Category: Bisnis.com Nasional

  • Airlangga Tegaskan Hubungan Ekonomi RI-Korsel Tetap Kuat Meski LG Batal Investasi

    Airlangga Tegaskan Hubungan Ekonomi RI-Korsel Tetap Kuat Meski LG Batal Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan terus berkembang, di tengah sejumlah pertanyaan terkait dinamika investasi beberapa perusahaan asal Negeri Ginseng.

    Menurut pantauan, sebelum menghadiri pertemuan dengan delegasi Korea Selatan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (28/4/2025), Airlangga menepis kekhawatiran terkait potensi hengkangnya sejumlah perusahaan besar seperti LG dari Indonesia. 

    Dia menekankan bahwa pembahasan saat ini difokuskan pada perluasan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan lainnya, seperti Lotte dan Hyundai.

    “Kita tidak bicara LG di sini, kita bicara Lotte, Hyundai, dan yang lain,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa proyek investasi LG dari pihak Korea Selatan di Indonesia itu melalui empat tahapan, dan progresnya terus dipantau secara bertahap.

    Menanggapi pertanyaan mengenai progres investasi Lotte di Indonesia yang belum berjalan dari target pada Maret 2025, Airlangga menyarankan agar informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak perusahaan terkait, termasuk soal perkembangan LG.

    “Tanya ke Lotte dan LG,” pungkas Airlangga.

    Sekadar informasi, Ketua Lotte Group, Shin Dong-bin akan memimpin delegasi bisnis besar Korea Selatan dalam kunjungan dua hari ke Indonesia pada 28–29 April 2025.

    Dikutip melalui Korean Times, Federasi Industri Korea (Federation of Korean Industries/ FKI) memastikan bahwa delegasi yang akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini Senin (28/4/2025) merupakan perwakilan kelompok usaha dan perusahaan terkemuka Korea Selatan, termasuk Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Company, LG Group, Lotte Group, POSCO, Hanwha, HD Hyundai, serta KB Financial Group.

    Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat jaringan kerja sama dengan pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada Oktober tahun lalu. Menurut FKI, delegasi akan membahas strategi untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan meningkatkan investasi bilateral antara kedua negara.

  • Bos Lotte Group Shin Dong-bin Pimpin Delegasi Raksasa Bisnis Korsel Temui Prabowo

    Bos Lotte Group Shin Dong-bin Pimpin Delegasi Raksasa Bisnis Korsel Temui Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Lotte Group, Shin Dong-bin akan memimpin delegasi raksasa bisnis Korea Selatan dalam kunjungan menemui Presiden Prabowo Subianto di Indonesia pada Senin (28/4/2025).

    Dikutip melalui Korean Times, Federasi Industri Korea (Federation of Korean Industries/ FKI) memastikan bahwa delegasi yang akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini Senin (28/4/2025) merupakan perwakilan kelompok usaha dan perusahaan terkemuka Korea Selatan, termasuk Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Company, LG Group, Lotte Group, POSCO, Hanwha, HD Hyundai, serta KB Financial Group.

    Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat jaringan kerja sama dengan pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada Oktober tahun lalu. Menurut FKI, delegasi akan membahas strategi untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan meningkatkan investasi bilateral antara kedua negara.

    Pada hari pertama di Jakarta, delegasi Korea akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam sebuah forum bisnis bilateral. Pertemuan ini akan dihadiri oleh para pengusaha dan pejabat pemerintah dari kedua negara, dan akan membahas kerangka kerja sama yang komprehensif serta langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mendukung kolaborasi tersebut.

    Selain itu, para menteri dan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, serta Kementerian Perindustrian Indonesia dijadwalkan bertemu dengan delegasi Korea untuk diskusi lanjutan mengenai peluang investasi dan kerja sama industri.

    Kepemimpinan Shin Dong-bin dalam delegasi ini menjadi sorotan, mengingat Lotte Group tengah bersiap memulai operasional kompleks kimia skala besar di Cilegon, Provinsi Banten, pada paruh pertama tahun ini. Lotte Chemical telah menginvestasikan sekitar US$3,9 miliar untuk membangun fasilitas petrokimia yang kini telah mencapai 99 persen tahap penyelesaian.

    Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, dan 250.000 ton polipropilena. Lotte Chemical berharap kompleks ini menjadi pusat utama untuk memperkuat posisinya di pasar petrokimia global, meliputi Indonesia, India, dan negara-negara Asia lainnya. 

    CEO Lotte Chemical Lee Young-jun, bahkan mengunjungi lokasi proyek pada 4 April lalu untuk memberikan semangat kepada para pekerja menjelang tahap akhir penyelesaian.

    “Hubungan bilateral Korea-Indonesia belum mengambil langkah resmi di bawah pemerintahan baru Indonesia, dan tujuan delegasi ini adalah membuka jalan untuk memperluas kerja sama sektor swasta melalui upaya bersama antara kelompok usaha dan perusahaan,” ujar Kim Bong-man, Kepala Divisi Urusan Internasional FKI.

    Di sisi lain, Indonesia merupakan mitra dagang kunci bagi Korea Selatan di kawasan Asia Tenggara, dengan populasi lebih dari 282 juta jiwa—terbesar keempat di dunia—dan cadangan nikel terbesar di dunia. 

    Menurut data FKI, nilai perdagangan bilateral antara Korea dan Indonesia mencapai US$20,5 miliar pada tahun lalu, menjadikan Indonesia mitra dagang ke-13 terbesar Korea Selatan. Ekonomi Indonesia juga tumbuh sebesar 5,03 persen pada 2024, menandai tiga tahun berturut-turut dengan pertumbuhan di atas 5%.

  • Prabowo Terima Delegasi Pengusaha Asal Korsel di Istana Hari Ini (28/4)

    Prabowo Terima Delegasi Pengusaha Asal Korsel di Istana Hari Ini (28/4)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan delegasi Federation of Korean Industries (FKI) pada Senin (28/4/2025).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pertemuan ini akan terlaksana pada pukul 11.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus mendorong perluasan serta peningkatan peluang kerja sama investasi di berbagai sektor strategis,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (28/4/2025).

    Federation of Korean Industries merupakan organisasi bisnis terkemuka di Korea Selatan yang beranggotakan sejumlah perusahaan besar dan konglomerasi industri. 

    Kehadiran delegasi FKI di Jakarta mencerminkan tingginya minat dunia usaha Korea Selatan untuk memperdalam keterlibatan ekonomi di Indonesia, terutama di bidang manufaktur, energi terbarukan, infrastruktur, hingga teknologi.

    Yusuf menekankan bahwa pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkokoh hubungan bilateral kedua negara yang selama ini telah terjalin erat, sekaligus membuka peluang baru untuk investasi dan kemitraan strategis jangka panjang.

  • Potret ITC Mangga Dua Usai Disorot AS sebagai Sarang Produk Bajakan

    Potret ITC Mangga Dua Usai Disorot AS sebagai Sarang Produk Bajakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Mencari barang branded tiruan atau “mirror” di pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua, Jakarta Barat bukanlah hal yang sulit. Meski dikenal lama di kalangan konsumen lokal, Mangga Dua ternyata go international usai dituding sebagai ‘sarang’ barang bajakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). 

    Berdasarkan laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, disebutkan bahwa pembajakan hak cipta yang tersebar luas dan pemalsuan merek dagang (termasuk online dan di pasar fisik) di Indonesia menjadi perhatian utama AS. 

    “Pasar Mangga Dua di Jakarta terus terdaftar dalam Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan 2024 [Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy] Daftar Pasar Terkenal [Notorious Markets List]), bersama dengan beberapa pasar online Indonesia,” demikian pernyataan pemerintah AS yang dikutip dari laporan tersebut. 

    Saat Bisnis berkunjung ke ITC Mangga Dua pekan lalu, dari pintu masuk utama saja sudah terlihat beragam produk KW dari merek-merek ternama yang biasanya dijual di mal. Kaos Converse yang sering dipakai oleh anak muda dijual mulai Rp50.000.

    Bukan itu saja, dompet dan tas berlabel rumah mode Perancis Louis Vuitton juga banyak ditemukan. Ada produk LV yang dijual murah untuk cuci gudang seharga Rp50.000 hingga Rp150.000 untuk yang kualitasnya tampak baru. 

    Untuk yang mencari barang tiruan dengan kualitas lebih tinggi, tersedia pula tas-tas premium di Mangga Dua. Salah satu contohnya, yaitu tas terkenal Christian Dior Book Tote versi mirror. Harganya tas Dior yang biasanya dijual di butik puluhan hingga ratusan juta, hanya dibanderol Rp800.000 oleh pedagang di Mangga Dua.

    Kaos-kaos dari brand ternama kekinian seperti Lifework dan MLB Korea juga memenuhi etalase toko di sana. Harganya bervariasi dari Rp200.000 hingga lebih dari Rp500.000 tergantung kemiripan dengan versi asli, baik dari motif dan juga bahan. Padahal, jika beli di toko aslinya, kaos asal negeri K-Pop itu dijual dengan harga jutaan rupiah untuk setiap barangnya. 

    Beberapa pedagang di ITC Mangga Dua yang ditemui Bisnis menuturkan sebagian besar barang mirror seperti tas dan pakaian buatan dari China.

    Sementara untuk sepatu, ada yang berasal dari Vietnam. Sepatu Adidas Samba versi mirror, misalnya, dijual sekitar Rp350.000 per pasang. Padahal harga aslinya mencapai Rp2,5 juta per pasang. Selain itu, ada pula sepatu olah raga merek yang sedang hits saat ini, yaitu On Cloud dan Puma Palermo yang barang KW-nya dijual seharga Rp700.000-Rp850.000 saja. 

    Namun, tak semua kios di ITC Mangga Dua menjual barang palsu dari merek-merek ternama. Banyak juga dari mereka yang menjual berbagai pakaian tanpa logo atau polosan. 

    Pedagang Mangga Dua Was-was 

    Cap negatif sebagai “pusat barang bajakan” dari pemerintah AS memunculkan kekhawatiran di kalangan pedagang. Urip (49) dan Rina (51), pasangan suami istri yang sudah 17 tahun berjualan di Mangga Dua, mengaku was-was. Mereka khawatir pemberitaan yang masif di media maasa akan membuat kawasan Mangga Dua semakin sepi pengunjung.

    Meski mereka tidak menjual barang mirror, Rina memahami mengapa produk KW itu sangat diminati konsumen. Menurutnya, para pembeli juga kian mencari lantaran tidak terlalu mengetahui soal merek atau keaslian produk. Para pedagang juga menghadirkan barang tersebut lantaran juga diminati oleh pembeli. 

    “Kecuali kalau memang orang yang menengah ke atas, pasti mereka [tahu] oh ini KW (kualitas tiruan), ini super, ini premium. Tapi kalau kita orang awam, yang penting beli ini, Rp50 ribu murah, ambil. Kalau beli yang tidak mahalan, bedanya sedikit, kenapa enggak?” Tutur Rina kepada Bisnis, Senin (21/4/2025). 

    Dia berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam menyusun kebijakan, terutama di tengah tekanan ekonomi yang kian berat dan mahalnya harga kebutuhan pokok. Menurutnya, masyarakat kini lebih memprioritaskan belanja makan ketimbang pakaian.

    Rina juga mengungkapkan bahwa omzet dagangannya turun hingga 70% dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19. Dia masih ingat betul saat Mangga Dua begitu ramai, bahkan sulit untuk berjalan karena padatnya pengunjung. 

    Sayangnya, kondisi tersebut seperti berubah 180 derajat setelah pandemi bahkan belum pulih hingga saat ini. Bukan lagi pembeli yang menunggu pedagang, melainkan pedagang yang harus bersabar menanti pembeli. Bahkan momentum Lebaran tahun ini pun tak membawa lonjakan penjualan yang signifikan.

    Menanggapi hal itu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) juga mengakui bahwa ada beberapa pedagang yang menjual barang bajakan alias barang tiruan (KW) di Mangga Dua, Jakarta. Namun, jumlahnya hanya segelintir. 

    Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri memperkirakan hanya ada sekitar 5–7% dari 1.000 pedagang yang menjual barang bajakan di ITC Mangga Dua. 

    Terlebih, dia juga mengakui barang bajakan yang dijual para pedagang di Mangga Dua sudah lama terjadi atau puluhan tahun.

    Menanti Langkah Pemerintah

    Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag Ronald Jenri Silalahi mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seiring adanya isu yang disorot AS terkait barang bajakan di Mangga Dua. 

    “Kementerian perdagangan selalu bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengawasan barang yang beredar yang tidak ketentuan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya,” kata Ronald kepada Bisnis. 

    Ronald menuturkan bahwa koordinasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Permendag 69/2018). 

    Berdasarkan Permendag 69/2018, Ronald mengatakan bahwa ruang lingkup pengawasan meliputi standar, label, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, dan klausul baku.

    Selain itu, Ronald menambahkan Kemendag juga akan bekerja sama dengan kementerian terkait dalam menangani permasalahan yang menyangkut hak cipta. 

    “Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Hak Cipta,” ujarnya.

  • Alasan Bima Arya Minta Pemda Supaya Bersinergi dengan Pusat

    Alasan Bima Arya Minta Pemda Supaya Bersinergi dengan Pusat

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat untuk percepat kesejahteraan masyarakat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan peran pemerintah pusat tidak hanya sebagai pengawas saja, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah. 

    Bima mengemukakan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem kesatuan yang menitikberatkan pada kerja sama dan sinergi antar pemerintah.

    “Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi adalah fokus utama Kementerian Dalam Negeri hari ini,” tuturnya dikutip, Minggu (27/4/2025).

    Bima membeberkan banyak daerah yang menunjukkan capaian membanggakan, namun masih ada daerah yang memerlukan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat.

    Maka dari itu, Bima menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, mampu membangun ekosistem ekonomi kreatif sekaligus menciptakan kemudahan berusaha.

    “Kepemimpinan dengan cara pandang yang sekarang harus jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif dengan membangun kerja sama dengan semua stakeholders,” katanya.

    Dia menjelaskan otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. 

    Bima juga mengingatkan, setelah 29 tahun pelaksanaan otonomi daerah, momen ini perlu menjadi ajang refleksi dan evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Kita jangan pernah lupa, untuk apa itu otonomi daerah itu ada. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” ujarnya.

  • Istana Tak Persoalkan Unggahan Video Monolog Wapres Gibran

    Istana Tak Persoalkan Unggahan Video Monolog Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana tidak mempersoalkan unggahan video monolog Wakil Presiden alias Wapres Gibran Rakabuming Raka di akun YouTube miliknya.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menilai unggahan video monolog Gibran merupakan salah satu cara penyampaian komunikasi agar publik tidak bias dalam memperoleh informasi.

    “Kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar, karena itu, baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres,” kata Juri dilansir dari Antara, Minggu (27/4/2025).

    Juri berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi yang kebenarannya lebih akurat dengan memperoleh langsung dari sumbernya.

    “Kami mengharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih benar, lebih langsung dari sumbernya, masyarakat tidak banyak mendapatkan informasi-informasi yang sudah di-cloning/framing gitu sehingga bias informasi,” ucapnya.

    Menurut dia, seorang pejabat publik tentu memiliki kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diberitahukan kepada masyarakat menyangkut program-program pemerintah maupun hal-hal lainnya..

    “Salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara, salah satu pekerjaan Pak Presiden Pak Wapres, para menteri ya bicara, menyampaikan hal yang menjadi kebijakan, masa orang bicara dilarang,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Tentu caranya macam-macam, modelnya macam-macam, yang penting pesannya sampai ke masyarakat”.

  • Kementerian HAM Turun Gunung Tangani Kasus Sirkus Taman Safari

    Kementerian HAM Turun Gunung Tangani Kasus Sirkus Taman Safari

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM akan turun gunung membantu pemulihan hak korban terkait perkara Oriental Circus Indonesia atau OCI Taman Safari.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian HAM, Novita Ilmaris mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari para korban terkait perkara tersebut.

    Berikutnya, menurut Novita, Kementerian HAM bakal memanggil pihak Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Taman Safari untuk menggali keterangan lebih lanjut. 

    “Kementerian HAM akan menjadi leading sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah dihasilkan baik oleh Komnas HAM maupun Komnas Perempuan termasuk fokus pada upaya-upaya pemulihan,” tutur Novita, dikutip Minggu (27/4/2025).

    Selain itu, Novita juga akan menindaklanjuti semua arahan dari DPR yang meminta agar Kementerian HAM memimpin semua rapat koordinasi sekaligus untuk menindaklanjuti rekomendasi.

    “Kami segera lakukan upaya pengendalian tersebut tentu saja dengan melibatkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan,” katanya.

    Dia optimistis perkara tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik-baik sekaligus hak korban bisa dipulihkan dengan tuntas.

    “Sehingga penuntasan kasus ini bisa cepat diselesaikan dengan baik dan utamanya pemulihan hak-hak korban bisa kita lakukan dengan tuntas,” ujarnya.

    DPR Apresiasi 

    Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Sohibul Iman mengapresiasi Kementerian HAM yang sudah siap menjalankan semua rekomendasi dari DPR.

    “Jadi biar pihak Kementerian HAM ini bisa mengonsolidasikan dan menyinergikan untuk menyelesaikan persoalan ini,” tutur Sohibul.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pengakuan eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) atas dugaan eksploitasi hingga penganiayaan viral di media sosial. 

    OCI hingga Taman Safari Indonesia- yang disebut dimiliki oleh orang yang sama – telah buka suara terkait tudingan tersebut.  

    Penanganan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini pun melibatkan beberapa pihak berwenang yakni Kepolisian, Kementerian PPPA hingga Kementerian HAM.

  • Politisi PKS Kaget PPATK Ramal Perputaran Duit Judol Rp1.200 Triliun

    Politisi PKS Kaget PPATK Ramal Perputaran Duit Judol Rp1.200 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengaku prihatin dengan maraknya praktik judi daring alias judi online (judol) di Indonesia. Terlebih, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran uang transaksi judol pada 2025 bakal naik menjadi Rp1.200 triliun.

    Dia mengaku kaget dengan perkiraan itu. Menurutnya, jika itu benar terjadi maka pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat bakal terganggu.

    Legislator PKS ini memandang bahwa semakin besar omzet judol, maka semakin besar juga jumlah masyarakat yang menjadi kosumennya. Sebab itu, dia menilai ini bisa berdampak langsung pada perputaran uang di sektor riil Indonesia.

    “Alih-alih membeli makanan untuk keluarga, yang penjualnya juga pedagang kecil, mereka justru memilih membeli ‘harapan kosong’ melalui judi online yang hakekatnya adalah penipuan, bukan undian,” bebernya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (27/4/2025).

    Dia khawatir bila praktik judol ini dibiarkan terus menerus, maka daya beli masyarakat kecil akan ikut terus menurun dan akhirnya menyebabkan banyak pelaku usaha mikro dan kecil kehulangan pendapatan atau bahkan gulung tikar.

    “Judol atau penipuan online ini bakal menurunkan kinerja ekonomi rakyat banyak dan secara langsung mengganggu tujuan-tujuan Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi rakyat. Sudah saatnya Pak Presiden mengambil kebijakan serius soal ini,” tegasnya.

    Lebih jauh, Sukamta melihat bahwa sevara umum Undang-Undang terkait digital sebenarnya sudah cukup kuat. Namun, dia menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi turunan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

    Misalnya, lanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan UU Informasi dan Transaksi Ekonomi (ITE) hasil revisi, supaya lebih relevan dengan dinamika kejahatan digital.

    Selain itu, dia juga memandang upaya pemblokiran status judol yang dilakukan pemerintah hingga kini masih kurang efektif. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melalukan pendekatan diplomatik dan hukum dengan negara-negara internasional untuk memberantas praktik judol di Indonesia.

    “Selama ini kebanyakan judol juga bandarnya berpusat di beberapa negara ASEAN. Itu memerlukan pendekatan dari Pemerintah RI, tidak cukup hanya diblokir,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran uang transaksi judi daring alias judi online pada 2025 bakal naik menjadi Rp1.200 triliun.  

    Lembaga intelijen keuangan itu mencatat perputaran uang transaksi judi online itu akan naik dari nilai transaksi pada 2024, yakni Rp981 triliun.  

    Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada acara Peringatan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke-23, Kamis (17/4/2025). Dia mengakui bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan judi online.  

    Tantangan baru yang dihadapi Indonesia, terangnya, juga bukan hanya judi online. Dia pun menyinggung teknologi dan alat transaksi baru untuk melakukan tindak pidana juga ikut berkembang mengikuti zaman, seperti menggunakan aset kripto hingga platform online lainnya.

  • Kinerja Manufaktur Kian Suram Imbas Tarif Trump? Ini Saran Ekonom

    Kinerja Manufaktur Kian Suram Imbas Tarif Trump? Ini Saran Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai pelambatan pertumbuhan lapangan usaha industri yang terjadi sejak 2023. Apalagi, ada potensi semakin tertekan oleh kebijakan Trump. 

    Selain itu, tidak sedikit industri yang telah mengambil langkah efisiensi biaya produksi dan logistik. Sayangnya hal tersebut tidak cukup bahkan sebagian sudah melakukan efisiensi tenaga kerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Bhima mengkhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada berlanjutnya penurunan daya beli dan mempersempit pengalihan pasar ekspor yang terimbas perang dagang ke pasar domestik. 

    “Di satu sisi persaingan dengan impor barang jadi makin ketat. Solusinya adalah mempercepat realisasi investasi di sektor padat karya terutama pakaian jadi, tekstil, dan furnitur,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Bhima menuturkan bahwa Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI) memang memberikan sinyal adanya perlambatan kinerja pada sektor tesktil dan furnitur pada kuartal I/2025 maupun kuartal II/2025, 

    Bank Dunia atau World Bank dalam laporan Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025 meramalkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor industri hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah dari estimasi 2024 yang sebesar 5,2%. 

    Di mana ketidakpastian kebijakan perdagangan, melemahnya harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan dalam negeri dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, yakni Industri tumbuh 4,43% pada 2024 (angka sangat sementara). Lebih rendah dari 4,64% pada 2023, maupun 4,89% pada 2022.

    Pemerintah sendiri mencanangkan target pertumbuhan industri manufaktur nasional sebagai motor penggerak ekonomi sebesar 7,29% untuk tahun ini. Artinya, terdapat gap 3,49% terhadap proyeksi lembaga internasional. 

    Untuk itu, Bhima meminta pemerintah agar membantu sektor industri dengan mencegah masuknya barang impor yang memiliki substitusi lokal. 

    Pencegahan tersebut salah satunya dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. 

    Sementara langkah insentif bagi industri berupa diskon tarif listrik dan pajak dapat diberikan untuk meringankan input produksi. Misalnya, perluasan kategori Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP) diperluas ke berbagai sektor.

    Saat ini, insentif PPh tersebut hanya diberikan kepada karyawan dengan penghasilan maksimal Rp10 juta dan bekerja di sektor padat karya. 

    Bukan hanya soal PHK dan daya beli, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus turut mengkhawatirkan penurunan ekspor produk dari hasil hilirisasi.  

    Bagi fiskal negara, penerimaan pajak dari industri juga terancam menurun akibat lesunya produksi. Di samping daya beli, akses dan kepastian pasar yang penting diperlukan industri ini juga sedang tertekan. 

    Heri melihat faktor-faktor lain seperti input produksi industri turut dalam kondisi yang kurang kompetitif, termasuk biaya energi, logistik, dan perpajakan.

    “Berbagai faktor pendukung yg memengaruhi industri sedang dalam kondisi yang kurang mendukung,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025)

  • Jokowi Beberkan Pesan Prabowo Saat Pemakaman Paus Fransiskus

    Jokowi Beberkan Pesan Prabowo Saat Pemakaman Paus Fransiskus

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkap pesan khusus Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus di Lapangan Santo Petrus, Vatikan.

    Mengutip unggahan Instagram @jokowi pada Minggu (27/4/2025), sebagai utusan khusus Presiden RI Prabowo Subianto untuk ke pemakaman Paus Farnsiskus di Vatikan, Jokowi juga ditemani oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Jonan.

    Dalam momen tersebut Jokowi bersama para utusan khusus lainnya mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan peci hitam. Mereka juga mendoakan Paus Fransiskus langsung di depan peti jenazahnya.

    “Kami ingin menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas wafatnya yang teramat suci Paus Fansiskus dan menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh umat katolik yang menghadiri pemakaman di Vatikan karena kita kehilangan seorang panutan yang memberikan warisan kecintaan atas perdamaian dunia,” kata Jokowi.

    Selain warisan itu lanjutnya, juga kehilangan seorang panutan yang memiliki kerendahan hati yang ditunjukkan Paus Fransiskus untuk seluruh bangsa di dunia ini.

    “Kami semua berdoa agar yang teramat suci Paus Fransiskus beristirahat dalam damai abadi, semoga jiwanya diterima di pangkuan Tuhan Yang Maha Kasih, Amin, terima kasih,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Jokowi telah tiba di Vatikan pada Jumat (24/4/2025) waktu setempat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kehadiran Jokowi dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus Indonesia juga membawa misi penting yakni menyampaikan surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan. 

    “Utusan-utusan khusus dari Bapak Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, berdasarkan informasi tadi malam, semua sudah berangkat dan berdasarkan perhitungan waktu, beliau-beliau sudah sampai di Roma,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (25/4/2025).