Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Ungkap Banyak Negara Tawarkan Bantuan: Terima Kasih, Kami Masih Mampu

    Prabowo Ungkap Banyak Negara Tawarkan Bantuan: Terima Kasih, Kami Masih Mampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo

    Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

    Kepala negara juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    “Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” tandas Prabowo.

  • Purbaya Pastikan Tidak Ada Rencana Penyesuaian PPN pada 2026

    Purbaya Pastikan Tidak Ada Rencana Penyesuaian PPN pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

    Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

    “Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

    Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu.

    Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

    “Kalau di atas 6% harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

    Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan.

    Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

    “Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

  • Prabowo Sebut Akan Pantau Daerah Bencana di Sumatra Sepekan Sekali

    Prabowo Sebut Akan Pantau Daerah Bencana di Sumatra Sepekan Sekali

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk terus memantau langsung perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

    Kepala Negara menyatakan akan mengunjungi daerah terdampak bencana secara rutin guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat. 

    Dia juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    “Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan bahwa kondisi bencana yang terjadi harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi, mengingat perubahan cuaca dan dampak perubahan iklim telah menjadi persoalan global.

    Menurutnya, tantangan tersebut menuntut pemerintah dan masyarakat untuk semakin kuat, tegar, dan siap dalam menghadapi bencana.

    Selain itu, Prabowo mengajak seluruh peserta sidang untuk terus memanjatkan doa dan rasa syukur atas kesehatan serta kedamaian yang masih diberikan, sembari tetap mengingat dan membantu saudara-saudara yang tengah mengalami musibah di berbagai daerah.

    “Saudara-saudara sekalian, keadaan bencana ini saya kira sekarang merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan, karena memang masalah perubahan cuaca, climate change yang memengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Larang Pejabat Hadir untuk Foto-foto: Jangan Ada Wisata Bencana

    Prabowo Larang Pejabat Hadir untuk Foto-foto: Jangan Ada Wisata Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar para pejabat dan tokoh publik tidak menjadikan daerah terdampak bencana sebagai ajang pencitraan.

    Kepala Negara meminta kunjungan ke lokasi bencana dilakukan semata-mata untuk membantu penanganan dan menyelesaikan persoalan warga terdampak.

    Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana, jangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa kunjungan ke wilayah bencana harus memiliki tujuan yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran unsur pimpinan harus sesuai dengan tugas dan portofolio masing-masing untuk mempercepat penanganan di lapangan.

    “Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk bantu, mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan yang punya tugas dan portofolio ke situ,” lanjutnya.

    Kepala negara juga mengingatkan bahwa masyarakat terdampak bencana tidak boleh dijadikan objek. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk memahami kesulitan warga dan mengambil tindakan nyata.

    “Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Rakyat di situ jangan jadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar cari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak,” tegas Prabowo.

  • Gelar Operasi Lilin 2025, 146.701 Personel Gabungan Polri-TNI Diterjunkan Amankan Nataru

    Gelar Operasi Lilin 2025, 146.701 Personel Gabungan Polri-TNI Diterjunkan Amankan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — 146.701 personel gabungan dari Polri, TNI, dan siswa sekolah akan diturunkan untuk mengamankan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Hal itu disampaikan Wakil Kepala Polisi Indonesia, Dedi Prasetyo usai Rapat Kordinasi Lintas Sektoral di Gedung Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Dedi mengatakan operasi pengamanan berlangsung selama 14 hari dari tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

    “Ini personel gabungan yang terdiri dari 77.673 personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI, dan sisanya 55.289 adalah personel dari gabungan sekolah terkait lainnya,” kata Dedi.

    Dedi mengatakan Polri menyiapkan 1.903 posko yang terdiri dari 1.807 posko pengamanan, 763 posko pelayanan dan 33 posko terpadu untuk mengamankan 44.226 lokasi. Mulai dari gereja, terimanal, pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, hingga tempat wisata.

    Dedi menjelaskan pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk perjalanan mudik maupun arus balik mudik Nataru dengan mekanisme ganjil-genap, kontraflow, dan oneway.

    Menurutnya pengamanan Nataru 2025 berbeda dari tahun sebelumnya. Sebab, beberapa titik di wilayah Indonesia berpotensi mengalami bencana alam karena intensitas hujan yang tinggi.

    Terpisah, Kepala Korps Lalu Lintas, Agus Suryonugroho menyampaikan rekayasa lalu lintas diterapkan dengan menyesuaikan kondisi lapangan melalui perhitungan masuk-keluarnya kendaraan.

    Selain itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di jalan tol maupun non-tol.

    “Tapi puncak arus di tol itu nanti akan menyesuaikan traffic counting yang ada di dalam tol. Dari apakah nanti ada one-way atau contra flow. Ini termasuk juga non-tol banyak sekali. Seperti Gadok, Mengkreng, terus yang ada di Cianjur, terus termasuk yang ada di Jawa Timur itu juga ada peningkatan arus,” kata Agus.

    Begitupun di pelabuhan penyeberangan Merak ke Bakauheni. Termasuk, katanya, skenario ketika terjadi bencana alam di pelabuhan maupun di jalan raya. 

    Menurutnya akan ada 2,9 juta pengendara dari Jakarta bepergian ke Sumatra dan Transjawa termasuk Bandung.

    “Tetapi proyeksi arus balik itu 2,8 [juta] ini total lalin yang ada di jalan tol. Termasuk keseluruhan pergerakan orang kendaraan barang itu kan 119 juta,” ujarnya.

  • Perkiraan Puncak Arus Mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polisi Gelar Operasi Lilin

    Perkiraan Puncak Arus Mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polisi Gelar Operasi Lilin

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memprediksi puncak arus mudik pada libur Natal 2025 akan terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode akhir tahun. Prediksi tersebut didasarkan pada hasil survei Kementerian Perhubungan terkait pergerakan masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026.

    Wakapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan pada Nataru 2025 dari hasil survei diperkirakan mencapai 119,5 juta orang. Angka itu meningkat sekitar 8,83 juta orang atau 7,9% dibandingkan periode sebelumnya. Lonjakan pergerakan tersebut menjadi dasar penetapan puncak arus mudik dan balik.

    “Puncak arus mudik diprediksi berlangsung pada tanggal 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026,” ujar Dedi dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama puncak arus mudik dan balik tersebut, Polri akan menggelar Operasi Lilin 2025 mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Sebanyak 146.701 personel gabungan disiagakan, terdiri atas 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, serta 55.289 personel dari kementerian dan lembaga terkait.

    Selain personel, Polri menyiapkan 2.903 posko yang meliputi 1.807 posko pengamanan, 763 posko pelayanan, dan 333 posko terpadu. Seluruh posko tersebut disebar untuk mengamankan 44.226 objek pengawasan, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata dan lokasi perayaan Tahun Baru 2026.

    Polri juga menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan selama arus mudik 2025, antara lain penerapan sistem ganjil-genap, contra flow, dan one way. Rekayasa tersebut akan disosialisasikan secara masif bersama pemangku kepentingan melalui berbagai saluran media dan platform media sosial.

    Di samping itu, layanan hotline 110 dioptimalkan sebagai sarana pengaduan dan pelaporan darurat, baik terkait gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas selama periode mudik dan balik Nataru.

  • Korlantas Proyeksikan 2,9 Juta Kendaraan Keluar dari Jakarta pada Periode Nataru

    Korlantas Proyeksikan 2,9 Juta Kendaraan Keluar dari Jakarta pada Periode Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memproyeksikan sebanyak 2,9 juta kendaraan keluar dari Jakarta selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Kepala Korps Lalu Lintas, Agus Suryonugroho menyatakan proyeksi tersebut tersebar untuk tujuan Sumatra, Transjawa, dan Bandung.

    “Tetapi proyeksi arus balik itu 2,8 [juta] ini total lalin yang ada di jalan tol. Termasuk keseluruhan pergerakan orang kendaraan barang itu kan 119 juta,” ujarnya.

    Dia menyampaikan rekayasa lalu lintas diterapkan dengan menyesuaikan kondisi lapangan melalui perhitungan masuk-keluarnya kendaraan.

    Selain itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di jalan tol maupun non-tol.

    “Tapi puncak arus di tol itu nanti akan menyesuaikan traffic counting yang ada di dalam tol. Dari apakah nanti ada one-way atau contra flow. Ini termasuk juga non-tol banyak sekali. Seperti Gadok, Mengkreng, terus yang ada di Cianjur, terus termasuk yang ada di Jawa Timur itu juga ada peningkatan arus,” kata Agus.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) hingga Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) akan menjadi ruas utama yang bakal mengalami kenaikan volume lalu lintas signifikan saat libur Natal 2025/Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan  menjelaskan bahwa terdapat lima ruas tol utama yang diproyeksi akan mengalami peningkatan signifikan, yakni Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Jakarta–Bogor–Ciawi, Cipali, Semarang–Solo, serta Surabaya–Gempol.

    “Jalan tol menjadi favorit terutama Jakarta-Cikampek sesuai survei kita, sehingga tepat sekali kita berkumpul di sini untuk mempersiapkan strategi-strategi yang akan dilakukan nantinya di jalan tol khususnya. Tentunya jalan arteri menjadi konsen kita untuk mengelola arus lalu lintas,” kata Aan dalam  agenda Apel Terpadu dalam rangka kesiapsiagaan Nataru di TMII, Jakarta, Senin (15/12/2025).

  • BSU Kemenag 2025 untuk Guru Non ASN: Syarat, Jadwal, dan Pencairan

    BSU Kemenag 2025 untuk Guru Non ASN: Syarat, Jadwal, dan Pencairan

    Bisnis.com, JAKARTA – BSU Kemenag 2025 menjadi perhatian para guru Non ASN, setelah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menyiapkan anggaran sekitar Rp270 miliar untuk bantuan subsidi upah bagi guru madrasah non ASN yang belum bersertifikasi.

    Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Prof. Dr. H. Amien Suyitno menyatakan, program ini menyasar guru Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA) yang selama ini belum menerima tunjangan profesi pendidik. 

    Syarat Penerima BSU Kemenag 2025

    Berdasarkan Surat Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Nomor B-374/Dt.I.II/HM/12/2025, tidak seluruh guru Non ASN di bawah naungan Kementerian Agama berhak menerima BSU Kemenag 2025. Terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi agar dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.

    Adapun persyaratan utama yang harus dipenuhi sebagai berikut:

    Guru tercatat aktif mengajar di satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag.
    Memiliki PTK ID yang valid dan terdaftar dalam sistem Simpatika Kemenag.
    Data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), dinyatakan sah dan telah terverifikasi.
    Proses verifikasi dan validasi data calon penerima diselesaikan serta dilaporkan paling lambat Selasa, 16 Desember 2025.

    Kementerian Agama juga menegaskan bahwa kelengkapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menjadi aspek penting dalam proses penetapan penerima BSU. Dokumen ini berfungsi sebagai pernyataan resmi atas keabsahan data sekaligus bentuk tanggung jawab guru terhadap bantuan yang diterima.

    Cara Mencairkan BSU Kemenag 2025

    Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama, proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru madrasah non-PNS diawali dengan pemberitahuan melalui akun Simpatika masing-masing guru. Setelah menerima notifikasi tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencairkan bantuan:

    Tahap pertama, guru mencetak Surat Keterangan Penerima BSU yang tersedia pada akun Simpatika.
    Selanjutnya, guru mencetak Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melalui Simpatika dan menandatanganinya di atas materai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
    Tahap berikutnya, guru mencetak surat kuasa pemblokiran debit dan penutupan rekening yang juga tersedia di Simpatika, kemudian menandatanganinya tanpa materai.
    Setelah seluruh dokumen lengkap, guru mendatangi bank penyalur yang telah ditentukan, yaitu BRI atau BRI Syariah dengan membawa dokumen tambahan.
    Dokumen yang harus dibawa ke bank meliputi KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU, SPTJM bermaterai, serta surat kuasa yang telah ditandatangani.
    Bagi guru yang belum memiliki rekening, diwajibkan mengisi formulir pembukaan rekening baru di BRI atau BRI Syariah.
    Setelah proses pembukaan rekening selesai, pihak bank akan menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima BSU

    Cara Cek Penerima BSU Kemenag 2025

    Pengecekan status penerima BSU Kemenag 2025 dilakukan melalui laman Simpatika Kemenag. Berikut cara mengecek status penerimanya:

    Kunjungi https://simpatika.siap.id/madrasah/
    Login dengan email dan kata sandi akun PTK
    Cari menu “Tunjangan” atau “Bantuan”
    Periksa notifikasi

    Apabila terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan ucapan selamat disertai tombol untuk mencetak dokumen persyaratan pencairan. Sebaliknya, jika belum memenuhi kriteria, akan muncul pemberitahuan bahwa yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

    Perbedaan BSU Kemenag dan Kemnaker Serta Besarannya

    BSU Kemenag memiliki skema yang berbeda dari bantuan subsidi upah yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini dirancang khusus untuk menyasar guru di bawah naungan Kementerian Agama yang berstatus Non ASN serta belum memiliki sertifikasi pendidik.

    Melalui program tersebut, guru Non ASN akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga total dana yang diterima mencapai Rp600.000. Ketentuan mengenai besaran BSU Kemenag ini diatur secara resmi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 8444 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara pada Raudhatul Athfal dan Madrasah.

  • Jelang Nataru, Prabowo Soroti Harga Pangan dan Transportasi

    Jelang Nataru, Prabowo Soroti Harga Pangan dan Transportasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12/2025), untuk memastikan kesiapan pemerintah menghadapi periode libur akhir tahun. 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa fokus pembahasan mencakup stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, hingga kelancaran mobilitas masyarakat.

    Dia menjelaskan, pertemuan tersebut dilaksanakan setelah Presiden Prabowo kembali dari peninjauan ke wilayah terdampak bencana di Sumatra. Dalam rapat itu, Presiden menegaskan perlunya kesiapan menyeluruh lintas sektor agar masyarakat dapat menjalani libur akhir tahun dengan aman dan nyaman.

    Selain isu ekonomi dan logistik, pemerintah juga membahas kebijakan insentif untuk mendukung kelancaran arus perjalanan selama musim liburan. Insentif tersebut antara lain mencakup penurunan tarif di sejumlah sektor transportasi dan fasilitas publik.

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, kata Teddy, Presiden Ke-8 RI itu turut mengingatkan jajarannya agar tetap mengantisipasi dinamika di lapangan, termasuk potensi lonjakan kebutuhan masyarakat dan pergerakan orang dan barang selama libur panjang.

    Pertemuan di hari libur tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan negara hadir dalam menjaga stabilitas dan pelayanan publik, khususnya menjelang momentum libur akhir tahun yang melibatkan mobilitas masyarakat dalam skala besar.

  • Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk segera merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Dalam rapat terbatas itu, beberapa instruksi yang diberikan para menteri merupakan hasil peninjauan Presiden Prabowo langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, yaitu pada 1 Desember 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; dan Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat.

    Kemudian, kunjungan kedua Presiden di Provinsi Aceh pada 7 Desember 2025 tepatnya di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, kemudian pada 12 Desember 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, serta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember 2025.

    Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12) lalu, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ada 30.000 lebih rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rusak akibat banjir bandang dan longsor. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring dengan pendataan yang terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

    Kepala BNPB, dalam rapat tersebut, kemudian mengusulkan hunian sementara yang diperuntukkan kepada pengungsi nantinya dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi, diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden.

    Terkait anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per unit hunian tetap kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah.

    Hunian sementara yang dibangun itu berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar tidur, sarana MCK, dan ruangan lainnya.