Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Politisi PDIP Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

    Politisi PDIP Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus legislator PDIP Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk bisa mengevaluasi organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan iklim investasi mengganggu masyarakat.

    Bahkan, dia tak segan menyebut untuk bisa diberikan hukuman hingga pembubaran terhadap ormas yang perilakunya mengganggu persatuan hingga membuat ketidakadilan.

    Aria menyinggung bahwa pemerintah pernah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) karena dinilai tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia.

    “Mereka melakukan berbagai hal yang menyangkut kegiatan intoleransi, yang mengganggu kebhinekaan kita,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Dia mendorong supaya Kemendagri bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas untuk mengevaluasi organisasi berkumpul yang ada di Tanah Air.

    Soal pertahanan, soal keamanan, kita sudah punya aparat. Jangan ada organisasi-organisasi yang merasa memiliki kewenangan untuk mempenetrasi ataupun membuat keonaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

    Meski demikian, dia juga menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak berserikat dan berkumpul.

    Namun, dia juga mengingatkan hak tersebut jangan sampai hanya dijadikan saluran bertindak yang dapat memberikan penguatan pada anggota-anggota dan nantinya malah bisa mengganggu individu lain.

    “Saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri. Ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi. Semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara adalah taat hukum,” pungkasnya.

    Teranyar, dikabarkan ada aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu investasi asing di Indonesia, khususnya di pabrik kendaraan listrik. 

    Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam, yakni VinFast. 

    “Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat,” ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).

  • Soal Status Tersangka Tian Bahtiar usai Perkara Didalami Dewan Pers, Bisa Dicabut?

    Soal Status Tersangka Tian Bahtiar usai Perkara Didalami Dewan Pers, Bisa Dicabut?

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers mengungkap kans soal pengajuan untuk mencabut status tersangka Direktur Pemberitaan JakTV non-aktif Tian Bahtiar ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan untuk saat ini pihaknya bakal mendalami produk jurnalistik yang di soal Kejagung itu melanggar kode etik atau tidak.

    Ninik menambahkan, apabila perkara ini masuk dalam sengketa pemberitaan, maka Dewan Pers bakal memberikan ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang dinilai telah dirugikan.

    “Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan ya, misalnya bagi para pihak kami akan memberikan ruang hak jawab,” ujar Ninik di kantornya, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Namun demikian, kata Ninik, output atau hasil dari pendalamannya itu hanya sebatas penindakan terkait kode etik jurnalistik. 

    “Kami bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, kami tidak punya kewenangan menetapkan tersangka, menjadikan orang menjadi tidak tersangka, itu kewenangan di sini. Kewenangan kami adalah sebatas etik,” pungkasnya.

    Berkaitan dengan hal ini, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan bahwa untuk saat ini baik Kejagung dan Dewan Pers bakal bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

    “Nanti biar dulu Dewan Pers yang bekerja. Tapi kami sudah sampaikan bahwa tentu Dewan Pers akan bekerja di ranahnya dan kami bekerja di ranah kami,” tutur Harli.

    Sekadar informasi, Tian ditetapkan bersama dengan Advokat Marcella Santoso (MS) dan Junaidi Saibih (JS) dalam perkara perintangan sejumlah kasus di Kejagung.

    Tiga perkara yang baru terungkap dirintangi oleh para tersangka yakni kasus tata niaga timah di IUP PT Timah, importasi gula Tom Lembong, dan kasus ekspor minyak goreng korporasi.

  • GP Ansor dan Banser Siap Kawal Program Ketahanan Pangan Pemerintah

    GP Ansor dan Banser Siap Kawal Program Ketahanan Pangan Pemerintah

    Bisnis.com, Jakarta — Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengancam akan melawan siapapun yang mengganggu ketahanan pangan Indonesia.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin berpandangan dunia kini tengah berada di dalam badai geopolitik dan harga pangan tidak bisa lagi diprediksi.

    Dia mengatakan bahwa salah satu kunci untuk menghadapi hal tersebut adalah menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung dengan negara lain.

    “Kita tidak sedang berjalan di masa damai. Dunia panas, harga pangan seperti ombak tak tentu arah. Maka jawaban kita adalah membangun ketahanan rakyat semesta, dan itu dimulai dari pangan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurut Addin, GP Ansor mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu menyatukan strategi tempur dan dapur.

    “Presiden Prabowo adalah pemimpin yang bisa bicara dengan jenderal di medan perang, dan juga kepada petani di ladang garapan. Ini bukan kebetulan, ini jawaban dari Tuhan atas doa rakyat,” katanya.

    Addin menegaskan bahwa GP Ansor dan Banser sudah siap menjadi garda terdepan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Dia juga siap pasang badan jika ada pihak yang berupaya mengganggu ketahanan pangan Indonesia.

    “Jadi barang siapa yang mau mengganggu ketahanan pangan, maka akan berhadapan dengan Banser Patriot Ketahanan Pangan,” ujarnya.

    Addin mengatakan Gerakan 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan adalah inisiatif GP Ansor untuk menyatukan kekuatan seluruh kader di desa-desa, pesantren, dan komunitas lokal untuk membangun lumbung-lumbung kemakmuran. 

    Di Banyumas, langkah awal dimulai dengan pembentukan pasukan Banser berseragam lapangan dan mengenakan caping sebagai simbol kesiapan mengabdi di ladang-ladang dan sawah.

    “Kekariban kader Ansor dengan cangkul dan lumpur adalah bagian dari strategi ketahanan bangsa. Kami bukan bintang yang sebentar muncul lalu hilang. Kami awan yang membawa hujan, menyuburkan bumi, menumbuhkan pangan, dan memakmurkan desa,” tuturnya.

  • Prabowo dan PM Fiji Sepakati Kerja Sama di Sektor Pertahanan hingga Pendidikan

    Prabowo dan PM Fiji Sepakati Kerja Sama di Sektor Pertahanan hingga Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Fiji Sitiveni Rabuka menyepakati sejumlah inisiatif kerja sama strategis dalam pertemuan resmi mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa komitmen kuat kedua negara ini dilakukan untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin sejak 1974. 

    Dalam sambutannya, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas kedatangan PM Rabuka dan delegasinya, seraya menegaskan bahwa Fiji telah menjadi sahabat baik bagi Indonesia sejak lama. Dia berjanji bahwa seluruh komitmen dan perjanjian antara kedua negara akan segera direalisasikan di bawah pemerintahannya.

    “Kami akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita dalam waktu yang cepat,” kata Prabowo. 

    Prabowo menyebut akan mengefektifkan perjanjian kerja sama pertahanan yang telah dijalin sebelumnya. Indonesia juga membuka peluang latihan militer bersama, baik di darat, laut, maupun udara. Militer Fiji diundang untuk mengikuti pelatihan di berbagai lembaga militer di Indonesia.

    Indonesia menyatakan komitmen mendukung pembangunan pusat pelatihan pertanian regional di Fiji yang ditargetkan mulai dibangun tahun ini. Prabowo menyatakan kesiapan penuh Indonesia untuk merealisasikan proyek ini.

    Tak hanya itu, Indonesia mengundang pemuda-pemudi Fiji untuk menempuh pendidikan di berbagai institusi vokasi, teknik, dan pertanian di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia akan menambah kuota beasiswa dalam program Kemitraan Negara Berkembang (KNB) bagi warga Fiji. 

    Kepala Negara juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik.

    Dia juga menyampaikan penghargaan atas peran aktif Fiji dalam forum-forum kawasan seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG), serta dukungan mereka terhadap keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum di Pasifik Selatan.

    “Kami menghargai kepemimpinan Fiji di kawasan Pasifik dan dukungan mereka terhadap peran Indonesia dalam forum-forum tersebut,” pungkas Prabowo.

  • PDIP Bela Jokowi Soal Kisruh Ijazah Palsu: Tidak Perlu Membuktikan yang Asli

    PDIP Bela Jokowi Soal Kisruh Ijazah Palsu: Tidak Perlu Membuktikan yang Asli

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengatakan memang seharusnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu membuktikan ijazahnya. 

    Pernyataannya ini dia layangkan kal menanggapi sidang perdana gugatan ‘ijazah palsu’ Jokowi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah hari ini, Kamis (24/4/2025).

    “Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli, yang menggugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu palsu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Legislator PDIP ini melanjutkan, Jokowi sudah menjadi wali kota selama dua periode, gubernur satu periode, dan presiden dua periode. 

    Untuk menuju kesana, tuturnya, pasti melewati verifikasi faktual di dalam prasyarat administratif soal pendidikan. Kalau tidak ada ini, maka tidak boleh maju dalam kontestasi Pemilu.

    “Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, dirjen pendidikan dasar menengah dan atas. Kalau universitas, dirjen pendidikan tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini,” jelas Aria Bima. 

    Maka demikian, dia menyebut seharusnya pihak yang menuduh Jokowi dengan ijazah palsu ini menggugat instansi-instansi yang pernah mengatakan ijazahnya Jokowi asli.

    Namun demikian, dia menekankan partainya dalam hal ini tak dalam posisi membuktikan ijazahnya Jokowi palsu atau asli.

    “PDI mengatakan karena itu [Jokowi] sebagai kader waktu itu, kita bawa sebagai prasyarat administrasi. Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi alternatif, ada verifikasi faktual,” pungkasnya.

  • Wapres Gibran Melayat ke Timbo Pandjaitan, Sampaikan Duka Cita ke Luhut

    Wapres Gibran Melayat ke Timbo Pandjaitan, Sampaikan Duka Cita ke Luhut

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Timbo C. Pandjaitan.

    Gibran membeberkan Timbo C. Pandjaitan merupakan adik kandung Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan yang juga merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Gibran mendatangi Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, hari ini Kamis 24 April 2025 dan disambut oleh Luhut Binsar Pandjaitan beserta keluarga besarnya.

    “Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Tidak lupa, Gibran juga turut mendoakan keluarga besar Luhut Binsar Pandjaitan agar tetap diberikan kekuatan sekaligus ketabahan selama menghadapi masa duka.

    “Saya juga turut mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi masa duka,” katanya.

    Mendiang Timbo C. Panjaitan tutup usia pada Selasa malam (22/04/2025) pukul 21.27 WIB di RS Dustira, dalam usia 68 tahun. 

    Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, dan akan diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat.

    Usai melayat dari RSPAD, Gibran langsung melanjutkan kunjungan belasungkawa ke lokasi pemakaman yang sama, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tiobonur Silalahi, ibunda Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

  • Ahmad Dhani Buka Suara Usai Dilaporkan ke MKD oleh Rayen Pono

    Ahmad Dhani Buka Suara Usai Dilaporkan ke MKD oleh Rayen Pono

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR, Ahmad Dhani merespons pelaporan yang dilakukan oleh musisi Rayen Pono ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

    Menurut dia, hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh Rayen, karena semua orang punya hak yang sama di mata hukum.

    “Ya tidak apa-apa, kan semua orang punya hak dalam hukum,” katanya kala ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/4/2025).

    Ahmad Dhani mengaku dirinya kala itu hanya salah tulis nama alias typo dalam draf undangan debat terbuka Aksi vs Visi, Fesmi dan Pappri dengan topik UU hak cipta.

    “Itukan draf undangan, draf undangan. Ya itu typo udah disebutkan udah di dalam pembicaraan saya dengan WA kan sudah ada buktinya bahwa itu typo,” beber dia.

    Adapun, kala ditanyai apakah dirinya akan berkomunikasi langsung dengan Rayen dan meminta maaf, dia hanya menyebut urusannya sudah selesai.

    “Ngapain? Kan sudah selesai urusannya sudah di Whatsapp kan sudah ada,” jawab Dhani.

    Lebih jauh, dia tidak mempermasalahkan dirinya juga dilaporkan ke Bareskrim Polri dan dia berjanji akan datang bila dipanggil.

    Ahmad Dhani Dilaporkan ke MKD DPR

    Musisi Rayen Pono melaporkan anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dia didampingi dengan tim kuasa hukumnya.

    Adapun, pelaporannya ini dimaksudkan karena dugaan pelanggaran kode etik atas penghinaan etnis dan ras yang dilakukan Ahmad Dhani terhadap marga Pono, marga dari Nusa Tenggara Timur (NTT). 

    “Jadi, berkas kami sudah diterima [MKD]. Jadi memang birokrasinya itu setelah berkas diterima, kemudian diverifikasi, dan 14 hari kerja setelah verifikasi, akan ada pemanggilan untuk cross check,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Rayen menuturkan ini adalah bentuk keseriusan pihaknya menanggapi hal yang dilakukan oleh Ahmad Dhani, terlebih saat ini Dhani menjadi anggota dewan bukan sebatas musisi saja. 

    “Mas Dhani sebagai anggota Komisi X, itu Seni, Budaya, Pendidikan, Olahraga, dan lain-lain. Itu harusnya paham benar marwah ini. Sebenarnya itu, teman-teman. Kalau Mas Dhani itu bukan anggota Dewan, mungkin nggak akan seperti ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, kuasa hukum Rayen, Amon Fiago Sianipar menyebut ada lima bukti yang pihaknya sampaikan kepada MKD untuk melaporkan Ahmad Dhani.

    Bukti ini di antaranya berupa tangkapan layar WhatsApp yang sudah beredar, video rekaman yang ditaruh di flashdisk dan sudah terverifikasi, hingga file-file yang juga sudah diverifikasi.

  • Musisi Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani ke MKD DPR

    Musisi Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani ke MKD DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Musisi Rayen Pono melaporkan anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

    Adapun, pelaporannya ini dimaksudkan karena dugaan pelanggaran kode etik atas penghinaan etnis dan ras yang dilakukan Ahmad Dhani terhadap marga Pono, marga dari Nusa Tenggara Timur (NTT). 

    “Jadi, berkas kami sudah diterima [MKD]. Jadi memang birokrasinya itu setelah berkas diterima, kemudian diverifikasi, dan 14 hari kerja setelah verifikasi, akan ada pemanggilan untuk cross check,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Rayen menuturkan ini adalah bentuk keseriusan pihaknya menanggapi hal yang dilakukan oleh Ahmad Dhani, terlebih saat ini Dhani menjadi anggota dewan bukan sebatas musisi saja. 

    “Mas Dhani sebagai anggota Komisi X, itu Seni, Budaya, Pendidikan, Olahraga, dan lain-lain. Itu harusnya paham benar marwah ini. Sebenarnya itu, teman-teman. Kalau Mas Dhani itu bukan anggota Dewan, mungkin tidak akan seperti ini,” ungkapnya.

    Dengan laporan tersebut, Rayen mengatakan bisa menjadi pembelajaran bagi para anggota dewan untuk memiliki kualitas yang baik dan bijaksana.

    Sementara itu, kuasa hukum Rayen, Amon Fiago Sianipar menyebut ada lima bukti yang pihaknya sampaikan kepada MKD untuk melaporkan Ahmad Dhani.

    Bukti ini di antaranya berupa tangkapan layar WhatsApp yang sudah beredar, video rekaman yang ditaruh di flashdisk dan sudah terverifikasi, hingga file-file yang juga sudah diverifikasi.

    “Jadi secara formil kami sudah diterima di Mahkamah Kehormatan, dan kemudian nanti akan ditindaklanjuti berupa panggilan dalam jangka waktu 14 hari ke depan untuk diklarifikasi sebelum dilakukan sidang di Mahkamah Kehormatan,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

  • Prabowo Beri Hibah US Juta untuk Fiji, PM Rabuka: Ini Angka yang Besar

    Prabowo Beri Hibah US$6 Juta untuk Fiji, PM Rabuka: Ini Angka yang Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Republik Fiji Sitiveni Rabuka, menyampaikan penghargaan mendalam atas komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dan kawasan saat melakukan kunjungan resmi ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dengan Presiden Prabowo Subianto itu, Rabuka menyoroti sejumlah aspek strategis yang mencerminkan kedekatan dan kesamaan pandangan antara kedua negara. 

    Mengawali pidatonya, PM Rabuka mengenang masa mudanya sebagai perwira militer, termasuk keterlibatannya dalam kompetisi taktis militer di Christchurch, Selandia Baru. Dia juga menyampaikan betapa mendalamnya kesan terhadap Presiden Prabowo, yang telah mengenalnya sejak lama.

    “Saya adalah perwira muda saat itu, dan Anda, Tuan Presiden, mengingat saya bahkan dengan kumis lebat saya pada 1987. Masa di mana beberapa tradisi kami sempat terguncang,” kenang Rabuka sambil tersenyum.

    PM Rabuka menegaskan kembali komitmen Fiji terhadap prinsip kedaulatan, seraya mengapresiasi posisi Indonesia yang konsisten dalam menghormati hak setiap negara untuk membuat keputusan berdaulat.

    “Indonesia dan para pemimpinnya selalu menghormati keputusan kami sebagai negara berdaulat. Kami pun memegang prinsip yang sama dan siap mendukung Indonesia di forum-forum internasional dalam mempertahankan kedaulatannya,” ujarnya.

    Rabuka mengungkapkan rasa terima kasih atas penandatanganan perjanjian pusat pelatihan pertanian regional di Fiji yang didukung penuh oleh Indonesia. Dia juga mengungkapkan kekagumannya atas besarnya dukungan dana dari pemerintah Indonesia.

    “Kami sangat menghargai hibah sebesar US$6 juta. Ini angka besar bagi Fiji dan menjadi angin segar karena kami tidak harus menambah beban utang global,” katanya.

    PM Rabuka menyebut bahwa sejumlah pemuda Fiji saat ini tengah menjalani pelatihan di Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan peternakan. Dia memuji transformasi Indonesia dari masyarakat agraris menjadi kekuatan ekonomi global.

    “Tak ada tempat belajar yang lebih baik selain dari negara yang berkembang dari komunitas pertanian pedesaan menjadi kekuatan ekonomi dunia,” ungkapnya penuh hormat.

    Dia juga mengapresiasi kerja sama dalam bidang pelatihan militer dan penanggulangan bencana melalui fasilitas pelatihan regional seperti Black Rock Training Camp di dekat bandara internasional Nadi, Fiji. Rabuka menyoroti pentingnya fasilitas tersebut sebagai pusat pelatihan untuk kawasan Pasifik.

    Rabuka menyinggung proyek pusat pelatihan regional yang dibangun di wilayah Resurrection, sebuah daerah yang ekonominya terdampak pasca penutupan pabrik gula oleh pemerintah sebelumnya. Dia menyebut proyek ini akan menjadi penyuntik kehidupan baru bagi masyarakat lokal.

    “Ini akan menjadi injeksi keterampilan dan penghidupan yang sangat dibutuhkan masyarakat kami,” ujar Rabuka.

    Rabuka juga menyinggung peluang kerja sama yang dapat dikembangkan lebih lanjut di bidang medis, penelitian, dan inovasi. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak hal yang dapat menjadi inspirasi dalam pembangunan Fiji ke depan.

    “Kami akan mengambil beberapa halaman, bahkan beberapa bab dari buku pembangunan Anda untuk kami adopsi dalam rencana pembangunan nasional kami,” ucap Rabuka.

    Mengakhiri pidatonya, Rabuka mengungkapkan apresiasi atas peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan isu perubahan iklim dan berbagai inisiatif keberlanjutan global. Dia menyebut Indonesia sebagai mitra penting yang vokal dan berkomitmen dalam menyuarakan kepentingan negara-negara kepulauan di dunia.

    “Sekali lagi, Tuan Presiden, kami mengucapkan terima kasih setulusnya atas semua dukungan Anda terhadap isu perubahan iklim dan berbagai inisiatif yang telah dan akan terus Anda perjuangkan. Terima kasih banyak.” pungkas Rabuka.

  • Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, PDIP: Kenapa Bukan Wakil Presiden yang Berangkat?

    Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, PDIP: Kenapa Bukan Wakil Presiden yang Berangkat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Legislator PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima enggan berkomentar banyak menanggapi penunjukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Sedunia, Paus Fransiskus.

    Dia mengaku heran dengan penunjukan tersebut. Pasalnya, sebenarnya bisa saja Prabowo mengirimkan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk berangkat ke Vatikan. 

    “Saya mempertanyakan, kenapa tidak wakil presiden yang berangkat gitu loh,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/4/2025).

    Maka demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyebut hanya Prabowo saja yang mengetahui alasan dibalik penunjukan Jokowi tersebut.

    “Saya kira yang tahu adalah Pak Prabowo ya. Tanyakan pada pemerintah, karena itu sudah diputuskan oleh presiden kalau tidak salah, untuk menjadi utusan ke Vatikan,” bebernya.

    Karena itu pula, dia tidak bisa menjawab kala ditanyai apakah ada kemungkinan Prabowo menunjuk Jokowi karena saat itu Paus Fransiskus datang ke Indonesia pada era pemerintahannya.

    “Saya tidak dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh presiden. Kalau belum tak kasih saran,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kenegaraan ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu (26/4/2025) mendatang. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa rombongan direncanakan berangkat hari ini, Kamis (24/4/2025). 

    “Informasi terakhir, kemungkinan beliau-beliau yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo bisa berangkat hari ini, karena memang diharapkan sebelum hari Sabtu sudah tiba,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan teks, Kamis (24/4/2025).