Category: Bisnis.com Nasional

  • Momen Prabowo ‘Grogi’ Pidato Perdana di Parlemen Turki

    Momen Prabowo ‘Grogi’ Pidato Perdana di Parlemen Turki

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berpidato di Majelis Agung Nasional Turki dalam kunjungan kenegaraannya, Kamis (10/4/2025).

    Kepala Negara bercerita bahwa rakyat Aceh masih mengingat bantuan Kekaisaran Ottoman kepada Kesultanan Aceh dalam melawan agresi Portugis. 

    Pidato Prabowo di parlemen Majelis Agung Nasional Turki merupakan salah satu dari rangkaian agenda kegiatannya selama di negara tersebut. Prabowo membalas kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Februari 2025 lalu. 

    Presiden ke-8 RI itu mengaku grogi saat membuka pidatonya di depan para anggota dewan perwakilan rakyat Turki. Sebab, itu menjadi momen pertamanya berpidato sebagai presiden di depan parlemen negara lain. 

    “Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan parlemen di luar Indonesia, jadi saya mengakui bahwa saya agak grogi,” ujarnya, dikutip dari YouTube Kamis (10/4/2025).

    Prabowo mengaku kehadirannya di Turki tidak hanya sekadar kunjungan kenegaraan, melainkan juga momen pribadi. Dia mengaku datang sebagai presiden, sahabat, saudara serta orang yang tersentuh dengan sejarah dan perjuangan Turki. 

    Menurut Prabowo, Turki memiliki tempat khusus yang istimewa di hati rakyat Indonesia. Dia menceritakan bahwa Turki adalah peradaban Muslim terbesar, serta penerus peradaban Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman. 

    Mengenai hal tersebut, Prabowo mengingat sejarah bahwa Ottoman mengirimkan bantuan ke Indonesia dalam bentuk senjata, tentara hingga penasihat, khususnya ke Kesultanan Aceh. Dia mengaku hal itu membuat Turki diingat oleh masyarakat di Indonesia. 

    “Sampai hari ini tiap kali saya mengunjungi daerah-daerah sebagai politisi, saya berkampanye, saya ke Sumatera, saya ke Aceh, saya ke Deli Serdang, mereka cerita bahwa dulu kakek-kakek mereka dilatih dibantu oleh perwira-perwira, prajurit-prajurit dari Kekaisaran Ottoman. Sampai hari ini masih diceritakan rakyat Indonesia, jadi itulah hubungan kami, itulah kenapa saya datang ke sini,” paparnya. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu menyebut dirinya sebagai politisi Indonesia yang paling sering ke Turki. Bahkan, dia menyebut hampir setiap tahun mengunjungi negara tersebut. 

    Dia menilai Indonesia dan Turki memiliki nilai-nilai perjuangan yang sama untuk kemerdekaan, harga diri, kehormatan serta solidaritas dan rasa kagum yang mendalam. 

    “Persahabatan ini telah terjalin selama berabad-abad, dan sampai sekarang kami merasa pemimpin-pemimpin Turkiye selalu bersahabat dengan kami, dan selalu terbuka sama kami, dan selalu ingin membagi kemajuan-kemajuan yang dialami oleh rakyat Turkiye,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, Turki merupakan negara kedua yang dikunjunginya dalam lawatan kali ini. Sebelumnya, dia telah berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk bertemu dengan Presiden Sheikh Mohamed Bin Zayed atau MBZ. 

    Total terdapat lima negara yang dikunjunginya kali ini yaitu UAE, Turki, Meski, Qatar dan Jordania. 

  • Cara Mudah Cek NIK KTP secara Online, Tanpa Aplikasi

    Cara Mudah Cek NIK KTP secara Online, Tanpa Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Di era digital seperti sekarang ini, berbagai layanan pemerintahan semakin mudah diakses melalui platform daring. Salah satunya adalah cek NIK (Nomor Induk Kependudukan) KTP secara online. 

    Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memeriksa keabsahan atau status NIK mereka tanpa harus mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

    Apa itu NIK dan Mengapa Penting?

    Dilansir dari kependudukancapil.jakarta.go.id pada Kamis (10/4/2025), nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

    NIK digunakan sebagai identitas resmi warga negara Indonesia untuk berbagai keperluan administratif, mulai dari pembuatan KTP, paspor, hingga transaksi perbankan dan lainnya.

    Mengingat pentingnya NIK, keabsahannya harus selalu terjamin. Oleh karena itu, mengecek NIK secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa data yang terdaftar sudah benar dan up-to-date.

    Dilansir dari dukcapil.kemendagri.go.id, berikut adalah cara mudah cek NIK KTP secara online yang dapat dilakukan oleh Anda.

    Melalui Website Resmi Dukcapil

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyediakan layanan cek NIK KTP secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecekan.

    1. Akses Website: Kunjungi website resmi Dukcapil di https://www.dukcapil.kemendagri.go.id/.
    2. Cari Menu Cek NIK: Pada halaman utama, carilah menu yang bertuliskan “Cek Data KTP” atau “Cek NIK”.
    3. Masukkan NIK: Masukkan nomor NIK yang ingin Anda periksa. Pastikan nomor yang dimasukkan benar sesuai dengan data yang ada di KTP.
    4. Verifikasi Data: Setelah memasukkan NIK, Anda akan diarahkan untuk memverifikasi kode captcha untuk memastikan bahwa Anda bukan robot.
    5. Lihat Hasil: Jika data NIK valid, informasi terkait status kependudukan Anda akan muncul, termasuk apakah NIK tersebut terdaftar atau tidak dalam database Dukcapil.

    Aplikasi Mobile Laporkan!

    Kemendagri juga menyediakan aplikasi mobile yang bernama “Laporkan!” untuk melaporkan dan memeriksa berbagai hal terkait administrasi kependudukan, termasuk pengecekan NIK. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store (untuk Android) atau App Store (untuk iOS).

    Simak cara menggunakan aplikasi “Laporkan!”

    1. Unduh dan Install Aplikasi: Cari aplikasi “Laporkan!” di Google Play Store atau App Store dan pasang di ponsel Anda.
    2. Buka Aplikasi: Setelah terinstal, buka aplikasi dan pilih opsi untuk “Cek NIK”.
    3. Masukkan NIK: Ketikkan NIK yang ingin diperiksa pada kolom yang tersedia.
    4. Verifikasi: Ikuti proses verifikasi yang diminta untuk memastikan bahwa Anda adalah pengguna yang sah.
    5. Lihat Hasil: Setelah verifikasi selesai, aplikasi akan menampilkan status validitas NIK Anda.

    Melalui SMS

    Selain melalui website dan aplikasi, Kemendagri juga menyediakan cara mudah untuk cek NIK KTP melalui SMS. Layanan ini bisa digunakan oleh mereka yang tidak memiliki akses internet atau lebih memilih cara praktis.

    Caranya adalah dengan mengirimkan SMS ke nomor resmi yang disediakan oleh Kemendagri, yakni 0815-8828-5000. Format SMS yang digunakan adalah:

    NIK (spasi) Nomor NIK

    Contoh:

    NIK 3201010101010001

    Setelah mengirim SMS, Anda akan menerima balasan yang berisi informasi terkait NIK yang Anda kirimkan.

    Keuntungan Cek NIK KTP Secara Online

    Ada berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan layanan cek NIK KTP secara online:
    • Praktis dan Cepat: Anda dapat mengecek NIK kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor Dukcapil.
    • Gratis: Layanan ini tidak dipungut biaya, baik melalui website, aplikasi, maupun SMS.
    • Mudah diakses: Layanan ini dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia, baik yang tinggal di kota besar maupun di daerah terpencil.
    • Menghindari Penipuan: Mengecek NIK secara online juga membantu mencegah penipuan yang mengatasnamakan lembaga pemerintah.

    Cek NIK KTP secara online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memastikan keabsahan data kependudukan mereka. Melalui layanan yang disediakan oleh Dukcapil, seperti website resmi, aplikasi “Laporkan!”, dan layanan SMS, pengecekan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan gratis. 

    Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memastikan bahwa data NIK kita terdaftar dengan benar untuk menghindari berbagai masalah administratif di masa depan.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengecekan NIK KTP, Anda dapat mengunjungi situs web resmi Kemendagri atau menghubungi layanan Dukcapil terdekat. (Mianda Florentina)

  • Hasan Nasbi, Teror Kepala Babi, hingga Prabowo Sentil ‘Buruknya’ Pola Komunikasi

    Hasan Nasbi, Teror Kepala Babi, hingga Prabowo Sentil ‘Buruknya’ Pola Komunikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah berulangkali mengakui bahwa kualitas komunikasi kabinetnya buruk. Dia juga sempat menyinggung tentang kasus pernyataan Hasan Nasbi tentang teror kepala babi wartawan Tempo.

    Hasan Nasbi adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi. Tim PCO berawal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bertahana hingga kini.  

    Dalam wawancara bersama enam jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025), pertanyaan yang disampaikan langsung ke Prabowo adalah ihwal komunikasi pemerintahannya yang buruk. Kepala Negara pun langsung mengakui dan mengambil tanggung jawab tersebut. 

    Prabowo mengakui beberapa orang di pemerintahannya adalah figur baru yang baru pertama kali merasakan bekerja di cabang kekuasaan eksekutif. 

    “Sebagian menteri-menteri senior ada yang dari kabinet lama, tapi banyak yang baru. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Saya kira itu saya yang bisa saya jelaskan. saya belum ketemu setelah, saya juga kaget masalah kepala babi,” ujarnya sebagaimana ditayangkan melalui YouTube Narasi, dikutip Kamis (10/4/2025). 

    Presiden ke-8 itu menilai bahwa teror yang dikirim ke Tempo bisa jadi adalah upaya adu domba yang dilakukan pihak tertentu. Meski demikian, dia mengakui ucapan Hasan dalam merespons teror itu teledor dan keliru. 

    “Benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu yah, keliru itu. Saya kira beliau menyesal. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih mungkin karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot,” kata Prabowo. 

    Kemudian, Prabowo kembali mengakui komunikasi pemerintahannya yang buruk di kesempatan lain. Kali ini, di depan perwakilan investor dan pelaku usaha di berbagai sektor pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). 

    Pria yang juga Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya. 

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4//2025).

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

    “Saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil ya. Saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek. Dan saya suka, saya bilang saya tidak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa itu? Jadi populer ya dipakai di seluruh Indonesia,” terang Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Apabila dirunut ke belakang, Prabowo sebelumnya juga sudah pernah menyoroti komunikasi Kabinet Merah Putih secara terbuka. Pada Sidang Kabinet Paripurna, 21 Maret 2025, dia mengakui perlunya memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. 

    “Mungkin karena banyaknya inisiatif, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat, mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ini saya kira kita perlu perbaiki komunikasi kita kepada rakyat,” kata Prabowo dilansir dari Antara, Sabtu (22/3/2025).

    Kontroversi Hasan Nasbi

    Pernyataan Hasan yang panen kritik dari publik berawal saat dirinya dimintai respons oleh wartawan ketika jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana (Cica), mendapatkan teror berupa paket berisi kepala babi pada Maret 2025 lalu. 

    Hasan menyampaikan kelakar itu ketika wartawan memintai tanggapannya sebagai Kepala PCO. Ironinya, pernyataan itu dilemparkan olehnya setelah Sidang Kabinet Paripurna, di mana Prabowo di antaranya berpesan agar pejabatnya memperbaiki komunikasi kepada rakyat. 

    “Sudah dimasak aja,” ujar Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Usai mendapatkan banyak kritik, Hasan mengklarifikasi dan menjelaskan soal responsnya itu. Dia menyatakan tidak bermaksud melecehkan kebebasan pers atau mengecilkan teror tersebut. 

    Hasan mengaku hanya menyempurnakan respons dari Francisca, jurnalis Tempo yang menerima kiriman kepala babi tersebut. Fransisca diketahui sempat berkelakar bahwa harusnya pengirim kepala babi itu mengirim daging secara utuh, bukan kepala saja.

    Menurut Hasan, pernyataan yang disampaikan olehnya itu untuk membuat peneror kehilangan tujuannya dalam menebar ketakutan dengan memperkecil aksi tersebut.  

    “Justru respons yang benar itu adalah dengan mengecilkan si peneror. Kalau dia tidak mendapatkan efek ketakutan yang diinginkan, maka KPI [Key Performance Indicator] penerornya tidak tercapai,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (22/3/2025).

    Menanggapi kritik bahwa pernyataannya dianggap meremehkan kebebasan pers, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan media. Hal ini pun menurutnya sudah dilakukan melalui praktik sehari-hari. 

    “Soal kebebasan pers, pemerintah tidak pakai teori lagi, tapi sudah pembuktian. Tidak ada media atau wartawan yang diperkarakan, tidak ada yang dilarang bikin berita, podcast, atau masuk ke Istana karena bersikap kritis,” tegasnya.  

    Bisnis telah meminta tanggapan terbaru dari Hasan Nasbi usai Presiden Prabowo mengakui buruknya komunikasi Kabinet Merah Putih. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai berita ini dinaikkan. 

  • Polisi ungkap Modus Teror Kepala Babi kepada Jurnalis Tempo

    Polisi ungkap Modus Teror Kepala Babi kepada Jurnalis Tempo

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan modus teror pengiriman kepala babi terhadap jurnalis kantor berita Tempo.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pengiriman kepala babi atau bangka hewan itu dilakukan melalui ojek online.

    Oleh karenanya, penyidik Bareskrim kemudian telah memeriksa ojek online yang telah dipesan untuk mengirimkan teror tersebut.

    “Kita sudah mendapatkan siapa yang mengirim gojek yang mengirim dan gojeknya sudah kita periksa,” ujarnya di Bareskrim Polri, Kamis (10/4/2025).

    Dia menambahkan, dalam hasil pemeriksaan itu terungkap bahwa modus pengiriman paket teror itu dilakukan secara terputus atau tidak dikirim oleh pengirim yang sama.

    “Ternyata ini semacam terputus. Karena gojek tersebut mendapat kiriman dari grab,” tuturnya.

    Di lain sisi, Djuhandhani mengakui bahwa pengusutan kasus ini terhambat oleh periode libur atau Lebaran 2025. Sebab, sejumlah penyidik terlibat dalam pengamanan perayaan tahunan umat muslim tersebut.

    Namun demikian, Bareskrim langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa delapan pihak mulai dari Tempo hingga ojek online yang terseret.

    “Akhirnya setelah beberapa hari kami baru bisa memeriksa saksi-saksi yang ada, baik itu yang di Tempo maupun sebagainya,” pungkasnya.

  • Haedar Nashir: Seluruh Kampus Muhammadiyah Dilarang Beri Gelar Profesor Kehormatan

    Haedar Nashir: Seluruh Kampus Muhammadiyah Dilarang Beri Gelar Profesor Kehormatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah melarang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) memberikan gelar profesor kehormatan kepada siapapun.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan alasan pelarangan itu karena profesor adalah gelar akademis yang melekat dengan profesi dan institusi.

    “Pesan kami dari PP Muhammadiyah, PTMA jangan ikut-ikutan kasih gelar profesor kehormatan,” kata Haedar dilansir dari Antara, Kamis (10/4/2025).

    Haedar memaparkan bahwa pihaknya harus melarang pemberian gelar kehormatan untuk menjaga marwah dan kekuatan perguruan tinggi yang di bawah Muhammadiyah. 

    Dia menyebut hingga saat ini seluruh PTMA telah memiliki 431 profesor setelah dikukuhkan Jebul Suroso sebagai guru besar.

    “Dengan bertambahnya guru besar, harus berdampak signifikan bagi kualitas keunggulan dan peran strategis perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah,” katanya.

    Hingga saat ini, sudah ada 20 PTMA yang memiliki fakultas kedokteran, 14 PTMA di antaranya terakreditasi unggul karena perguruan tinggi di luar Jawa masih diperbolehkan memiliki fakultas kedokteran tanpa harus terakreditasi unggul.

    “Taruhlah nanti sampai 20 yang akreditasinya unggul. Nah, keunggulan standar dari institusi harus berbanding lurus dengan keunggulan kualitatif dalam peningkatan catur dharma perguruan tinggi sekaligus peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan bangsa untuk membangun peradaban,” katanya.

    Menurut dia, hal itu disebabkan bukan hanya PTMA, perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia pun dalam hal mencapai world university rankings atau peringkat universitas dunia masih jauh.

    Bahkan, ujarnya, hingga saat ini belum ada perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam daftar 200 peringkat universitas dunia.

    “Universitas Indonesia itu di (peringkat) 206, selebihnya ada yang 400, 300, 500, dan di bawah 1.000, PTMA di 1.200-an. Malaysia ada tiga yang masuk 200 rangking dunia, Universiti Malaya di 65, kemudian Universiti Putra Malaysia di 158, dan Universiti Kebangsaan Malaysia di 159, Singapura jelas masuk,” katanya

  • Golkar dan Demokrat Hormati Sikap Politik PDIP yang Dukung Prabowo dari Luar Pemerintahan

    Golkar dan Demokrat Hormati Sikap Politik PDIP yang Dukung Prabowo dari Luar Pemerintahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) menghormati sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak berkoalisi, tetapi tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Perlu diketahui, sikap PDIP ini muncul dari pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kala merespons soal pertemuan Prabowo dan Megawati di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Kami menghormati sikap politik Bu Mega,” tutur Sekjen Golkar, Sarmuji kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Kamis (10/4/2025).

    Menurut Sarmuji, memberikan kontribusi pada Tanah Air tetap bisa dilakukan meski tidak berkoalisi dalam pemerintahan, karena setiap partai memiliki cara tersendirinya.

    “Tidak berkoalisi dalam pemerintahan tetap bisa berkontribusi melalui jalan lain seperti memberi konsepsi banding atas jalan yang ditempuh pemerintah,” jelasnya.

    Senada, Sekjen Demokrat Herman Khaeron juga menghormati keputusan dari PDIP. Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi, dirinya mengaku sikap PDIP tidak membuat pihaknya bingung.

    “Saya kira tidak membingungkan, itulah standing politiknya, tentu menjadi keputusan partai bersangkutan. Tetapi terkait koalisi sepenuhnya menjadi otoritas Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi,” terangnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Sebelumnya, Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Pada prinsipnya Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” urainya.

  • Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menghasilkan suatu kesepakatan alias dealpolitik yang signifikan.

    Meski demian, Hensa, sapaan akrabnya, melihat pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat itu merupakan langkah positif bagi pemerintahan ke depan. 

    “Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita tidak usah tahu kok, tidak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (10/4/2025).

    Adapun, secara pribadi Hensa beranggapan salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDIP dalam kabinet Prabowo dan juga kehadiran Prabowo dalam Kongres PDIP mendatang.

    Dia menduga kesepakatan antara Prabowo dan Megawati tersebut memerlukan waktu yang lama dan matang, karena salah satu isu krusialnya adalah dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” duganya.

    Maka demikan, Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini memprediksi akan ada pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Jokowi dalam dinamika ini.

    “Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus. Selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi,” tegasnya.

    Isi Obrolan Prabowo dan Megawati

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan Megawati banyak berbicara tentang pengalamannya saat menjadi Presiden RI ke-5, terutama ketika menghadapi situasi yang tak mudah dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Sebab itu, kata Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional yang pada saat masanya juga tidak mudah. Prabowo, imbuhnya, sangat memperhatikan berbagai pandangan dan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Megawati dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional.

    “Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo,” tukasnya.

  • Korban Perkosaan Dokter PPDS di RSHS Bandung Bertambah jadi 3 Orang

    Korban Perkosaan Dokter PPDS di RSHS Bandung Bertambah jadi 3 Orang

    Bisnis.com, BANDUNG — Jumlah korban pemerkosaan oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung bertambah menjadi tiga orang. 

    Hal tersebut diungkap oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan.

    Surawan menjelaskan korban lainnya dari mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad ini adalah pasien yang menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut dan melaporkan perbuatan dokter Priguna Anugerah (31) melalui hotline Polda Jabar. 

    “Ada dua korban [baru], [menghubungi polisi] melalui hotline. Dua korban ini bersangkutan pasien, peristiwa berbeda dengan yang kami tangani,” kata Surawan, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, modus tersangka dalam menjalankan aksi bejatnya serupa dengan korban pertama, yakni dengan mengambil sampel darah dan korban dibius. 

    “Rata-rata modusnya sampai dalih [yaitu] mengambil sampel darah, DNA, dan dibius pemerkosaan pada korban,” ujarnya. 

    Dia mengatakan sejauh ini pihaknya baru memeriksa satu orang pelaku pemerkosaan, yakni Priguna Anugerah Pratama, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anastesi, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad). 

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menuturkan, pihaknya membuka layanan hotline bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban pemerkosaan dokter Prigana. Sehingga, pihaknya bisa segera memroses perkara untuk mengadili tersangka.

    “Ada kemungkinan [korban bertambah], tetapi kami menunggu [laporan] dari korban berikutnya. Kami membuka layanan laporan lainnya, kami terbuka,” ungkap Hendra.

  • Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai meski posisi PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi secara prinsip sudah memberikan dukungan total kepada Prabowo.

    Adi menerangkan hingga sejauh ini posisi tersebut dinilai ideal oleh PDIP. PDIP nampaknya berat untuk berkoalisi dengan Prabowo seperti misalnya ada kadernya yang jadi menteri, karena dalam sejarahnya PDIP bila partainya kalah Pilpres maka memilih berada di luar kekuasaan.

    “Bagi PDIP sepertinya sangat kelihatan gestur mereka itu tidak mau bergabung dengan pemerintahan, ukurannya tak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat bersamaan ya secara prinsip kerja sama politik sudah dilakukan oleh PDIP,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Hal tersebut, katanya, terlihat dari cara PDIP memberikan dukungan penuh terhadao semua program politik Prabowo. Mulai dari dukungan terhadap kenaikan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tak hanya dua hal tersebut, Adi juga menyoroti bahwa PDIP juga menjadi corong utama dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada beberapa waktu lalu.

    “Itu artinya apa? Koalisi antara Megawati dengan Prabowo, PDIP dengan Gerinda itu bukan koalisi formalis seperti yang dibayangkan orang ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi ini adalah koalisi praktik substantif, dimana PDIP bekerja sama dan mendukung secara total program-program Prabowo Subianto,” terang dia.

    Sebab itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) tersebut menganalogikan posisi PDIP saat ini di pemerintahan Prabowo adalah luarnya Banteng (logo PDIP yakni kepala banteng), tetapi dalamnya Garuda (logo Gerindra yakni burung garuda).

    “Jadi begitu, cara untuk menjelaskan posisi PDIP, luarnya merah yang itu artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, tapi dalemannya adalah mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Itulah yang disebut dalemannya praktik politik PDIP itu ya lambang partai Gerinda yang lambangnya Garuda,” tandasnya.

    Megawati Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. 

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

  • IDI Bakal Pecat Keanggotaan Dokter PPDS Pelaku Pelecehan di RSHS Bandung

    IDI Bakal Pecat Keanggotaan Dokter PPDS Pelaku Pelecehan di RSHS Bandung

    Bisnis.com, BANDUNG — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memastikan akan memecat oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang diduga melakukan pelecehan terhadap keluarga penunggu pasien di RSHS Bandung.

    IDI menilai pelaku telah melakukan pelanggaran berat terkait kode etik kedokteran. Karenanya, IDI dengan tegas akan segara memecat dan mencabut status keanggotaan secara permanen.

    Ketua IDI Jawa Barat Moh. Luthfi mengatakan, pelaku merupakan dokter umum yang sedang melanjutkan pendidikan spesialis di RSHS Bandung. 

    “Ini kan terkait profesi yang antara yang bersangkutan dengan pidana. Masalahnya ini bukan hanya pidananya saja, tapi juga terkait etika kedokteran, itu yang lebih berat. Jadi kami sekarang sedang melakukan pembahasan di majelis etik kedokteran untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil,” katanya pada media, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya IDI memiliki sanksi etik yang terkait dengan profesi dokter, yang paling berat adalah pencabutan keanggotaan secara permanen.

    Saat ini IDI masih akan menunggu hasil penyelidikan polisi. Jika status hukum yang bersangkutan sudah ditetapkan, maka IDI akan segera memberikan sanksi tegas berupa pemecatan Priguna sebagai anggota IDI.

    “Jadi kalau sudah jelas statusnya, kita sudah siapkan dulu nih kajian di awal dan nanti kita tentukan sanksi dari organisasi profesi. Kalau dari organisasi profesi ini sanksi terberat kemungkinan besar pemecatan permanen dari keanggotaan IDI,” katanya.

    Selain pemecatan, Luthfi juga menyebut Priguna terancam sanksi berupa pencabutan sumpah dokter. Hanya saja, pencabutan sumpah itu harus dilakukan oleh fakultas kedokteran yang bersangkutan yakni FK Unpad.

    IDI Jabar bakal berkordinasi dengan FK Unpad untuk menindaklanjuti pemberian sanksi kepada Priguna. Jika sumpah dokter dicabut, Priguna dipastikan tidak bisa lagi menjadi dokter selamanya.

    “Sumpah dokter itu diambilnya oleh fakultas kedokteran. Mungkin nanti kita perlu sampaikan lebih lanjut status dari organisasi profesinya seperti apa, nanti dari fakultas kedokteran yang bersangkutan bagiamana tindaklanjutnya,” terangnya.

    Lebih lanjut IDI menjelaskan apabila sumpah dokter dicabut, maka pelaku tidak akan bisa lagi membuka atau melakukan praktik kedokteran.