Category: Bisnis.com Nasional

  • Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Bencana Susulan di Sumatra

    Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Bencana Susulan di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan dua strategi dalam mengintensifkan langkah tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menjelaskan dua strategi itu ialah percepatan distribusi bantuan dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan risiko bencana susulan. 

    Dia menyebut bahwa pada Jumat (28/11), empat pesawat dikerahkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, membawa bantuan skala besar menuju Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Pratikno menegaskan bahwa sejak awal seluruh elemen pemerintah telah bergerak cepat di bawah arahan langsung presiden.

    “Sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim PMK, langsung bergerak dibantu TNI, Polri, Pemda aktif. Dan untuk tanggap darurat itu, tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” jelas Pratikno.

    Selain penanganan korban, pemerintah juga melakukan upaya untuk mengurangi intensitas hujan di daratan. 

    “Kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini (selain menangani korban),” kata Pratikno.

    Di sisi meteorologis, Pratikno menjelaskan bahwa Siklon Tropis Senyar—yang sebelumnya memicu hujan ekstrem di wilayah Sumatera—mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. 

    Namun, dia mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati karena ada potensi cuaca ekstrem dari sistem lain.

    Sama seperti Senyar, Siklon Koto berpotensi memengaruhi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara. Sistem siklon ini dapat memicu hujan deras disertai angin kencang yang dapat memperburuk situasi di wilayah terdampak.

    “Kita mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di Utara. Kita masih waspada, kita harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia,” tandas Pratikno.

  • Prabowo Kirim 4 Pesawat Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana Sumatra

    Prabowo Kirim 4 Pesawat Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mengirimkan bantuan penanganan bencana alam ke tiga provinsi terdampak mulai dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Jumat (28/11/2025).

    Pengiriman dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirim bantuan ke lapangan.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pengiriman bantuan terbaru dilakukan pada pukul 07.30 WIB dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

    “Jadi pagi ini sekitar pukul setengah delapan pagi, telah diberangkatkan, atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di Tanah Air untuk terbang ke tiga provinsi yang terdampak bencana,” ujar Teddy dalam keterangan persnya kepada awak media usai pengiriman bantuan.

    Teddy juga menjelaskan bahwa keempat pesawat tersebut akan diterbangkan menuju bandara-bandara terdekat dari lokasi terdampak.

    “Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak,” ungkap Teddy.

    Tak hanya itu, Teddy menegaskan bahwa langkah ini bukan pengiriman pertama. Sejak awal bencana, Presiden Ke-8 RI pun telah memberikan arahan tegas agar seluruh bantuan dikirimkan tanpa jeda. 

    “Sejak hari pertama 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” kata Teddy.

    Dalam beberapa hari terakhir, alur bantuan terus berlangsung melalui pesawat TNI maupun maskapai sipil. Seluruh kebutuhan yang dikirim disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, berdasarkan komunikasi langsung pemerintah pusat dengan para kepala daerah.

    Untuk memastikan akurasi kebutuhan, Presiden Prabowo dan jajaran terkait telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah. Seskab Teddy menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dan berkomunikasi terkait penanganan bencana tersebut.

    “Kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Gus Irawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga termasuk Gubernur Sumatra Utara dan Provinsi Aceh,” ucap Teddy.

    Data dari para kepala daerah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan jenis bantuan yang dikirimkan pada pagi ini. Bantuan yang diterbangkan terdiri dari peralatan darurat hingga kebutuhan vital bagi evakuasi dan pemulihan cepat.

    “Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhan yakni tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi ada sekitar 64, kemudian genset, alat bantu listrik, kemudian yang terpenting juga alat komunikasi diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar signal komunikasi bisa dimulai kembali. Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

    Teddy turut menyampaikan arahan Presiden Prabowo yang menekankan bahwa seluruh bantuan harus menjangkau titik terdalam wilayah terdampak. 

    “Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi sampai daerah terdalam, terdetail mengenai lokasi tersebut sampai ke dalam,” tegas Teddy.

  • Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan akses jalur darat hingga jaringan telekomunikasi masih mengalami gangguan akibat banjir di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

    Laporan BNPB menyebutkan bahwa setidaknya tiga provinsi menghadapi banjir dan longsor yakni Aceh, Sumatra Utara hingga Sumatra Barat dengan masing-masing provinsi mencatat lebih dari 10 kabupaten kota terdampak bencana alam tersebut.

    “Khusus di Aceh, Sumatra Utara, jalur transportasi, jalur komunikasi belum lancar, sehingga itu dulu yang pertama bisa dipastikan normal. Terutama jalur transportasi darat yang masih banyak tertutup,” katanya melalui siaran video resmi, Jumat (28/11/2025).

    Beberapa wilayah yang mengalami hambatan akses seperti jalur darat antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tapanulis Tengah yang dilaporkan tertutup longsor.

    Kemudian, terputusnya beberpa jembatan seperti di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, Aceh menyebabkan akses transportasi Medan – Banda Aceh lumpuh total.

    Sementara di Sumatra Barat tercatat wilayah Padang Pariaman dan Kota Padang mengalami dampak terparah banjir dan longsor.

    Selain berfokus pada pemulihan jalur transportasi, akses komunikasi dan distribusi logistik, BNPB juga memanfaatkan angkutan udara untuk menyalurkan logistik ke daerah terisolasi.

    “Selain itu, ada dua pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca. Satu di Sumatra Utara dan satu di Aceh. Memang untuk menghentikan sama sekali siklon tidak bisa sehingga operasi modifikasi cuaca ini difokuskan pada titik-titik untu penanganan darurat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti.

    Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.

    Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

    “Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi,” kata Diana dalam keterangan resmi BNPB.

  • Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Status darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah krusial yakni minimnya anggaran lembaga-lembaga penanganan bencana.

    Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat menyusul banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Lumajang juga menaikkan status darurat setelah adanya aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    Di tengah upaya penanganan yang berlangsung serentak di berbagai daerah, muncul kekhawatiran terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki lembaga penopang operasi tanggap darurat. Pemangkasan anggaran akibat efisiensi pemerintah pusat membuat kesiapan lembaga teknis berada dalam sorotan.

    Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun ini hanya mendapat pagu indikatif sekitar Rp1 triliun, turun dari usulan awal Rp1,4 triliun untuk kebutuhan operasional 2025. 

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ikut terdampak. Anggarannya terpangkas menjadi Rp1,4 triliun dari sebelumnya Rp2,8 triliun, padahal lembaga ini memegang peran vital dalam penyediaan peringatan dini dan pemantauan cuaca ekstrem yang makin intens.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mengantongi sekitar Rp956,97 miliar setelah penyesuaian anggaran dilakukan. 

    Minimnya anggaran pada lembaga-lembaga kunci ini menjadi catatan penting di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan darurat di beberapa wilayah. 

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah diberi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat prosedur administratif.

    Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan mekanisme penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “BNPB bisa menggunakan Dana Siap Pakai. Secara administratif dan keuangan tidak ada masalah untuk deployment dukungan infrastruktur maupun bantuan lain yang dibutuhkan,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

    Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah mengonfirmasi bahwa daerah diperbolehkan mengalihkan pos anggaran demi mempercepat respons kedaruratan.

    “Untuk pergeseran alokasi-anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” katanya.

    Dalam rapat terbatas itu, gubernur, wali kota, dan bupati juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, termasuk logistik, akses pergerakan tim SAR, perbaikan sementara infrastruktur vital, dan dukungan layanan publik bagi pengungsi.

    Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi di lapangan, termasuk perkembangan cuaca, situasi pengungsian, dan kebutuhan rehabilitasi awal.

    “Koordinasi lintas instansi dipastikan berjalan untuk memastikan percepatan pemulihan warga terdampak,” ujarnya.

    Prabowo Minta Penanganan Cepat

    Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas bersama dengan 20 anggota Kabinet Merah Putih pada Kamis (27/11/2025) di Istana Merdeka.

    Dalam rapat tersebut, Presiden membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia.

    Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

    “Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI–Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (27/11/2025).

    Teddy menambahkan, pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat. Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” jelasnya.

     

  • DPR Usul Korlantas Polri jadi Balantas yang Dipimpin Jenderal Bintang 3

    DPR Usul Korlantas Polri jadi Balantas yang Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mengusulkan agar korps lalu lintas (Korlantas) Polri agar bisa diubah menjadi badan lalu lintas alias Balantas.

    Hal tersebut disampaikan DPR dalam kesimpulan usai melakukan rapat bersama Korlantas Polri dan Ditlantas jajaran di kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2025).

    “Mengingat tantangan dan beban kerja yang semakin Kompleks Komisi 3 DPR RI merekomendasikan Korlantas Polri menjadi Badan Lalu Lintas Polri, Balantas Polri,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan.

    Dia menambahkan badan teranyar itu bakal dipimpin oleh anggota kepolisian dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) alias bintang tiga.

    “Berpangkat bintang 3 sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang transformasi organisasi Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Imbuhnya.

    Selain itu, DPR juga telah menyimpulkan agar Kakorlantas bisa meningkatkan pengamanan dan pelayanan lalu lintas dalam menghadapi liburan Nataru 2025-2026.

    Peningkatan itu dilakukan dengan menjaga keamanan dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan preventif, sehingga keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan.

    Adapun, DPR juga mendukung Korlantas Polri untuk melakukan optimalisasi kerja di bidang penegakan hukum melalui tilang elektronik alias ETLE dan pelayanan bidang regident publik melalui sejumlah aplikasi.

    “Mendukung kinerja Korlantas Polri dalam melakukan optimalisasi revitalisasi kerja ETLE di bidang penegakan hukum lalu lintas pelayanan publik dan di bidang regident melalui perangkat SIGNAL dan SINAR serta Indonesia Safety Driving Center [ISDC] untuk mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang transparan dan akuntabel,” pungkas Hinca.

  • Bencana Alam di Sumbar Meluas jadi 14 Daerah, Agam dan Padang Terparah

    Bencana Alam di Sumbar Meluas jadi 14 Daerah, Agam dan Padang Terparah

    Bisnis.com, PADANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat bencana alam yang terjadi pada Kamis (27/11/2025) meluas dari 13 kabupaten dan kota kini bertambah menjadi 14 kabupaten yang menyebabkan 13 orang warga meninggal dunia.

    Kalaksa BPBD Sumbar Era Sukma menyatakan daerah yang terbaru dilaporkan terjadi bencana alam adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

    Melihat pada data sebelumnya, 13 kabupaten dan kota yang dilanda bencana alam, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kayu tumbang, yang berada di Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat.

    “Untuk data hingga pukul 18.00 Wib tadi jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 13 orang, yang tersebar di sejumlah daerah, di Kota Padang, Agam, dan Padang Panjang,” katanya, Kamis (27/11/2025).

    Dia menyebutkan dari kondisi ini, daerah terparah yang terdampak bencana alam ada di Kota Padang dan Kabupaten Agam, untuk kondisi banjir yang terjadi dominan banjir bandang. Hal ini dapat dilihat dari material yang terbawa arus sungai yakni berupa kayu-kayu berukuran besar.

    “Terkait data-data ini, akan terus kami update, dan sampai sekarang personel BPBD bersama sejumlah seperti SAR, TNI, Polri, masih terus melakukan penanganan bencana alam yang tersebar di 14 kabupaten dan kota itu,” tegasnya.

     

    Gubernur ke Lokasi Banjir Bandang Agam

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau langsung kawasan terdampak banjir bandang (galodo) di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam.

    Musibah tersebut mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia dan satu orang lainnya masih dalam pencarian. Selain itu, juga ada puluhan rumah mengalami kerusakan yang cukup parah.

    Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk memprioritaskan penyelamatan korban serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

    Setelahnya, baru akan dilakukan penanganan lanjutan sesuai kebutuhan lapangan.

    “BPBD dan relawan kita minta fokus dulu pada penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar. Itu dulu prioritas kita. Setelah itu baru yang lain, kasihan masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, Mahyeldi juga meminta perangkat daerah terkait untuk segera menghadirkan penanganan darurat bagi korban terdampak.

    Di antaranya, penyediaan layanan kesehatan, pendistribusian bantuan logistik, serta pendirian posko pengungsian.

    “Pendirian dapur umum, juga harus segera. Saya minta malam ini, itu sudah ada,”tegas Mahyeldi.

    Bupati Agam Benni Warlis menjelaskan bencana longsor di lokasi ini bukanlah kejadian pertama, tapi sudah berulang, akibat tingginya intensitas hujan.

    Penanganan darurat telah dilakukan sejak awal kejadian, termasuk pendistribusian selimut dan sembako.

    “Sebelumnya masih bisa kami tangani, namun hujan lebat memicu longsor yang lebih besar. Longsoran kedua inilah yang menimbulkan 2 korban jiwa dan 1 orang masih dalam pencarian,” ujar Benni.

    Dia berharap dukungan tambahan dari Pemprov Sumbar, terutama untuk percepatan pembukaan akses jalan dan penanganan warga yang masih terdampak.

    1764253418_c78320d4-6b02-4e22-81ac-4917b2042c13.Dampak banjir bandang di perumahan Lumin Park, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatra Barat, Kamis (27/11/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

  • Prabowo-Ratu Maxima Tukar Oleh-Oleh: Batik Pekalongan hingga Jersey untuk Bobby

    Prabowo-Ratu Maxima Tukar Oleh-Oleh: Batik Pekalongan hingga Jersey untuk Bobby

    Bisnis.com, JAKARTA – Suasana akrab tampak mewarnai pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ratu Maxima di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025), ketika keduanya saling bertukar cendera mata usai agenda bilateral.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo menyerahkan tiga cendera mata yaitu vas bunga dari wilayah Pesisir Utara Jawa, kain sutra Batik “Boketan” khas Pekalongan dengan nuansa ungu bermotif bunga, serta miniatur rumah adat.

    “Suvenir… Ini vas. Ini dari pesisir utara Jawa,” ujar Prabowo sembari memperlihatkan salah satu hadiah tersebut.

    Ratu Maxima tampak begitu terkesan, terutama saat melihat kain sutra bernuansa ungu yang dipuji olehnya karena keindahannya.

    “Kain sutra, itu indah sekali. Banyak cendera mata,” ucap Ratu Maxima. 

    “Tidak setiap hari Anda datang,” jawab Prabowo.

    Prabowo juga mempersembahkan miniatur rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, simbol kekayaan tradisi masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan.

    “Ini dari Sulawesi,” kata Prabowo ketika menunjukkan miniatur tersebut.

    Sebagai bentuk balasan, Ratu Maxima memberi Prabowo buku Between The Sea & The Sky karya fotografer internasional Jimmy Nelson, yang dikenal melalui karya terkenalnya Before They Pass Away. Hadiah itu diberikan sebagai wujud apresiasi dan persahabatan.

    Tak berhenti di situ, Ratu Maxima juga membawa hadiah khusus untuk Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Prabowo, yaitu sebuah boneka berjersey oranye, warna identitas Belanda yang terinspirasi dari Wangsa Oranje-Nassau.

    “Ini untuk Bobby, yang oranye itu, benar, jersey,” ujar Ratu Maxima.

    “Dia yang paling setia. Terima kasih,” balas Prabowo.

  • 1.030 Personel Polri Diterjunkan Tangani Bencana Banjir di Sumut

    1.030 Personel Polri Diterjunkan Tangani Bencana Banjir di Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri telah menerjunkan 1.030 personel untuk menangani bencana alam yang melanda wilayah Sumatra Utara (Sumut) sejak 24 hingga 27 November 2025.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko ribuan anggota itu terdiri dari 545 personel Satwil, 121 personel Ditsamapta, 345 personel Satbrimob, 8 personel Bid TIK dan 11 personel Biddokkes. 

    “Polri mengerahkan 1.030 personel dalam operasi kemanusiaan untuk menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Ribuan personel bakal melakukan operasi pembersihan akses jalan, evakuasi korban, operasi pencarian, pelayanan kesehatan, pemasangan jaringan komunikasi darurat Starlink, hingga pengaturan lalu lintas.

    Trunoyudo menambahkan sejauh ini total ada 221 kejadian bencana yang terdiri 119 longsor, 90 banjir, 10 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung. Peristiwa tersebut tersebar di 12 kabupaten atau kota.

    Akibatnya, total sudah ada 212 orang yang menjadi korban dari peristiwa bencana ini. Dari ratusan korban ini tercatat ada 43 orang dinyatakan meninggal dunia.

    “Dampak bencana mengakibatkan 212 korban jiwa, dengan rincian 43 meninggal dunia, 81 luka-luka, dan 88 masih dalam proses pencarian, serta 1.168 warga mengungsi,” Imbuhnya.

    Adapun, Trunoyudo menekankan bahwa penanganan bencana ini harus dilakukan bersama. Khusus Polri, dia memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mempercepat pemulihan masyarakat.

    “Kami mengajak pemerintah daerah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Operasi kemanusiaan ini membutuhkan kolaborasi penuh,” pungkasnya.

  • Jaksa Agung Resmi Lantik Kepala BPA hingga Dirdik Jampidsus Baru

    Jaksa Agung Resmi Lantik Kepala BPA hingga Dirdik Jampidsus Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi melantik sembilan pejabat di lingkungan Kejaksaan RI.

    Proses pelantikan dan pengambilan sumpah sembilan pejabat baru Kejaksaan RI ini dilantik di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada hari ini, Kamis (27/11/2025).

    Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa jabatan yang baru ini kepercayaan dan amanah dari negara dan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan sungguh-sungguh. 

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam penguatan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang agar berjalan secara profesional.

    “Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Setiap penugasan harus dijalankan dengan integritas dan moral, agar marwah institusi senantiasa terjaga,” tutur Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Daftar Nama sembilan pejabat Kejagung yang dilantik hari ini:

    1.Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset.

    2. Hendrizal Husin sebagai Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

    3. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    4. Nurcahyo Jungkung Madyo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

    5. Jefferdian sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

    6. Irene Putrie sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

    7. Syarief Sulaeman Nahdi sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

    8. Hari Wibowo sebagai Direktur A pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

    9. I Putu Gede Astawa sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

  • Polri Bakal Kuker ke Inggris untuk Belajar Pengendalian Demo

    Polri Bakal Kuker ke Inggris untuk Belajar Pengendalian Demo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan Polri bakal melakukan kunjungan ke Inggris untuk belajar penanganan unjuk rasa alias demo.

    Dedi mengatakan kunjungan ke Inggris itu bakal dilakukan pada Januari yang akan datang. Menurutnya, Inggris memiliki cara yang optimal untuk pengendalian aksi demonstrasi.

    “Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan, model pengendalian massa aparat keamanan Inggris memiliki lima tahap. Perinciannya, mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. 

    Menurut jenderal polisi bintang tiga ini, studi komparatif Polri dengan aparat keamanan di Inggris bisa meningkatkan kualitas pelayanan Polri dalam menangani unjuk rasa.

    “Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” tambahnya.

    Adapun, model pengendalian unjuk rasa di Inggris itu salah satunya dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional.

    Dalam hal ini, Dedi mengemukakan bahwa pengendalian demo harus sejalan dengan amanat UU No.9/1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

    “Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” pungkas Dedi.