Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Video Gunung Gede Meletus, Hoax!

    Video Gunung Gede Meletus, Hoax!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Geologi menyatakan informasi terkait video yang beredar di media sosial tentang kolom erupsi di Gunungapi Gede, adalah hoaks alias tidak benar.

    Menurut Badan Geologi, video yang beredar tersebut merupakan dokumentasi erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat.

    Badan Geologi menjelaskan, berdasarkan pemantauan aktivitas visual dari pos PGA gunung Gede yang berada di desa Ciloto, Kecamatan Pacet Cianjur Jawa Barat, diketahui bahwa hingga saat ini tidak terjadi erupsi maupun keluarnya kolom abu di atas kawah gunung Gede.

    Pengamatan visual sejak 1 Januari 2025, menurut Badan Geologi hingga tanggal 8 April 2025, menunjukkan aktivitas yang tampak di permukaan masih berupa hembusan asap putih tipis hingga sedang yang berasal dari kawah Wadon dengan ketinggian asap kawah berkisar 50-100 meter.

    Erupsi terakhir gunung Gede terjadi pada tahun 1957 berupa kolom erupsi mencapai 3.000 meter di atas kawah Ratu.

    Berdasarkan pemantauan dari Pos PGA G. Gede di Ciloto, hingga saat ini:
    • Tidak ada erupsi maupun kolom abu
    • Aktivitas permukaan hanya berupa asap putih tipis-sedang dari Kawah Wadon (50–100 m)
    • Tingkat aktivitas masih di Level I (Normal)

    Data kegempaan juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Masyarakat dan wisatawan direkomendasikan untuk tidak mendekat dalam radius 600 meter dari Kawah Wadon.

  • Usai Diperiksa 4 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dipanggil Wamendagri Bima Arya

    Usai Diperiksa 4 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dipanggil Wamendagri Bima Arya

    Bisnis.com, JAKARTA–Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya rampung menjalani pemeriksaan selama 4 jam oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, usai diperiksa, Bupati Indramayu Lucky Hakim langsung menemui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Gedung B Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi perjalanannya ke Jepang.

    Lucky sendiri masih bungkam dan belum mau memberikan tanggapan apapun terkait pemeriksaan yang dilakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selama 4 jam sejak pukul 13.00 WIB-17.00 WIB hari ini Selasa 8 Maret 2025.

    “Nanti ya saya ke dalam dulu,” tuturnya.

    Seperti diketahui, kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri.

    Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

  • Prabowo Sentil Kabinetnya: Keluarkan Pertek Harus Izin Presiden!

    Prabowo Sentil Kabinetnya: Keluarkan Pertek Harus Izin Presiden!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para birokrat untuk memangkas alur birokrasi dan tidak lagi menerbitkan peraturan-peraturan teknis alias pertek yang bisa menghambat investasi. 

    Prabowo bahkan mengungkapkan arahan tegas kepada kabinetnya segala bentuk peraturan teknis (pertek) yang diterbitkan kementerian harus melalui izin Presiden.

    Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    “Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya peraturan teknis dikeluarkan oleh kementerian harus seizin presiden RI. Mudahkan,” ujar Prabowo di hadapan para pengusaha dan pemangku kepentingan, Selasa (8/4/2025).

    Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa kebijakan perizinan harus dibuat sesederhana mungkin demi mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

    “Jadi perizinan ya saya minta ya menteri-menteri, jangan ragu-ragu, saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan, ada aja, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek-pertek, apa itu pertek-pertek. Kadang-kadang itu perteknya lebih galak daripada keputusan presiden,” tuturnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menceritakan pengalamannya sebagai mantan pengusaha yang pernah berhadapan langsung dengan keruwetan birokrasi.

    “Saya tuh 25 tahun di luar kan di luar kekuasaan, saya pengusaha,  menghadap pejabat ini, mantan panglima datang ke himbara, menghadap bank Mandiri bolak balik iya kan,” ujarnya.

    Menurut Prabowo, Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.

    Dia bahkan menyebut bahwa meniru strategi negara lain dalam kebijakan ekonomi bukanlah hal tabu.

    “Copy with pride, kalau Vietnam berani pasang tarif nol persen, kita kenapa? Harus berani juga dong” katanya.

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya harus bekerja secara efisien, responsif terhadap masukan industri, dan tidak boleh ragu mengambil tindakan demi kepentingan rakyat.

    Dia juga meminta para pengusaha untuk tidak segan memberi masukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    “Tolong kasih tahu kami mana yang pelaksanaannya tidak bagus. Kami akan segera bertindak,” pungkas Prabowo.

  • Momen Investor Sarankan Prabowo Tahajud & Baca Surah Yusuf untuk Hadapi Tarif Trump

    Momen Investor Sarankan Prabowo Tahajud & Baca Surah Yusuf untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan para ekonom, pelaku usaha dan investor pasar modal. Salah satunya muncul ketika Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, menyampaikan pandangannya.

    Budi awalnya menyoroti kondisi ekonomi dan politik global yang menurutnya tengah berada dalam tekanan serius. Budi bahkan secara khusus menyampaikan doa dan imbauan spiritual kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan salat Tahajud dan membaca Surah Yusuf.

    Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor dalam agenda Sarasehan Ekonomi di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    “Saya doakan saja, kalau bapak tahajud buka atau baca surat Yusuf ayat 12 walaupun kata Ray Dalio siklus berat tetapi saran beliau [nabi Yusuf] itu luar biasa,” ujarnya dalam forum itu.

    Menurutnya, dunia tengah mengalami pergeseran besar yang menyerupai kondisi menjelang Perang Dunia II, terutama ketika Jepang menyerang Pearl Harbor. Namun kali ini, ketegangan dinilai datang dari rivalitas yang kian membesar antara Amerika Serikat dan China.

    Budi menekankan pentingnya navigasi yang bijak di tengah situasi global yang semakin kompleks. Dia menyebut bahwa seorang pemimpin kini harus memiliki kemampuan “transform” dan “inform” untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan produktivitas, perubahan struktur industri, serta kebijakan publik yang mungkin kurang populer tetapi krusial.

    Budi juga menyoroti pentingnya reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya, komposisi saham saat ini masih terlalu didominasi oleh sektor perbankan, sementara sektor-sektor disruptif seperti AI dan teknologi belum cukup berkembang di Bursa Efek Indonesia.

    “Di dunia, yang naik adalah sektor disruptif. Tapi di bursa kita, perbankan masih mendominasi sekitar 35%. Kita butuh lebih banyak sektor industrialisasi, inovasi. Bukan hanya bikin susu, tapi juga jadi yogurt—itu artinya hilirisasi,” jelasnya.

    Dia menutup pernyataannya dengan refleksi spiritual dan doa untuk kepemimpinan nasional ke depan.

    “Saya hanya bisa mendoakan. Kalau saya jadi Nabi Yusuf, mungkin saya akan berkata: ‘Bercocok tanamlah kalian secara berkelanjutan.’ Karena ini tentang manajemen permintaan. Ini tentang keberanian membuat kebijakan di tengah badai,” pungkas Budi.

  • Sudah 3,5 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dicecar Itjen Kemendagri

    Sudah 3,5 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dicecar Itjen Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA–Bupati Indramayu Lucky Hakim sudah 3,5 jam diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri usai berlibur ke Jepang saat pemerintah sibuk mengawasi lebaran tanpa izin.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Lucky Hakim telah tiba di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak pukul 13.00 WIB dan langsung diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Rencananya, usai diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Lucky Hakim selaku Bupati Indramayu juga akan diperiksa kembali oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    Namun, hingga pukul 16.30 WIB, Bupati Indramayu Lucky Hakim masih belum menunjukan batang hidungnya di gedung Wakil Menteri Dalam Negeri.

    Seperti diketahui, kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri.

    Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

  • Koalisi Sipil Minta DPR Jangan Kejar Tayang Bahas Revisi KUHAP

    Koalisi Sipil Minta DPR Jangan Kejar Tayang Bahas Revisi KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan DPR RI supaya tidak terburu-buru dalam membahas revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana alias KUHAP.

    Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menekankan bahwa parlemen perlu hati-hati dalam membahas revisi KUHAP karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

    Dia mencontohkan, banyak sekali kejadian sehari-hari yang masyarakat alami seperti salah penangkapan tersangka, bahkan hingga ada penyiksaan dan orang meninggal dalam tahanan.

    “Jadi kami ingatkan agar pembahasan tidak terburu-buru, perlahan-lahan, dan tidak seolah ditargetkan akan selesai misalnya bulan Mei atau bulan Juni,” katanya seusai memenuhi undangan informasi dari Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Menurutnya, pembahasan revisi KUHAP haruslah menampung seluruh aspirasi dari pihak masyarakat terkait. Dia meminta agar DPR RI mengundang kelompok perempuan, buruh, nelayan, guru besar, hingga disabilitas.

    “Agar apa? Agar masalah-masalah yang selama ini tertampung dan tertangani. Jangan sampai ini kayak pembahasan yang dikejar waktu, tapi tidak menyelesaikan masalah,” terangnya.

    Lebih jauh, Isnur menyebut bahwa pihaknya mendorong perubahan yang fundamental, karena KUHAP bisa menjadi salah satu contoh takaran negara itu beradab atau tidak.

    “Karena inilah yang memutuskan orang dari bebas ditangkap dan dipenjara. Kalau selama ini proses yang masyarakat rasakan tidak adil dan tidak menghasilkan perubahan apa-apa, perbaikan yang serius dalam KUHAP, sama saja dengan kira-kira sia-sia atau cuma-cuma,” ungkapnya .

    Senada, Deputi ICJR Maidina Rahmawati juga berpendapat bahwa dalam membentuk Undang-Undang haruslah mencapai titik yang ideal, termasuk dalam revisi UU KUHAP ini.

    “Sesuai dengan standar asasi manusia, sesuai dengan standar ilmu pengetahuan gitu, bahwa harusnya dipisahkan yang melakukan upaya paksa dan yang menguji apakah perlu melakukan upaya paksa kan harusnya otoritasnya berbeda, karena untuk menjamin akuntabilitasnya itu kan,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

  • Prabowo Soal RUU Polri: Polisi Harus Diberi Wewenang yang Cukup

    Prabowo Soal RUU Polri: Polisi Harus Diberi Wewenang yang Cukup

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku akan mempelajari dan memberikan perhatian khusus terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang tengah disorot publik lantaran bakal memberikan wewenang yang lebih luas.

    Dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis dari tujuh media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), orang nomor satu Indonesia ini berpendapat sebenarnya bila polisi memang sudah diberikan kewenangan yang cukup untuk melaksanan tugasnya, tidak perlu ada penambahan lagi.

    “Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu,” katanya.

    Dia merincikan, wewenang yang cukup adalah ketika polisi bisa melaksanakan tugasnya dalam memberantas kriminalitas, penyelundupan narkoba dan sebagainya, serta melindungi masyarakat, dan menjaga kemanan ketertiban masyarakat.

    Prabowo menuturkan dirinya percaya sepenuhnya terhadap sistem yang ada di Menkopolkam, Polri, dan Kompolnas. Dia pun percaya akan sistem politik yang ada di Indonesia bahwa semua UU yang dibahas itu dilakukan oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat.

    Lebih jauh, dia mengungkap bahwa dirinya memiliki nilai takaran sebelum menindak internal Polri. Bukan hanya dilihat dari banyaknya kasus yang menarik perhatian publik, tetapi juga keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya menjadi penilaian tersendiri.

    “Saya umpamanya akan menilai apakah penyelundupan narkoba berkurang, kedua apakah penyelundupan barang-barang berkurang. Intinya itu yang saya sampaikan ke semua Aparat Penegak Hukum, narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Very dangerous is narkoba,” urainya.

    Sebab itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya menangkap concern masyarakat soal RUU Polri tersebut. Dia juga mengaku akan berbicara dari hati ke hati.

    “Saya nangkep concern masyarakat dan saya akan bicara dari hati ke hati, keberhasilan negara yang kuat antara lain keberhasilan daripada tentara dan polisi menjadi baik menjadi unggul, negara itu jadi kuat,” ucapnya.

    Perlu diketahui, saat ini RUU Polri menjadi sorotan publik seusai RUU TNI disahkan pada beberapa waktu lalu. Meski demikan, RUU Polri nyatanya hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas yang siap dibahas di DPR.

  • Akui Komunikasi Pemerintah Kurang Baik, Prabowo Nyatakan Bertanggung Jawab Sebagai Presiden

    Akui Komunikasi Pemerintah Kurang Baik, Prabowo Nyatakan Bertanggung Jawab Sebagai Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya yang dinilai kurang sejak beberapa pekan lalu atas berbagai isu yang berkembang. 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan sambutan pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Prabowo mengevaluasi bahwa pemerintahannya harus lebih komunikatif dan proaktif dalam memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi Indonesia terkini. 

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4//2025). 

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

    Tidak hanya itu, dia turut menyampaikan prinsip tersebut juga diterapkan untuk memilih para pembantunya yakni menteri maupun kepala badan. 

    “Saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil ya. Saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek. Dan saya suka, saya bilang saya tidak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa itu? Jadi populer ya dipakai di seluruh Indonesia,” terang Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Sebelumnya, publik sempat mengkritik komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai buruk dalam merespons sejumlah isu terkini. 

    Salah satunya yaitu respons dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menanggapi soal teror berbentuk kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo. Respons Hasan sempat disoroti oleh Prabowo saat diwawancarai enam pemimpin media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). 

  • Prabowo Heran Soal Isu Indonesia Gelap: Kalau Saya Bangun Pagi Lihat Cerah

    Prabowo Heran Soal Isu Indonesia Gelap: Kalau Saya Bangun Pagi Lihat Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan tegas terhadap narasi negatif yang menyebut bahwa kondisi “Indonesia Gelap” yang ramai beberapa waktu ke belakang.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan bahwa pesimisme yang didasarkan pada kebohongan tidak akan bertahan lama, sebab dirinya justru melihat masa depan Indonesia dengan penuh optimisme.

    Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    “Saya juga heran ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Kalau dia merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Ruang Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa dirinya justru melihat tanda-tanda kemajuan, terutama di sektor pertanian. Menurutnya, para petani saat ini merasa lebih gembira karena hasil produksi meningkat secara drastis berkat penyederhanaan regulasi dan distribusi pupuk yang lebih efisien.

    “Tadinya dari pabrik pupuk ke petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 gubernur, 500 bupati, baru sampai ke gapoktan. Saya bilang ke mentan. Tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani gak ada lagi ttd. Alhamdulillah pupuk yang tadinya langka yang banyak diselundupkan di korupsi sekarang sampai ke desa-desa,” imbuhnya.

    Dia mengamini bahwa meskpuni masih ada keluhan di beberapa wilayah seperti Aceh, tetapi pemerintah akan segera mengatasi persoalan tersebut. 

    “Saatnya sudah ada evidence (bukti) saya sekarang berdiri agak lebih optimis percaya diri karena banyak evidence [Indonesia cerah] sudah mulai kelihatan,” lanjutnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menyampaikan bahwa kritik tetap diterima, termasuk dari mereka yang melihat Indonesia dalam kegelapan. Namun dia menegaskan bahwa sebagai pemimpin, dia memilih untuk fokus pada bukti kemajuan dan potensi besar yang dimiliki bangsa.

    “Saya optimis, saya bangga jadi Presiden. Kekayaan kita akan kita kuasai, kita kelola, untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Singgung Lagi ‘Indonesia Gelap’: Saya Bangun Pagi Cerah

    Prabowo Singgung Lagi ‘Indonesia Gelap’: Saya Bangun Pagi Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali menyentil pihak-pihak yang menyebut Indonesia Gelap. Sebaliknya, Prabowo merasa masa depan Indonesia justru cerah.

    ‘Indonesia Gelap’ adalah tagline milik demonstran yang menentang sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo. Isu tentang dwifungsi ABRI, kemunduran demokrasi, hingga respons pemerintah yang belum cepat dalam mengelola perekonomian menjadi sasaran protes pada demonstran.

    “Saya juga heran ada orang yang mengatakan indonesia gelap. Kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia, tapi kalau saya bangun pagi indonesia cerah,” kata Prabowo di depan para pelaku ekonomi di Ruang Assembly Hall, Lantai 9, Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/4/2025)..

    Prabowo kemudian menjelaskan beberapa indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masa depan cerah, salah satunya karena peningkatan hasil tani yang naik signifikan.

    “Kalau saya ketemu petani, petani gembira, peningkatan hasil mereka naik secara drastis, produksi naik secara drastis, kita potong semua regulasi yang enggak benar, kita sederhanakan,” bebernya.

    Bukan Pertama Kali

    Sebelumnya, Prabowo juga pernah menanggapi pandangan pesimistis mengenai masa depan negara dari masyarakat yang menyuarakan tagar #Indonesiagelap atau Indonesia Gelap.

    “Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Beberapa hari yang lalu, ada suatu prediksi ekonomi dan statistik, mereka mengatakan Indonesia akan menjadi negara ekonomi besar,” ujarnya dalam acara penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat di Ritz Carlton, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Dia merujuk pada laporan dari Goldman Sachs yang memprediksi bahwa pada 2050, Indonesia akan menempati posisi keempat dalam daftar negara ekonomi terbesar di dunia, setelah China, Amerika Serikat, dan India.

    “Nomor satu akan China, menyalip Amerika Serikat. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. China akan menjadi nomor satu pada 2050, India nomor tiga, dan Indonesia nomor empat pada 2050. Inshaallah saya umurnya 98, siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu untuk melihat ini,” katanya.