Category: Bisnis.com Nasional

  • Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution enggan menanggapi salah satu poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

    Sebagaimana diketahui, Bobby merupakan ipar dari Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bobby merupakan menantu Jokowi, yang menikahi anak keduanya, Kahiyang. 

    Bobby menyatakan dirinya tidak perlu menanggapi lagi ihwal wacana pemakzulan iparnya itu dari kursi Wapres. Menurutnya, sudah banyak tanggapan yang disampaikan berbagai pihak. 

    “Sudah ditanggapi ya, saya rasa saya tidak usah nanggepi lagi,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri undangan acara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Adapun pada hari yang sama, pimpinan MPR Eddy Soeparno merespons soal tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu. Dia menyatakan MPR bakal berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden periode 2024-2029.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.  

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).  

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.  

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.  

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.  

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membeberkan pihaknya memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) hingga Rp3,2 triliun.

    Hal itu dia sampaikan langsung saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). 

    “Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan,” katanya.

    Ali memandang hal ini jelas mengganggu operasional TNI AL. Oleh karena itu, dia berharap utang yang mencapai triliunan itu dapat diputihkan alias dilakukan penghapusan tunggakan.

    “Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ucap dia.

    Lebih lanjut, dia berharap bahwa kebijakan bahan bakar nantinya dapat diatur oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Dia juga menyebut bahwa penggunaan bahan bakar sangat penting untuk AL.

    “Yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut, karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup. Dan untuk menghidupkan air condition, AC karena kalo AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” bebernya.

    Lebih jauh, dia mengatakan bahwa harga BBM untuk AL juga sebenarnya masih termasuk dalam harga industri, sehingga dia mengusulkan bisa dialihkan menjadi subsidi.

    “Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya, nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” tutup Ali.

  • Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara dan mengungkap alasannya memberikan sambutan tertutup dalam kegiatan Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Prabowo menegaskan sesi pidatonya di acara Danantara tersebut harus dilaksanakan secara tertutup atau tidak diperbolehkan diliput oleh wartawan. Pasalnya, dia sedang menegur banyak direksi-direksi BUMN yang hadir di sana.

    “Ya tertutup [acara Danantara] karena saya banyak negor juga direksi-direksi itu. Enggak enak kan ditegur di depan kalian [wartawan],” ujarnya kepada wartawan. 

    Untuk diketahui, Prabowo memang dijadwalkan memberikan sambutan di hadapan ratusan direksi BUMN 

    Namun, pada pukul 16.03 WIB setelah Kepala Badan BPI Danantara Rosan Roeslani membuka acara dan selesai menayangkan video 180 hari kerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, awak media diminta untuk keluar ruangan oleh pembawa acara.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan acara ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN.

    “Acara ini merupakan bagian dari upaya untuk mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN, dalam rangka penguatan ekosistem Investasi Nasional,” pungkas Yusuf  

  • Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran Iduladha 1446 H/2025

    Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran Iduladha 1446 H/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat muslim sebentar lagi akan merayakan lebaran Iduladha 1446 H/2025 M. PP Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Iduladha atau 10 Zulhijah 1446 H pada Jumat (6/6/2025) melalui metode hisab hakiki wujudul hilal.

    Penetapan Idul Adha oleh Muhammadiyah ini tercantum dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1446 Hijriah.

    Adapun pemerintah diprediksi menetapkan Iduladha berbarengan dengan PP Muhammadiyah yakni pada Jumat (6/6/2025). Hal ini tertuang pada daftar Hari Raya dalam Kalender Hijriah 2025 yang telah disusun oleh Kemenag.

    Namun pemerintah masih akan menggelar Sidang Isbat penentuan 1 Dzulhijjah 1446 H yang akan dilakukan pada 29 Dzulkaidah. Adapun 29 Dzulkaidah 1446 Hijriah akan jatuh pada Selasa, (27/5). Apabila hilal terlihat, maka 1 Dzulhijjah 1446 H diputuskan jatuh pada Rabu, (28/5).

    Sehingga nantinya Hari Raya atau Lebaran Iduladha akan jatuh pada Jumat, (6/6).

    Jadwal Libur Lebaran dan Cuti Bersama Iduladha 1446 H/2025 M

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi) telah ditetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025.

    Dalam SKB tersebut, pemerintah telah menetapkan daftar libur nasional dan cuti bersama untuk Iduladha 1446 H.

    Berikut daftar libur nasional dan cuti bersama Iduladha 1446 H/2025 M:

    Jumat, 6 Juni 2025: Hari Libur Nasional untuk Idul Adha 1446 Hijriah
    Sabtu, 7 Juni 2025: Libur akhir pekan reguler
    Minggu, 8 Juni 2025: Libur akhir pekan reguler
    Senin, 9 Juni 2025: Cuti Bersama untuk Idul Adha 1446 Hijriah

  • Usai Temui Prabowo, Konglomerasi Korsel Tambah Investasi US,7 Miliar

    Usai Temui Prabowo, Konglomerasi Korsel Tambah Investasi US$1,7 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah konglomerasi Korea Selatan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Airlangga mengungkapkan bahwa sebanyak 19 grup usaha besar Korea Selatan menghadiri pertemuan tersebut, dengan 18 di antaranya telah memiliki investasi aktif di Indonesia.

    Airlangga menjelaskan, total investasi yang telah dikucurkan oleh grup-grup tersebut mencapai sekitar US$15,4 miliar. Tidak hanya itu, mereka juga berencana menambah investasi baru senilai US$1,7 miliar.

    “Akan ada rencana tambahan [investasi] US$1,7 miliar secara total investasi yang dilakukan dalam bentuk rupiah yang dilaporkan dan dilaksanakan ada Rp269 triliun, maka akan ditambah lagi Rp30 triliun,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

    Lebih lanjut, Airlangga memerinci sejumlah perusahaan seperti Lotte Chemical akan meresmikan salah satu pabrik petrokimia besar di Indonesia pada September atau Oktober mendatang.

    Dalam pertemuan tersebut, kata Airlangga, pihak Lotte juga menawarkan partisipasi Indonesia dalam proyek tersebut, yang secara prinsip disetujui oleh Prabowo. Untuk itu, orang nomor satu di Indonesia itu menugaskan Danantara untuk mengkaji dan menindaklanjuti kerja sama ini.

    Selain Lotte, Airalngga juga memerinci beberapa perusahaan besar lain yang terlibat seperti KB Financial Group, yang mengelola Bank Bukopin dan telah menunjukkan profitabilitas selama empat tahun terakhir. Lalu, Hyundai Motor yang dinilai telah beroperasi dengan baik di Indonesia.

    Tak hanya itu, POSCO yang bekerja sama dengan Krakatau Steel akan memasuki fase kedua dari proyek 10 juta ton baja. Kemudian, Ecopro yang berinvestasi hampir US$500 juta di Morowali untuk pembangunan fasilitas katoda prekursor dan smelter nikel.

    KCC Glass, kata Airlangga juga telah berinvestasi di Kawasan Industri Batang dan berencana melakukan ekspansi lebih lanjut dengan harapan mendapatkan harga gas domestik yang kompetitif.

    Airlangga melanjutkan perusahaan lain seperti LX International yang berencana memperluas investasinya di sektor batu bara, nikel, dan perkebunan hingga mencapai US$500 juta.

    Airlangga juga mengatakan bahwa dalam sektor pertahanan, perusahaan asal Korea seperti Tsong Shan tengah menjajaki produksi amunisi di Indonesia. Selain itu, SK Group telah membangun fasilitas plasma konvalesen di Cikarang untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

    Airlangga juga menekankan bahwa delegasi Korea sangat mengapresiasi keterbukaan Presiden Prabowo dalam mendengarkan satu per satu aspirasi mereka, serta sikap pemerintah Indonesia yang mendukung dunia usaha

    “Korea apresiasi pertemuan dengan presiden yang berjalan terbuka dan presiden dengar satu per satu mereka apresiasi keterbukaan pemerintah,” pungkas Airlangga. 

  • Menlu Sugiono: RI Berkomitmen Perkuat Peran di BRICS

    Menlu Sugiono: RI Berkomitmen Perkuat Peran di BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan Indonesia berkomitmen untuk memperkuat perannya di tingkat multilateral melalui BRICS.

    Dia menyampaikan hal itu dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Brazil Mauro Vieira pada Minggu (27/4/2025) sebelum menghadiri Pertemuan Tingkat Menlu (FMM) BRICS yang akan digelar di Rio de Janeiro.

    Dalam pertemuannya dengan Vieira, Sugiono mengungkapkan apresiasinya atas dukungan Brazil terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. 

    “Sebagai anggota baru di BRICS, Indonesia berterima kasih atas sambutan yang hangat dan dukungan dari presidensi Brazil dan seluruh anggota BRICS, serta berkomitmen untuk memperkuat peran dalam membantu menyelesaikan tantangan global,” katanya dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025). 

    Tahun ini, Brazil menjadi ketua dari kelompok yang beranggotakan 10 negara tersebut. Sugiono memandang pertemuan bilateral itu sebagai tanda penguatan komitmen Indonesia setelah bergabung dengan BRICS.

    Sementara itu, Vieira menyatakan apresiasinya atas komitmen Indonesia berkontribusi aktif dalam BRICS dan kehadiran Sugiono dalam agenda FMM.

    Vieira juga menyampaikan harapan pemerintahnya supaya Presiden RI Prabowo Subianto bisa menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro pada Juli mendatang.

    Dalam pertemuan itu, kedua menlu membahas dinamika global terkini, termasuk urgensi aksi iklim dan meningkatnya peran negara-negara berkembang dalam memajukan multilateralisme.

    Sebagai mitra strategis dan sesama “kekuatan menengah” (middle power), Indonesia dan Brazil mendorong peningkatan kerja sama secara bilateral dan multilateral.

    Sugiono dan Vieira juga membahas peluang pengembangan kerja sama kedua negara dalam ketahanan pangan dan energi, pendidikan, dan kesehatan.

    Apalagi, pemerintah Indonesia dan Brazil sama-sama memiliki program prioritas dalam aspek pembinaan modal manusia (human capital), termasuk program makan gratis bagi anak-anak usia sekolah.

    FMM yang digelar pada 28-29 April menjadi agenda BRICS pertama yang dihadiri oleh Indonesia sejak resmi bergabung pada Januari.

    Pertemuan tingkat menteri itu akan membicarakan berbagai isu global dan regional, termasuk yang terkait dengan politik dan keamanan, reformasi tata kelola global, serta peran negara-negara Selatan Global untuk memperkuat multilateralisme.

  • MPR Masih Belum Terima Laporan Resmi Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    MPR Masih Belum Terima Laporan Resmi Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengaku bahwa pihaknya masih belum menerima laporan resmi soal usulan penggantian atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Perlu diketahui, isu pemakzulan Gibran itu muncul dari salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan yang mengusulkan untuk mengganti Gibran melalui MPR.

    “Belum, sampai saat ini masih belum [terima laporan resmi]. Kalau pun ada, nati pasti akan dibahas di Rapat Pimpinan MPR,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Kala ditanyai apakah pemakzulan ini bisa didasarkan pada adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Prabowo-Gibran saat masa pencalonan hingga menjadi pasangan terpilih dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Eddy hanya menyebut itu sudah berlalu.

    Artinya, lanjut dia, bilapun ada kode etik yang dilanggar dan ada pihak yang keberatan, mestinya dilakukan pada masa itu, bukan sekarang. Sekarang saja Prabowo-Gibran sudah dilantik dan pemerintahannya sudah berjalan hampir enam bulan.

    “Itu saya kira perlu telaahan dari pakar hukum, tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wakteum Partai Amanat Nasional (PAN) ini enggan menjawab isu pemakzulan ini bisa menggambarkan hubungan Prabowo dan Gibran, dia mengaku tidak dalam posisi memberikan komentar untuk hal tersebut.

    Adapun, Eddy menegaskan pihaknya berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

  • Respons Tuntutan Pemakzulan Wapres Gibran, MPR: Kita Pegang Konstitusi

    Respons Tuntutan Pemakzulan Wapres Gibran, MPR: Kita Pegang Konstitusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno menegaskan pihaknya berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

    Pernyataannya ini dia sampaikan kala merespons soal salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan yang mengusulkan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Lebih lanjut, Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku bahwa MPR sejauh ini masih belum menerima secara resmi soal laporan untuk mengganti posisi Wapres Gibran.

    “Belum, sampai saat ini masih belum. Kalau pun ada, nati pasti akan dibahas di Rapat Pimpinan MPR,” beber Eddy.

    Lebih jauh, dia menyebut untuk menggantikan posisi Gibran tersebut atau memakzulkannya, Eddy berpandangan harus ada telaahan dari pakar hukum. 

    “Tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR. 

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto. 

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya. 

    Wiranto menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan. 

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Airlangga Tegaskan Hubungan Ekonomi RI-Korsel Tetap Kuat Meski LG Batal Investasi

    Airlangga Tegaskan Hubungan Ekonomi RI-Korsel Tetap Kuat Meski LG Batal Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan terus berkembang, di tengah sejumlah pertanyaan terkait dinamika investasi beberapa perusahaan asal Negeri Ginseng.

    Menurut pantauan, sebelum menghadiri pertemuan dengan delegasi Korea Selatan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (28/4/2025), Airlangga menepis kekhawatiran terkait potensi hengkangnya sejumlah perusahaan besar seperti LG dari Indonesia. 

    Dia menekankan bahwa pembahasan saat ini difokuskan pada perluasan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan lainnya, seperti Lotte dan Hyundai.

    “Kita tidak bicara LG di sini, kita bicara Lotte, Hyundai, dan yang lain,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa proyek investasi LG dari pihak Korea Selatan di Indonesia itu melalui empat tahapan, dan progresnya terus dipantau secara bertahap.

    Menanggapi pertanyaan mengenai progres investasi Lotte di Indonesia yang belum berjalan dari target pada Maret 2025, Airlangga menyarankan agar informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak perusahaan terkait, termasuk soal perkembangan LG.

    “Tanya ke Lotte dan LG,” pungkas Airlangga.

    Sekadar informasi, Ketua Lotte Group, Shin Dong-bin akan memimpin delegasi bisnis besar Korea Selatan dalam kunjungan dua hari ke Indonesia pada 28–29 April 2025.

    Dikutip melalui Korean Times, Federasi Industri Korea (Federation of Korean Industries/ FKI) memastikan bahwa delegasi yang akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini Senin (28/4/2025) merupakan perwakilan kelompok usaha dan perusahaan terkemuka Korea Selatan, termasuk Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Company, LG Group, Lotte Group, POSCO, Hanwha, HD Hyundai, serta KB Financial Group.

    Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat jaringan kerja sama dengan pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada Oktober tahun lalu. Menurut FKI, delegasi akan membahas strategi untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan meningkatkan investasi bilateral antara kedua negara.

  • Bos Lotte Group Shin Dong-bin Pimpin Delegasi Raksasa Bisnis Korsel Temui Prabowo

    Bos Lotte Group Shin Dong-bin Pimpin Delegasi Raksasa Bisnis Korsel Temui Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Lotte Group, Shin Dong-bin akan memimpin delegasi raksasa bisnis Korea Selatan dalam kunjungan menemui Presiden Prabowo Subianto di Indonesia pada Senin (28/4/2025).

    Dikutip melalui Korean Times, Federasi Industri Korea (Federation of Korean Industries/ FKI) memastikan bahwa delegasi yang akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini Senin (28/4/2025) merupakan perwakilan kelompok usaha dan perusahaan terkemuka Korea Selatan, termasuk Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Company, LG Group, Lotte Group, POSCO, Hanwha, HD Hyundai, serta KB Financial Group.

    Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat jaringan kerja sama dengan pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada Oktober tahun lalu. Menurut FKI, delegasi akan membahas strategi untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan meningkatkan investasi bilateral antara kedua negara.

    Pada hari pertama di Jakarta, delegasi Korea akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam sebuah forum bisnis bilateral. Pertemuan ini akan dihadiri oleh para pengusaha dan pejabat pemerintah dari kedua negara, dan akan membahas kerangka kerja sama yang komprehensif serta langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mendukung kolaborasi tersebut.

    Selain itu, para menteri dan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, serta Kementerian Perindustrian Indonesia dijadwalkan bertemu dengan delegasi Korea untuk diskusi lanjutan mengenai peluang investasi dan kerja sama industri.

    Kepemimpinan Shin Dong-bin dalam delegasi ini menjadi sorotan, mengingat Lotte Group tengah bersiap memulai operasional kompleks kimia skala besar di Cilegon, Provinsi Banten, pada paruh pertama tahun ini. Lotte Chemical telah menginvestasikan sekitar US$3,9 miliar untuk membangun fasilitas petrokimia yang kini telah mencapai 99 persen tahap penyelesaian.

    Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, dan 250.000 ton polipropilena. Lotte Chemical berharap kompleks ini menjadi pusat utama untuk memperkuat posisinya di pasar petrokimia global, meliputi Indonesia, India, dan negara-negara Asia lainnya. 

    CEO Lotte Chemical Lee Young-jun, bahkan mengunjungi lokasi proyek pada 4 April lalu untuk memberikan semangat kepada para pekerja menjelang tahap akhir penyelesaian.

    “Hubungan bilateral Korea-Indonesia belum mengambil langkah resmi di bawah pemerintahan baru Indonesia, dan tujuan delegasi ini adalah membuka jalan untuk memperluas kerja sama sektor swasta melalui upaya bersama antara kelompok usaha dan perusahaan,” ujar Kim Bong-man, Kepala Divisi Urusan Internasional FKI.

    Di sisi lain, Indonesia merupakan mitra dagang kunci bagi Korea Selatan di kawasan Asia Tenggara, dengan populasi lebih dari 282 juta jiwa—terbesar keempat di dunia—dan cadangan nikel terbesar di dunia. 

    Menurut data FKI, nilai perdagangan bilateral antara Korea dan Indonesia mencapai US$20,5 miliar pada tahun lalu, menjadikan Indonesia mitra dagang ke-13 terbesar Korea Selatan. Ekonomi Indonesia juga tumbuh sebesar 5,03 persen pada 2024, menandai tiga tahun berturut-turut dengan pertumbuhan di atas 5%.