain itu, sektor-sektor industri seperti makanan dan minuman, logam dasar, tekstil, pakaian jadi, serta mesin dan perlengkapan masih menunjukkan pertumbuhan yang baik.

    Airlangga pun mengklaim bahwa neraca ekspor mencatatkan surplus, dengan nilai ekspor mencapai angka tertinggi sebesar Rp14 miliar pada Februari, serta surplus neraca perdagangan sebesar 6,61%. “Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Chile, pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih tinggi. Inflasi kita juga termasuk yang terendah di ASEAN.”

    Rating Kredit Moody’s 

    Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service menetapkan peringkat kredit atau sovereign credit rating atau SCR Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan SCR Indonesia ke depan.

    Undang Investor Saham

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto segera mengadakan pertemuan dengan investor pasar modal guna menanggapi turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 6,12% dalam satu hari.

    “Oh iya nanti Presiden akan bertemu dengan anu, dengan investor market,” katanya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan

    Dengan kondisi pasar yang fluktuatif, Luhut memastikan pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya ketidakpercayaan dari investor terhadap pasar Indonesia, Luhut mengakui bahwa situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bahkan cukup optimistis bahwa IHSG akan segera mengalami pemulihan dalam waktu dekat.

    “Ya ada saja bisa terjadi peristiwa sejenis. Tapi saya pikir hari ini rebound. Kita awasi lah dengan cermat ke depan semua,” katanya.

    Pasar Butuh Respons Tepat Pemerintah

    Sebelumnya, pemerintah diminta mengambil peran untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, seiring dengan tekanan yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    VP Head of Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan bahwa tekanan yang dihadapi IHSG cukup anomali karena bertolak belakang dengan mayoritas bursa Asia yang menguat.

    Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperjelas perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

    “Peran penting pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan trust investor,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).

    Dia mencermati tekanan IHSG dipicu oleh beberapa faktor negatif, di antaranya pemangkasan rating saham-saham Indonesia oleh lembaga keuangan global seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Kedua institusi ini mengkhawatirkan pelebaran defisit anggaran yang dapat meningkatkan risiko fiskal Indonesia. 

    Selain itu, aksi jual besar-besaran investor asing masih terus berlanjut. Sampai dengan 18 Maret 2025, investor asing mencatatkan capital outflow sebesar Rp29,4 triliun, yang menambah tekanan bagi pasar domestik. 

    “Risk premium Indonesia saat ini juga tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat [AS], menunjukkan kekhawatiran akan risiko,” ungkap Audi.

    Audi menyatakan bahwa saat ini, IHSG sudah mendekati area oversold dengan level psikologis 6.000 yang masih menjadi support kuat. Namun, jika panic selling berlanjut, kemungkinan IHSG turun lebih dalam ke 5.900.

    “Kami tetap meyakini saham blue chip, khususnya yang memiliki nilai intrinsik yang terdiskon dibandingkan harga pasar dan juga pembagian dividen. Sektor di antaranya keuangan, bahan baku dan konsumer,” kata Audi.

  • Bandung Trending di Medsos, Aksi Tolak Dwifungsi ABRI Berlangsung sampai Dini Hari dan Ricuh

    Bandung Trending di Medsos, Aksi Tolak Dwifungsi ABRI Berlangsung sampai Dini Hari dan Ricuh

    Bisnis.com, JAKARTA – Bandung menjadi perbincangan di media sosial, yaitu X (sebelumnya Twitter). Massa yang melakukan demonstrasi menolak dwifungsi ABRI berlangsung sampai Sabtu (22/3/2025) dini hari dan berlangsung rusuh.

    Berdasarkan video amatir yang beredar di X dan Instagram, terlihat kepulan asap dengan percikan api yang beterbangan di udara. Dalam video lain, beberapa warga sedang berlari dengan latar api sedang berkobar.

    Berdasarkan pemantauan Bisnis.com di X hingga pukul 03.30 WIB, perbincangan mengenai aksi di Bandung masih terus berlanjut. Sebagian besar warganet berdoa agar para pendemo diberikan keselamatan.

    “Stay safe kawan-kawan di Bandung!!!” tulis @auf*******

    Sementara @ayu***** menulis, “Di Bandung chaos banget ya Allah. Semoga pada aman. Aku mau nangis mantengin kabarnya dari malam.”

    Sementara berdasarkan situs pelindung.bandung.go.id yang merupakan pemantauan lingkungan Bandung melalui CCTV, terlihat beberapa daerah yang menjadi titik aksi seperti Dago dan Alun-Alun Asia Afrika sudah terlihat kosong.

    Berbagai elemen masyarakat melakukan aksi penolakan dwifungsi ABRI karena Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah memuluskan revisi Undang-Undang TNI. 

    Aksi sudah berlangsung sejak Kamis (20/3/2025). Publik melakukan demonstrasi karena eksekutif dan legislatif tidak mendengar suara rakyat untuk tidak melanjutkan revisi.

  • Kantor Imigrasi Kasih 3 Opsi Solusi untuk TKA Terdampak PHK Sritex

    Kantor Imigrasi Kasih 3 Opsi Solusi untuk TKA Terdampak PHK Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Imigrasi Surakarta tengah mencarikan solusi untuk tenaga kerja asing (TKA) yang terkena dampak PHK oleh perusahaan tekstil dan garmen PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    Kepala Kantor Imigrasi wilayah Surakarta, Bisri mengemukakan ada tiga opsi yang tersedia bagi TKA Ex-Sritex, di antaranya Exit Permit Only (EPO) bagi mereka yang ingin kembali ke negara asal, Bridging Visa yang dapat memberikan waktu maksimal

    60 hari untuk mencari pekerjaan dan penjamin baru, serta Alih Penjamin bagi mereka yang telah mendapatkan penjamin baru di Indonesia.

    “Ini tiga opsi yang tersedia bagi TKA eks Sritex,” tuturnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dia mengatakan pemerintahan tetap akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi TKA yang terkena dampak PHK PT Sritex.

    “Perlindungan hukum sangat penting bagi para TKA yang kehilangan pekerjaan akibat

    keputusan [bahwa perusahaan] pailit,” kata Bisri.

    Menurutnya, dari total 10.000 pegawai yang di PHK PT Sritex, 23 di antaranya adalah TKA. Maka dari itu, dia memastikan bakal membantu puluhan WNA yang terdampak PHK tersebut.

    “Kami akan memberikan kepastian hukum terhadap status mereka ke depan,” ujar Bisri.

  • Korlantas Bantah Soal Aturan Sita Kendaraan yang Mati Pajak 2 Tahun

    Korlantas Bantah Soal Aturan Sita Kendaraan yang Mati Pajak 2 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Korlantas Polri membantah soal aturan penyitaan kendaraan yang melewati masa berlaku pajak kendaraan bermotor selama dua tahun yang mulai berlaku pada April 2025. 

    Menanggapi hal ini, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso kemudian membantah aturan tersebut. 

    “Kalau kendaraan roda dua katanya ada [peraturan] tilang yang diperbarui. Itu tidak betul,” jawabnya kepada Bisnis, Jumat (21/3/2025). 

    Raden kemudian melanjutkan, bahwa peraturan yang betul adalah apabila kendaraan sudah mati lima tahun kemudian tidak dibayar pajak, lalu dua tahun kemudian menunggak kembali. Dengan demikian, kendaraannya akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang ada. 

    “Jadi dengan menggunakan ETLE [Electronic Traffic Law Enforcement] dan sebagainya. Tidak ada penyitaan dengan mengambil barang bukti sepeda motor yang tidak ada. Jadi tidak perlu khawatir,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pengguna kendaraan seperti mobil dan sepeda motor memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK serta bertanggung jawab untuk membayar pajak. Ada pajak tahunan dan pajak 5 tahunan yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan tersebut. 

    Namun, jika pemilik kendaraan kerap menunggak pajak atau tidak melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan selama berulang kali, maka STNK akan mati. Hal ini berisiko memberi banyak dampak negatif, mengingat STNK adalah salah satu dokumen penting. 

    Tentunya ada risiko yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika STNK tidak diperpanjang dan berakhir mati. Itulah mengapa sebaiknya Anda selalu memenuhi tanggung jawab pembayaran pajak agar STNK tidak mati.

    Adapun resiko-resiko yang bisa dihadapi adalah dihapus dari daftar registrasi, kendaraan  yang menjadi bodong dan sulit dipakai di jalan, berpotensi ditilang, tidak bisa mengklaim asuransi, penyitaan kendaraan, dan kemudian tunggakan pajak dan denda. 

  • Menag Sebut Korban Meninggal Dunia Kecelakaan Bus Jemaah Umrah Dimakamkan di Arab Saudi

    Menag Sebut Korban Meninggal Dunia Kecelakaan Bus Jemaah Umrah Dimakamkan di Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengonfirmasi terjadinya kecelakaan bus yang membawa rombongan jemaah umrah asal Indonesia di Arab Saudi.

    Menurutnya, insiden tersebut terjadi di perjalanan dari Madinah menuju Makkah, tepatnya di jalur antara kedua kota suci tersebut.  

    “Ada yang selamat dan mayatnya sudah ada di rumah sakit dan sudah ada koordinasi dengan keluarganya. Kemudian asal jemaahnya itu Bojonegoro, wafat 6 orang. Luka 13 orang dan 1 selamat jadi 20 rombongannya. 1 yang selamat tidak luka ya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025)

    Jemaah umrah yang menjadi korban berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Saat ini, jenazah para korban telah berada di rumah sakit setempat, dan pihak keluarga sudah dikonfirmasi terkait dengan kejadian ini.

    Nasaruddin juga menyebut bahwa pihaknya telah mengidentifikasi travel penyelenggara yang berbasis di Bekasi Selatan.  

    Saat ditanya mengenai penyebab kecelakaan, dia menyebut bahwa informasi detail masih belum didapatkan. Namun, ia memastikan bahwa bus mengalami kecelakaan hingga terbalik.  

    “Ya itu yang tadi saya belum dapat. Pokoknya busnya terbalik ya. Ya Kami belum dapat laporan,” ucapnya

    Menag juga menyebut bahwa pemakaman para korban kemungkinan besar akan dilakukan di Arab Saudi, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di sana.  

    “Kebiasaannya memang dimakamkan di sana,” katanya.  

    Terkait santunan bagi korban, dia memastikan bahwa para jemaah memiliki perlindungan asuransi sesuai dengan peraturan umrah yang berlaku.  

    “Asuransinya ada, karena dalam aturan umrah itu sudah termasuk perlindungan bagi jemaah,” tegasnya.  

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi menjelang musim haji. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kewajiban adanya dua orang sopir dalam perjalanan jarak jauh, seperti rute Makkah-Madinah.  

    “Regulasi kami supir Makkah madinah harus harus dua orang supir. Tidak boleh supir tunggal, ngantuk segala macam. Jalanannya licin luas begitu, walau ada pembatasan kilometernya, tapi namanya ngantuk ya,” pungkas Nasaruddin.

    Berikut Korban meninggal dunia:

    1.         Sumarsih Djarudin 44 th

    2.         Audrya Malika Adam 16 th

    3.         Eny Soedarwati 49 th

    4.         Dian Novita 38 th

    5.         Areline Nawallya Adam 22 th

    6.         Dawam Mahmud 48 th

     

    Korban luka dan dirawat:

    1.         Fabian R Respati 14 th  (RS King abdul Aziz Mahjar) luka bakar serius

    2.         Ahsantudhonni Ghozali 55 th (RS Khulais), retak tulang

    3.         Muhammad alawi 22 th (RS Obhur Jeddah) retak tulang

  • Respons Istana Soal Teror Kiriman Kepala Babi ke Kantor Tempo: Dimasak Saja

    Respons Istana Soal Teror Kiriman Kepala Babi ke Kantor Tempo: Dimasak Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara terkait dengan kasus pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica).

    Hasan pun melemparkan kelakar agar kepala babi yang diterima itu agar dimasak saja.

    “Sudah dimasak aja,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Awak media sempat mengkonfirmasi kembali mengenai pernyataanya. Sebab, kepala babi tersebut sudah dalam kondisi tidak layak dikonsumsi.

    Namun, Hasan tetep kekeh dengan pernyataanya awal. “Sudah dimasak aja,” tegas Hasan.

    Hasan juga menilai kasus ini bukan menjadi ancaman bagi wartawan. Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa melihat sikap jurnalis yang diteror tersebut mengunggah cerita di media sosial tampak santai menanggapi teror kepala babi.

    “Saya lihat ya saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, itu dia justru minta dikirimin daging babi. Ya sama artinya dia ga terancam kan. buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi,” tuturnya.

    Kebebasan Pers Era Prabowo

    Kendati demikian, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak terkait dengan kejadian tersebut dan tidak ingin dikait-kaitkan dengan hal itu.  

    “Kami sudah mengetahui bahwa hal ini telah diadukan ke Dewan Pers. Tapi kita kan tidak tahu, ini masalah mereka dengan entah siapa, entah siapa yang mengirim. Buat saya, tidak bisa kita tanggapi apa-apa. Ini problem mereka, entah dengan siapa,” ujar Hasan.  

    Dia juga menyoroti bahwa reaksi penerima teror pun terkesan santai, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

    “Apakah itu benar-benar ancaman atau hanya lelucon? Saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya, tidak usah dibesar-besarkan,” tambahnya.  

    Hasan menegaskan bahwa kebebasan pers di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap terjaga. Dia menepis anggapan bahwa ada tekanan atau intimidasi terhadap media.

    Hasan juga mencontohkan bahwa media seperti Tempo masih bebas menulis berita kritis dan menyiarkan program seperti Bocor Alus.

    “Itu artinya pemerintah tidak ikut campur, tidak mengganggu sama sekali,” ujarnya.  

    Menurutnya, pemerintah hanya berusaha meluruskan jika ada kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pemberitaan. Namun, selain itu, tidak ada intervensi terhadap kerja jurnalistik.  

    Hasan menegaskan bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan, jalur hukum sudah tersedia.

    “Kalaupun ada yang merasa dirugikan, bisa melapor ke Dewan Pers. Undang-undangnya sudah jelas,” katanya.  

    Dia kembali menekankan bahwa pihak Istana tidak tahu siapa pengirim teror tersebut dan tidak mau dikaitkan dengan insiden itu. 

    Bahkan, dia menilai bahwa jika hal tersebut dianggap sebagai lelucon, lebih baik mengirim sesuatu yang lebih bermanfaat.  

    “Kalau dianggap bercanda oleh mereka, ya kalau bisa dikirim daging saja, bisa dimakan, bisa dimasak. Jadi menurut saya itu bukan ancaman,” pungkas Hasan.

    Sebelumnya, Host Siniar atau Podcast Bocor Alus Politik Tempo, Francisca Christy Rosana mendapat teror dari orang tak dikenal. Pelaku mengirimkan paket kepala babi dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Tak ada pengirim pada kardus paket, namun paket itu ditujukan kepada Francisca, yang akrab disapa Cica.

    Paket tersebut diterima satuan pengamanan Tempo pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 16.15 WIB. Namun, baru dibuka jurnalis pada Kamis, 20 Maret 2025 sekitar pukul 15.00. Ketika styrofoam terbuka, paket tersebut ternyata berisi kepala babi yang kedua telinganya telah terpotong.

    Aksi teror ini diduga terjadi karena Francisca kerap membawakan berita dalam siniar Bocor Alus, kritikan terhadap sejumlah isu secara nasional. Baik itu pemerintahan maupun banjir di Jakarta, hingga politik.