Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Polisi Kejar Pelaku Penyerangan Guru Honorer di Yahukimo

    Polisi Kejar Pelaku Penyerangan Guru Honorer di Yahukimo

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus penyerangan terhadap guru honorer dan tenaga kesehatan serta kasus pembakaran fasilitas publik di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo Papua pada Senin 24 Maret 2025.

    Kaops Damai Cartenz 2025 Faizal Ramadhani mengatakan olah TKP itu dilakukan di tiga lokasi yang berbeda yakni kompleks perumahan guru SD Advent Anggruk, gedung RS Efata Angguruk, dan sekolah tempat pengrusakan ruang kelas. 

    Kemudian, tim gabungan juga mengevakuasi sejumlah korban luka dan korban meninggal dunia dari lokasi kejadian menuju RS Efata dan ke Dekai, Yahukimo.

    “Dari olah TKP nantinya akan menjadi dasar pembuktian dalam proses penyidikan tahap selanjutnya,” tuturnya di Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Dari hasil olah TKP itu, diketahui bahwa kejadian itu berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni Jumat (21/3) dan Sabtu (22/3). 

    Kemudian, kelompok pelaku yang berjumlah sekitar 15 orang langsunf menyerang guru-guru honorer menggunakan senjata tajam, membakar dua unit rumah dinas guru, lalu merusak tujuh ruang kelas sekolah, serta menganiaya dan membunuh seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen.

    Adapun korban meninggal dunia ditemukan dengan sejumlah luka parah di tubuh di antaranya luka robek di leher, luka tusuk di pinggang, dan patah tulang terbuka di tangan. 

    Sementara itu, tujuh korban lain mengalami luka berat dan ringan akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam.

    “Kami mengajak masyarakat di Yahukimo dan sekitarnya untuk tetap waspada, tidak terpancing provokasi dan segera melapor jika memiliki informasi tentang keberadaan para pelaku,” katanya.

  • Polri Minta Warga Perhatikan Waktu Mudik yang Tepat

    Polri Minta Warga Perhatikan Waktu Mudik yang Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepolisian mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menentukan waktu pergi dan pulang saat mudik nanti sehingga tidak ada penumpukan di ruas jalan tol.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa Polri dan pemangku kepentingan terkait juga sudah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk masyarakat selama mudik, di antaranya diskon tol, maupun akomodasi transportasi.

    “Ini menjadi bagian penting supaya warga juga bijak memanfaatkan fasilitas lainnya,” ujarnya, Senin (24/3).

    Polri berkomitmen membuat perjalanan mudik masyarakat bisa berlangsung nyaman dan aman ke kampung halaman dan kembali lagi ke Jakarta.

    “Ada beberapa kegiatan operasi terpusat ini operasi dengan Sandi Ketupat 2025 yaitu mengangkat satu tagline di mana mudik aman ulangi keluarga nyaman,” katanya.

    Menurut Trunoyudo, Operasi Ketupat 2025 bakal digelar mulai tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025 untuk 8 Polda prioritas seperti Polda di Pulau Jawa, Bali dan Lampung.

    “Total personil yang dikerahkan ada 164.298 personil,” ucapnya.

  • Tito Karnavian: Ada 184 Daerah Usul Dirikan Sekolah Rakyat

    Tito Karnavian: Ada 184 Daerah Usul Dirikan Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangat antusias dengan program pembangunan Sekolah Rakyat.

    Saat ini, dia melanjutkan sebanyak 184 daerah telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat dengan kesiapan lahan yang sudah tersedia.

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan pengembangan program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/3/2025)

    “Kalau yang 184 sudah siap [lahannya], justru itu usulan daerah-daerah,” ucap Tito kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo.

    Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

    “Sekolah Rakyat dibangunkan oleh Bapak Presiden, kemudian kita juga akan membantu mengenai masalah guru, rekrutmen gurunya, kemudian kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, sudah ada 53, terus ada lagi yang udah usul 184,” pungkas Tito.

  • Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Dinamika Komunikasi dengan Masyarakat

    Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Dinamika Komunikasi dengan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pejabat di Kabinet Merah Putih (KMP) agar dapat memperbaiki komunikasi terkait dengan penyampaian kebijakan-kebijakan dan capaian pemerintah.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menginstruksikan jajarannya untuk menyampaikan capaian program pemerintah kepada masyarakat dengan membangun narasi komunikasi yang baik.

    “Jangan sampai rakyat itu digiring oleh opini-opini yang narasi-narasi yang enggak benar, gitu lho,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025).

    Sudaryono mengaku bahwa Kepala Negara menilai ada banyak keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai dalam pemerintahan tetapi belum maksimal untuk diketahui masyarakat.

    Padahal, kata Sudaryono, merupakan tugas pemerintah adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang sesuai terkait kebijakan dan program pemerintah.

    “Salah satunya kontribusi dari sektor saya sebagai wakil menteri pertanian. Kita kan banyak keberhasilan-keberhasilan, ya. Salah satunya paling kelihatan sekali adalah bagaimana pupuk lancar. Itu rakyat happy,” katanya.

    Sudaryono juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk menyampaikan realita pekerjaan yang telah dilakukan, serta capaian kinerja yang telah diimplementasikan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak anti kritik terhadap masukan dan pendapat yang diberikan oleh rakyat.

    Dia berharap, dengan adanya penjelasan yang disampaikan pemerintah, masyarakat dapat memahami setiap terobosan dan program yang ada dapat memberikan kebermanfaatan kepada rakyat Indonesia.

    “Jadi kalau saya sih dari sisi porsi saya, Anda bisa lihat dari sosmed saya kan kita tonenya positif, karena memang kita ada yang baik, kita sampaikan baiknya kan. Kalau yang nggak baik kita perbaiki. Bernegara kan tidak bisa 100% seneng semua, 100% berhasil semua kan,” pungkas Sudaryono.

     

  • Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Wafat, KPK Bakal Tetap Usut ‘Blok Medan’?

    Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Wafat, KPK Bakal Tetap Usut ‘Blok Medan’?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membahas soal tindak lanjut terhadap fakta persidangan mengenai ‘Blok Medan’ pada perkara suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. 

    Untuk diketahui, ‘Blok Medan’ merujuk pada dugaan blok tambang di Maluku Utara yang menyeret nama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu, anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Istilah ‘Blok Medan’ terungkap pada persidangan Abdul Gani, 2024 lalu. 

    Kini, Abdul Gani telah tutup usia saat perkara tersebut belum memeroleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

    Kasus dugaan pencucian uang yang turut menjeratnya juga saat ini masih dalam proses penyidikan di KPK. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut lembaga antirasuah masih membahas tindak lanjut atas penanganan perkara Abdul Gani.

    KPK juga belum memutuskan tindak lanjut mengenai ‘Blok Medan’ yang terungkap pada persidangan sebelumnya. 

    “Masih dilakukan pembahasan secara internal,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Senin (24/3/2025). 

    KPK sebelumnya menyebut akan menindaklanjuti fakta persidangan soal ‘Blok Medan’ usai tim jaksa penuntut umum (JPU) selesai membuat laporan pengembangan penuntutan.

    Laporan itu akan diserahkan kepada penyidik apabila perlu dilakukan pengembangan penyidikan. 

    Namun, Tessa mengaku belum mengetahui apabila sudah ada laporan pengembangan penuntutan yang diserahkan JPU ke penyidik.

    “Belum ada info,” kata Tessa. 

    Adapun, informasi soal ‘Blok Medan’ itu juga telah dilaporkan secara resmi ke KPK melalui Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) pada 2024 lalu. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pihak Abdul Gani mengakui adanya pertemuan dengan Bobby.

    Penasihat hukum Abdul Gani, Junaidi Umar mengungkapkan bahwa anak kliennya bernama Nazlatan Ukhra Kasuba mengonfirmasi pertemuan antara ayahnya dengan Bobby Nasution. Pertemuan itu terjadi pada 2023.   

    Adapun, pihak Abdul Gani yang bertemu Bobby antara lain istrinya, Nazla, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili serta Muhaimin Syarif alias Ucu.

    Muhaimin adalah orang kepercayaan AGK yang juga ditetapkan tersangka oleh KPK.   

    Meski membenarkan pertemuan tersebut, Junaidi membantah bahwa ada pembicaraan soal perizinan pertambangan sebagaimana disampaikan di dalam sidang.   

    “Salah satu anak dari AGK itu juga menyampaikan bahwa pada saat mereka bertemu di Medan, bersilaturahmi itu bertemu Bobby, dan tidak ada pembicaraan terkait dengan blok-blok itu. Pokoknya urusan tambang itu tidak ada lah,” katanya saat ditemui Bisnis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

    Di sisi lain, Abdul Gani telah mengajukan kasasi pada Desember 2024 untuk perkara suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

    Namun, dia tutup usia sebelum putusan turun dari Mahkamah Agung (MA).

    Pengacara Abdul Gani, Hairun Rizal mengonfirmasi bahwa kliennya tutup usia saat perkara suap dan gratifikasi yang menjeratnya belum berkekuatan hukum tetap. 

    “Untuk perkara suap dan gratifikasi belum inkrah karena kita sedang mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan hingga saat ini belum turun putusan kasasinya hingga Pak AGK meninggal dunia,” ujar Hairun kepada Bisnis, Minggu (23/3/2025).

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pihaknya akan membahas tindak lanjut dari penanganan perkara Abdul Gani dalam rapat pimpinan.

    KPK disebut memiliki opsi untuk menempuh jalur perdata dalam mengejar pengembalian aset korupsi Abdul Gani. 

    “Ada klausul yang menyebutkan bahwa, ketika sudah dalam penyidikan, si tersangka itu meninggal, itu bisa dilakukan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN),” jelas Asep pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Sebelumnya, Abdul Gani dijatuhi vonis hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp300 juta atas perkara suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

    Selain itu, dia diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp109 miliar dan US$90.000. 

  • Gus Ipul Pastikan Rekrut Guru Bersertifikat dan ASN untuk Mengajadi di Sekolah Rakyat

    Gus Ipul Pastikan Rekrut Guru Bersertifikat dan ASN untuk Mengajadi di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa status guru yang bakal mengajar di sekolah rakyat akan menarik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan yang telah memiliki sertifikasi. 

    “Sementara masih ada beberapa pilihan. Dari ASN, penugasan ASN gitu atau yang kedua dari guru-guru yang telah memiliki sertifikat, yang lulus apa itu pendidikan profesi guru. Itu yang dua itu yang masih dimatangkan,” katanya kepada waratawan di Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025).

    Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal PBNU menyampaikan bahwa perencanaan proses perekrutan guru telah pada tahap final yang satgasnya dipimpin oleh Mendikdasmen. 

    “Kemudian gurunya juga kita sudah memfinalkan perencanaan untuk merekrut guru, di mana ketua satgasnya di sini yang memimpin adalah Dikdasmen. Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Dikti dan Dikdasmen,” imbuhnya. 

    Kendati demikian, Gus Ipul menekankan bahwa dengan bekerja sama melalui lintas Kementerian, maka turut meminimalisir potensi akan adanya kesenjangan dalam tata kelola pendidikan di Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekolah lainnya.

    “Ya nanti kan kita akan berbagi tugas karena di sini kan tidak hanya Kementerian Sosial ya. Jadi Dikti juga, Kementerian Dikdasmen ikut, Dikti ikut gitu. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah jadi kita keroyokan,” ucapnya. 

    Di sisi lain, dia juga memastikan bahwa sebanyak 53 Sekolah Rakyat bakal diresmikan pada tahun ajaran baru yang akan dimulai pada Juli 2025. 

    “Ya nanti InsyaAllah di tahun ajaran baru ya. Sekarang kita matangkan, mudah-mudahan bisa lebih dari 50. Nanti kalau asesmennya beres yang 82 ini disitu akan kita ketahui kira-kira berapa semuanya,” pungkas Gus Ipul.

  • Kementerian HAM Minta SKCK Dihapus, Polri Buka Suara

    Kementerian HAM Minta SKCK Dihapus, Polri Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri akhirnya angkat bicara ihwal usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia yang ingin menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK sebagai syarat melamar kerja.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menilai bahwa konstitusi mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan SKCK. Dengan demikian, Polri tetap melayani masyarakat yang ingin mendapatkan SKCK untuk melamar kerja.

    “SKCK ini kan merupakan bentuk pelayanan kami untuk masyarakat. Semua masyarakat yang ingin membuat SKCK akan tetap kami layani,” tuturnya di Bareskrim Polri Jakarta, Senin (24/3).

    Dia mengatakan bahwa SKCK merupakan catatan baik atau buruknya seseorang yang tercatat pada sistem kepolisian. Menurut Trunoyudo, manfaat SKCK tersebut adalah meningkatkan keamanan bagi perusahaan yang ingin menerima pekerja.

    “Manfaat lainnya itu memudahkan proses dalam pengetahuan dan juga membantu pengawasan serta pengendalian keamanan ya,” katanya.

    Berkaitan dengan usulan Kementerian HAM, Polri akan melakukan kajian terlebih dulu dan mengukur manfaat serta mudharatnya jika SKCK dihapuskan.

    “Tentunya ini menjadi masukan dan akan kami kaji dulu ya,” ujarnya.

    Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

    Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo saat diskusi di kantornya, Kuningan, Jakarta, mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini.

    “Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025). 

    Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

    Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

    Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

    “Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup. Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujarnya.

  • Menteri PPN/Bappenas Sebut MBG Lebih Penting Dibandingkan Diberi Pekerjaan

    Menteri PPN/Bappenas Sebut MBG Lebih Penting Dibandingkan Diberi Pekerjaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.  

    Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025). 

    “Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja],” kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025). 

    Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden  Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG. 

    Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

    “Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

    Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: “tell me what you eat and I will tell you who you are”.

    Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

    “Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

    Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

    Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

    “Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

    Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

    Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.

  • Pemudik Mulai Padati Stasiun Senen pada H-7 Lebaran 2025

    Pemudik Mulai Padati Stasiun Senen pada H-7 Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang pemudik mulai memadati Stasiun Senen, Jakarta, pada Senin (24/3/2025) atau H-7 menuju Hari Raya Idulfitri.

    Salah seorang pemudik bernama Ilham (29) mengaku memilih mudik lebih awal bersama enam orang saudara kandungnya karena sudah mendapatkan libur. Dia bersama keluarganya hendak mudik ke Jember, Jawa Timur, menggunakan Kereta Api (KA) Blambangan Ekspres.

    “Kebetulan sudah pada libur, terus kan barang bawaan banyak. Kami mudik enam orang, adik, kakak, anak, istri, semuanya merantau ke sini [Jakarta],” kata Ilham dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

    Serupa dengan Ilham, pemudik lainnya bernama Sukirno (50) mengaku mudik lebih awal karena sudah mendapatkan libur sejak Sabtu (22/3). Dia hendak mudik ke Ngawi, Jawa Timur, bersama istrinya dan seorang cucunya menggunakan KA Bangunkarta.

    “Saya bawa istri sama cucu duluan karena anak saya masih kerja, jadi cucu saya bawa duluan ke Ngawi. Nanti anak saya menyusul setelah libur,” kata Sukirno.

    Dia memilih mudik lebih awal dan tidak bersamaan dengan anaknya karena ingin menghindari kepadatan di stasiun ketika momen puncak arus mudik. Namun, dia mengaku akan kembali ke Jakarta lebih awal karena urusan pekerjaan.

    “Pulangnya naik kereta juga, sudah pesan, tapi saya duluan juga,” kata dia.

  • Sosialisasi Pendidikan Inklusi pada Ramadhan Inklusi Bersama 1000 Difabel

    Sosialisasi Pendidikan Inklusi pada Ramadhan Inklusi Bersama 1000 Difabel

    Bisnis.com, CIPUTAT – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (HIDIMU) akan menyelengarakan Ramadhan Inklusi 2025 dengan rangkaian acara Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Inklusi dan Buka Puasa Bersama 1000 Difabel serta Mudik Ramah Difabel. Dengan mengusung tema kegiatan “Bertaqwa dan Berdaya, Indonesia Ramah Difabel”. Ramadhan Inklusi 2025 didukung pula oleh LAZISMU Pusat, Bank Syariah Indonesia, BAZNAS, Bank BCA dan Bank Panin Dubai Syariah.

    Ramadhan Inklusi 2025 merupakan kegiatan rutin tahunan yang diinisiasi oleh MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengadvokasi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan pendukung yang lebih kondusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Khususnya penguatan kesejahteraan sosial seperti pengembangan ekonomi dan akses transportasi publik. Agenda kegiatan penting dalam Ramadhan Inklusi 2025 ini meliputi pemberian 1000 paket sembako, 500 zakat fitrah dan 150 paket Mudik Ramah Difabel.

    Pada acara Buka Puasa Bersama 1000 Difabel bertempat di Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Staff Ahli Menteri Bidang Pengembangan Manajemen dan Talentan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Mariman Darto sekaligus sebagai Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhamamdiyah, menyampaikan “Pendidikan khusus merupakan Pendidikan bagi murid yang memiliki Tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Dalam paparannya beliau menambahkan terkait tantangan pendidikan inklusif dari segi partisipasi dan segi kualitas. Seperti terjadi diskiriminasi, belum ramah anak, banyak anak belum terakomodasi, pembelajaran disekola semata-mata untuk menyelesaikan kurikulum dan keberagaman kurang diperhatikan.

    Relawan Mengajar sebagai bentuk afirmasi jemput bola, mengatasi hambatan bersama sama, dan memampukan (Habilitasi) dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak hak pendidikan penyandang disabilitas. Beliau menambahkan pesan dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa “Gerakan ini tidak bisa sendiri, seluruh pemangku kepentingan harus terlibat kolaborasi”.

    Muhammadiyah memberikan komitmen dan dukungan penuh kepada para difabel Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Taufiqurrahman.

    Vice President Bank BCA, Ibu Endang Sri Kuncorowati berkesempatan hadir bersama dengan para mitra lainnya menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada para peserta difabel. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian dari Bank BCA dan pihak swasta terhadap para difabel Indonesia.