Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Gaduh IHSG Amblas, Benarkah Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja?

    Gaduh IHSG Amblas, Benarkah Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasar terus merespons negatif kebijakan pemerintah. Hal itu terbukti dengan runtuhnya sejumlah sektor perekonomian selama beberapa waktu terakhir. Yang terbaru, otoritas bursa sampai harus membekukan sementara perdagangan alias trading halt imbas kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang turun lebih dari 5% pada Selasa lalu.

    Ekonomi Indonesia belakangan ini memang sedang dalam kondisi tidak stabil. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK), indikasi penurunan daya beli, rupiah jeblok, tren deindustrialisasi, hingga ruang fiskal yang menyempit telah memicu ketidakpastian. Berbagai persoalan tersebut semakin rumit dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sejauh ini belum berimbas secara positif ke perekonomian negara. 

    Di sisi lain, pembentukan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara, yang digadang-gadang akan mengerek perekonomian dan tetek bengeknya, juga masih memicu ketidakpastian. Investor di pasar saham wait and see. Saham-saham bank milik negara, justru kompak turun. Tidak jelas alasannya. Namun banyak analis menyinggung tentang peran Danantara.

    Pasar sepertinya belum yakin betul Danantara mampu mengelola BUMN-BUMN jumbo yang selama ini menjadi backbone perekonomian. Apalagi komposisi di level elite Danantara, sebagian terafiliasi dengan kelompok politik dan korporasi tertentu.

    Semua kerumitan itu semakin kompleks dengan proyeksi terbaru Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang sampai harus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hanya di angka 4,9%. Padahal sebelumnya, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 bisa mencapai angka 5,2%.

    Pemangkasan proyeksi ini tentu menjadi ‘peringatan’ bagi pemerintah. Ada indikasi tentang ketidakpastian bahkan ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah kebijakan yang ditempuh saat ini. Apalagi, di level global, tantangan begitu besar. Perang tarif yang berkecamuk antara Amerika Serikat di bawah Donald Trump dengan China, dua negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia, bisa kembali memicu pasang surut ekonomi global.

    Publik tentu masih ingat dengan dampak besar perang dagang jilid 1 pada tahun 2018-2019 lalu. Saat itu Trump menjadi presiden Amerika Serikat pada periode pertama. Ekonomi dunia nyaris morat-marit. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dipangkas oleh hampir semua lembaga. Akibatnya, terjadi banyak goncangan, meski Vietnam bisa menjadi pengecualian.

    Vietnam, yang sistem politiknya masih totaliter, cukup menjanjikan pada waktu itu. Aliran modal mengalir cukup deras. Negeri Paman Ho itu menjadi tujuan relokasi besar-besaran industri dari China. Pada tahun 2018-2019 lalu, ekonomi Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup mentereng. Kisarannya di angka 7,4%-7,5%.

    Sementara itu, pada 2018-2019, Indonesia benar-benar harus berjibaku untuk mempertahankan supaya ekonomi tetap stabil. Belum lagi pemerintah harus memutar otak serta harap-harap cemas subsidi jebol karena harga minyak yang meroket. Perang tarif atau perang dagang benar-benar memukul ekonomi dan ancaman itu kemungkinan berulang saat ini. 

    Investor jelas tidak ingin momen tahun 2018-2019 terulang. Mereka berharap besar dengan langkah pemerintah. Mereka menunggu kebijakan-kebijakan yang pro pasar. Kebijakan yang pro dunia usaha. Tidak perlu intervensi langsung. Tetapi kebijakan yang memiliki dampak alias multiplier effect yang besar bagi semua kalangan. Tidak lagi terkonsentrasi ke kelompok-kelompok tertentu, sehingga distribusi pendapatan semakin luas.

    Kalau pendapatan terdistribusi dengan adil, pemerintah akan menikmatinya, karena bisa menarik pajak secara optimal. Pada akhirnya tax ratio akan naik, beban utang berkurang, APBN jauh lebih sehat, tak perlu repot-repot minta BI beli surat berharga negara, dan kalau itu terjadi, upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bisa terealisasi. 

  • Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Komunikasi, Hasan Nasbi Disorot Karena Teror Kepala Babi

    Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Komunikasi, Hasan Nasbi Disorot Karena Teror Kepala Babi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komunikasi publik menjadi salah satu kunci keberhasilan program pemerintah. Tanpa adanya komunikasi yang baik, masyarakat bisa salah persepsi dan pada akhirnya menimbulkan protes bahkan demonstrasi.

    Presiden Prabowo Subianto menyadari hal itu. Dia memerintahkan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi mereka kepada publik.

    Alasannya, Presiden menilai komunikasi pemerintah kepada publik terutama menyangkut kebijakan-kebijakan dan terobosan-terobosan pemerintah masih kurang sempurna dan intensif.

    “Mungkin karena banyaknya inisiatif, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat, mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ini saya kira kita perlu perbaiki komunikasi kita kepada rakyat,” kata  Prabowo dilansir dari Antara, Sabtu (22/3/2025).

    Meski demikian, Presiden tetap memuji kinerja menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih beserta para kepala badan. “Saya terus terang saja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat, dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk menerima seluruh masukan dari publik, termasuk kritik-kritik yang diberikan oleh masyarakat. Presiden mengingatkan jangan sampai pemerintah diadu domba dengan rakyat.

    “Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tetapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita,” kata Prabowo.

    Kontrovesi Hasan Nasbi 

    Di tengah upaya Prabowo membenahi cara berkomunikasi jajarannya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik ketika merepons teror kepala bagi kepada jurnalis Tempo. Alih-alih mengutuk, Hasan justru meminta jurnalis Tempo memasak kiriman kepala babi yang dikirim oleh orang tidak dikenal.

    “Sudah dimasak aja,” tegas Hasan.

    Hasan menilai kasus ini bukan menjadi ancaman bagi wartawan. Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa melihat sikap jurnalis yang diteror tersebut mengunggah cerita di media sosial tampak santai menanggapi teror kepala babi.

    “Saya lihat ya saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, itu dia justru minta dikirimin daging babi. Ya sama artinya dia ga terancam kan. buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi,” tuturnya.

    Kebebasan Pers Era Prabowo

    Kendati demikian, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak terkait dengan kejadian tersebut dan tidak ingin dikait-kaitkan dengan hal itu.  

    “Kami sudah mengetahui bahwa hal ini telah diadukan ke Dewan Pers. Tapi kita kan tidak tahu, ini masalah mereka dengan entah siapa, entah siapa yang mengirim. Buat saya, tidak bisa kita tanggapi apa-apa. Ini problem mereka, entah dengan siapa,” ujar Hasan.  

    Dia juga menyoroti bahwa reaksi penerima teror pun terkesan santai, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

    “Apakah itu benar-benar ancaman atau hanya lelucon? Saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya, tidak usah dibesar-besarkan,” tambahnya.  

    Hasan menegaskan bahwa kebebasan pers di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap terjaga. Dia menepis anggapan bahwa ada tekanan atau intimidasi terhadap media.

    Hasan juga mencontohkan bahwa media seperti Tempo masih bebas menulis berita kritis dan menyiarkan program seperti Bocor Alus. “Itu artinya pemerintah tidak ikut campur, tidak mengganggu sama sekali,” ujarnya

  • Tempo Diteror Lagi, Kali ini Tikus Kepala Buntung Dikirim Orang Tak Dikenal

    Tempo Diteror Lagi, Kali ini Tikus Kepala Buntung Dikirim Orang Tak Dikenal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Redaksi Tempo kembali menerima teror dari orang tidak dikenal hari ini Sabtu 22 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB.

    Pemimpin Redaksi Media Tempo, Setri Yasra  mengemukakan bahwa teror yang dilakukan kali ini berupa enam ekor tikus mati dengan kepala terpisah dari badannya.

    Teror tikus mati itu dikirimkan dalam bentuk kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah berisi mi instan. 

    “Kotak itu sedikit penyok dan ketika dibuka kotak kardus itu berisi kepala tikus,” tutur Setri di Jakarta, Sabtu (22/3).

    Setri menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara oleh pihak manajemen gedung, bungkusan berisi bangkai tikus itu dilempar orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat Jakarta Selatan.

    “Petugas keamanan menduga bahwa kotak bangkai tikus itu telah mengenai mobil yang sedang diparkir sebelum membentur aspal. Ada jejak baret pada mobil yang terkenal lemparan kotak tikus itu,” katanya.

    Setri mengatakan bahwa teror kedua dalam bentuk bangkai tikus yang dikirim ke media Tempo semakin memperjelas bahwa teror ini dilakukan seseorang terhadap redaksi Tempo.

    “Ini adalah bentuk teror terhadap pekerja media dan kebebasan pers,” ujarnya.

  • Supratman Pastikan Tak Ada Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI

    Supratman Pastikan Tak Ada Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tidak ada unsur Dwifungsi ABRI dalam UU TNI yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR.

    Menurutnya, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif.  

    “Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan gak ada. Justru ini memberi batasan dan kepastian terkait jabatan mana yang boleh diisi oleh militer dalam jabatan sipil,” kata Supratman.  

    Supratman mengamini bahwa RUU TNI ini mendapatkan berbagai respons, terutama di media sosial, termasuk kritik dan aksi protes. Menanggapi hal tersebut, Supratman mengakui bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal wajar.  

    “Pasti ada penolakan. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, bahkan mobil saya sempat dicegat. Saya datang lagi untuk menjelaskan. Kita tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal, itu bagian dari takdir kita dalam berdemokrasi,” ujarnya.  

    Dia juga menegaskan bahwa ada saluran hukum yang dapat digunakan, seperti judicial review, bagi pihak yang masih merasa keberatan dengan aturan dalam RUU tersebut.  

    Terkait anggapan bahwa RUU ini dibahas secara kilat tanpa sosialisasi yang cukup, Supratman membantahnya. Dia menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI bukan tiba-tiba, melainkan merupakan carry-over dari periode sebelumnya.  

    “Jadi kalau dibilang pembahasan kilat, itu gak ada. Ini sudah sejak 2024, tapi waktu itu pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya,” pungkas Supratman. 

  • Klarifikasi Hasan Nasbi Usai Bikin Heboh Soal Teror ‘Kepala Babi’ Jurnalis Tempo

    Klarifikasi Hasan Nasbi Usai Bikin Heboh Soal Teror ‘Kepala Babi’ Jurnalis Tempo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menuai kontroversi setelah mengeluarkan pernyataan yang meminta supaya jurnalis Tempo yang menerima paket kepala babi untuk memasaknya. 

    Belakangan, Hasan Nasbi mengklarifikasi dan menjelaskan arti pernyataan ‘dimasak saja’ saat ditanya oleh wartawan mengenai sikap Istana terhadap teror yang menimpa jurnalis Tempo.

    Hasan kepada Bisnis mengemukakan bahwa pernyataan ‘dimasak saja’ tidak dimaksudkan untuk melecehkan kebebasan pers, melainkan caranya untuk mengecilkan aksi teror tersebut.  

    Hasan mengaku hanya menyempurnakan respons dari salah seorang jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana terhadap teror kepala babi tersebut yang diunggahnya melalui akun X agar peneror mengirimkan daging babi secara utuh dan bukan hanya kepala saja.

    Dia menyebut bahwa pernyataan kepala babi itu sebaiknya dimasak saja, justru dapat membuat peneror kehilangan tujuannya dalam menebar ketakutan dengan memperkecil aksi tersebut.  

    “Justru respons yang benar itu adalah dengan mengecilkan si peneror. Kalau dia tidak mendapatkan efek ketakutan yang diinginkan, maka KPI [Key Performance Indicator] penerornya tidak tercapai,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (22/3/2025).

    Menanggapi kritik bahwa pernyataannya dianggap meremehkan kebebasan pers, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan media.

    Hal ini pun menurutnya sudah dilakukan melalui praktik sehari-hari.

    “Soal kebebasan pers, pemerintah tidak pakai teori lagi, tapi sudah pembuktian. Tidak ada media atau wartawan yang diperkarakan, tidak ada yang dilarang bikin berita, podcast, atau masuk ke Istana karena bersikap kritis,” tegasnya.  

    Menurutnya, pemerintah hanya berupaya meluruskan kesalahpahaman di ruang publik tanpa menghalangi kebebasan berbicara.  

    Saat ditanyakan mengenai respons dari Presiden Prabowo Subianto, Hasan juga menyatakan bahwa tidak ada pembahasan khusus terkait insiden ini dalam pemerintahan.

    Penyebabnya, dia menegaskan bahwa dari sisi kebebasan pers, tidak ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut.  

    “Tidak ada pembahasan soal ini. Karena memang enggak ada masalah kan? Tidak masalah dari sisi kebebasan pers enggak ada masalah. Jadi tidak ada pembahasan soal ini,” pungkas Hasan. 

  • Pernyataan Hasan Nasbi Tuai Kecaman, Minta Prabowo Evaluasi Jubir Istana

    Pernyataan Hasan Nasbi Tuai Kecaman, Minta Prabowo Evaluasi Jubir Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang dinilai tidak menunjukkan empati atas insiden teror kepala babi di kantor Tempo.

    Hasan Nasbi, yang sebelumnya beprofesi sebagai konsultan politik, itu menyuruh jurnalis Tempo untuk memasak kepala babi yang dikirim oleh orang tidak dikenal.

    Pernyataan Hasan yang pernah berprofesi sebagai wartawan meski hanya sebentar itu, dinilai mencederai prinsip kebebasan pers.

    Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Wahyudi Djafar menilai sikap Hasan Nasbi tidak pantas untuk seorang pejabat yang bertanggung jawab atas komunikasi kepresidenan.

    Pernyataannya dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap jurnalis dan mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa pernyataan tersebut bisa memperkuat budaya kekerasan terhadap insan pers.

    Dalam pernyataan resminya, Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Presiden untuk tidak membiarkan komentar seperti ini tanpa konsekuensi. Sikap meremehkan teror kepada media kritis berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan jurnalis dan menghambat kerja-kerja jurnalistik yang bebas dan independen.

    “Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan sikap tersebut di atas, nampak dia tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat,” tegasnya dalam rilis yang diterima, Sabtu (22/3/2025).

    Koalisi ini juga menyoroti tindakan Hasan Nasbi yang sebelumnya menghapus cuitannya di platform X terkait RUU TNI, yang menurut mereka menunjukkan pola komunikasi yang tidak bertanggung jawab. Hal ini semakin memperkuat alasan untuk mengevaluasi kinerjanya dalam mengemban tugas komunikasi kepresidenan.

    Selain itu, mereka menegaskan pentingnya pengungkapan kasus teror kepala babi di kantor Tempo. Menurut mereka, praktik intimidasi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus diusut tuntas agar pelaku dapat diidentifikasi dan diproses secara hukum.

    Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai organisasi, termasuk Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, DeJuRe, dan Setara Institute, menegaskan solidaritas mereka terhadap Tempo dan mengutuk segala bentuk teror yang mengancam kebebasan pers serta demokrasi di Indonesia.

  • BGN: MBG Telah Habiskan Anggaran Hampir Rp1 Triliun hingga Akhir Maret

    BGN: MBG Telah Habiskan Anggaran Hampir Rp1 Triliun hingga Akhir Maret

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga akhir Maret 2025 program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menghabiskan anggaran mendekati Rp1 triliun.

    Dadan menekankan bahwa jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 12 Maret 2025 yang mencatat realisasi anggaran sebesar Rp710,5 miliar.  

    Anggaran tersebut telah digunakan untuk menyalurkan bantuan MBG kepada sekitar 2,2 juta penerima manfaat.

    “Hampir Rp1 triliun. Nah itu [angka pastinya harus tanya ke itu [Kemenkeu] ya nanti, tetapi menjelang Rp1 triliun lah,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025) malam.

    Dadan menjelaskan bahwa kenaikan realisasi anggaran ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian administrasi. Selain itu, banyak mitra BGN yang sebelumnya belum melakukan pengajuan reimburse, tetapi pada akhir bulan ini dana tersebut telah dicairkan.  

    Ke depan, proses penggantian dana ini akan lebih sederhana karena mulai pekan depan, BGN tidak akan melayani penerima manfaat sementara waktu akibat libur Idulfitri. Namun, layanan tetap berjalan bagi ibu hamil, lansia, dan anak balita.  

    Setelah periode libur, BGN berencana memperbaiki aspek administrasi agar mitra bisa mendapatkan uang muka terlebih dahulu, bukan melalui sistem reimburse seperti sebelumnya. Dengan skema ini, pencairan anggaran diharapkan menjadi lebih cepat.  

    Dadan juga memprediksi bahwa mulai bulan depan, realisasi anggaran MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun pada Mei, dan akhirnya mencapai Rp5 triliun per bulan pada September 2025.

    “Kami akan perbaiki terus aspek administrasinya sehingga setelah nanti lebaran seluruh mitra menerima uang muka dahulu, bukan reimburse. Nah itu akan mempercepat pencairan juga,” pungkas Dadan.

  • Dadan Hindayana Tegaskan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Sebelum Lebaran

    Dadan Hindayana Tegaskan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pencairan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan pada pekan mendatang.

    Dadan menekankan bahwa hingga saat ini proses administrasi pencairan gaji SPPI sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.

    “Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) malam.

    Tak hanya itu, Dadan melanjutkan bahwa gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pada awal Januari 2025. Tak hanya SPPI, pencairan gaji ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.

    “Iya semua [SPPI yang belum dibayar], tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. InshaAllah selesai,” ucapnya.

    Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK). Apalagi, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.

    Sehingga, Dadan menekankan bahwa pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.

    “Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh,” pungkas Dadan.

  • Prabowo Instruksikan Jajaran Kawal Persiapan Arus Mudik

    Prabowo Instruksikan Jajaran Kawal Persiapan Arus Mudik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempersiapkan sebaik mungkin arus mudik dan arus balik Lebaran. 

    Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (21/3/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan arus mudik diprediksi pada 26–28 Maret 2025 mendatang. Sebaliknya, puncak arus balik diperkirakan pada tanggal 6–7 April 2025. 

    AHY menyampaikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebijakan agar perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman, lancar, dan menyenangkan.

    Salah satunya, kata AHY. Kementerian PU juga mempersiapkan diri jika ada jalan-jalan yang rusak dan dipersiapkan alat-alat berat dan material untuk bisa segera menanggulangi. 

    “Kementerian Perhubungan tentunya memastikan agar transportasi multimoda baik darat, laut, udara pun kereta api ini juga lancar dan terutama di titik-titik yang seringkali menjadi pusat padatnya atau kemacetan kendaraan,” tutur AHY.

    Prabowo, kata AHY pun memerintahkan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk terus membangun komunikasi yang baik antar-pemerintah, antar-kementerian, dan lembaga. 

    Menurutnya, hal tersebut agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik terkait program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

    “Ini yang tadi juga salah satu yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang baik dan mudah-mudahan dengan itu kerjanya tetap fokus tapi juga komunikasinya lebih baik lagi,” imbuhnya.

    AHY juga menjelaskan bahwa pemerintah terus bekerja menjalankan kebijakan dan program yang memang menjadi prioritas. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

    “Secara keseluruhan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin baik tingkat pusat maupun daerah untuk mempersiapkan arus mudik yang berjalan dengan baik dan lancar,” pungkas AHY.

  • Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti publikasi terbaru dari lembaga pemeringkat Moody’s.

    Sri Mulyani, misalnya, menepis anggapan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia melemah, seperti yang dinyatakan oleh lembaga pemeringkat Moody’s.

    Dia menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi masih menunjukkan performa yang positif.  “Indonesia bagus, nanti indikatornya kami sampaikan. PMI (Purchasing Managers’ Index) bagus, neraca perdagangan kita bagus. Jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

    Di sisi lain, Sri Mulyani juga angkat bicara terkait dengan pendapatan negara dari royalti. Bendahara negara itu pun belum memberikan angka pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.  

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkatnya.  

    Sri Mulyani juga optimistis bahwa penerimaan negara pada Maret akan mengalami peningkatan. “InsyaAllah,” kata Sri Mulyani.  

    Tanggapan Airlangga

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan Moody’s yang menyebut kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia mengalami pelemahan.

    Menurutnya, Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil dengan outlook yang positif.  “Moody’s kan melihat kita punya status stable, ratingnya tetap dengan stable outlook. Itu sudah very good,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).  

    Menanggapi anggapan bahwa fiskal Indonesia melemah, Airlangga menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. 
     
    “Ya, ini kan baru dua bulan [tahun 2025 berjalan],” katanya.  

    Terkait strategi pemerintah ke depan, Airlangga menjelaskan bahwa laporan pemasukan negara akan terlihat lebih jelas pada April mendatang. “Ke depan itu akan ada laporan pemasukan kan baru April nanti pada 1 April diharapkan nanti pada Maret akan ada kenaikan,” tambahnya.  

    Laporan Moody’s 

    Dikutip melalui laman Bank Indonesia, Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat didukung dengan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis.

    Sejalan dengan itu, komitmen otoritas moneter dan fiskal untuk tetap menjaga kredibilitas kebijakan juga mendukung stabilitas makro ekonomi tetap terjaga. Faktor-faktor tersebut melandasi profil sovereign credit rating (SCR) Indonesia berada pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia ke depan.