Category: Bisnis.com Nasional

  • Mensesneg Bantah Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet

    Mensesneg Bantah Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah bahwa akan ada perombakan (reshuffle) menteri kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu belum ada berencana untuk reshuffle menteri Kabinet Merah Putih. 

    “Enggak ada reshuffle [dalam waktu dekat],” katanya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Kamis (17/4/2025). 

    Lebih lanjut, Prasetyo menyinggung pernyataan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

    “Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, hehehe, bukan [reshuffle kabinet], nggak ada, nggak ada. Sama sekali enggak ada,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Di sisi lain, Bahlil pun membantah bahwa isu reshuffle tersebut bakal dilakukan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    Dia mengaku bahwa dia sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

    “Reshuffle apaan? Itu [reshuffle] di Golkar,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

  • Polisi Ungkap Biang Kerok Macet Parah di Tanjung Priok

    Polisi Ungkap Biang Kerok Macet Parah di Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menjelaskan penyebab kemacetan parah di ruas Tol Wiyoto Wiyono disebabkan oleh aktivitas bongkar muat kontainer serentak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

    Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan kepadatan lalu lintas di jalur tersebut sudah terjadi sejak Rabu (16/4/2025) malam.

    “Iya jadi itu sudah dari semalam ya, Nah penyebabnya [macet parah] itu terjadi aktivitas bongkaran secara serentak di pelabuhan,” ujar Argo saat dihubungi, Kamis (17/4/2025).

    Dia menambahkan saat truk kontainer itu masuk secara bersamaan ke pelabuhan, wilayah penyangga di lokasi tidak dapat menampung seluruh kontener.

    “Nah, karena serentak, truk itu masuk bersamaan, jadi tidak muat bufferzone nya,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan membuka jalur di dalam tol.

    Misalnya, dengan dibuatkan jalur di sejumlah lokasi agar bisa dipakai untuk kendaraan penumpang atau kendaraan pribadi agar bisa keluar dari kemacetan tersebut.

    “Dari dalam tol bakal dibuat sodetan, di wilayah bandara lokasi yang bisa dilakukan sodetan di tol agar bisa mengurai kendaraan kecil,” tambahnya.

    Adapun, kondisi terkini dari jalur tersebut masih padat di kedua arah. Menurut Argo, kondisi kemacetan itu bisa terjadi hingga malam.

    “Truk-truk yang sudah antri di dalam tol ini sudah tidak bisa kemana mana. Mereka tetap akan menunggu, mungkin ini bisa sampai nanti malam,” pungkas Argo.

  • Prabowo Lantik Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung

    Prabowo Lantik Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk Provinsi Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung di Istana Negara, Kamis (17/4/2025).

    Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum pengangkatan para kepala daerah tersebut untuk masa jabatan 2025–2030 

    Prosesi pelantikan dipandu oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik, dan berlangsung dengan khidmat. 

    Adapun, pelantikan dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 39/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur serta Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025–2030.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan…,” demikian kutipan awal keputusan yang dibacakan dalam acara pelantikan.

     Dalam keputusan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu mengesahkan pengangkatan para pejabat sebagai berikut:

    1. John Tabo sebagai Gubernur Papua Pegunungan

    2. Ones Pahabol sebagai Wakil Gubernur Papua Pegunungan

    3. Hidayat Arsani Sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

    4. Hellyana sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

    Pelantikan masing-masing pejabat dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal pelantikan. Mereka berhak menerima gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Keputusan Presiden tersebut ditetapkan di Jakarta pada 20 Maret 2025 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

  • Prabowo Minta Mensesneg Prasetyo Hadi Jadi Jubir, Gimana Nasib Hasan Nasbi?

    Prabowo Minta Mensesneg Prasetyo Hadi Jadi Jubir, Gimana Nasib Hasan Nasbi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi juru bicara (jubir). 

    “Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

    Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, tetapi Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi. 

    Dia menyebut langkah ini semata sebagai bentuk dukungan dalam menyampaikan informasi terkait kerja-kerja pemerintahan.

    “Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu,” katanya.

    Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan. 

    “Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki. Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Istana Kepresidenan membantah kabar mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa Hasan masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

    “Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng,” ujar Teddy saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

    Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) milik Presiden Prabowo Subianto.

    Hasan membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa dirinya masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

    “Saya masih ngantor seperti biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

  • Istana Bantah PDIP Masuk ke Kabinet Usai Prabowo Bertemu Megawati

    Istana Bantah PDIP Masuk ke Kabinet Usai Prabowo Bertemu Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merupakan sinyal bergabungnya PDIP ke Kabinet.

    Menurutnya, tak semua pertemuan dapat dikaitkan dengan bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintah. 

    “Kami enggak tahu ya pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Kamis (17/4/2025). 

    Prasetyo melanjutkan bahwa tak semua tokoh yang bertemu dengan Presiden Ke-8 RI itu menunjukkan sinyal untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Menurutnya tak semua pihak harus berada di kubu yang sama.

    “Rasa-rasanya bukan perkara itu [bergabung ke pemerintahan], tidak harus juga semua gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau [Megawati] pribari pengarah BRIN, PDIP. Jadi tidak ada masalah,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membeberkan adanya peluang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, dia tidak mengungkapkan secara pasti kapan rencana pertemuan lanjutan itu dilangsungkan. Dia hanya menyebut akan ada silaturahmi selanjutnya.

    “Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025). 

    Adapun, mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung pada Senin (7/4/2025) malam lalu, Puan mengaku pihaknya dan Gerindra sudah menyampaikan dalam waktu dekat akan ada silaturahmi antara dua tokoh bangsa itu.

    “Dan Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari lebaran,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, cucu Proklamator RI ini menuturkan pembicaraan antara keduanya tentu berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan dengan bersinergi guna membangun bangsa dan negara.

    “PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” pungkasnya 

    Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui foto yang diunggah olehnya melalui akun X.

    Dasco mengunggah dua buah foto di mana Prabowo dan Megawati terlihat duduk di sofa yang berada di rumah Megawati.

    Salah satu foto bahkan menggambarkan keduanya duduk cukup dekat sambil tersenyum ke arah kamera. 

    “7-4-2025, Alhamdulillah …Merajut kebersamaan Untuk Indonesia Kita,” tulis Dasco melalui akun X pribadinya @bang_dasco, Selasa (8/4/2025).

  • Soal Djuyamto Cs jadi Tersangka, Hasto: Kebenaran Terungkap Sendirinya

    Soal Djuyamto Cs jadi Tersangka, Hasto: Kebenaran Terungkap Sendirinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait dengan penetapan tersangka Hakim Djuyamto dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta dalam kasus suap ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng yang menyeret beberapa korporasi.

    Respons Hasto itu tertuang dalam tulisan pada selembar kertas yang kemudian dibacakan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli.

    Dia menyampaikan Hasto telah mengingatkan bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Ungkapan itu sebagai respons atas penetapan tersangka terhadap Djuyamto.

    “Sekjen DPP PDIP mengingatkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri sebagaimana yang terjadi dengan Ketua PN Jakarta Selatan dan Hakim Djuyamto,” ujarnya di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2025).

    Adapun, Djuyamto merupakan hakim tunggal pada PN Jaksel yang telah menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan Hasto atas penetapan tersangka di KPK.

    “[Djuyamto] bertindak tidak adil pada praperadilan Hasto Kristiyanto kini ditangkap oleh kejaksaan atas kasus suap ya dan ini menunjukkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Setyameva Jayanti bahwa kebenaran itu akan menang,” pungkasnya 

    Djuyamto merupakan salah satu hakim yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ekspor CPO atau minyak goreng korporasi.

    Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Sejatinya, Syafei mulanya menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Masih Cari Pola Komunikasi yang Tepat

    Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Masih Cari Pola Komunikasi yang Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan selama enam bulan. Dia menuturkan pemerintahan saat ini masih mencari pola komunikasi yang tepat.

    “Belum setengah tahun berjalan, sehingga pola komunikasi masih masih terus menyesuaikan dan mencari bentuk. Kadang-kadang efektif, kadang-kadang tidak efektif, kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang ada beberapa penyimpangan besar yang disampaikan,” tutur Muzani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). 

    Sebab demikian, pihaknya menuturkan bahwa evaluasi akan dilakukan secara terus menerus, sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan tradisi pemerintahan yang dibangun oleh Prabowo. 

    “Ya, akan terus diperbaiki dan akan terus disempurnakan pada masa-masa yang akan datang dan apa yang menjadi pandangan dan bahkan kritik dari masyarakat oleh Pak Prabowo diperhatikan dan mencari solusi,” ucap Ketua MPR RI tersebut. 

    Sebelumnya, Prabowo menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya yang dinilai kurang sejak beberapa pekan lalu atas berbagai isu yang berkembang. 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan sambutan pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Prabowo mengevaluasi bahwa pemerintahannya harus lebih komunikatif dan proaktif dalam memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi Indonesia terkini.  

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025). 

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

  • Menlu Sugiono Bilang ke Menlu AS soal Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Sejalan Keinginan Trump?

    Menlu Sugiono Bilang ke Menlu AS soal Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Sejalan Keinginan Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI kembali menegaskan komitmennya untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang berada di Jalur Gaza. 

    Keinginan permintah mengevakuasi warga Gaza sejatinya sejalan dengan keinginan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang pernah mengungkapkan akan merelokasi warga Gaza ke Indonesia. 

    Bedanya pada waktu itu Indonesia sempat menolak. Namun demikian, ide mengenai rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Gaza itu terungkap ketika kunjungan Presiden Prabowo Subianto, ke sejumlah negara pasca diancam Trump kena tarif 30%.

    Adapun komitmen tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Marco Rubio di Kementerian Luar Negeri AS Washington D.C pada Rabu (16/4/2025). 

    Sugiono menjelaskan bahwa nantinya 1.000 warga Palestina yang berada di jalur Gaza akan kembali dipulangkan ke Gaza. Mereka menekankan bahwa Indonesia menolak relokasi warga Palestina di Gaza dari Tanah Airnya. 

    “Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza,” tuturnya dalam keterangannya. 

    Sebagai informasi, menlu Sugiono merupakan menlu pertama dari negara-negara ASEAN yang diterima oleh Menlu AS di Washington D.C. 

    Selain membahas soal Gaza, kedua negara saling bertemu untuk membahas soal perluasan kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang, mulai dari politik-keamanan, perdagangan dan juga investasi. 

    Dilaporkan, bahwa Sugiono juga menyampaikan berbagai prioritas dan program Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia.

    Mereka juga membahas soal penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, termasuk dalam konteks rantai pasok, dengan mengundang investor AS untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

    Lebih lanjut, Menlu AS menuturkan bahwa pertemuan ini sangat tepat di tengah dinamika geopolitik global. Kedua menlu juga membahas soal isu-isu regional dan global, seperti China Selatan dan Palestina. 

    Kemudian, kedua negara juga menegaskan pentingnya mengedepankan semangat kerja sama dan dialog dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

  • DPR Buka Masa Sidang ke-17, Bahas 8 RUU Prioritas

    DPR Buka Masa Sidang ke-17, Bahas 8 RUU Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR kembali membuka sidang ke-17 masa persidangan III 2024-2025 dengan rapat paripurna. Adapun pembukaan ini dihadiri oleh 292 legislator.

    Sebagai informasi, rapat paripurna ini dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hadir juga Wakil Ketua DPR lain yakni Saan Mustopa dan Adies Kadir.

    “Hari ini telah ditandatangani oleh 292 anggota dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI dengan demikian forum telah tercapai,” kata Dasco pada Kamis (17/4/2025). 

    Dalam sambutannya, Dasco menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan mudik dan perayaan Idulfitri yang berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. Ia juga menyoroti kondisi perekonomian global yang dinilainya tengah bergejolak akibat perang tarif perdagangan, konflik geopolitik, serta dinamika global lainnya.

    Menurutnya, situasi tersebut dapat berdampak pada kondisi dalam negeri, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan perekonomian nasional dan memastikan pembangunan tetap berjalan.

    Dasco menambahkan, dalam masa persidangan ini DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini berada dalam tahap pembicaraan tingkat I.

    “Terdiri dari tiga rancangan undang-undang usul DPR RI, tiga rancangan undang-undang usul pemerintah, dan dua rancangan undang-undang kumulatif terbuka,” tuturnya. 

    Menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, Dasco mengakui bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Namun, ia menegaskan bahwa DPR tetap berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Marilah kita DPR RI pada masa persidangan tiga ini dapat memasukkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat, menyediakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta membangun ketahuan dunia yang lebih baik,” pungkasnya. 

  • Kemenhan Belum Terima Instruksi Prabowo untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Kemenhan Belum Terima Instruksi Prabowo untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum memberikan instruksi apapun ke Menteri Pertahanan terkait rencana evakuasi 1.000 orang warga Gaza Palestina ke Indonesia.

    Kepala Biro Info Pertahanan pada Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu arahan dan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut.

    Menurutnya, Kementerian Pertahanan siap untuk melakukan evakuasi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi ke Kementerian Pertahanan.

    “Sejauh ini, saya belum monitor instruksi itu. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan terdahulu ya, bahwa apapun perintah dari Presiden kepada Kementerian Pertahanan ataupun kepada TNI, kita sudah siap mengeksekusi,” tuturnya di Jakarta, Rabu (16/4).

    Frega menjelaskan jika proses evakuasi itu ingin dilakukan pemerintah, maka harus ada  proses negosiasi dengan sejumlah negara di Timur Tengah agar tidak jadi masalah di kemudian hari.

    “Jadi itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Sehingga keputusan itu kan tidak sepihak diputuskan oleh Indonesia saja,” katanya.

    Menurutnya, proses negosiasi ke sejumlah negara di Timur Tengah itu seharusnya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang akan bertugas menjadi leading sector proses evakuasi ribuan warga Gaza ke Indonesia, sementara pihak Kementerian Pertahanan bertugas sebagai pelaksananya

    “Tentunya ini nanti yang menjadi leading sector-nya adalah Kementerian Luar Negeri yang memang nanti melakukan komunikasi secara intensif. Itu mungkin kan yang lebih paham teman-teman yang di Kementerian Luar Negeri, prosesnya nanti bagaimana,” ujarnya.

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. 

    Ditentang MUI

    Bahkan, kritik itu di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap AS yaitumengosongkan wilayah Gaza. 

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel. 

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel. 

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya. 

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut. 

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut. 

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.