Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kasus Hasto Tak Ngaruh, PDIP Gelar Kongres Bulan Depan

    Kasus Hasto Tak Ngaruh, PDIP Gelar Kongres Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menegaskan Kongres PDIP tetap akan digelar meski Sekjen Hasto Kristiyanto saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Komarudin menyebutkan bahwa kongres PDIP merupakan jadwal yang memang biasa digelar setiap lima tahun sekali. Maka demikian, kongres mendatang pun akan tetap digelar sesuai rencana yang ada.

    “Enggak ada [dampak Hasto terhadap gelaran kongres], kongres jadwal biasa di setiap lima tahun sekali, tidak ada pengaruh, kongres tetap jalan sesuai rencana,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Meski demikian, legislator PDIP itu megatakan dirinya masih belum tahu kapan tanggal pasti pelaksanan kongres. Namun demikian, dia menyebut memang ada rencana di April mendatang.

    “Saya tidak tahu, belum tahu kapan itu ada rencana tapi waktunya tidak tahu,” ucapnya.

    Senada, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga belum bisa memberikan kepastian tanggal digelarnya Kongres. Dia mengatakan ada kemungkinan diselenggarakan pada April, tetapi masih menunggu Lebaran.

    “InsyaAllah [April]. Belum tahu. Tunggu lebaran,” tutur dia di tempat yang sama.

    Di lain sisi, Puan menyebut dalam kongres mendatang pihaknya akan menentukan pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

    “Ya pasti [bahas Sekjen], di Kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari atas ke bawah,” tutup putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut.

  • Polri Siapkan Ambulans Udara untuk Mudik Lebaran 2025

    Polri Siapkan Ambulans Udara untuk Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Polri telah menyiapkan ambulans udara untuk membantu masyarakat yang mengalami sakit hingga kecelakaan ketika pulang kampung atau mudik Lebaran 2025 dan kembali ke Jakarta.

    Kasubsatgas Poludara, Kombes Pol. Agus Herli Sudiawa mengemukakan bahwa ada dua ambulans udara yang akan disiagakan selama Operasi Ketupat 2025 digelar di seluruh Indonesia.

    Selain itu dia juga mengemukakan bahwa ada sembilan personel dari Dokkes dan tim Poludara yang disiapkan terdiri dari dua tenaga media, dua Tim SAR dan 5 crew heli.

    “Kami optimis adanya ambulans udara ini bisa mendukung kelancaran kegiatan operasi ketupat 2025, mudik aman keluarga nyaman,” tuturnya di Jakarta, Selasa (25/3)

    Dia menjelaskan jika nantinya ada insiden kecelakaan maupun peristiwa mendesak yang mengharuskan adanya pertolongan kepada korban, maka Ambulans Udara siap membawa 1 pasien dan 1 paramedis.

    “Adapun Titik lokasi sasaran evakuasi Ambulans udara, yaitu 8 rumah sakit di Jawa Tengah, 9 rumah sakit di Jabodetabek yang memiliki helipad, dan 9 RSUD terdekat di jalur Pantura,” katanya

    Untuk kelengkapan Ambulans Udara terdiri dari 1 Ventilator, 3 Tabung O², Monitor dan Devibrilator, Syring pump, infus pump, suction pump, stretcher portable, dan Oksigen Portable.

    Penggunaan heli Ambulance bila terjadi situasi yang dibutuhkan bisa melalui Kaposko Gerbang tol Kalikangkung Kompol Aspauri  dengan nomor 081326862110. Selain itu, Ambulance Udara di KM 29 dapat digunakan dengan menghubungi AKP Sandy Titah Nugraha dengan nomor. 082223222012.

  • Kapuspen Siap Terima Undangan Diskusi Soal RUU TNI

    Kapuspen Siap Terima Undangan Diskusi Soal RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan TNI membuka diri untuk hadir dalam diskusi yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui DPR menjadi undang-undang.

    “Silakan, kami membuka diri jika ada undangan-undangan dalam diskusi-diskusi kecil,” ujar Kristomei ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (25/3/2025).

    Dia menjelaskan bahwa TNI akan meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam diskusi-diskusi tersebut, sehingga dapat memecah kebuntuan komunikasi yang terjadi di antara pemerintah dengan masyarakat.

    Sementara itu, dia mengajak masyarakat untuk dapat berperan mengawasi implementasi dari revisi UU TNI tersebut.

    Menurut dia, masyarakat dapat melapor bila terdapat ketidaksesuaian implementasi dari revisi UU TNI kepada TNI maupun DPR RI.

    “Untuk masalah pertahanan negara, TNI kan berada di [atau mitra kerja] Komisi I DPR ya. Artinya, silakan publik mengajukan, misalnya ada pelanggaran, atau ada yang tidak tepat dalam pelaksanaan implementasi undang-undang ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 pada Kamis (20/3) menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

  • DPR RI Desak Evaluasi Travel Umrah Pasca Kecelakaan Bus di Makkah

    DPR RI Desak Evaluasi Travel Umrah Pasca Kecelakaan Bus di Makkah

    Bisnis.com, CIREBON – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Selly Andriani Gantina menyoroti pentingnya evaluasi terhadap biro perjalanan atau travel penyelenggara perjalanan umrah (PPU) yang memberangkatkan jamaah.

    Hal ini dilakukan pascakecelakaan tragis terjadi di jalan lintas Madinah-Mekkah pada Kamis (20/3/2025) yang menimpa rombongan jamaah umrah asal Indonesia. Insiden tersebut menewaskan beberapa jamaah dan melukai puluhan lainnya.

    “Berdasarkan informasi yang kami peroleh, travel yang memberangkatkan korban kecelakaan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai. Padahal, seharusnya setiap penyelenggara perjalanan, termasuk PPU, wajib melindungi jamaah dengan asuransi,” kata Selly, Selasa (25/3/2025).

    Selly menyayangkan hingga saat ini masih ada travel yang mengabaikan aspek perlindungan jamaah.

    “Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ini, negara wajib hadir untuk melindungi warganya. Sayangnya, sistem perlindungan ini belum berjalan secara optimal,” katanya menambahkan.

    Ia juga meminta Kementerian Agama untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap travel-travel yang tidak memenuhi standar perlindungan jamaah.

    Selain masalah travel, Selly juga menyoroti fenomena semakin maraknya jamaah umrah yang berangkat secara mandiri atau dengan sistem backpacker. Hal ini semakin meningkat setelah Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan dalam pengurusan visa umrah.

    “Kondisi ini berisiko karena mereka tidak memiliki perlindungan yang jelas. Jamaah yang berangkat secara mandiri tidak terkoordinasi dengan Kementerian Agama, sehingga jika terjadi sesuatu, mereka tidak memiliki perlindungan hukum maupun asuransi,” jelasnya.

    Dia mengingatkan banyak kasus penipuan umrah yang menimpa jamaah akibat kelalaian dalam memilih penyelenggara perjalanan. 

    Menurut Selly, pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi tren umrah mandiri ini agar tetap ada mekanisme perlindungan bagi jamaah.

    DPR RI saat ini tengah membahas perubahan terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Selly menjelaskan bahwa regulasi yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk mengawasi penyelenggaraan umrah dengan lebih baik.

    “Saat ini, badan resmi hanya mengurus ibadah haji. Ke depan, kami menilai perluasan tugas BPH agar juga mengawasi umrah, sehingga Kementerian Agama bisa lebih fokus pada aspek keagamaan,” katanya.

    Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat akan membantu meminimalkan risiko yang dihadapi jamaah umrah, baik yang berangkat melalui travel resmi maupun secara mandiri.

    Selly berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perlindungan jamaah umrah dan haji. “Kami ingin memastikan bahwa jamaah umrah tidak lagi mengalami kesulitan saat menghadapi musibah seperti ini,” tegasnya.

    Ia juga meminta agar Kementerian Agama berkoordinasi lebih erat dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan jamaah asal Indonesia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik.

    “Kita tidak ingin ada kejadian serupa terulang di masa depan. Keselamatan jamaah harus menjadi prioritas utama,” tutupnya.

  • Soal Penggati Hasto, DPP PDIP: Kader Banyak, Silakan Bertarung yang Mau jadi Sekjen PDIP

    Soal Penggati Hasto, DPP PDIP: Kader Banyak, Silakan Bertarung yang Mau jadi Sekjen PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mengungkapkan hingga sejauh ini dirinya belum mengetahui siapa kandidat terkuat untuk menjadi pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

    Nantinya, ujar dia, Sekjen akan dipilih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan akan diumumkan dalam Kongres mendatang. 

    “Saya belum tahu ya itu nanti [diumumkan] di Kongres, Sekjen itu Ketua Umum terpilih yang akan menentukan siapa saja,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Lebih lanjut, dia pun enggan membocorkan siapa saja kader PDIP yang dicalonkan menjadi Sekjen. Dia hanya menyebut silakan saja para kader bertarung bila ingin menjadi Sekjen.

    “Ya kader banyak, silakan bertarung mau menjadi sekjen silakan,” ucap Komarudin.

    Legislator PDIP ini turut menerangkan bahwa dalam Kongres nantinya hanya akan memilih ketua umum saja. Sementara itu, seluruh pengurus termasuk sekjen akan dipilih oleh ketua umum.

    Senada, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mengatakan di Kongres mendatang pihaknya akan menentukan pengganti Hasto sebagai sekjen.

    “Ya pasti [bahas Sekjen], di Kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari atas ke bawah,” katanya di tempat yang sama.

    Di lain sisi, Ketua DPR ini belum bisa memberikan kepastian tanggal digelarnya Kongres. Dia mengatakan ada kemungkinan diselenggarakan pada April, tetapi masih menunggu Lebaran.

    “InsyaAllah [April]. Belum tahu. Tunggu lebaran,” tukas Puan.

  • Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Pangandaran Selasa (25/3)

    Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Pangandaran Selasa (25/3)

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang Pangandaran, Jawa Barat pada Selasa siang (25/3/

    BMKG menyebutkan gempa bumi terjadi pada pukul 14:02:21 WIB dengan koordinat 8.06 lintang selatan dan 107.91 bujur timur.

    “Pusat gempa 76 km Barat Daya Kabupaten Pangandaran, Jabar dengan kedalaman 23 meter,” tulis BMKG, Selasa (25/3/2025)

    Meski demikian, BMKG belum bisa menetapkan gempa di Pangandaran berpotensi tsunami atau tidak.

    “Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

  • DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah untuk RUU KUHAP

    DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah untuk RUU KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima Surat Presiden (Supres) untuk penunjukan wakil pemerintah guna membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Supres tersebut teregister dengan nomor R19/pres/03/2025. Dia pun membantah adanya tarik-menarik antara pemerintah dan DPR terkait dengan pembahasan tersebut.

    “Surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku, ini merupakan domain atau tupoksi komisi III namun baru kami akan putuskan nanti sesudah pembukaan sidang yang akan datang,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Cucu Proklamator RI ini melanjutkan, keputusan revisi KUHAP akan dibahas di mana nantinya baru akan diputuskan seusai pembukaan masa sidang berikutnya.

    “Nanti kita putuskan sesudah pembukaan masa sidang karena ada mekanismenya,” ujar Puan.

    Sebelumnya, dia mengatakan pihaknya telah menerima Supres berkenaan revisi UU KUHAP. Hal ini dia ungkapkan dalam rapat sidang paripurna ke-16 penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI yaitu nomor R19/Pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang KUHAP,” ucapnya dalam pidatonya.

    Dia menerangkan, Surpres itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang berlaku, karena ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III DPR RI.

    “Namun, baru kami akan putuskan nanti sesudah pembukaan sidang yang akan datang,” sebutnya dalam rapat sidang paripurna tersebut.

  • Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Miliarder sekaligus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra resmi menduduki jabatan Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Perjalanan kariernya sebagai politisi berlatar belakang pengusaha diwarnai kontroversi dan sejumlah tuduhan korupsi. 

    Posisi Thaksin dalam sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu diumumkan, Senin (24/3/2025). Dia menjadi satu dari lima tokoh yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Danantara. Empat orang lainnya yaitu Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs dan F. Chapman Taylor. 

    Menariknya, hanya Thaksin yang memiliki latar belakang dunia politik di antara lima Dewan Penasihat Danantara tersebut. 

    Thaksin merupakan Perdana Menteri Thailand yang berkuasa selama 2001-2006. Sebelum memimpin Negeri Gajah Putih, beberapa jabatan publik yang juga sudah dipegangnya, yakni Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri. 

    Sebelum berganti abad, atau tepatnya pada 1998, Thaksin mendirikan partai politik bernama Thai Rak Thai (TRT). Partai dengan kebijakan populis itu menjadi kendaraan politik Thaksin untuk memenangkan Pemilihan Umum 2001. 

    Kebijakannya dikenal populis karena berfokus pada memperluas cakupan perlindungan kesehatan, pengembangan area rural dan subsidi pertanian. Dia juga terkenal atas kebijakannya yakni perang terhadap narkotika. 

    Kendati berhasil menyelesaikan periode pemerintahannya secara penuh, partai TRT tak bertahan lama. Pada 2007, partai itu bubar dan Thaksin dijatuhi hukuman berupa tidak boleh masuk ke ranah politik selama lima tahun. 

    Beberapa kontroversi yang membayangi perjalanan karier Thaksin meliputi skandal penjualan saham kerajaan bisnis telekomunikasinya, Shin Corporation, hingga sejumlah kasus korupsi. 

    Pada 2006, atau pada tahun terakhir pemerintahannya, Thaksin menjual saham Shin Corporation senilai 73,3 juta baht ke Temasek Singapura. Dilansir Reuters, lawan poliitknya menuding adanya benturan kepentingan. Thaksin dan keluarganya diduga tidak membayar pajak atas penjualan saham tersebut. 

    Kontroversi itu turut mendorong kudeta militer di Thailand yang terjadi pada 2006. Thaksin lalu memutuskan untuk mengasingkan diri ke Inggris selama beberapa tahun. 

    Pada 2008, dia sempat kembali ke Thailand. Namun, dia kembali ke pengasingan usai dituntut atas sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

    Pada tahun tersebut, Thaksin diputus bersalah atas salah satu kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya yakni mengenai korupsi pembelian tanah. Pengadilan menyatakan Thaksin bersalah menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu istrinya membeli tanah dari lembaga negara dengan harga yang murah. 

    Tidak sampai di situ, pada 2010 Mahkamah Agung Thailand memutuskan Thaksin bersalah dalam menyembunyikan kepemilikan saham pada Shin Corporation. Para hakim menyatakan Thaksin memiliki benturan kepentingan ketika tidak secara terbuka mengakui kepemilikan saham olehnya dan istrinya di Shin Corporation. 

    Kendati dikenal sebagai sosok penuh kontroversi, Thaksin berhasil kembali ke ranah politik. Putrinya, yakni Paetongtarn Shinawatra, duduk sebagai Perdana Menteri Thailand sejak 2024 hingga saat ini.

    Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra. Instagram @prabowosubianto

    Pertemuan Prabowo dan Thaksin 

    Pada September 2024 lalu, atau sebulan sebelum dilantik, Prabowo yang masih berstatus presiden terpilih melakukan lawatan ke beberapa negara Asean dalam beberapa hari terakhir. Salah satu agendanya, Prabowo mengunjungi mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. 

    Dikutip dari akun Instagram resmi Prabowo Subianto @prabowo, Menteri Pertahanan aktif tersebut memakai setelan jas dan celana hitam serta kemeja putih. Prabowo dan Thaksin tampak tersenyum saat berfoto bersama di salah satu ruangan kerja di residen mantan PM Thailand tersebut di Bangkok.  

    “Thank you His Excellency, Dr. Thaksin Shinawatra for inviting me to a warm dinner at your residence in Bangkok. Honoring the friendship between our families, and looking forward to welcome you in Indonesia

    Terima kasih Yang Mulia, Dr. Thaksin Shinawatra yang telah mengundang saya untuk makan malam yang hangat di kediaman Anda di Bangkok. Saya sangat menghargai persahabatan antara keluarga kita, dan menantikan kedatangan Anda di Indonesia],” tulis akun Instagram @prabowo seperti dikutip, Senin (9/9/2024) lalu.

    Kini, Thaksin dan empat tokoh lainnya resmi menjadi Dewan Penasihat Danantara. SWF Indonesia itu mengelola aset-aset BUMN yang secara keseluruhan mencapai US$900 miliar. Danantara, super holding BUMN yang berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, diluncurkan pada 24 Februari 2025.  

    Pada tahap pertama, sebanyak tujuh BUMN sudah lebih dulu masuk ke Danantara yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

  • Puan Singgung Soal Efisiensi Anggaran 2025 Saat Tutup Masa Sidang DPR 2025

    Puan Singgung Soal Efisiensi Anggaran 2025 Saat Tutup Masa Sidang DPR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengefisiensikan APBN Tahun Anggaran 2025, agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

    Menurut Puan, pemerintah memang sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat supaya hidup lebih sejahtera, mudah, dan tentram.

    Dilanjutkannya, upaya pemerintah dalam melalukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

    “Yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” ujarnya dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-16, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Sebab itu, cucu Proklamator RI ini memandang bahwa efisiensi APBN yang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.

    “Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) I/2025 untuk melakukan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dalam Inpres No. 1/2025 itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Selain efisiensi anggaran Rp306,69 triliun, Presiden Prabowo juga mengungkapkan rencana penghematan anggaran tahap selanjutnya yang mencapai Rp750 triliun.

    Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

  • Puan Sebut Peluang Para Presiden Terdahulu Kumpul Usai Pertemuan Anak-anak di Ultah Didit

    Puan Sebut Peluang Para Presiden Terdahulu Kumpul Usai Pertemuan Anak-anak di Ultah Didit

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menyebut adanya peluang presiden-presiden RI terdahulu berkumpul usai anak-anak presiden berkumpul dalam acara ulang tahun anak Presiden RI Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo alias Didit Hediprasetyo.

    Puan mengatakan tidak ada hal yang tidak mungkin karena silaturahmi terus bisa dilakukan kapanpun. Akan tetapi, dia juga tidak mengetahui kapan perkumpulan presiden RI terdahulu bisa terlaksana.

    “Insyaallah, tidak ada yang tidak mungkin. Silaturahmi itu selalu akan bisa dilakukan. Jadi mungkin tidak sekarang, tapi InsyaAllah akan terjadi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Sebelumnya, Didit Hediprasetyo merayakan ulang tahun yang ke-41 bersama keluarga hingga para anak presiden RI terdahulu. Semua anak presiden RI mulai dari presiden pertama hingga saat ini hadir dalam acara tersebut.

    Momen menarik itu diunggah oleh menantu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Annisa Yudhoyono, di Instgaram resminya @annisayudhoyono.  

    Adapun, anak dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan suasana perkumpulan para anak Presiden RI lainnya di hari ulang tahun Didit Hediprasetyo sangat baik dan penuh kekeluargaan. 

    Dia mengaku sangat senang sekali dengan momen tersebut. Menurutnya, sangat jarang sekali para putra-putri Presiden RI bisa berkumpul dan bersenda gurau di satu meja. 

    “Juga membicarakan hal-hal yang baik untuk negeri ini dan saya rasa indah kalau antar pemimpin antar tokoh, juga keluarganya ini juga bisa terus menyambung silaturahmi, dan juga terus memiliki energi positif,” katanya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (23/3/2025).