Category: Bisnis.com Nasional

Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

“Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.

Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.

“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).

16/12/2025 05:06
Perpol 10/2025 Bikin Polisi Jabat di 17 K/L, Kapolri: untuk Hormati Putusan MK

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Perpol No.10/2025 diterbitkan untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan anggota Polri isi jabatan sipil.

Sebelumnya, Perpol No.10/2025 mengatur soal 17 Kementerian atau Lembaga (K/L) bisa dijabat anggota polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi polri.

“Jadi perpol yang dibuat oleh polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK,” ujar Sigit di kompleks Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan perpol No.10/2025 yang ditekennya itu telah melewati koordinasi atau konsultasi dengan kementerian maupun stakeholder terkait.

Di samping itu, Sigit enggan bicara banyak terkait dengan pihak lain yang menilai Perpol No.10/2025 ini berkaitan dengan putusan MK.

“Biar saja yang bicara begitu. Yang jelas langkah yang dilakukan kepolisian sudah dikonsultasikan. Baik dengan kementerian terkait, stakeholder terkait, lembaga terkait. Sehingga baru disusun perpol,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Perpol mengenai aturan penugasan anggota ini bakal ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah dan bakal dimasukkan ke dalam revisi undang-undang (RUU) Polri.

“Yang jelas perpol ini tentunya akan ditingkatkan menjadi pp dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi UU,” pungkasnya.

Berikut ini 17 K/L yang bisa dijabat anggota Polri sebagaimana Perpol No.10/2025

1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

3. Kementerian Hukum

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Kementerian Kehutanan

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. Kementerian Perhubungan

8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

10. Lembaga Ketahanan Nasional

11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

15. Badan Intelijen Negara (BIN)

16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

16/12/2025 00:30
Prabowo Bantah Narasi Pemerintah Tak Hadir Tangani Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

“Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” tuturnya dalam forum itu.

Prabowo menyatakan bahwa di tengah bencana masih muncul informasi yang tidak benar, termasuk tudingan bahwa pemerintah absen.

Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, dengan pengerahan besar-besaran TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas dalam waktu singkat.

Dia menekankan, negara mampu mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, serta distribusi logistik menggunakan pesawat angkut, termasuk pengiriman bahan bakar minyak ke wilayah-wilayah terisolasi. Presiden menilai kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh negara yang kuat.

“Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru baru sekarang lihat Pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat, belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat,” ucapnya.

Prabowo juga mengungkapkan masih terdapat desa-desa yang belum sepenuhnya terbuka aksesnya, terutama di wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Meski menghadapi cuaca ekstrem berupa kabut tebal dan hujan, helikopter tetap diterbangkan setiap hari untuk menjangkau warga terdampak.

Berdasarkan kunjungan langsungnya ke Takengon dan Bener Meriah, Presiden menilai kondisi lapangan sangat menantang dan memerlukan keberanian serta profesionalisme tinggi dari para penerbang dan petugas. Dia menyebut kinerja aparat di semua tingkatan patut dibanggakan karena hadir langsung di tengah masyarakat.

Prabowo mengapresiasi inisiatif para pimpinan dan aparat yang bergerak cepat tanpa harus menunggu perintah detail dari pimpinan tertinggi. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf, dan seluruh jajaran yang mengambil tindakan cepat berdasarkan inisiatif sendiri.

Dia juga mengungkapkan sejumlah kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan. Namun, Dia menyampaikan bahwa Indonesia mampu menangani bencana tersebut secara mandiri.

“Indonesia mampu mengatasi ini,” tegas Prabowo.

15/12/2025 23:00
Pesan Prabowo ke Elite soal Banjir Sumatra: Jangan Cari Kambing Hitam!

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan elite nasional untuk tidak saling mencari kesalahan di tengah situasi bencana yang melanda sejumlah daerah, khususnya banjir di Sumatra.

Prabowo menegaskan, saat krisis bukanlah waktu yang tepat untuk mencari kambing hitam, melainkan momentum untuk bekerja keras dan bergotong royong mengatasi persoalan di lapangan.

“Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini, terutama sebagian elite-elite kita, mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Presiden Ke-8 RI itu mengapresiasi kinerja seluruh unsur pemerintah dan aparat di lapangan yang dinilainya telah bergerak cepat dan tepat sejak awal terjadinya bencana.

Dia menyebut tidak perlu memberikan arahan detail karena jajaran pelaksana sudah memahami tugas dan langsung bertindak.

Prabowo mencontohkan mekanisme penanganan bencana di lingkungan TNI yang sudah lama memandang bencana sebagai perintah operasi.

Dengan demikian, menurutnya, aparat tidak perlu menunggu instruksi berjenjang yang berlarut-larut pada saat-saat krusial.

“Tidak perlu tunggu radiogram, tidak perlu tunggu terlalu banyak petunjuk di saat-saat pertama,” katanya.

Lebih lanjut, dia menilai pola kerja cepat dan inisiatif tersebut telah dijalankan oleh seluruh lembaga terkait. Atas hal itu, Kepala negara menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.

Kendati demikian, Prabowo mengingatkan agar kewaspadaan tetap dijaga ke depan. Dia menilai ada potensi munculnya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan politik, bahkan kemungkinan adanya kekuatan luar yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan stabil.

“Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan,” tegas Prabowo.

15/12/2025 22:20
Sumatra Banjir, Menkes Kirim 600 Nakes Tangani Pasien Pascabencana

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan pihaknya menyiapkan 600 orang tenaga kesehatan (nakes) yang akan diberangkatkan ke Sumatra untuk membantu pemulihan medis pascabencana.

Pada sidang kabinet paripurna, Senin (15/12/2025), Budi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa yang disiapkan baru gelombang pertama saja. Nantinya, mereka akan dirotasi setiap dua minggu.

“Batch pertama kami akan memberangkatkan 600 orang. 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini,” terang Budi kepada Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Budi pun berharap agar Prabowo nantinya melepas keberangkatan nakes yang meliputi dokter, spesialis hingga perawat itu di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dia bahkan meminta agar mereka diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules.

Para nakes yang akan diberangkatkan ke lokasi terdampak bencana Sumatra itu berasal dari rekrutmen terbuka. Asalnya dari organisasi profesi hingga sejumlah Fakultas Kedokteran (FK) baik Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama.

Menurut Budi, dokter-dokter yang dikirim pun berasal dari berbagai latar belakang, yakni koas atau magang, bahkan dokter umum yang mengorbankan pendapatannya untuk pergi ke Sumatra.

“Nanti dalam dua minggu kami putar lagi, Pak, 600 lagi, karena ini buat rumah sakit dan Puskesmas. Karena orang di sana terdampak juga, Pak. Dokter, perawatnya yang di Aceh kena juga, jadi mereka masih ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi, butuh dibantu untuk tiga bulan kita rencanakan relawan dari luar,” terangnya.

Adapun dari segi sarana dan prasarana, Menkes sejak 2020 itu turut melaporkan bahwa ada 41 rumah sakit (RS) yang sempat tidak beroperasi sejak terjadinya bencana pada 26 November 2025. Sekarang, dia mengeklaim 100% sudah mulai beroperasi secara bertahap.

Fasilitas yang baru beroperasi yakni instalasi gawat darurat (IGD) serta ruangan operasi. Sementara itu, sebanyak 500 dari hampir 1.000 puskesmas yang ada turut terdampak. Namun, seiring dengan proses penanggulangan bencana, sebanyak 414 unit puskesmas sudah beroperasi.

“Masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua sesudah rumah sakit beroperasi, Puskesmas ini akan kami operasikan mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan, Pak,” terang pria yang pernah menjabat Wakil Menteri BUMN itu.

15/12/2025 20:42
Pesan Prabowo ke Pejabat: Saudara Kalau Dimaki-maki, Tenang Saja Itu Risiko

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat negara tetap tenang dan fokus bekerja meski menghadapi kritik dan cercaan. Menurutnya, kritik merupakan risiko yang wajar bagi pejabat yang bekerja keras demi kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Saudara-saudara kalau pejabat sudah kerja, saudara dimaki-maki, tenang saja. Pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin, tidak apa-apa itu risiko,” kata Prabowo.

Dia menegaskan bahwa yang terpenting bagi seluruh pejabat negara adalah bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat dan tetap setia pada kepentingan publik.

Presiden Ke-8 RI itu juga meminta para pimpinan kementerian dan lembaga menilai kinerja bawahannya berdasarkan kerja nyata di lapangan.

“Yang penting kita kerja untuk rakyat. Kita setia kepada rakyat, kita enggak ragu-ragu. Saya ingin semua pejabat nilai anak buahnya bekerja keras di lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo secara khusus menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada aparat dan petugas yang menunjukkan dedikasi tinggi, terutama mereka yang bertugas di wilayah bencana dan kondisi ekstrem.

Dia meminta pimpinan TNI dan Polri mengusulkan bentuk penghargaan yang layak, termasuk kenaikan pangkat, bagi personel yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan masyarakat.

“Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa. Kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa, saya minta dikasih penghargaan yang layak,” tegasnya.

Selain aparat keamanan, Prabowo juga menyoroti peran tenaga kesehatan dan petugas lain yang tetap bertahan di pos pelayanan di tengah situasi sulit. Menurutnya, dokter dan tenaga medis yang tidak meninggalkan tugasnya juga pantas mendapatkan apresiasi dari negara.

“Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas di lapangan yang tidak meninggalkan pos-nya itu juga harus dikasih penghargaan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh petugas di lapangan. Ia mengaku bangga dengan kinerja jajaran pemerintah dan aparat yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat.

“Sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas di lapangan. Hormat saya kepada mereka. Saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah dan petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat,” pungkas Prabowo.

15/12/2025 20:30
Listrik Masih Padam di Sumatra, Prabowo: Saya Minta Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena pasokan listrik di sebagian besar wilayah terdampak banjir Sumatra belum sepenuhnya menyala. Sejumlah daerah masih menghadapi kendala akibat kondisi alam dan infrastruktur yang rusak.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menjelaskan masih terdapat wilayah yang terisolasi sehingga pemulihan listrik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, proses normalisasi aktivitas masyarakat di beberapa daerah diperkirakan membutuhkan waktu hingga beberapa bulan.

“Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin mungkin 2, 3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” tuturnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 RI itu menyebut pemulihan jaringan listrik dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Dia menekankan bahaya kabel listrik yang masih terendam banjir dan berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila penanganannya tidak dilakukan secara hati-hati.

“Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya karena kabel-kabel kalau lewat air yang masih banjir, itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta PT PLN (Persero) yang terus bekerja di lapangan dalam kondisi sulit.

Ia mengatakan para petugas telah berada di lokasi bencana selama lebih dari sepekan untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus mendorong percepatan perbaikan jaringan listrik di wilayah terdampak, sembari memastikan seluruh proses dilakukan dengan standar keselamatan yang ketat demi melindungi masyarakat dan petugas di lapangan.

“Jadi, PU itu PLN bekerja dengan sangat [hati-hati] menghadapi kondisi yang sangat menantang dan mereka sudah di situ sudah belasan hari,” pungkas Prabowo.

15/12/2025 19:35
Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.

Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

“Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

Saat yang sama, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan wisata bencana. Sindirian ini terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” kata Prabowo dalam sambutannya dikutip dari Antara.

Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

“Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu,” kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

“Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” kata Prabowo.

15/12/2025 18:59
Kapolri Ungkap 10.999 Personel Telah Dikerahkan untuk Penanganan Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan saat ini personel yang telah disiagakan di Sumatra mencapai 10.999 personel.

Sigit mengemukakan sepuluh ribuan personel itu disebarkan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“Kekuatan personel Polri yang kita deploy ada 10.999 personel. Di mana kita bagi di Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumbar,” ujar Sigit dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, tim Disaster Victim Identification (DVI), trauma healing 82 personel hingga siaga Brimob untuk tiga wilayah Sumatra yang terdampak sebanyak 2.321 personel.

Selain itu, sarana dan prasarana berupa pesawat hingga empat helikopter juga turut diterjunkan Polri dalam operasi bantuan ini. Secara terperinci, satu kapal di Polda Aceh dan Sumatra Barat, dua kapal di Sumatra Utara.

Selanjutnya, tiga helikopter di Aceh, kemudian di Sumut ada dua pesawat Fokker dan CN serta empat helikopter, serta satu helikopter di Sumatra Barat.

“Ini nanti digunakan untuk mengangkut logistik yang akan kita salurkan ke wilayah-wilayah yang terdampak. Kemudian kita juga mengirimkan K-9 untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar,” imbuhnya.

Selain itu, total bantuan bahan pangan seperti 224 ton beras, gas LPG, 44 genset, pompa air 239 unit hingga solar panel 19.000 unit.

“Selanjutnya kami telah melayani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan kesehatan. Ada 24.439 korban yang sudah kami layani, termasuk pemeriksaan DVI 1.015 korban bencana. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan,” pungkasnya.

15/12/2025 18:01
Prabowo Tegaskan APBN Siap Tangani Bencana, Berkat Kebijakan Efisiensi

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah.

Kesiapan anggaran tersebut, menurut Prabowo, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 Ri itu mengatakan, pemerintah berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut sempat menuai kritik dan penolakan, meski efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

“Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

“Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.

15/12/2025 17:40