Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Hasan Nasbi Bantah Mundur sebagai Kepala PCO: Saya Masih Ngantor

    Hasan Nasbi Bantah Mundur sebagai Kepala PCO: Saya Masih Ngantor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) milik Presiden Prabowo Subianto.

    Hasan membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa dirinya masih menjalankan tugasnya seperti biasa. 

    “Saya masih ngantor seperti biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

    Sebelumnya, Hasan Nasbi memang disarankan mundur usai pernyataan kontroversialnya soal teror kepala babi. Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengkritik keras pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi untuk meminta memasak kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo. 

    Ray menyatakan bahwa ucapan Hasan tidak pantas diucapkan oleh pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan dalam berbangsa dan bernegara.

    Menanggapi pernyataan kontroversial itu, Ray pun mengajukan sejumlah tuntutan sebagai langkah penyelesaian. Dia meminta agar Hasan Nasbi mengambil cuti atau bahkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    “Mungkin beliau sedang mengalami persoalan yang rumit. Dengan cuti, saudara Hasan Nasbi kiranya bisa lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan rumit tersebut. Tapi jika memang posisi ini dirasa tidak lagi sesuai dan pas dengan beliau, memilih mundur merupakan jalan terhormat,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (21/3/2025). 

    Di sisi lain, Hasan Nasbi mengklarifikasi dan menjelaskan arti pernyataan ‘dimasak saja’ saat ditanya oleh wartawan mengenai sikap Istana terhadap teror yang menimpa jurnalis Tempo.

    Saat dikonfirmasi Bisnis, Hasan mengemukakan bahwa pernyataan ‘dimasak saja’ tidak dimaksudkan untuk melecehkan kebebasan pers, melainkan caranya untuk mengecilkan aksi teror tersebut.  

    Hasan mengaku hanya menyempurnakan respons dari salah seorang jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana terhadap teror kepala babi tersebut yang diunggahnya melalui akun X agar peneror mengirimkan daging babi secara utuh dan bukan hanya kepala saja.

    Dia menyebut bahwa pernyataan kepala babi itu sebaiknya dimasak saja, justru dapat membuat peneror kehilangan tujuannya dalam menebar ketakutan dengan memperkecil aksi tersebut.  

    “Justru respons yang benar itu adalah dengan mengecilkan si peneror. Kalau dia tidak mendapatkan efek ketakutan yang diinginkan, maka KPI [Key Performance Indicator] penerornya tidak tercapai,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (22/3/2025).

    Menanggapi kritik bahwa pernyataannya dianggap meremehkan kebebasan pers, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan media.

    Hal ini pun menurutnya sudah dilakukan melalui praktik sehari-hari.

    “Soal kebebasan pers, pemerintah tidak pakai teori lagi, tapi sudah pembuktian. Tidak ada media atau wartawan yang diperkarakan, tidak ada yang dilarang bikin berita, podcast, atau masuk ke Istana karena bersikap kritis,” tegas Hasan.

  • Dapur MBG Kalibata Tutup Diduga Tak Dibayar, Kepala BGN: Masalah Internal Mitra

    Dapur MBG Kalibata Tutup Diduga Tak Dibayar, Kepala BGN: Masalah Internal Mitra

    Bisnis.com, JAKARTA  — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan isu Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang tengah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025, tepat sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

    Berhenti beroperasi akibat belum dibayarkannya dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program, Dadan menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

    “Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan dalam pesan teks kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Sekadar informasi, dapur MBG tersebut mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan pembayaran yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak yayasan.

    Akibatnya, layanan makan bergizi gratis untuk warga sekitar Kalibata terpaksa dihentikan. Program MBG selama ini dikenal sebagai salah satu inisiatif pemenuhan gizi masyarakat urban yang rentan, terutama di wilayah padat penduduk. 

    Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

    “Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi,” pungkas Dadan.

  • Mitra Dapur MBG Lapor ke Polisi, Mengaku Rugi Hampir Rp1 Miliar

    Mitra Dapur MBG Lapor ke Polisi, Mengaku Rugi Hampir Rp1 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku digurikan karena pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis. 

    Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

    “Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

    Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

    “Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya,” katanya.

    Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti dan kliennya mendaparkan hak-nya.

    Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

    “Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi,” ujarnya.

  • Korban Pelecehan Seksual Dokter Kandungan di Garut Diduga Lebih dari Dua Orang

    Korban Pelecehan Seksual Dokter Kandungan di Garut Diduga Lebih dari Dua Orang

    Bisnis.com, GARUT- Kasus dugaan pelecehan seksual dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, diduga dialami lebih dari dua orang korban.

    Berdasarkan informasi, dua korban yang telah membuat laporan ke aparat penegak hukum bukanlah individu yang muncul dalam video viral tersebut. Hal ini membuka kemungkinan jumlah korban lebih banyak dari yang diperkirakan.

    “Kami menerima dua laporan resmi. Saat ini kami sedang mendalami keduanya. Untuk perempuan dalam video, sejauh ini belum membuat laporan. Sementara terduga sudah diamankan,” kata Kasatreskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, Rabu (16/4/2025).

    Tindakan pelecehan seksual oleh seorang dokter kandungan terhadap pasien perempuan mencuat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kejadian ini diduga terjadi saat pemeriksaan USG di sebuah klinik swasta, dan menjadi perhatian publik setelah potongan video dari kamera pengawas tersebar luas di media sosial.

    Peristiwa yang terekam dalam video berdurasi sekitar dua menit itu memperlihatkan seorang pria berseragam dokter tengah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan yang sedang berbaring di ranjang USG. 

    Namun, dalam momen tersebut, gerakan tangan sang dokter terekam menyentuh area tubuh pasien yang bukan bagian dari prosedur medis. Pasien tampak terkejut dan menarik tubuhnya menjauh.

    Video itu pertama kali muncul pada 14 April 2025 di platform TikTok dan X (sebelumnya Twitter), yang kemudian menyebar dengan cepat hingga menjadi trending topic nasional. Banyak warganet menyuarakan kemarahan, bahkan sebagian menuntut agar pelaku segera ditangkap dan izin praktiknya dicabut.

    Berdasarkan penelusuran sementara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dokter berinisial MSF adiketahui pernah menjalani praktik di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk klinik dan rumah sakit swasta di Garut. 

  • Maju Mundur PDIP Gelar Kongres, Menanti Kasus Hasto?

    Maju Mundur PDIP Gelar Kongres, Menanti Kasus Hasto?

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai PDI Perjuangan (PDIP) masih belum memberikan kejelasan mengenai jadwal pelaksanaan kongres partai.

    Hingga kini, belum diketahui apakah kepastian waktu pelaksanaan memang belum ditentukan secara internal, atau hanya belum diumumkan ke publik.

    Sejumlah elite partai pun belum bisa memastikan waktu pasti pelaksanaan kongres. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, misalnya, hanya menyebut bahwa kongres akan digelar pada tahun ini, namun belum ada tanggal pasti.

    “Ya tahun ini lah (Kongres PDIP). Ya pasti nunggu hari baik,” jelas Ganjar kala ditemui di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, Selasa malam (15/7/2025). 

    Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia memastikan kongres akan digelar tahun ini, namun meminta agar tidak terburu-buru menuntut kejelasan waktu.

    Saat ditanya apakah ketidakpastian jadwal berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Djarot tidak menjawab secara langsung. Dia justru menyebut partai saat ini tengah fokus pada sejumlah persoalan penting, termasuk isu geopolitik global.

    “Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting, persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” jelas Djarot yang juga ditemui di GKJ, Selasa (15/7). 

    Sikap hati-hati PDIP juga tecermin dari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyatakan, penentuan jadwal kongres akan mempertimbangkan situasi dan dinamika yang terjadi saat ini.

    Menurut Puan, kepengurusan partai saat ini masih berjalan sesuai arah, di bawah kendali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, Puan memberikan sedikit petunjuk bahwa kongres kemungkinan akan digelar pada April 2025.

    “Bisa saja mundur di bulan April, namun pastinya InsyaAllah tidak lebih dari 2025,” tutur Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4). 

    Tak Terpengaruh Kasus Hasto 

    Meski Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kini berstatus sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PDIP memastikan bahwa hal itu tidak akan mengganggu jalannya kongres.

    Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa Kongres PDIP bakal tetap digelar meskipun Sekjen Hasto Kristiyanto saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Komarudin juga mengungkapkan bahwa kongres PDIP merupakan jadwal yang memang biasa digelar setiap lima tahun sekali. Maka demikian, kongres mendatang pun akan tetap digelar sesuai rencana yang ada. 

    “Tidak ada [dampak Hasto terhadap gelaran kongres], kongres jadwal biasa di setiap lima tahun sekali, tidak ada pengaruh, kongres tetap jalan sesuai rencana,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

    Terlebih, legislator PDIP itu juga mengungkapkan bahwa dirinya masih belum tahu kapan tanggal pasti pelaksanan kongres. Namun demikian, dia menyebut memang ada rencana di April mendatang.

    Menanti Sekjen PDIP 

    Pasalnya, hal yang ditunggu-tunggu dalam agenda kongres PDIP adalah memastikan siapa sosok yang nantinya akan menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP. 

    Komarudin menuturkan bahwa hingga sejauh ini dirinya belum mengetahui siapa kandidat terkuat untuk menjadi pengganti Hasto Kristiyanto. Nantinya sekjen akan diumumkan dalam kongres mendatang. 

    “Saya belum tahu ya itu nanti [diumumkan] di Kongres, Sekjen itu Ketua Umum terpilih yang akan menentukan siapa saja,” tuturnya. 

    Adapun Komarudin pun enggan membocorkan siapa saja kader PDIP yang dicalonkan menjadi Sekjen partai. Dia hanya menyebut silakan saja para kader bertarung bila ingin menjadi Sekjen. 

    “Ya kader [PDIP] banyak, silakan bertarung mau menjadi sekjen. Silakan saja,” ucap Komarudin.

    Adapun, terkait posisi ketua umum, Ganjar mengaku bahwa beberapa kader memiliki keinginan agar Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri dapat kembali menduduki posisi sebagai ketua umum.

    “Kalau dari trendnya suara yang dari bawah sih itu ya [Megawati kembali menjadi ketua umum partai],” jelasnya. 

    Jika nantinya Megawati akan menjadi Ketua Umum, maka Megawati akan memimpin partai tersebut. Jika menghitung dari keputusan Kongres I PDI Perjuangan pada 2000, maka sejauh ini Megawati telah menjabat sebagai ketua umum selama 25 tahun. 

  • PDIP Pastikan Kongres Digelar Tahun Ini, Djarot: Tidak Usah Buru-Buru

    PDIP Pastikan Kongres Digelar Tahun Ini, Djarot: Tidak Usah Buru-Buru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memastikan bahwa kongres partai berlambang banteng tersebut akan digelar pada tahun ini. Meski begitu, Dia meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru.

    Djarot menyebutkan bahwa pelaksanaan kongres akan dilakukan pada 2025, namun belum diputuskan secara pasti bulan pelaksanaannya.

    Ketika ditanya apakah ketidakpastian bulan kongres tersebut disebabkan oleh belum adanya keputusan internal atau memang belum dapat diumumkan ke publik, Djarot kembali menekankan agar semua pihak tidak tergesa-gesa.

    “Tidak usah buru-buru ya,” tutur Djarot ketika ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa malam (15/4/2025). 

    Saat diminta penjelasan lebih lanjut mengenai alasan sikap “tidak terburu-buru” tersebut, Djarot mengatakan bahwa partainya masih fokus pada sejumlah hal penting, utamanya menimbang adanya perang tarif dengan Amerika Serikat (AS). 

    “Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting, persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” jelas Djarot. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan Kongres PDIP tetap akan digelar meski Sekjen Hasto Kristiyanto saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Komarudin menyebutkan bahwa kongres PDIP merupakan jadwal yang memang biasa digelar setiap lima tahun sekali. Maka demikian, kongres mendatang pun akan tetap digelar sesuai rencana yang ada. 

    “Tidak ada [dampak Hasto terhadap gelaran kongres], kongres jadwal biasa di setiap lima tahun sekali, tidak ada pengaruh, kongres tetap jalan sesuai rencana,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025). 

    Meski demikian, legislator PDIP itu megatakan dirinya masih belum tahu kapan tanggal pasti pelaksanan kongres. Namun demikian, dia menyebut memang ada rencana di April mendatang.

  • Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama Dubes RI untuk AS ke DPR

    Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama Dubes RI untuk AS ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk segera mengisi kekosongan posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS). 

    Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah agar segera bisa menindaklanjuti hal tersebut. Maka demikian, pihaknya menunggu nama yang akan diserahkan pemerintah ke DPR untuk mengisi kekosongan tersebut.

    “Sebaiknya untuk pos-pos yang masih kosong, pemerintah bisa segera menindaklanjutinya. Kami di DPR menunggu hal tersebut,” ujarnya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Senada, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto juga mengatakan bahwa sebaiknya pos-pos strategis seperti duta besar itu harus segera diisi. Sebab, banyak tahapan yang harus dilalui dalam urusan diplomatik.

    “Karena kalimat segera ini, sesegeranya diplomatik itu juga ada aturan. Biasanya kita kirim nota, nama, mereka melakukan persetujuan atau agreement, baru di sini bisa jalan,” tuturnya di tempat yang sama dengan Puan.

    Komisi I DPR, kata Utut, siap menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bila pihaknya telah menerika surat dari presiden dan ketua DPR mengenai penunjukkan calon duta besar Indonesia untuk AS.

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan Komisi I menjadwalkan rapat dengan Menteri Luar Negeri (menlu) Sugiono seusai reses selesai. Selain membahas kekosongan posisi dubes, juga akan membahas soal pagu indikatif.

    “Yang jelas baru Lebaran, kalau secara geopolitik ada perubahan, pergeseran, perang tarif ini pasti ada dampaknya. Kebenaran mitra kami, Kemlu, salah satunya mudah-mudahan nanti Pak Menlu Sugiono bisa menjelaskan sebaik-baiknya. Tetapi menjelaskan saja kan tidak cukup. Yang paling penting dari menjelaskan itu kan, bisa ke mitra di sana, pesan kita sampai, tapi tidak menyakiti,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Menlu Sugiono menjelaskan bahwa posisi Dubes RI untuk AS saat ini kosong sejak penarikan Rosan P Roeslani saat masa kampanye pemilu lalu. 

    Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru pada Oktober 2024, proses penunjukan pengganti baru dimulai dan saat ini masih berjalan. 

    “Pak Presiden dilantik pada 20 Oktober 2024, kemudian Kabinetnya 21 Oktober 2024. Jadi proses pemilihan duta besar itu baru bisa dilakukan kemudian. Dan tentu saja untuk mencari duta besar itu juga tidak sembarang tunjuk, apalagi untuk negara-negara yang sifatnya strategis,” jelasnya kepada Bisnis di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

  • Menteri PPPA Siap Beri Bantuan Hukum ke Korban Pelecehan Dokter Kandungan di Garut

    Menteri PPPA Siap Beri Bantuan Hukum ke Korban Pelecehan Dokter Kandungan di Garut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tengah menyelidiki kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan di Garut Jawa Barat.

    Dalam video yang kini viral di media sosial, dokter tersebut tengah melakukan USG ke pasiennya sembari melakukan pelecehan dan terekam oleh kamera CCTV.

    Menteri PPPA, Arifah Fauzi mengemukakan pihaknya sudah memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat untuk segera menindaklanjuti video yang viral di media sosial tersebut.

    “Upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Bahkan, Arifah juga menawarkan bantuan hukum kepada korban terkait aksi tindak pidana pelecehan yang dilakukan dokter mesum di klinik swasta daerah Garut Jawa Barat tersebut.

    “Kalaupun perlu bantuan hukum kami bisa membantu kooridnasikan, tetapi memang sebetulnya bukan wilayah kami, tapi kami akan bantu,” katanya.

    Arifah juga mendesak Polda Jawa Barat untuk segera mencari dan menangkap pelaku pelcehan tersebut, sehingga tidak ada lagi korban di kemudian hari.

    “Sudah ditindaklanjuti oleh Kepolisian ya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menegaskan pihaknya tengah memburu pelaku pelecehan itu. Dia juga mengatakan bahwa identitas pelaku sudah dikantongi oleh pihak kepolisian.

    “Saat ini sedang kita cari. Diskresi kita wajib mengamankan dalam 1×24 jam kan, untuk melakukan penyelidikan,” tuturnya.

  • Kementerian PPPA Minta Masyarakat Tidak Takut Berobat ke Dokter Imbas Kasus Pelecehan

    Kementerian PPPA Minta Masyarakat Tidak Takut Berobat ke Dokter Imbas Kasus Pelecehan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) minta masyarakat tidak takut berobat ke dokter di tengah banyaknya kasus pelecehan seksual oleh oknum dokter.

    Menteri PPPA, Arifah Fauzi mengemukakan bahwa pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk cari solusi dari banyaknya perkara pelecehan yang melibatkan tenaga medis, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dokter bisa kembali seperti yang dulu.

    “Mungkin ada nanti koordinasi ke Kemenkes terkait memang sudah beberapa kasus ini yang melibatkan tenaga kesehatan. Kami dan Kemenkes akan mencari solusi supaya kepercayaan masyarakat kembali lagi dan mau ke dokter. Kita upayakan masyarakat tetap percaya,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Arifah mengakui beberapa kasus pelecehan yang melibatkan dokter sudah sering terjadi di Indonesia hingga viral ke media sosial.

    Dia berharap Kementerian Kesehatan agar memperketat syarat magang dan tugas untuk semua calon dokter di suatu tempat sehingga kasus pelecehan yang dilakukan dokter tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    “Sepertinya nanti akan dievaluasi,” katanya

    Dia menegaskan salah satu amanat dari undang-undang adalah pemerintah harus memberikan rasa aman ke masyarakat.

    Maka dari itu, menurutnya, pemerintah akan turun tangan dan bergerak capat mencari solusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dokter.

    “Negara akan hadir untuk memberi layanan yang maksimal ke masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.

  • Menteri Hukum Soal Kejelasan Nasib RUU Perampasan Aset: Ini Soal Politik Saja

    Menteri Hukum Soal Kejelasan Nasib RUU Perampasan Aset: Ini Soal Politik Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas blak-blakan menyampaikan bahwa nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sangat tergantung dengan proses politik.

    Supratman menyebut pemerintahan Prabowo Subianto telah menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai atensi. Politisi Gerindra ini menyebut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tengah dibahas oleh lintas kementerian/lembaga. 

    Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pemerintah telah menyerahkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR. Menurutnya, pembahasan RUU tersebut tinggal tergantung dengan kesepakatan antara partai-partai politik di DPR. 

    “Seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini partai-partai politik untuk dilakukan terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Mantan Ketua Baleg DPR itu mengatakan, pemerintah akan mendorong RUU Perampasan Aset agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2029. Namun, dia menyebut harus ada kesepakatan politik yang kuat di awal agar pembahasannya lancar di parlemen. 

    “Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah standingnya sudah jelas nih, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya juga sama dengan pemerintahan sekarang,” kata Supratman. 

    Supratman yang merupakan politisi Partai Gerindra itu juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada pemerintahan sebelumnya. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

    Sebelumnya RUU Perampasan Aset tidak masuk ke prolegnas prioritas 2025. Namun, RUU tersebut masuk ke prolegnas jangka menengah 2025-2029.