Category: Bisnis.com Nasional

  • Daftar Mata Uang Terendah di Dunia, Indonesia Urutan 7!

    Daftar Mata Uang Terendah di Dunia, Indonesia Urutan 7!

    Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang terkuat di dunia bukanlah dolar Amerika Serikat (AS). Banyak orang mengira, dolar AS menjadi mata uang terkuat karena kebijakan tarif Trump yang saat ini menjadi sorotan dunia.

    Namun ternyata, dinar Kuwait menjadi mata uang terkuat per 2024 dengan nilai tukar terhadap dolar AS mencapai US$3,24 per KWD.

    Sedangkan untuk rupiah saat ini sedang terseok terhadap dolar AS. Indonesia menempati posisi ke-7 mata uang terendah di dunia.

    Adapun mata uang terendah di dunia yakni Rial Iran yang memiliki nilai tukar 1 rial setara dengan 0,000024 dolar AS.

    Berikut daftar mata uang terendah di dunia menurut data Forbes per 2024, dilansir dari situs Pegadaian.

    Daftar 10 Mata Uang Terendah di Dunia

    1. Rial Iran (IRR)

    Rial Iran memiliki nilai tukar terendah di dunia, yakni 1 rial setara dengan 0,000024 dolar AS. Sedangkan 1 dolar AS setara dengan 42.300 rial.

    2. Dong Vietnam (VND)

    Mata uang terendah di dunia yang kedua adalah Dong Vietnam. 1 Dong setara dengan 0,000043 dolar AS, sedangkan 1 dolar AS setara dengan 23.485 dong.

    3. Kip Laos (LAK)

    Kip Laos memiliki nilai tukar rupiah rendah yaitu 0,000057 dolar AS. Sebaliknya, 1 dolar AS dihargai sebesar 17.692 kip.

    4. Leone Sierra Leone (SLL)

    Leone merupakan mata uang negara Sierra Leone yang menempati urutan keempat mata uang terendah di dunia. Inflasi tinggi yang mencapai 43% di April, melemahnya kondisi ekonomi negara, serta utang luar negeri yang tinggi membuat 1 leone hanya dihargai 0,000057 dolar AS, sedangkan 1 dolar AS dihargai 17.665 leone.

    5. Pound Libanon (LBP)

    Mata uang pound yang berasal dari negara Libanon dengan perbandingan 1 pound setara dengan 0,000067 dolar AS, sedangkan 1 dolar AS dihargai 15.012 pound.

    6. Rupiah Indonesia (IDR)

    Indonesia menjadi salah satu negara dengan mata uang terendah. Saat ini, 1 dolar AS dihargai 16.862 rupiah.

    7. Som Uzbekistan (UZS)

    Mata uang som dari Uzbekistan menempati urutan ketujuh mata uang terendah di dunia di mana 1 som setara dengan 0,000088 dolar, sedangkan 1 dolar AS dihargai 11.420 som.

    8. Franc Guinea (GNF)

    Kemudian negara dengan mata uang terendah ke-8 yakni Negara Guinea yang terletak di Afrika Barat.

    Franc yang merupakan mata uang negara Guinea mengalami penurunan nilai karena inflasi tinggi, konflik militer, dan meningkatnya jumlah pengungsi dari Liberia dan Sierra Leone.

    1 franc dihargai 0,000116 dolar AS. Sebaliknya, 1 dolar AS dihargai 8.650 franc.

    9. Guarani Paraguay (PYG)

    Mata uang Paraguay yang disebut sebagai guarani setara dengan 0,000138 dolar AS. Kemudian untuk 1 dolar AS dihargai 7.241 guarani.

    10. Shilling Uganda (USH)

    Shilling adalah mata uang negara Uganda yang terletak di Afrika Bagian Timur. Per 1 shilling dihargai 0,000267 dolar AS.

    Kemudian untuk 1 dolar AS dihargai 3.741 shilling.

  • Gibran Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia, Bahas Tenaga Kerja hingga Palestina

    Gibran Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia, Bahas Tenaga Kerja hingga Palestina

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terima kunjungan kenegaraan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.

    Gibran didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menkopolkam RI Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, dan Menteri KKP Trenggono. Kunjungan itu dilakukan di Istana Wakil Presiden Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). 

    Menko PMK Pratikno menyebut pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan kerja sama ekonomi baik di sektor pertanian, kelautan dan pendidikan vokasional antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

    Pada sektor pertanian, menurut Pratikno, Pemerintahan Malaysia ingin belajar dari Indonesia. Pasalnya, Malaysia memandang produksi pertanian Indonesia sangat bagus dan berkualitas.

    “Kemudian ada juga kerjasama untuk kepentingan pertanian sawit, minyak sawit, karena sekali lagi Indonesia-Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar,” tuturnya di Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Pratikno juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati ada kerja sama untuk perlindungan nelayan di laut Indonesia dan Malaysia.

    “Nanti ada kerja sama di bidang kelautan, terutama perlindungan nelayan antara dua negara,” katanya.

    Kerja sama di bidang ekonomi lainnya, kata Pratikno, berkaitan dengan peningkatan kerja sama di kawasan Batam-Johor serta peningkatan industri halal di Indonesia-Malaysia mengingat kedua negara tersebut memiliki muslim terbesar.

    “Nah, tadi Pak Wakil Perdana Menteri juga menegaskan tentang pentingnya kerja sama pariwisata karena tahun 2026 nanti itu adalah tahun para wisata Malaysia, jadi beliau juga minta izin untuk promosi pariwisata,” ujarnya.

    Ditambah lagi, keduanya juga menyepakati adanya kerja sama Technical Vocational Educational Training atau TVET untuk pendidikan vokasional. Tidak ketinggalan, pembahasan memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia juga dibahas di pertemuan Gibran dengan Zahid tersebut

    “Kemudian juga akan mengajak serta Malaysia, itu yang sedang dipikirkan. Dan tentu saja adalah kesepakatan mengenai bagaimana memberikan dukungan penuh kepada Palestina,” tuturnya.

  • Polisi Terjunkan 1.211 Personel Kawal Demo di Kementerian BUMN hingga DPR

    Polisi Terjunkan 1.211 Personel Kawal Demo di Kementerian BUMN hingga DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri menerjunkan 1.211 personel untuk mengawal demonstrasi di empat titik di wilayah Jakarta Pusat.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari Polri, TNI hingga Pemda Jakarta.

    “1.211 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta disiagakan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

    Dia menambahkan, ribuan personel itu akan disebar ke sejumlah titik mulai dari Kedubes AS, Kementerian BUMN, DPR RI hingga Jalan Sarinah. 

    Kemudian, Susatyo meminta kepada seluruh personel agar bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Lebih jauh, personel yang terlibat pengamanan diminta agar tidak membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    Di samping itu, Susatyo juga mengimbau kepada aksi massa agar tidak melakukan penyampaian pendapatnya dengan anarkis, merusak fasilitas umum hingga mengganggu pengguna jalan lain.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR RI,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, demonstrasi di empat titik itu berkaitan dengan aksi damai dukung Palestina di Kedubes AS;  unjuk rasa terkait aktivitas bongkar muat di Tanjung Priok hingga menyebabkan kemacetan di Kementerian BUMN; dan hingga aksi tolak uji materi UU TNI di DPR.

  • Perpres Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Digugat ke MA

    Perpres Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Digugat ke MA

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan uji materiil atau gugaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

    Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya. Adapun, gugatan atau uji materiil tersebut terhadap beberapa pasal di Perpres No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). 

    Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata. Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

    “Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk,” tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip dari keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

    Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52. 

    Berikut keterangan pasal-pasal yang diajukan oleh pemohon gugatan terhadap Perpres No 82/2024 

    Pasal 3

    Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

    Pasal 4

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi :
    a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
    b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
    c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
    d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;
    e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan
    f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

    Pasal 48

    (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pasal 52

    Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2++1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  • Tepat 4 Tahun Lalu, KRI Nanggala 402 Tenggelam di Laut Bali

    Tepat 4 Tahun Lalu, KRI Nanggala 402 Tenggelam di Laut Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 terjadi telat 4 tahun lalu di Laut Bali. Insiden ini menyebabkan seluruh prajurit yang ada di dalamnya gugur. Duka menyelimuti dunia militer dan publik Indonesia pada waktu itu.

    Rabu (21/4/2021) jelang subuh, tepatnya pukul 03.46 WITA, sea rider monitor periskop dan lampu tanda pengenal KRI Nanggala-402 meredup. Sejam berlalu, tak ada jawaban ketika ada panggilan dari pusat komando. Komunikasi pun terputus.

    Sesaat kemudian, helikopter TNI Angkatan Laut (AL) dari KRI I Gusti Ngurah Rai ditugaskan melakukan pendeteksian. Heli pun berputar-putar di perairan laut Bali. Setelah sekian jam, hasilnya nihil.

    Sesuai standar, tahapan demi tahapan pun dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL) untuk pencarian KRI Nanggala-402 yang hilang kontak. Mulai dari fase sublook (pencarian), submiss (hilang), hingga fase subsunk (tenggelam).

    Upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan 21 KRI dan beberapa pesawat terbang milik TNI. Sejumlah negara pun ikut terlibat menyisir laut Bali. Mulai dari angkatan laut Singapura, China, Malaysia, Australia, India hingga Amerika Serikat.

    Selang 3 hari kemudian, Kepala Staf AL Laksamana TNI Yudo Margono mengumumkan kapal selam dinyatakan tenggelam di kedalaman 850 meter pada Sabtu (24/4/2021). Fase subsunk ditetapkan karena batas akhir live support atas ketersediaan oksigen untuk personel kapal habis setelah 72 jam.

    Indikator selanjutnya, selama proses pencarian, ditemukan barang-barang yang diduga dari KRI Nanggala-402. Berupa pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol orange pelumas periskop kapal selam, serta alat salat dan spons untuk menahan panas pada freshroom.

    Minggu (25/4/2021), empat hari sejak hilang kontak, kapal selam naas itu ditemukan lokasinya. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun mengumumkan 53 personel kapal selam tersebut gugur.

    Mereka gugur bersama kandasnya Nanggala-402. Lokasi kapal berada di kedalaman 838 meter. Dalamnya setara dengan menara tertinggi di dunia, Burj Khalifa, Dubai. Tragisnya, bangkai kapal terbelah menjadi tiga bagian.

    Tragisnya, bangkai kapal terbelah menjadi tiga bagian.

    Sebelum penemuan itu, spekulasi sempat bermunculan mengenai penyebab tenggelamnya kapal selam yang mulai dibuat pada 1977 itu. Soal kelaikan kapal hingga unsur kesalahan manusia menjadi bahan dugaan Nanggala-402 karam.

    Kapal selam yang sempat membawa misi intelijen ke Samudera India pada 1992 itu, disinyalir sempat mengalami black out sebelum dinyatakan hilang. Black out adalah peristiwa listrik padam sehingga mengganggu seluruh operasional kapal, termasuk alat komunikasi dan radar.

    Menurut pengakuan mantan awak kapal selam tersebut, peristiwa black out pernah terjadi karena sekring listrik lepas akibat guncangan arus di dalam laut. Namun waktu itu, peristiwa black out bisa diatasi.

    Pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebutkan bahwa KRI Nanggala-402 masih layak beroperasi meskipun sudah berusia 40 tahun. Kapal itu sudah diperbarui (refurbish) pada 2012 di Korea Selatan.

    Prosesnya dengan memperbaiki bagian lambung kapal selam yang bertekanan (ballast) dilepas, dan dipasang kembali. Data lain menyebutkan perbaikan termasuk sistem persenjataan, sonar, radar, kendali tempur, dan propulsi dimutakhirkan.

    Setelah perbaikan, KRI Nanggala mampu menembakkan empat torpedo secara bersamaan menuju empat target yang berbeda. Kapal itu juga mampu meluncurkan misil antikapal seperti Exocet atau Harpoon.

    Selain itu, kedalaman menyelam bertambah menjadi 257 meter (843 ft) dan kecepatan maksimum dinaikkan dari 21,5 knot (39,8 km/h) menjadi 25 knot (46 km/h).

    Sebelum diserahkan kembali ke TNI AL, kapal itu diuji coba penyesuaian komponen untuk beradaptasi saat dioperasikan. Uji coba dengan cara direndam di laut pada kondisi normal di kedalaman 200-300 meter.

    Daya selam pada mode tempur, KRI Nanggala bisa mencapai 2,5 kali kedalaman batas normal. Artinya, KRI Nanggala-402 bisa menyelam hingga kedalaman 500-600 meter.

    Kegagalan Perbaikan Nanggala

    Yang menarik adalah pernyataan Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. Dia menduga tenggelamnya KRI Nanggala 402 terkait dengan kegagalan sejumlah perbaikan (retrofit), termasuk yang terakhir dikerjakan oleh tim dari Korsel.

    Dia pun meminta agar kapal selam sejenis, yakni KRI Cakra 401 dihentikan beroperasi (grounded). Menurutnya, saat retrofit pada 2012 di Korsel menghabiskan anggaran sekitar US$75 juta atau sekitar Rp1,05 Triliun.

    “Retrofit itu bukan sekadar mengganti suku cadang, tapi diperkirakan juga ada perubahan konstruksi dari kapal selam tersebut terutama pada sistem senjata torpedonya,” ujarnya dalam siaran pers.

    Hasanuddin pun menyoroti jumlah kru KRI Nanggala 402 yang melebihi kapasitas dari seharusnya 38 orang. Korban 53 menjadi peristiwa kecelakaan kapal selam terburuk ketiga dalam 20 tahun terakhir.

    “Ada apa kok dipaksakan? Saya juga mendapat informasi bahwa saat menyelam KRI Nanggala 402 diduga tak membawa oksigen gel, tapi tetap diperintah untuk berlayar,” kata politisi berpangkat terakhir Mayjen Purnawirawan itu.

    Saya juga mendapat informasi bahwa saat menyelam KRI Nanggala 402 diduga tak membawa oksigen gel, tapi tetap diperintah untuk berlayar.

    Namun, Panglima TNI bersama Kepala Staf AL membantah ada unsur kesalahan manusia terkait dengan tenggelamnya kapal selam tersebut. Menurut mereka, KRI Nanggala-402 karam karena faktor alam.

    Yang jelas, peristiwa ini semakin menambah rentetan peristiwa kecelakaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) milik TNI. Dalam setahun terakhir, ada tiga peristiwa naas yang menyebabkan puluhan korban meninggal dari personel militer.

    Narasi Institute mencatat terdapat 16 kecelakaan alutsista TNI di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402. Ke-16 kecelakaan itu terjadi dalam rentang tahun 2015 sampai 2021.

    Berkaca dari hal ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat MPP menyampaikan banyak hal yang perlu dievaluasi dari sistem pertahanan Indonesia, mulai dari political will, umur alutsista dan perencanaan sumber anggaran pertahanan keamanan Indonesia.

    “Pemerintah bisa memprioritaskan anggaran kementerian tertentu di saat pandemi 2020 – 2021, juga seharusnya bisa memprioritaskan anggaran alutsista 2021 – 2022 sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemulihan ekonomi dan ketahanan nasional” katanya dalam siaran pers, Senin (26/2/2021).

    Dia meminta, pemerintahan menyikapi tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 secara serius. Dia berharap musibah sejenis tidak perlu terulang lagi kedepannya.

  • Profil Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP yang Kini Jadi Waketum PAN

    Profil Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP yang Kini Jadi Waketum PAN

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengumumkan struktur kepengurusan yang baru untuk mada bakti 2024-2029. Salah satu nama yang masuk dalam kepengurusan partai berlambang matahari bersinar itu adalah Sakti Wahyu Trenggono.

    Menariknya, tak hanya Sakti Wahyu Trenggono, dalam struktur baru PAN itu juga ada nama Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

    Profil Sakti Wahyu Trenggono

    Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang pada 3 November 1962. Dia merupakan sarjana (S1) Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan S1 School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University). 

    Pendidikannya dilanjutkan ke jenjang S2 dalam program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah lulus dari ITB, Trenggono memulai karirnya di PT Astra Honda Motor dan bekerja di perusahaan itu selama 11 tahun. 

    Dia kemudian memiliki perusahaan PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama Infrastruktur, dua perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi. Kedua perusahaan tersebut tumbuh menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. 

    Lalu dia mendirikan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce. 

    Selanjutnya, karier politik Sakti Wahyu Trenggono dimulai saat dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Dia tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019. 

    Selain itu, Sakti Wahyu Trenggono juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat itu Prabowo Subianto. 

    Diketahui juga, jabatan menteri yang diembannya saat ini bukanlah hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019–2024. 

  • Bawaslu Harap Tindak Ada PSU Lagi, Meski Potensi Gugatan ke MK Ada

    Bawaslu Harap Tindak Ada PSU Lagi, Meski Potensi Gugatan ke MK Ada

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkap potensi gugatan hasil pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dia kemudian berharap supaya tidak ada lagi proses PSU setelah proses yang berlangsung pada Sabtu (19/4/2025) kemarin. “Saya berharap cukuplah PSU sampai sini dan seluruh penyelenggaraan kita telah berhasil dilaksanakan,” kata Bagja dilansir dari laman resmi Bawaslu, Senin (21/4/2025).

    Adapun, Bahwa melakukan pengawasan PSU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasca Putusan MK di Kabupaten Pasaman, Sabtu (19/4/2025).

    Sebagai informasi, PSU Pemilihan Bupati Pasaman Pasca Putusan MK akan dilaksanakan di 605 TPS  yang tersebar di 12 kecamatan dan 62 nagari dengan jumlah DPT 218.980 pemilih.

    Meski demikian, Bagja melihat potensi adanya gugatan ke MK tetap ada. Dalam kesempatan tersebut Bagja berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang turut membantu dalam melakukan pengamanan PSU Pemilihan di Kabupaten Pasaman tersebut.  

    “Semoga seluruh proses yang telah dilaksanakan berjalan aman, tertib, tidak ada yang mengganggu jalannya proses rekapitulasi sampai sidang penetapan hasil selesai,” katanya.

    “Sampai saat ini dengan anggaran yang efektif dan efisien alhamdulillah PSU bisa terlaksana. Teman-teman panwas adhoc juga telah melakukan tugasnya dengan baik,” ungkapnya.

  • Gus Ipul Soal Pro Kontra Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    Gus Ipul Soal Pro Kontra Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Munculnya usulan nama Presiden ke 2 Soeharto sebagai pahlawan nasional terus memicu polemik. Masa lalunya yang penuh kontrovesial memicu banyak sorotan.

    Adapun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa alur pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional dimulai dari masyarakat.

    “Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ujar Gus Ipul dilansir dari Antara, Senin (21/4/2025).

    Gus Ipul melanjutkan jika usulan tersebut diterima oleh bupati atau wali kota, maka akan disampaikan kepada gubernur. “Nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami,” katanya.

    Selanjutnya, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membuat tim untuk memproses semua usulan nama pahlawan nasional.

    “Timnya juga terdiri dari berbagai pihak. Ada akademisi, sejarawan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat,” jelasnya.

    Menurut dia, tim yang dibentuk Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos akan membahas semua usulan nama pahlawan dari seluruh gubernur di Indonesia.

    “Nah, setelah itu, nanti kami matangkan. Saya akan mendiskusikan, dan memfinalisasi. Kami tanda tangani. Langsung kami kirim ke Dewan Gelar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 di Jateng, Jabar, Banten, dan Sebagainya

    Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 di Jateng, Jabar, Banten, dan Sebagainya

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak jadwal pemutihan pajak kendaraan 2025 di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jateng, Jabar, Banten, hingga Bali.

    Beberapa provinsi di Indonesia menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 ini.

    Program ini memberikan keringanan dan kesempatan untuk masyarakat melunasi kewajiban dengan potongan harga, tanpa dikenakan denda, menghapus tunggakan pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya, serta gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Sehingga, masyarakat hanya perlu membayar pajak tahunan berjalan saja. Adanya program ini, pemerintah provinsi berharap masyarakat dapat kembali mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di tahun berikutnya.

    Berikut adalah jadwal pemutihan pajak kendaraan 2025 di berbagai wilayah di Indonesia:

    1. Jawa Barat

    Jadwal: 20 Maret – 30 Juni 2025

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan program penghapusan seluruh tunggakan pajak kendaraan dari tahun 2024 dan sebelumnya. Masyarakat Jabar hanya perlu membayar pajak tahun berjalan (tahun 2025) untuk mendapatkan pemutihan ini. Selain itu, biaya bea balik nama kendaraan juga berlaku gratis.

    2. Jawa Tengah

    ​​​​​Jadwal: 8 April – 30 Juni 2025

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan kesempatan para warganya untuk bebas semua pokok dan denda, serta denda tunggakan Jasa Raharja dari tahun 2024. Namun, masyarakat tetap melunasi kewajiban pajak kendaraan tahun 2025.

    Kalimantan hingga Bali…

  • Gibran Unggah Video, Bicara soal Bonus Demografi hingga Geopolitik Global

    Gibran Unggah Video, Bicara soal Bonus Demografi hingga Geopolitik Global

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membeberkan bahwa tantangan Indonesia kini semakin besar sejalan dengan peluangnya yang besar pula.

    Gibran berpandangan bahwa belakangan ini Indonesia berada dalam momen sangat menentukan di tengah beragam tantangan global baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik hingga perubahan iklim yang membawa banyak perubahan di berbagai sektor.

    Kendati demikian, Gibran optimistis bahwa Indonesia bisa menghadapi tantangan itu, selama 284 juta penduduknya produktif, adaptif dan lincah.

    “Tapi di sisi lain Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh harus tetap lincah dan adaptif,” tuturnya di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Gibran mengemukakan solusi lainnya untuk menghadapi tantangan tersebut adalah bonus demografi yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia. 

    Menurutnya, bonus demografi tersebut bisa membuat separuh penduduk berada di usia produktif pada tahun 2030-2045. 

    “Iya Indonesia akan mendapatkan puncak Bonus demografi di tahun 2030-2045. Jadi teman-teman tantangan ini memang ada bahkan begitu besar tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar,” katanya.

    Gibran menilai bahwa bonus demografi itu hanya bisa terjadi sebanyak satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Gibran juga mengatakan kesempatan dari bonus demografi tersebut tidak bisa diulang lagi.

    “Kesempatan ini tidak akan terulang lagi di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif. Di mana generasi produktif generasi muda memiliki proporsi yang jauh lebih besar sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan bangsa,” ujarnya.