Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Presiden Prabowo Minta Imigrasi Awasi Gerak-gerik Orang Asing di RI

    Presiden Prabowo Minta Imigrasi Awasi Gerak-gerik Orang Asing di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kementerian Imigrasi untuk mulai mengawasi gerakan orang asing atau warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia.

    Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan bahwa Presiden Prabowo telah membuat aturan baru untuk mengawasi gerak-gerik orang asing di Indonesia.

    Menurutnya, pemerintah akan mengawasi orang asing tersebut sejak tiba di Indonesia dan menginapannya. Dia juga menjelaskan bahwa pemilik hotel yang hotelnya disewa orang asing pun harus melapor ke imigrasi.

    “Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana, yaitu berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta,” tuturnya di Jakarta, Rabu (26/3).

    Dia mengatakan proses pelaporan terhadap orang asing yang menginap itu bisa melalui aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) di mana pemilik penginapan harus melakukan registrasi terlebih dulu di aplikasi tersebut.

    “Mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya,” katanya.

    Dia membeberkan alasan pemerintah mulai melakukan pengawasan terhadap orang asing itu agar Indonesia bisa terbebas dari aktivitas ilegal yang dilakukan orang asing yang bisa mengancam kedaulatan negara.

    “Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara menjadi lebih besar,” ujarnya.

  • Lepas 1.000 Pemudik Gratis dari PKB, Cak Imin: Jangan bawa yang Gak Punya Skill

    Lepas 1.000 Pemudik Gratis dari PKB, Cak Imin: Jangan bawa yang Gak Punya Skill

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imim memberikan imbauan bagi para pemudik tahun 2025 untuk tidak mengajak sanak saudaranya bila tak memiliki kemampuan atau skill tertentu.

    Menurutnya, Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kini populasinya sudah penuh. Sebab itu, dia memberikan imbauan tersebut untuk para pemudik.

    “Baliknya ini, Jakarta susah penuh. Jangan bawa yang tidak memiliki skill,” katanya di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) ini menegaskan pernyataan itu hanya sebatas imbauan, bukan merujuk pada larangan.

    “Ya imbauan kalau tidak punya pekerjaan yang jelas jgn ke Jakarta dulu, karena khawatir terjadi penumpukan, imbauan [saja],” ucap Cak Imin.

    Lebih jauh, dia pun berharap kepada para pemudik tahun ini untuk bisa saling berbagi dengan para masyarakat yang berada di kampung halaman.

    “Ya seluruh masyarakat yang mau mudik selamat bertemh keluarga, salam sama semua keluarga dan tentu saja berbagilah dengan sekuat tenaga untuk semua masyarakat di kampung,” tuturnya.

    Di lain sisi, pada hari ini PKB memberangkatkan sekitar 1.000 pemudik melalui program mudik gratis dari PKB ke daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Sebanyak 20 bus sudah dilepas pada pukul 15:30 WIB.

    Cak Imin berharap dengan adanya program ini dapat meringankan dan menumbuhkan semangat pemudik tahun ini. Dia juga menuturkan semoga semua pemudik dapat bertemu dengan keluarga dalam keadaan yang sehat.

    “Uang tabungannya belanjakan sebanyak-banyaknya di kampung. Kalau perlu habiskan di kampung. Yang penting untuk memberdayakan UMKM,” tutupnya.

  • Kasum TNI Pastikan Prajurit Aktif Tidak Terlibat di Agrinas

    Kasum TNI Pastikan Prajurit Aktif Tidak Terlibat di Agrinas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Umum TNI, Letjen Richard Tampubolon memastikan prajurit TNI aktif tidak terlibat dalam kegiatan usaha PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Hal tersebut disampaikan Richard dalam acara konferensi pers laporan kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejagung, Rabu (26/3/2025).

    “Lalu kaitannya dengan pertanyaan tadi ada tentara aktif di Agrinas, saya tegaskan tidak ada tentara aktif di Agrinas. Kalau ada ya pensiunan, kan kalau pensiunan tidak ada masalah,” ujar Richard.

    Dia menambahkan, pelibatan prajurit TNI itu lebih kepada membantu pemerintahan dalam pelaksanaan Satgas PKH di lapangan. Misalnya, sebagai tatanan pengarah atau satgas taktis.

    “Lalu yang disampaikan tadi tugas TNI, pelibatan kita disini sebagai dalam rangka membantu pemerintah,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Satgas PKH telah menyerahkan lahan sawit 438.865 hektare ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Penyerahan itu dilakukan secara dua tahap. Tahap pertama, pihaknya telah menyerahkan lahan sawit 221.868 hektare pada (10/3/2025). Lahan sawit itu sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma Group.

    Selanjutnya, tahap kedua dilakukan penyerahan sebanyak 216.997,75 hektare dari 109 perusahaan ke perusahaan sawit pelat merah tersebut.

    Sekadar informasi, Agrinas Palma merupakan perusahaan konsultan konstruksi dan perkebunan. Agrinas Palma dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo sebagai Direktur Utama. 

    Adapun, Agus Sutomo merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD yang sebelumnya menjabat Irjen Kemhan RI.

  • DPR Sebut Mudik 2025 Dapat Gerakan Roda Perekonomian Daerah

    DPR Sebut Mudik 2025 Dapat Gerakan Roda Perekonomian Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae berpendapat bahwa mudik Lebaran 2025 ini bisa berdampak dan menggerakkan roda perekonomian daerah di Tanah Air.

    Dia mengatakan demikian lantaran menurutnya akan terjadi perputaran uang di daerah, karena para pemudik dianggap akan berbelanja di kampung halamannya itu.

    “Ya dengan sendirinya [memutar roda perekonomian]. Karena pemudik itu kan pasti membawa uang dan kembali ke sana [kampung halaman] pasti belanja di sana. Oleh karena itu, pasti akan terjadi perputaran di daerah,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Menurut legislator Golkar tersebut, akan terjadi pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat yang tinggal di kampung halaman yang hendak dituju oleh pemudik.

    Sebab itu, dia menegaskan pasti akan ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi di mudik 2025 ini. Akan tetapi, mengenai besarannya itu tergantung pengeluaran pemudik untuk belanja di daerah yang dituju.

    “Yang enaknya itu, uang itu akan tinggal di daerah di situ sendiri. Jadi aspek pertumbuhan ekonomi pasti akan terjadi. Soal besar-kecilnya tergantung,” katanya.

    Di lain sisi, untuk persiapan mudik tahun ini Ridwan mengatakan Komisi V DPR RI tidak memberikan catatan tertentu karena setiap tahunnya tren bagus dan tingkat kecelakaan mulai menurun.

    “Bahwa ada sedikit kegelisahan kami dari Komisi V memang ada. Karena terjadi rekonstruksi  anggaran ini kan sejumlah ruas-ruas juga mesti diatur kembali, takutnya rekonstruksi jalan itu tidak teratasi dengan baik. Tetapi kalau kita lihat, warnanya, suasananya tenang-tenang saja. Maka berarti insyaAllah tidak terjadi apa-apa,” pungkasnya.

  • Gabung New Development Bank (NDB), RI Bisa Dapat Pembiayaan Proyek Pengolahan Sampah ke Listrik

    Gabung New Development Bank (NDB), RI Bisa Dapat Pembiayaan Proyek Pengolahan Sampah ke Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpeluang menjalin kerja sama pembiayaan proyek pengolahan sampah ke energi dengan New Development Bank atau NDB, usai menyatakan resmi bergabung dengan bank pembangunan tersebut. 

    Hal itu diungkap oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani usai menghadiri pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Rosan menyebut NDB ingin berpartisipasi dalam penadanaan sejumlah proyek di Indonesia, utamanya di sektor energi terbarukan, infrastruktur dan lain-lain.

    Akan tetapi, Rosan menyebut belum ada sektor spesifik yang akan disasar untuk kerja sama pembiayaan. 

    Meski demikian, Indonesia disebut berpeluang besar menjalin kerja sama pembiayaan untuk proyek pengolahan sampah ke energi.

    “Salah satu yang diperintahkan adalah dari sampah ke energi, itu salah satu proyeknya karena mereka juga sudah melakukan pembiayaan di situ, dan kita juga diundang untuk melihat langsung dan melihat apa yang sudah mereka lakukan,” terangnya di Istana Kepresidenan, dikutip Rabu (26/3/2025). 

    Pria yang juga menjabat CEO Daya Anagata Nusantara atau Danantara itu juga menyebut pemerintah Indonesia sudah memiliki program konversi sampah ke energi. 

    Di sisi lain, sektor yang berpeluang mendapatkan pembiayaan adalah infrastruktur untuk menekan biaya logistik. 

    Menurut Rosan, keuntungan dari pembiayaan NDB adalah biaya pendanaan atau cost of fund yang lebih rendah.

    Seperti diketahui, negara-negara anggota NDB merupakan negara-negara yang juga anggota BRICS. Indonesia pun saat ini sudah menjadi anggota dari BRICS. 

    “Mereka bisa memberikan cost of fund yang lebih rendah, dan dengan adanya mereka kan cost of fund yang lainnya untuk proyek-proyek yang ada di Indonesia ini juga menjadi lebih baik dan lebih feasible dan juga akan lebih cepat,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia akan bergabung menjadi salah satu negara anggota dari NDB.

    Pemerintah RI akan segera menempuh prosedur untuk memeroleh keanggotaan penuh di bank pembangunan tersebut. 

    Pernyataan Prabowo disampaikan setelah menerima kunjungan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Prabowo menjelaskan bahwa sebelum pertemuan ini, tim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan NDB telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral.

    Dari hasil pertemuan tersebut, dan undangan resmi untuk menjadi anggota yang telah disampaikan, Indonesia menyatakan bakal menempuh proses keanggotaan NDB. 

    “Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota New Development Bank dan kita juga sudah dibicarakan dan tim keuangan kita sudah menilai, dan dengan pembicaraan dengan tim keuangan kita, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Untuk diketahui, NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara anggota BRICS pada Juli 2014.

    Bank pembangunan itu berpusat di Shanghai, dan juga berada di Afrika. 

    Fungsi NDB antara lain untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan mendorong ekonomi negara-negara berkembang. NDB telah memiliki modal awal sebesar US$100 miliar yang telah dikontribusi oleh negara-negara pendirinya. 

    Di sisi lain, Presiden NDB Dilma Vana Rousseff menyatakan Indonesia adalah negara yang memiliki peran penting dalam kawasan Asia dan dunia, sekaligus untuk bank pembangunan BRICS itu. 

    Dilma mengatakan bahwa NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang dibangun oleh emerging markets dan negara-negara maju (developed).

    Oleh karena itu, bank tersebut berfungsi untuk membantu negara-negara tersebut. 

    “Ini adalah bank selatan global. Indonesia, sebagai negara yang besar di kawasan selatan global, bank punya kepentingan untuk mengajak Indonesia ke dalam keanggotaan,” ujar Dilma pada kesempatan yang sama. 

  • Teka-teki Calon Sekjen PDIP Baru Pengganti Hasto Jelang Kongres

    Teka-teki Calon Sekjen PDIP Baru Pengganti Hasto Jelang Kongres

    Bisnis.com, JAKARTA – PDIP berencana untuk menggelar kongres pada bulan depan atau April 2025, meski Sekjen Hasto Kristiyanto saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Meski sempat simpang siur, Ketua DPP PDIP Komarudin mengatakan kongres yang digelar setiap lima tahun sekali tersebut rencananya akan digelar sesuai jadwal. 

    Menurutnya, pelaksaan kongres PDIP tetap berlangsung walaupun ada prahara yang melanda internal partai, yaitu Sekjen Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    “Enggak ada [dampak Hasto terhadap gelaran kongres PDIP]. Kongres jadwal biasa di setiap lima tahun sekali, tidak ada pengaruh, kongres tetap jalan sesuai rencana,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Meski demikian, legislator PDIP itu megatakan dirinya masih belum tahu kapan tanggal pasti pelaksanan kongres. Dia menyebut memang ada rencana kongres PDIP digelar pada April mendatang.

    “Saya tidak tahu, belum tahu kapan itu ada rencana tapi waktunya tidak tahu,” ucapnya.

    Senada, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga belum bisa memberikan kepastian tanggal digelarnya Kongres. Dia mengatakan ada kemungkinan diselenggarakan pada April, tetapi masih menunggu Lebaran.

    “InsyaAllah [April]. Belum tahu. Tunggu lebaran,” tutur dia di tempat yang sama.

    Di lain sisi, Puan menyebut dalam kongres mendatang pihaknya akan menentukan pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

    “Ya pasti [bahas Sekjen], di Kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari atas ke bawah,” tutup putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Siapa Sosok Pengganti Hasto?

    Salah satu agenda yang ditunggu-tunggu dalam kongres PDIP tak lain adalah memastikan siapa sosok yang akan menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP.

    Komarudin Watubun mengungkapkan hingga sejauh ini dirinya belum mengetahui siapa kandidat terkuat untuk menjadi pengganti Hasto Kristiyanto. Nantinya, ujar dia, Sekjen akan dipilih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan akan diumumkan dalam Kongres mendatang. 

    “Saya belum tahu ya itu nanti [diumumkan] di Kongres, Sekjen itu Ketua Umum terpilih yang akan menentukan siapa saja,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia pun enggan membocorkan siapa saja kader PDIP yang dicalonkan menjadi Sekjen partai. Dia hanya menyebut silakan saja para kader bertarung bila ingin menjadi Sekjen.

    “Ya kader [PDIP] banyak, silakan bertarung mau menjadi sekjen. Silakan saja,” ucap Komarudin.

    Dia pun turut menerangkan bahwa dalam Kongres nantinya hanya akan memilih ketua umum saja. Sementara itu, seluruh pengurus termasuk sekjen akan dipilih oleh ketua umum.

    Senada, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mengatakan di Kongres mendatang pihaknya akan menentukan pengganti Hasto sebagai sekjen.

    “Ya pasti [bahas Sekjen], di Kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari atas ke bawah,” katanya di tempat yang sama.

    Diberitakan sebelumnya, PDIP belum berencana mencari calon pengganti untuk mengisi posisi sekretaris jenderal atau sekjen setelah Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

    Ketua PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengemukakan bahwa tugas dan fungsi Sekjen PDIP kini dipegang langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Menurutnya, PDIP tidak akan menunjuk Plt Sekjen meskipun Hasto Kristiyanto ditahan penyidik KPK terkait kasus gratifikasi dan merintangi penyidikan.

    “Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Bu Megawati,” tuturnya di DPP PDIP Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Sementara itu, Komarudin Watubun meminta seluruh kader PDIP agar tetap bersiaga dan solid serta hadir ketika dibutuhkan oleh partai.

    “Semua kader PDIP harus tetap solid dan bersiaga ketika dibutuhkan,” katanya.

    Komarudin memastikan ribuan kader PDIP bakal terus mengawal perkara terkait Hasto Kristiyanto di KPK.

    “Kita akan terus mengawal Pak Hasto,” ujar Komarudin.

    Hasto Minta Dipindah ke Rutan Salemba

    Hasto Kristiyanto, melalui penasihat hukumnya, mengajukan pemindahan penahanan ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat dari sebelumnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan di rutan KPK, akses kliennya terbatas untuk bertemu dengan kolega.

    “Hanya dibatasi untuk pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin yang mulia, bahwa Pak Hasto memiliki banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat,” ujar Ronny dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

    Merespons permintaan tersebut, Hakim Ketua Rios Rahmanto menyampaikan apabila alasan permohonan pemindahan hanya terkait hak kunjung, maka penasihat hukum Hasto bisa mengajukan permintaan mengenai izin kolega yang akan mengunjungi Hasto.

    Namun, Hakim Ketua menjelaskan permintaan tersebut harus dijelaskan secara detail siapa orang yang akan berkunjung.

    “Artinya mungkin tidak semuanya diizinkan, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan. Kalau memang jelas siapa yang mengajukan, mungkin bisa majelis pertimbangkan,” ucap Hakim Ketua.

    Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • Bahlil Lepas 1.000 Pemudik Gratis dari Golkar: Jangan Lupa Cek Kompor dan Listrik

    Bahlil Lepas 1.000 Pemudik Gratis dari Golkar: Jangan Lupa Cek Kompor dan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bahlil Lahadalia melepas sekitar 1.000 pemudik yang ikut mudik gratis dari Golkar 2025 ke delapan kota berbeda.

    Sebelum secara simbolis melepas itu, Bahlil berpesan kepada para pemudik untuk memastikan alat-alat elektronik yang ada di rumah sudah terlepas dari stop kontak.

    Adapun, kegiatan pelepasan mudik gratis ini juga dihadiri oleh Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati, dan sejumlah elite Partai Golkar yang duduk di eksekutif dan legislatif seperti Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan Wakil Ketua MPR Kahar Muzakar.

    “Tolong sebelum meninggalkan Jakarta, angkat telpon dan cek rumah lagi. Jangan sampai kompor-kompor, colokannya belum dilepas. Itu tolong dicek, jangan sampai setrika-setrika belum dilepas coloknya, dispenser,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Menteri ESDM itu berpesan demikian untuk mencegah kabar buruk yang terjadi saat sudah tiba di kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri.

    “Nanti sampai ditujuan di tempat kampung halaman, mau merayakan Hari Raya Idulfitri ternyata mendengar informasi ada yang kurang bagus di rumah yang ditinggalkan di Jakarta. Ini dalam rangka menjaga agar keamanan dari rumah Bapak-Ibu semua dapat terjadi,” jelasnya.

    Diketahui, pada tahun ini Golkar mengadakan 20 unit bus untuk program mudik gratis. Bus ini bertujuan ke Madiun, Solo, Boyolali, Klaten, Yogyakarta, Bantul, Magelang, dan Kulonprogo. Adapun jumlah pemudik dewasa 834 dan anak-anak 186.

    Dalam program ini pun, Golkar turut membagikan paket sembako kepada para pemudik yang isinya beras, minyak goreng, gula pasir, teh celup, biskuit, susu kental manis, teh kemasan botol, mie. 

    Sementara itu, untuk pemudik anak mendapat biskuit, susu ultra, hingga bermacam snack. Kemudian juga mereka semua diberikan uang saku sebesar Rp100 ribu.

    “Semoga ini menjadi amal ibadah Pak Ketua Panitia dan kita semua dalam memberikan fasilitas kepada Bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

  • Gelombang Protes UU TNI, Pemerintah-DPR Bergeming

    Gelombang Protes UU TNI, Pemerintah-DPR Bergeming

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang protes pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berlanjut.

    Aksi protes terakhir kali dilakukan oleh para mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (24/3/2025). Ratusan massa menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi terkait pengesahan RUU TNI yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi.

    Dilansir dari Antara, aksi massa yang dikawal aparat kepolisian bermulai di titik kumpul di Jalan Basuki Rahmat menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

    Ratusan massa yang mengenakan baju hitam-hitam itu membawa sejumlah spanduk bertuliskan aspirasi yang disampaikan dalam aksi. Saat berjalan kaki, massa tersebut juga menyanyikan lagu yang viral.

    Setelah sampai tepat di depan Gedung Negara Grahadi, massa membentuk lingkaran dengan mobil komando di tengah yang membawa alat pengeras dan sejumlah ban bekas di atasnya.

    Selain itu, tampak sejumlah aparat kepolisian berjajar untuk berjaga di balik pembatas di depan Gedung Negara Grahadi.

    Gelombang protes juga sebelumnya digelar di Bandung, Jawa Barat yang digelar di Kantor DPRD Jawa Barat. Aksi protes tersebut pecah hingga akhirnya menimbulkan pengerusakan pada sejumlah fasilitas umum.

    Kantor Hana Bank di Jalan Ir. H. Juanda hangus terbakar pada saat aksi demonstrasi. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung tengah menyelidiki kasus perusakan yang diduga dilakukan oleh massa saat aksi unjuk rasa menolak RUU TNI di Gedung DPRD Jawa Barat.

    Tidak hanya itu, papan reklame juga menjadi sasaran pengerusakan oleh massa yang diduga peserta akhir demonstrasi penolakan RUU TNI.

    Aksi protes besar-besaran terhadap RUU TNI kali pertama digelar di depan Kantor DPR pada saat sidang paripurna pengesahan aturan tersebut.

    Demonstrasi penolakan RUU TNI yang dipadati mahasiswa telah melakukan pemblokiran Jalan Gatot Subroto di depan pintu gerbang DPR, Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 14.23 WIB, mahasiswa dari sejumlah universitas di Indonesia memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi.

    Pemblokiran itu kemudian telah mengakibatkan kemacetan di sepanjang Jalan Gatot Subroto di lokasi unjuk rasa.

    Pemerintah dan DPR Bergeming

    Menjelang sepekan pengesahan RUU TNI tersebut, gelombang aksi penolakan masih terus berlanjut di sejumlah daerah. Namun, pemerintah masih bergeming dengan hal tersebut.

    Namun, DPR dan pemerintah akan segera menyosialisasikan isi substansi dari RUU TNI yang baru kepada publik.

    Ketua DPR Puan Maharani mengatakan hal tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman UU TNI dan menyikapi penolakan yang terjadi di masyarakat. 

    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR dan pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu [UU TNI baru],” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (22/3/3035).

    Dia berharap dengan adanya sosialisasi itu publik dapat segera mengetahui dan memahami isiny, sehingga nantinya tidak ada kecurigaan ataupun kesalahpahaman mengenai UU TNI baru.

    Namun demikian, hingga sejauh ini cucu Proklamator RI ini belum bisa memberi jadwal yang pasti kapan sosialisasi itu akan dilakukan. Dia hanya menyebut akan dilakukan sesegera mungkin.

    “Insyaallah secepatnya,” kata Puan.

    Ketua MPR Ahmad Muzani meyakini Presiden Prabowo Subianto akan segera meneken keputusan presiden (Keppres) penetapan RUU TNI menjadi UU di tengah gelombang penolakan dari publik.

    “Saya kira iya [segera meneken Keppres]. [Namun] Saya tidak tahu [tanggal penekenan],” ujarnya di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Lebih lanjut, Sekjen Gerindra ini menekankan bahwa kekhawatiran masyarakat sipil terhadap RUU TNI sebenarnya tidak terjadi.

    Menurutnya, UU TNI baru justru menjelaskan apa yang boleh ditempati TNI aktif dan tidak, sehingga harus menanggalkan kedinasan aktifnya alias pensiun dari dunia militer.

    “Undang-Undang TNI justru membatasi tentang kiprah dan peran militer ketika mereka memasuki dunia sipil,” terang Muzani.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan TNI membuka diri untuk hadir dalam diskusi yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui DPR menjadi undang-undang.

    “Silakan, kami membuka diri jika ada undangan-undangan dalam diskusi-diskusi kecil,” ujar Kristomei ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (25/3/2025).

  • Puan Ingatkan DPR Respons Keluhan Rakyat, Jangan Tunggu Viral!

    Puan Ingatkan DPR Respons Keluhan Rakyat, Jangan Tunggu Viral!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan para anggota dewan untuk bertindak cepat dalam merespons setiap keluhan rakyat. Meski bertindak cepat, dia mengingatkan bukan berarti juga mengabaikan tata kelola yang baik.

    Puan menjabarkan keluhan-keluhan rakyat yang kini didengarnya adalah permasalahan soal lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, hingga masalah petani dan nelayan.

    Eks Menko PMK ini mengingatkan hal tersebut lantaran menurutnya DPR RI dan pemerintah bila membahas masalah rakyat dan mencari solusinya masih terbilang lama. Bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

    “Maka dari itu, marilah menjadi komitmen kita bersama untuk dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat,” katanya dalam pidato penutupan masa sidang DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Puan berharap seharusnya negara bisa hadir langsung untuk membantu permasalahan rakyat tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu.

    “Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas,” ujar dia.

    Menurut putri Presiden RI ke-5 ini, niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik. Perlu adanya transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya.

    “Kita harus membangun budaya kerja, membiasakan yang benar, dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” kata Puan. 

  • Prabowo Putuskan RI Bakal Gabung New Development Bank (NDB)

    Prabowo Putuskan RI Bakal Gabung New Development Bank (NDB)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia akan bergabung menjadi salah satu negara anggota dari New Development Bank (NDB). Pemerintah RI akan segera menempuh prosedur untuk memeroleh keanggotaan penuh di bank pembangunan tersebut. 

    Pernyataan Prabowo disampaikan setelah menerima kunjungan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Prabowo menjelaskan bahwa sebelum pertemuan ini, tim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BDB telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Dari hasil pertemuan tersebut, dan undangan resmi untuk menjadi anggota yang telah disampaikan, Indonesia menyatakan bakal menempuh proses keanggotaan NDB. 

    “Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota New Development Bank dan kita juga sudah dibicarakan dan tim keuangan kita sudah menilai, dan dengan pembicaraan dengan tim keuangan kita, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Untuk diketahui, NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara anggota BRICS pada Juli 2014. Bank pembangunan itu berpusat di Shanghai, dan juga berada di Afrika. 

    Fungsi NDB antara lain untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan mendorong ekonomi negara-negara berkembang. NDB telah memiliki modal awal sebesar US$100 miliar yang telah dikontribusi oleh negara-negara pendirinya. 

    Prabowo menyampaikan kepada Dilma bahwa pemerintah yang dipimpinnya akan menempuh proses dan persyaratan yang diberikan untuk bisa bergabung secara formal ke NDB. 

    “Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank dan mengikuti prosedur dan permintaan yang telah diberikan kepada kami. Sekali lagi, terima kasih banyak telah menjemput kami untuk bergabung dengan NDB,” tuturnya. 

    Adapun, Presiden NDB sebelumnya turut bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari yang sama, Selasa (25/3/2025). 

    Pada pertemuan tersebut, Presiden Dilma menyatakan bahwa NDB menghormati kedaulatan masing-masing negara sehingga tidak ada veto power.

    “New Development Bank tidak seperti bank multilateral lainnya karena kami menghormati kedaulatan masing-masing negara sehingga tidak ada veto power,” ujar Dilma, yang juga merupakan mantan Presiden ke-36 Brasil.