Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Dewan Pers Minta Perpol Izin Liputan Wartawan Asing Ditinjau Ulang

    Dewan Pers Minta Perpol Izin Liputan Wartawan Asing Ditinjau Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers menyesalkan penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing.

    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan penerbitan Perpol ini seharusnya melibatkan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Organisasi Jurnalis dan Perusahaan Pers.

    “Mengingat salah satu klausula yang diatur adalah kerja-kerja jurnalistik yang kami yakini organisasi tersebut dapat berkontribusi dalam penyusunan yang sesuai dengan pengalaman pers dan ketentuan perundang-undangan,” kata Ninik dalam keteranganya, Jumat (4/4/2025).

    Ninik menuturkan, Perpol ini juga tidak mempertimbangkan UU No. 40/1999 tentang Pers dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. 

    Padahal dalam Perpol ini antara lain mengatur kerja jurnalistik pers, yang meliputi 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita yang telah diatur secara gamblang dalam UU Pers.

    Selain itu, Ninik juga melihat Perpol No. 3/2025 membingungkan dengan penggunaan pertimbangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Dimana pada Pasal 15 Ayat (2) dinyatakan Kepolisian berwenang melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. 

    Namun, tidak merujuk pada perubahan UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diundangkan pada 17 Oktober 2024 yang mengatur pemberian ijin masuk WNA, termasuk jurnalis ke Indonesia. 

    “Pengaturan Perpol 3/2025 akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, memperpanjang jalur birokrasi untuk beraktivitas di Indonesia dan potensi menjadi komoditas oleh oknum aparat penegak hukum,” ujarnya.

    Dewan Pers, kata Ninik berpandangan bahwa Perpol 3/2025 secara substantif potensial melanggar prinsip-prinsip pers yang demokratis, profesional, independen, menjunjung tinggi moralitas dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. 

    Prinsip-prinsip yang dijalankan sebagai wujud upaya memajukan, memenuhi dan menegakkan kemerdekaan pers. “Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers merekomendasikan peninjauan kembali Perpol 3/2025,” tutup Ninik.

    Tujuan Perpol No.3/2025

    Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, memberikan penyampaian terkait pemberitaan yang mengaitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi wartawan asing yang bertugas di Indonesia. 

    Sandi menjelaskan bahwa Perpol No. 3 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Keimigrasian No. 63 Tahun 2024. 

    Sandi juga mengungkapkan bahwa Perpol ini dibuat dengan berlandaskan upaya preemptif dan preventif dari kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNA.

    Hal ini dilakukan dengan koordinasi bersama instansi terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Huruf a, yang bertujuan untuk “mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.”

    “Perpol ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalnya di wilayah-wilayah rawan konflik,” ucap Sandi.

  • One Way Arus Balik Diterapkan dari Palimanan KM 188 – Cikopo KM 72

    One Way Arus Balik Diterapkan dari Palimanan KM 188 – Cikopo KM 72

    Bisnis.com, JAKARTA — Operator jalan tol memberlakukan skema rekayasa lalu lintas satu arah atau one way khusus untuk kendaraan ke arah Jakarta dari Palimanan KM 188 – Tol Cikopo KM 78.

    Pemberlakuan one way tersebut ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan kendaraan seiring dengan prediksi puncak arus balik yang kemungkinan terjadi pada tanggal 5-7 April 2025.

    “Palimanan KM 188 – Cikopo KM 72 DIBERLAKUKAN SATU ARAH (ONE WAY). Jalur Satu Arah (ONE WAY), khusus Kendaraan yang menuju arah Jakarta,” demikian bunyi pengumuman yang dikutip dari akun X (Twitter) @PTJASAMARGA, Jumat (4/4/2025).

    Adapun Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan strategi untuk menghadapi puncak arus balik Lebaran yang diperkirakan terjadi pada tanggal 5 – 7 April 2025.

    Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengaku telah memperoleh gambaran mengenai jumlah kendaraan yang selama arus mudik kemarin tercatat ada 2,1 juta kendaraan meninggalkan Jakarta. 

    “Kami telah menyiapkan sejumlah strategi hadapi arus balik Lebaran 2025,” kata Irjen Agus dilansir dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (4/4/2025).

    Irjen Agus memaparkan skema rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan salah satunya menerapkan skema one way nasional. Skema rekayasa lalu lintas satu arah secara nasional akan diberlakukan mulai 6 April 2025, dengan seremoni dimulai dari Gerbang Tol Kalikangkung.

    Strategi selanjutnya, menurut Irjen Agus adalah penerapan contraflow jika volume kendaraan meningkat. Contraflow akan diterapkan mulai dari Km 70 hingga Km 47 Tol Jakarta-Cikampek, dan dapat diperpanjang hingga Km 36 jika diperlukan. 

    Langkah berikutnya yang disiapkan Korlantas adalah penggunaan jalan tol fungsional, yaitu jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan yang akan difungsikan sepanjang 30 kilometer dari Sadang hingga Cibatu untuk membantu mengurai kepadatan arus balik dari arah Bandung.

    “Tentunya ini nanti akan melihat parameter-parameter yang belakangan bangkitan arusnya seperti apa sehingga akan kita lakukan langkah-langkah yang tepat baik menganalisa di non tol arteri atau jalan nasional karena diberlakukan one way di non tol harus kita kelola dengan baik,” ucapnya.

  • Respons 2 Anak Buah Prabowo Redam Efek Negatif Kebijakan Tarif Trump

    Respons 2 Anak Buah Prabowo Redam Efek Negatif Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi hingga mengirim delegasi ke pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32%. 

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS,” kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

    Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).

    Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama. “Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” jelasnya.

    Langkah Strategis 

    Pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk buatan Indonesia dan akan segera mengkaji potensi dampak yang muncul.

    “Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dilansir dari Antara.

    Pemerintah mengakui bahwa pengenaan “tarif resiprokal” AS tersebut akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor produk Indonesia ke AS yang selama ini didominasi produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” sebut pernyataan tersebut.

    Menurut pernyataan itu, pemerintah Indonesia sejak awal tahun ini telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan terus bernegosiasi dengan pihak AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan RI di AS, dan para pelaku usaha nasional juga terus berkoordinasi intensif untuk persiapan menghadapi tarif impor AS ini.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait non-tariff barrier.

  • Polri: Puncak Arus Balik 5-7 April, One Way Nasional Dimulai 6 April

    Polri: Puncak Arus Balik 5-7 April, One Way Nasional Dimulai 6 April

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan strategi untuk menghadapi puncak arus balik Lebaran yang diperkirakan terjadi pada tanggal 5 – 7 April 2025.

    Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengaku telah memperoleh gambaran mengenai jumlah kendaraan yang selama arus mudik kemarin tercatat ada 2,1 juta kendaraan meninggalkan Jakarta. 

    “Kami telah menyiapkan sejumlah strategi hadapi arus balik Lebaran 2025,” kata Irjen Agus dilansir dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (4/4/2025).

    Irjen Agus memaparkan skema rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan salah satunya menerapkan skema one way nasional. Skema rekayasa lalu lintas satu arah secara nasional akan diberlakukan mulai 6 April 2025, dengan seremoni dimulai dari Gerbang Tol Kalikangkung.

    Strategi selanjutnya, menurut Irjen Agus adalah penerapan contraflow jika volume kendaraan meningkat. Contraflow akan diterapkan mulai dari Km 70 hingga Km 47 Tol Jakarta-Cikampek, dan dapat diperpanjang hingga Km 36 jika diperlukan. 

    Langkah berikutnya yang disiapkan Korlantas adalah penggunaan jalan tol fungsional, yaitu jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan yang akan difungsikan sepanjang 30 kilometer dari Sadang hingga Cibatu untuk membantu mengurai kepadatan arus balik dari arah Bandung.

    “Tentunya ini nanti akan melihat parameter-parameter yang belakangan bangkitan arusnya seperti apa sehingga akan kita lakukan langkah-langkah yang tepat baik menganalisa di non tol arteri atau jalan nasional karena diberlakukan one way di non tol harus kita kelola dengan baik,” ucapnya.

  • Ketika Ambisi DHE Prabowo ‘Diganjal’ Hukuman Tarif Donald Trump

    Ketika Ambisi DHE Prabowo ‘Diganjal’ Hukuman Tarif Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang mewajibkan pengusaha di sektor sumber daya alam (SDA) untuk memarkir devisa hasil ekspor alias DHE di dalam negeri.

    Tidak hanya disorot, kebijakan DHE Presiden Prabowo Subianto itu kemudian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif kepada produk Indonesia sebesar 32%.

    “Mulai tahun ini, [Indonesia] mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih,” demikian dikutip dari laman resmi Gedung Putih, Jumat (4/4/2025). 

    Trump mengkategorikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari hambatan tarif moneter dan tarif non-moneter untuk mengatur arus perdagangan baik itu ekspor dan impor.

    “Presiden Trump melawan keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini.”

    Neraca Dagang RI Vs AS

    Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

    BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar.  Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

    Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

    Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023

    Ambisi DHE Prabowo 

    Ketentuan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA 100% selama 12 bulan mulai berlaku hari ini, 1 Maret 2025.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Beleid itu diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/2/2025) dan diundangkan pada hari yang sama.

    Prabowo menyebutkan bahwa kebijakan ini muncul dengan mempertimbangkan adanya ruang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan dan penempatan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

    “Hal ini dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tuturnya dalam beleid tersebut, dikutip pada Sabtu (1/3/2025).

    Secara umum, aturan pengganti PP 36/2023 ini memuat ketentuan perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dalam sistem keuangan Indonesia sebesar 100% untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan.

    Sementara persentase sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi wajib melakukan retensi sebesar 30%.

    Dalam peraturan teranyar ini pula ditetapkan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA, yakni 12 bulan untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, serta tiga bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.

    Adapun penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada rekening khusus (reksus) DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

    Selain itu juga pada instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI atau instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI).

    Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menjaga keberlangsungan usaha eksportir meski hasil devisa ditahan 100%.

    Eksportir diberikan kelonggaran untuk dapat menggunakan devisa hasil ekspor dalam bentul valuta asing atau valas untuk kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Para pengusaha dengan orientasi ekspor tersebut juga dapat melakukan penukaran ke rupiah di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valas yang sama.

    Eksportir juga dapat melakukan pembayaran dividen dalam bentuk valas serta pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa dari DHE yang ditempatkan di reksus.

  • Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana sedang mempersiapkan strategi untuk menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap produk asal Indonesia sebesar 32%.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah tiga kebijakan strategis untuk merespons kebijakan Trump.

    Ketiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Perluasan Mitra Dagang

    Terkait perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik.

    Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Genjot Hilirisasi 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Resiliensi Konsumsi

    Yang terakhir memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Kebijakan Tarif Trump

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • Polri Catat Angka Kecelakaan Turun selama Mudik Lebaran 2025

    Polri Catat Angka Kecelakaan Turun selama Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri mencatat angka kecelakaan selama mudik Lebaran tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu.

    Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso mengatakan bahwa penurunan angka kecelakaan mudik turun hingga 28% pada tahun ini. Dia mengapresiasi para pemudik yang kini mulai tertib berkendara, sehingga bisa selamat sampai tujuan.

    “Alhamdulilah jumlahnya turun hingga 28 persen ya,” tuturnya di Jakarta, Kamis (3/4)

    Selain itu dia juga mengungkapkan angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan 31 persen.

    Dia menjelaskan bahwa kecelakaan yang seringkali terjadi adalah akibat pengendara kendaraan lelah karena tidak berhenti di sepanjang jalan.

    Adapun kecelakaan yang melibatkan pengendara roda dua mendominasi kasus yang dicatat Polri, dengan jumlah mencapai 2.334 unit.

    “Motor hampir 2.334 kendaraan, kemudian mobil penumpang 107,” katanya.

    Dia berharap para pemudik bisa terus tertib berkendara, sehingga angka kecelakaan dan korban bisa berkurang.

    “Hal ini diharap terus berlanjut. Saya juga mengimbau masyarakat yang berkendara pada arus balik menjaga kesehatan fisik hingga kendaraannya,” ujarnya.

  • Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan antisipasi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap Indonesia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II KSP, Edy Priyono mengemukakan bahwa kebijakan Trump tersebut sudah diprediksi sebelumnya.

    “Karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke sana. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya. Resiprokal kita 64%, setelah didiskon jadi separuhnya, 32%,” ujar Edy dalam Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 H pada Kamis, (3/4/2025).

    Kendati demikian, Edy belum bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Trump tersebut. 

    Dia mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia.

    “Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1 itu kami hanya bisa mengonfirmasi, ada arahan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan [AM Putranto] untuk kemudian melakukan analisa dampaknya, dan kami sudah lakukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tarif dari AS itu diberlakukan secara merata ke berbagai negara, tidak hanya Indonesia, maka secara teori, permintaan atau demand dari AS akan turun.

    “Turunnya seberapa ya kita masih belum tahu. Tetapi kita harapkan karena tidak mengubah secara relatif daya saing terhadap negara lain. Karena negara lain juga kena dengan rate yang tidak sama,” katanya.

    Selain itu, menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.

    “Yang tidak boleh kita lupakan adalah currency rate kita. Sekarang kan rupiah melemah terhadap dolar AS. Kalau dari sisi ekspor itu merupakan kesempatan, karena barang ekspor jadi lebih murah. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal,” katanya.

    Alhasil, Edy berharap dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak terlalu besar. Dia juga menekankan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini. 

    “Kalau kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik. Termasuk kemungkinan untuk melakukan lobi dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang wajar,” pungkasnya.

    Kebijakan Trump 

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut untuk mengurangi defisit.

    China mendapat tarif baru 34%, sementara Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%. 

    Tarif tersebut akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 dan akan diterapkan kepada 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang yang masuk ke AS.

  • DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mendesak pemerintah berani melawan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyebut kebijakan tarif baru AS tersebut merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional. Dia pun mendorong pemerintah segera merespons dengan langkah berani, nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan, harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini tarif baru Trump itu akan menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia yang selama ini laris di pasar AS seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.

    Oleh sebab itu, sambungnya, jika tidak diantisipasi maka ditakutkan dampaknya bisa meluas seperti turunnya nilai ekspor, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan.

    Apalagi, Hanif mengingatkan nilai tukar rupiah saat ini sempat menyentuh Rp16.675 per dolar AS meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    Dia pun berpendapat, strategi moneter saja tidak cukup. Menurutnya, pemerintah harus melakukan penguatan sektor riil dan fiskal.

    Hanif mendorong pemerintah melalui diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu, penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas sekaligus bisa menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa AS merupakan mitra dagang penting untuk Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus merespons secara diplomatis tarif baru dari AS.

    Kendati demikian, Dasco juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga agar Indonesia tidak menjadi “tempat pembuangan” barang-barang produk negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar AS akibat kenaikan tarif.

    “Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional,” ujar Dasco kepada awak media, Kamis (3/4/2025).

    Kebijakan Trump 

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Hujan Deras Guyur Tol Solo-Kertosono, 3 Mobil Tabrakan Beruntun

    Hujan Deras Guyur Tol Solo-Kertosono, 3 Mobil Tabrakan Beruntun

    Bisnis.com, SOLO —  Hujan deras mengguyur ruas jalan tol Solo-Kertosono pada hari Kamis (3/4/2025) atau H+3 Lebaran 2025.

    Hujan mulai turun pada sekitar pukul 14.04 WIB di dekat Gerbang Tol Karanganyar KM 513. 

    Meskipun cukup deras, laju kendaraan di jalan tol masih normal dengan jarak pandang wajar.

    Sekitar pukul 14.35 WIB, hujan turun sangat deras meski tidak berangin. Jarak pandang dari mobil ke depan tertutup derasnya hujan, terbatas menjadi hanya sekitar 3-4 meter ke depan.

    Kendaraan mulai melambat dan menyalakan lampu hazard. Sejumput kemudian, Honda Brio berwarna kuning pas di depan mobil yang dikendarai Tim Jelajah Lebaran 2025 Bisnis Indonesia berhenti mendadak.

    Beruntung mobil Tim Jelajah bisa mengerem tepat waktu, terpaut beberapa centimeter dari Honda Brio berwarna kuning di depan. 

    Sontak menoleh ke belakang mengkhawatirkan kendaraan dari belakang terlalu mepet, beruntung posisinya kosong sehingga tabrakan dari belakang tidak terjadi.

    Usai berhenti sekian menit mencerna apa yang terjadi di depan, mobil Tim Jelajah melaju mendahului Honda Brio.

    Ternyata terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan tiga mobil di depan Brio tersebut. Terpantau bagian depan mobil yang paling belakang ringsek meskipun tidak parah. Sedangkan mobil yang diapit di tengah mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang.

    Sampai tulisan ini ditulis, hujan terus turun sampai pukul 15.43 WIB dan mulai mereda.