Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Update Bencana Sumatra-Aceh Minggu (30/11): Total 442 Korban Jiwa

    Update Bencana Sumatra-Aceh Minggu (30/11): Total 442 Korban Jiwa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengatakan memasuki hari keempat penanganan banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, total korban jiwa sebanyak 442, Minggu (30/11/2025).

    Penambahan jumlah korban setelah Satuan Tugas Gabungan dari TNI, Polri, BNPB, dan personel lainnya melakukan penyisiran di tiga provinsi tersebut.

    “Jadi korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 209 yang masih hilang,” kata Suharyanto dilansir akun YouTube @BNPB, Minggu (30/11/2025).

    Dia menyebut, korban terbanyak berada di Tapanuli Selatan. Sedangkan sisanya di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

    Dia juga melaporkan, pengungsi juga turut bertambah menjadi 3.600 jiwa di Tapanuli Utara. Lalu di Tapanuli Selatan sebanyak 4.661 jiwa yang mengungsi, Sibolga sebanyak 4.456 jiwa, Humbang Hasundutan sebanyak 2.200 jiwa, dan Mandailing Natal 1.378 jiwa.

    Dari segi akses transportasi, jalur Tarutung-Sibolga masih proses normalisasi dan baru berhasil ditembus sepanjang 40 km. Suharyanto menyampaikan masih ada warga yang terjebak di antara jalan Sibolga ke Tapanuli Tengah, di mana mereka mengungsi di area tersebut. 

    Lalu jalan Tarutung-Tapanuli Utara masih lumpuh, di mana personel gabungan membawa logistik ke titik-titik itu. Jalur Mandailing Natal berangsur pulih.

    Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah hanya bisa diakses melalui jalur udara. Lalu, Bandara Pinangsori sudah dapat diakses jalur darat sehingga pendistribusian logistik ke Tapanuli Tengah bisa menggunakan jalur udara dan darat. Tapanuli Tengah ke Sibolga sudah bisa ditembus.

    Korban Jiwa di Aceh 96 Orang

    Suharyanto menjelaskan bahwa korban jiwa di Aceh menjadi 96 orang, dan 75 masih dinyatakan hilang. Korban jiwa terdampak di 11 kabupaten dan kota. 

    Dia merincikan jalur transportasi yang masih lumpuh adalah Sumatra Utara-Aceh Tamiang, Banda Aceh-Lhokseumawe, Aceh Utara-Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Subusalam, Singkil, dan Aceh Selatan.

    Namun, akses komunikasi di Bener Meriah telah lancar, begitupun Aceh Timur, dan Langsa. 

    Korban Jiwa Sumatra Barat menjadi 129

    Suharyanto menyampaikan bahwa korban Jiwa di Sumatra Barat mencapai 129 orang, 118 masih hilang, dan 16 luka-luka. Wilayah Padang Pariaman juga telah pulih dan banyak warga yang berangsur angsur mengunjungi rumahnya.

    Di Agam, katanya, korban jiwa menjadi 87, sedangkan 76 masih dinyatakan hilang. Terdapat 8 kabupaten/kota yang terdampak dan masih menjadi fokus utama.

    Jalur Kota Padang Panjang dan Secincin masih putus. Dia mengatakan akses dari Jakarta ke Sumatra Barat menggunakan jalur darat masih bisa diakses.

    Adapun sampai saat ini Satgas Gabungan masih mendistribusikan kebutuhan pokok mulai dari makanan, minuman, selimut, tenda keluarga dan tenda pengungsian. Selain itu, sejumlah lokasi telah dipasangi Starlink untuk mempermudah komunikasi. Proses penyaluran akan terus bertambah setiap harinya yang didominasi dari jalur udara.

  • Pemerintah Kerahkan 11 Helikopter untuk Distribusi Bantuan Korban Banjir Sumatra

    Pemerintah Kerahkan 11 Helikopter untuk Distribusi Bantuan Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.

    Hingga Jumat (29/11/2025), sebanyak 11 helikopter milik TNI dan Basarnas telah diterjunkan ke wilayah terdampak untuk mempercepat distribusi bantuan logistik.

    Menurut keterangan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet, 9 helikopter sudah berada di lokasi sejak 26 November, sedangkan 2 helikopter tambahan diterbangkan dari Jakarta ke Aceh pada Jumat pagi.

    Helikopter-helikopter ini difokuskan untuk menjangkau daerah yang sulit diakses melalui jalur darat akibat longsor. Selain itu, tim yang bertugas terus memperhatikan kondisi cuaca ekstrem sebagai pertimbangan utama dalam penanganan bencana.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat sejak hari pertama bencana. Langkah-langkah darurat termasuk evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan wilayah terdampak harus segera dilakukan.

    “Pemerintah bergerak cepat, dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan melalui jalur darat dan udara, serta terus mendukung kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Prabowo melalui akun Instagram resmi Presiden RI.

    Presiden juga menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya gotong royong dalam memulihkan kehidupan masyarakat dan menormalkan kembali wilayah terdampak.

    “Mari kita senantiasa bersatu, bergotong royong, dan membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga masa sulit ini dapat segera kita lewati,” ujarnya.

  • Simak! Ini Syarat Penetapan Status Bencana Nasional yang Digaungkan untuk Banjir Sumatra

    Simak! Ini Syarat Penetapan Status Bencana Nasional yang Digaungkan untuk Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan ini status penerapan Bencana Nasional digaungkan oleh publik usai Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dilanda banjir bandang hingga longsor. 

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (29/11/2025), total korban jiwa mencapai 303 orang dari tiga provinsi tersebut. Publik hingga koalisi masyarakat mendesak agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan bagi warga cepat dilakukan. 

    Pasalnya sampai saat ini status masih di tingkat tanggap darurat. Lantas, bagaimana penetapan status bencana nasional?

    Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penerapan status keadaan darurat dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

    Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

    Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman BNPB mengenai penetapan status keadaan darurat bencana, status ini berdasarkan rekomendasi dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal ini gubernur yang terdampak karena tidak lagi mampu menangani bencana.

    Pemprov tidak bisa mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan melaksanakan penanganan bencana mulai dari evakuasi serta pemenuhan kebutuhan pokok.

    Pengajuan status bencana nasional dari Pemprov harus berdasarkan kajian bersama BNPB dan kementerian atau lembaga terkait. Jika dinyatakan benar adanya, maka hasil laporan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

    Setelah itu, Kepala BNPB mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan status bencana nasional. Sedangkan jika tidak perlu, maka BNPB menyampaikan kepada gubernur yang terdampak untuk tidak menetapkan dan melaksanakan status bencana nasional.

    Sekadar informasi, per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang semenjak peristiwa pada tiga hari lalu di Sumatra Utara. 

    Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

  • Banjir dan Longsor Sumatra, Ini Syarat dan Prosedur Penerapan Bencana Nasional

    Banjir dan Longsor Sumatra, Ini Syarat dan Prosedur Penerapan Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Bencana alam banjir dan longsor terjadi di beberapa daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar. Apakah bencana yang terjadi di provinsi ini, masuk dalam kategori bencana nasional?

    Bencana alam yang pernah dianggap sebagai bencana nasional adalah gempa dan tsunami di Flores pada 1992, tsunami di Aceh pada 2004, dan lumpur Lapindo di Jawa Timur pada 2006. Lantas, bagaimana dengan bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatra?

    Dikutip dari buku Panduan Pedoman Penetapan Status Keadaaan Darurat Bencana BNPB, Minggu (30/11/2025), status keadaan darurat bencana nasional ditetapkan atas pertimbangan pemerintah provinsi yang terdampak, tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

    1. Memobilisasi sumberdaya manusia untuk upaya penanganan darurat bencana.

    2. Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

    3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar.

    Ketidakmampuan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud penjelasan diatas ditentukan oleh :

    1. Pernyataan resmi dari Gubernur wilayah provinsi terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana.

    2. Pernyataan tersebut di atas, harus dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait).

    Apabila hasil pengkajian cepat memang benar menunjukkan adanya ketidakmampuan di dalam mengelola penanganan darurat bencana, maka dengan demikian kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada Pemerintah. Selanjutnya Presiden menetapkan status keadaan darurat bencana nasional.

    Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Nasional

    Prosedur penetapan status keadaan darurat bencana nasional diatur sebagai berikut:

    1. Apabila kebutuhan penanganan darurat bencana melampaui kapasitas dari rovinsi yang wilayah kabupaten/kotanya terdampak, maka gubernur wilayah provinsi terdampak dapat mengeluarkan surat pernyataan.

    Surat pernyataan itu ditujukan kepada Presiden yang berisikan tentang ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana secara penuh dan sekaligus bermohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional.

    2. Paling lambat 1 kali 24 jam setelah keluarnya surat pernyataan dimaksud maka BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait agar melakukan pengkajian cepat situasi.

    3. Selanjutnya hasil pengkajian cepat dimaksud dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

    4. Apabila rekomendasi yang dikeluarkan perlu menaikkan status keadaan darurat bencana menjadi status keadaan darurat bencana nasional maka, Presiden dapat segera menetapkan status keadaan darurat bencana nasional.

    Selanjutnya, Kepala BNPB mengkoordinasikan Kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut.

    5. Apabila rekomendasi yang dihasilkan sebaliknya, maka Pemerintah melalui Kepala BNPB segera menginformasikan ke Gubernur wilayah terdampak bahwa status keadaan darurat bencana tidak perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional dan sekaligus di dalam menginformasikan tersebut termuat pula pernyataan bahwa Pemerintah akan melakukan pendampingan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang terjadi.

  • Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Bisnis.com, JAKARTA — Di beberapa wilayah Sumatera akhir November ini, air datang bukan hanya sebagai hujan tetapi berubah menjadi penghapus jalan, pemutus jembatan, dan pemisah antara rumah dengan penghuninya.

    Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan jejak runtuhan, cerita kehilangan, dan jaringan logistik yang porak-poranda.

    Berdasarkan laporan BNPB pada Minggu (30/11/2025), korban meninggal di Provinsi Sumatera Utara pada hari ketiga usai penetapan status tanggap darurat bencana dan jumlah orang yang tewas sudah mencapai 166 orang.

    Selain itu, 143 orang lainnya statusnya masih dinyatakan hilang. Daftar wilayah terdampak bencana terbesar di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.

    Sementara itu, Di Aceh, korban meninggal berdasarkan laporan BNPB terbaru sudah mencapai 47 orang. 51 warga dinyatakan hilang dan 8 mengalami luka-luka. Adapun, jumlah pengungsi di Aceh mencapai 48.887 dengan titik lokasi pengungsian berada di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    Di sisi lain, korban meninggal di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan data BNBP mencapai angka 90 orang dengan status lainnya 85 warga masih dinyatakan hilang dan 10 lainnya luka-luka. Korban paling banyak berasal dari Kabupaten Agam.

    Sedangkan jumlah pengungsi di Sumatera Barat adalah 11.820 Kepala Keluarga atau sekitar 77.918 jiwa. Titik lokasi pengungsian berada di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumbar, mencatat warga yang mengungsi di wilayahnya adalah sebanyak 4.000 orang.

    Di tengah situasi tersebut, publik mulai mempertanyakan perlukah pemerintah menetapkan status “darurat bencana nasional”? Pertanyaan ini muncul seiring luasnya dampak bencana Sumatra yang melibatkan ribuan pengungsi, puluhan infrastruktur rusak, dan rantai logistik yang terganggu.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan mengirim bantuan secara berkelanjutan. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 

    “Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya.

    Daerah
    Meninggal Dunia
    Orang Hilang

    DI Aceh
    47 orang
    51 orang

    Sumatra Utara
    166 orang
    143 orang

    Sumatra Barat
    90 orang
    85 orang

    Total
    303 orang
    276 orang

    Sumber: BNPB, per 30 November 2025

    Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan intensif sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    “Nanti kami monitor terus,” katanya singkat.

    Meski begitu, Kepala negara memastikan bahwa di tengah upaya cepat pemerintah, tetapi saat ini kondisi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses yang terputus hingga cuaca yang tidak menentu. Dia mengatakan bahwa pemberian bantuan ke daerah bencana alam sangat berat. Sebab, akses banyak terputus.

    “Memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana.

    Prabowo mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatra telah memicu adanya banjir bandang, saat cuaca ekstrem di sebagian besar Pulau tersebut.

    “Pemerintah bergerak cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” ucapnya, Jumat (28/11/2025).

    Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bantuan yang disalurkan bagi korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem yang berdampak luas di sejumlah wilayah.

    “Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami Tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI-Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian terus makanan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujarnya.

    Menurut Pratikno, pengiriman bantuan mendesak kembali dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Pemerintah menekankan pentingnya peralatan prioritas untuk mendukung efisiensi operasi tanggap darurat.

    “Tadi di disampaikan oleh Pak Seskab, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Tim PU [Pekerjaan Umum] juga bergerak, karena beberapa lokasi titik itu putus, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun, dan lain-lain, itu juga sudah bergerak,” kata Pratikno.

    Menurut Pratikno, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dipicu Siklon Tropis Senyar yang berdampak luas di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengaktivasi operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di daratan.

    “Perlu kita ketahui, ini adalah Siklon Tropis Senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun, oleh karena itu kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan dibawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadai potensi Siklon Tropis Koto yang berada di utara. Meski diharapkan tidak memasuki wilayah Indonesia, seluruh elemen diminta memperkuat kewaspadaan dan menjaga kesiapsiagaan.

    “Dan kemudian kami juga mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di utara. Kami masih waspada, kami harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi, kami butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya,” kata Pratikno.

  • YLBHI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional guna Percepat Penanganan Sumatra

    YLBHI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional guna Percepat Penanganan Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)menilai seharusnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional usai banjir dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Direktur LBH Medan, Muhammad Irvan mengatakan alasan penetapan status bencana nasional berkaca dari banyaknya korban jiwa maupun luka yang terdampak. 

    “Mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Ini sudah seyogyanya ditetapkan sebagai status bencana nasional karena terindikasi melihat dari indikator jumlah korban Sumatra Utara saja ratusan,” katanya saat konferensi pers secara daring, Minggu (30/11/2025).

    Selain itu, bencana ini juga mengakibatkan fasilitas sarana dan prasarana rusak tersapu banjir atau terhalang tanah longsor. Sehingga penyaluran logistik masyarakat terhambat.

    Dia turut menyoroti imbas dari sulitnya kebutuhan pokok memaksa warga di sejumlah daerah menjarah supermarket. 

    Irvan mengatakan, masifnya kerusakan infrastruktur hingga dampak sosial ekonomi menjadi sinyal kuat bagi pemerintah meningkatkan status tanggap darurat menjadi bencana nasional.

    Terlebih, kondisi ini menyangkut asas kemanusiaan dan keadilan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat di Sumatra.

    Irvan mendesak agar pemerintah segera mendistribusikan logistik ke daerah-daerah yang terisolasi melalui jalur udara. Dia yakin penetapan bencana nasional mempermudah penyaluran bantuan ke setiap wilayah.

    “Presiden menetapkan ini bencana nasional, maka akan pengerahan baik dari kementerian baik dari aparatur yang di pusat ataupun stakeholder lainnya, BNPB, dan seterusnya turun ke daerah-daerah tersebut, ke provinsi tersebut untuk mempercepat memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan korban jiwa mencapai 303 akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Sabtu (29/11/2025).

    Suharyanto mengatakan, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang sejak peristiwa pada 3 hari lalu. Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. 

    Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

  • Cerita Warga Korban Banjir di Aceh, Harap Bantuan Logistik Segera

    Cerita Warga Korban Banjir di Aceh, Harap Bantuan Logistik Segera

    Bisnis.com, JAKARTA – Korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh berharap bantuan makanan dan logistik lainnya dapat dipercepat terutama di daerah terisolir.

    Lima hari pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra, terutama Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, bantuan memang berangsur didistribusikan oleh pemerintah.

    Kendati demikian, pasokan logistik yang dikirim pemerintah sejauh ini belum seluruhnya diterima oleh para korban terdampak.

    Di Kabupaten Pidie Jaya misalnya, banjir memang berangsur surut sejak kemarin. Meski demikian, sebagian rumah warga sama sekali tidak dapat ditempati. Pasokan logistik juga sangat dibutuhkan segera.

    Salah seorang warga di Desa Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Shaivannur M. Yusuf menceritakan bahwa masyarakat saat ini menghadapi kelangkaan air bersih, makanan dan pakaian.

    “Jangankan air minum, air sumur saja tidak ada. Leuhop (lumpur) semua,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Akibatnya, rumah keluarganya tidak dapat ditempati lagi karena nyaris tertimbun lumpur. Hari ini, dia berencana untuk mengevakuasi keluarganya ke Banda Aceh.

    Selain bantuan logistik, kata dia, masyarakat juga harus menghadapi kendala jaringan listrik dan internet. Dia juga mendorong pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatra.

    “Harapannya, untuk bisa mempercepat rehabilitasi pascabanjir bandang ini. Harusnya ini bencana nasional. Di pesisir pantai timur Aceh sudah putus akses jalan. Masyarakat tidak ada tempat tinggal, mengungsi saja tidak ada tempat. Rumah-rumah 90% tidak layak tepati lagi. Sudah lumpur setengah bangunan rata-rata” katanya.

    Sementara itu, salah seorang jurnalis yang melakukan peliputan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Zuhri Noviandi mengatakan bahwa sejauh perjalanan yang ditempuhnya bersama media lain dari Banda Aceh hingga ke Bireuen, bantuan logistik masih minim.

    “Belum terlihat mobilisasi khusus truk dan kendaraan lain yang membawa logistik. Begitu juga hasil wawancara warga, keluhan pertama bantuan makanan masih sangat minim,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Laporan Kementerian Komunikasi dan Digital per 26 November 2025 mencatat bahwa setidaknya 799 site transmisi mengalami gangguan di Aceh. Sementara di Sumatra Utara 495 site terdampak dan 16 site di Sumatra Barat.

    Khusus di Aceh, beberapa daerah dengan persentase dampak signifikan adalah Pidie Jaya 52 site atau 55,91% dari total site di wilayah itu, Bireuen 136 site (44,10%), Banda Aceh 126 site (38,30%), Aceh Barat Daya 29 site (36,71%) dan Nagan Raya 33 site atau setara 32,67% dari total.

    Laporan Korban Jiwa

    Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat di Provinsi Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah, dengan sebaran tertinggi di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    “Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya, karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” terang Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sabtu (29/11/2025).

    Banyaknya kerusakan jembatan dan jalan nasional berdampak pada terputusnya akses utama, termasuk jalur Banda Aceh–Lhokseumawe serta jalur perbatasan Aceh–Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Hingga kini, beberapa daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih belum dapat diakses melalui jalur darat.

    BNPB telah mengaktifkan dukungan komunikasi darurat menggunakan jaringan satelit Starlink di sejumlah titik, terutama di wilayah yang terisolir jaringan. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat Cessna Caravan untuk menjangkau daerah yang tidak dapat diakses melalui jalur darat.

    Selain itu, bantuan Presiden berupa alat komunikasi, tenda, genset, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga juga telah tiba di Aceh dan sebagian besar telah didistribusikan ke 17 kabupaten/kota terdampak. Dua helikopter BNPB juga telah dikerahkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda untuk mendukung distribusi ke titik-titik kritis.

    Desak Status Bencana Nasional

    Di sisi lain, Forum Jurnalis Aceh – Jakarta (For-JAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional menyusul bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Desakan ini disampaikan mengingat dampak bencana semakin meluas dan berbagai akses utama kini lumpuh sehingga penanganan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah.

    Ketua For-JAK, Salman Mardira, mengatakan bahwa kondisi di sejumlah daerah terdampak sudah sangat memprihatinkan. Banyak warga yang hingga kini masih terisolasi karena jalan terputus, jaringan komunikasi lumpuh, serta minimnya distribusi logistik.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan perlunya intervensi cepat pemerintah pusat melalui penetapan status darurat nasional agar mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih efektif.

    “For-JAK menilai pemerintah harus segera memulihkan akses komunikasi dan transportasi agar pengiriman bantuan bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Masyarakat di banyak titik masih menunggu bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jalur darat Aceh – Medan yang saat ini menjadi salah satu akses vital distribusi barang dan logistik. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut menyebabkan bantuan dari luar daerah sulit masuk dan memperlambat mobilisasi tim penyelamat.

    “For-JAK meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan ruas Aceh – Medan karena jalur ini adalah nadi utama pergerakan logistik. Jika akses ini tidak segera dipulihkan, masyarakat di pedalaman Aceh akan semakin kesulitan menerima bantuan,” tegasnya.

  • Alasan Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Alasan Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Bisnis.com, JAKARTA — Sikap kooperatif selama proses penyidikan menjadi alasan utama Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencabut status pencegahan ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa penyidik telah mengajukan permohonan pencabutan surat pencekalan tersebut.

    Menurutnya, keputusan ini diambil setelah penyidik mempertimbangkan itikad baik yang ditunjukkan Victor dalam perkara dugaan korupsi terkait perpajakan tahun 2016–2020.

    “Benar, terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik. Dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif,” ujar Anang saat dihubungi Bisnis, Sabtu (29/11/2025).

    Sebelumnya, Victor masuk dalam daftar pihak yang dicegah ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Namun, penilaian penyidik terhadap tingkat kepatuhan Victor dalam menjalani pemeriksaan mengubah status hukum tersebut.

    Anang belum memberikan perincian mengenai nasib empat pihak lain yang sebelumnya turut diajukan cegah dalam pusaran kasus ini.

    Sebagai informasi, selain Victor, Kejagung juga mencegah mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi, Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Jenderal Pajak Karl Layman, Kepala KPP Madya Dua Semarang Ning Dijah Prananingrum, serta konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo.

    Di sisi lain, manajemen PT Djarum sebelumnya telah menegaskan komitmen perusahaan terhadap proses hukum yang berjalan. Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan memastikan bahwa Victor Hartono, yang masih menjabat sebagai Chief Operating Officer, dan perusahaan akan senantiasa menghormati prosedur hukum.

    “Kami menghormati, patuh, dan taat hukum. Kami akan mengikuti sesuai prosedur,” tutur Budi.

  • Banjir Bandang Sumatera, Danantara dan BUMN Kerahkan Bantuan Darurat

    Banjir Bandang Sumatera, Danantara dan BUMN Kerahkan Bantuan Darurat

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengoordinasikan sejumlah BUMN untuk merespons cepat bencana hidrometeorologi di Sumatera yang kini berstatus darurat bencana akibat banjir bandang dan longsor.

    Hujan ekstrem diketahui telah memicu luapan sungai, merusak permukiman, dan menghancurkan infrastruktur dasar. Laporan resmi menunjukkan sedikitnya 22 orang meninggal, sementara lebih dari 20.700 warga harus mengungsi ke lokasi penampungan sementara hingga Jumat (28/11/2025).

    Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan jaringan koordinasi dengan BUMN yang memiliki operasi di wilayah terdampak. 

    Langkah tersebut, lanjutnya, ditempuh untuk memastikan kebutuhan dasar warga segera terpenuhi dan akses vital bisa kembali dibuka.

    “Kami bergerak sejak awal untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, akses kritis dipulihkan, dan pemulihan bisa dilakukan tanpa menunggu lama,” ujar Rohan melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Di lapangan, sejumlah BUMN menurunkan relawan untuk membantu evakuasi warga, sekaligus mengirimkan logistik berupa pangan, air bersih, perlengkapan dasar, serta kebutuhan kesehatan ke titik-titik pengungsian. 

    Rohan menyatakan bahwa perusahaan dengan kemampuan teknis turut mengoperasikan alat berat untuk membuka ruas jalan yang tertutup material longsor agar distribusi bantuan dapat kembali berjalan.

    Pemulihan jaringan seluler dan sambungan listrik juga menjadi prioritas awal guna memperlancar koordinasi antarlembaga selama masa tanggap darurat.

    Di Sumatera Barat, BUMN seperti PT Pegadaian, Semen Padang, BNI, Hutama Karya, Angkasa Pura, PLN, dan Pertamina telah mengirimkan bantuan sejak hari pertama. Bantuan mencakup makanan, pakaian, obat-obatan dasar, tenda darurat, perahu karet, hingga excavator untuk mendukung evakuasi. 

    Adapun di Sumatera Utara, bantuan disalurkan Pegadaian, BRI, BNI, Inalum, Angkasa Pura, BTN, Kawasan Industri Medan (KIM), Pertamina, dan PTPN. Bantuan meliputi pangan, air bersih, perlengkapan bayi, obat-obatan, tenda pengungsian, dan suplai bahan bakar untuk operasional alat berat.

    “Dengan langkah cepat di masa tanggap darurat serta rencana pemulihan yang terarah, Danantara Indonesia dan jaringan BUMN yang terkait ingin memastikan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin,” kata Rohan.

    ————————-

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Doa Prabowo untuk Korban Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

    Doa Prabowo untuk Korban Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka mendalam dan keprihatinan atas musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, pada Jumat (28/11/2025) lalu.

    Di hadapan ribuan guru dari seluruh Tanah Air, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat sejak hari pertama kejadian dengan menyalurkan bantuan melalui jalur darat maupun udara untuk memastikan pertolongan segera sampai kepada warga terdampak.

    “Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah, akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan di lapangan demi menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan daerah terdampak.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di Pulau Sumatra. Tiga wilayah terdampak yang mendapat perhatian pemerintah pusat saat ini adalah Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Provinsi Aceh.

    Dari Tapanuli Utara, Suharyanto menegaskan upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring membaiknya cuaca di wilayah terdampak. Tiga prioritas yang diperintahkan untuk segera ditangani adalah operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, serta pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

    Operasi pencarian dan pertolongan di Sumatra Utara difokuskan di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sementara di dua wilayah lainnya sejumlah warga juga dilaporkan hilang. Suharyanto menegaskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilaksanakan selama 24 jam, dipimpin Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan.

    Secara bersamaan, percepatan distribusi logistik didorong ke wilayah yang masih terisolasi seperti Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil.

    Akses menuju Sibolga dari Tarutung masih terputus akibat sejumlah titik yang tertimbun material longsor. Untuk mengatasi kendala ini, bantuan logistik akan dikirim melalui jalur laut lewat Pelabuhan Jago-jago dengan menggunakan kapal TNI Angkatan Laut. Upaya pemulihan akses komunikasi juga dilakukan dengan pendistribusian unit starlink ke Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan.

    Sementara itu, penanganan darurat di Aceh terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah menyusul masifnya dampak banjir dan longsor di provinsi tersebut. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah berada di Aceh untuk mengoordinasikan upaya penanganan.

    Akses darat di lima kabupaten yakni Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya telah dapat dilalui kembali sejak Jumat malam, sehingga distribusi logistik bisa segera dilakukan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat.

    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui jalur darat seperti Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat caravan serta enam helikopter yang terdiri dari helikopter TNI dan BNPB.

    Kapal cepat juga disiagakan untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe. Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Selain itu, empat dapur umum dibuka di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sementara penanganan kelangkaan BBM ditangani bersama Pertamina.