Category: Bisnis.com Nasional

  • Jokowi Datang ke Polda Metro Jaya Hari Ini (30/1), Laporkan Ijazah Palsu

    Jokowi Datang ke Polda Metro Jaya Hari Ini (30/1), Laporkan Ijazah Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bakal melaporkan pihak yang menuding ijazahnya palsu ke Polda Metro Jaya hari ini, Rabu (30/4/2025).

    Kuasa Hukum Jokowi Yakup Hasibuan mengatakan kliennya bakal hadir langsung untuk melaporkan tudingan itu ke Polda Metro Jaya.

    “Betul ya rencananya seperti itu,” ujar Yakup kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah juga membenarkan laporan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.

    Menurutnya, Jokowi bakal didampingi oleh sejumlah pengacara dalam pelaporannya itu.

    “09.30 di SPKT Polda Metro Jaya,” tutur Syarif.

    Sekadar informasi, terdapat sejumlah pihak yang getol menuding bahwa ijazah Jokowi palsu. Misalnya, Eks Menpora Roy Suryo hingga Dokter Tifauzia Tyassuma.

    Roy Suryo dkk itu juga sempat dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Hanya saja, laporan dari Peradi Bersatu itu ditolak dan disarankan ke Polda Metro Jaya.

  • Mensesneg: Prabowo Belum Ambil Keputusan soal Surat Resign Hasan Nasbi

    Mensesneg: Prabowo Belum Ambil Keputusan soal Surat Resign Hasan Nasbi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan respons Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatannya selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan.

    Dia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, tetapi belum mengambil keputusan final.

    “Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya,” ujarnya melalui pesan teks, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan lanjutan dari Presiden Prabowo, termasuk penandatanganan surat pengunduran diri maupun proses pencarian pengganti.

    “Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” pungkas Prasetyo.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

    Saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur dan keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak.

    “[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April,” katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

    Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi, dan bahwa sudah waktunya untuk memberi kesempatan kepada figur lain yang lebih tepat.

    “Saya sudah menyampaikan bahwa jika ada sesuatu yang tidak bisa lagi saya atasi, maka saya akan tahu diri dan menepi. Dan hari ini, sepertinya saat itu sudah tiba,” ujarnya.

    Hasan menandatangani surat pengunduran dirinya dan mengirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. 

    Dia menekankan bahwa keputusan ini dilakukan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang.

    Tak hanya itu, Hasan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan. Dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat, belum mampu memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden.

    “Menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih adalah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya. Namun saya sadar, sudah waktunya saya duduk sebagai penonton,” katanya.

    Hasan juga menyatakan kesiapannya untuk membantu proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan, apabila dibutuhkan.

    Meski mundur dari jabatan struktural, Hasan memastikan dirinya tidak akan jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Dia menyiratkan bahwa peran sebagai pengamat dan pelaku di balik layar tetap akan dijalankannya.

  • Di Hadapan DPR, Sri Sultan HB X Ngaku DIY Masih Kekurangan ASN

    Di Hadapan DPR, Sri Sultan HB X Ngaku DIY Masih Kekurangan ASN

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui bahwa wilayahnya masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mencukupi kebutuhan pelayanan publik.

    Hal ini dia sampaikan langsung kala rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI dan sejumlah gubernur lainnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    “Jumlah total ASN Pemerintah Daerah DIY sebanyak 9.153 orang. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan ASN di DIY. Oleh karena itu tahun 2024 DIY mengajukan kebutuhan PNS dan PPPK,” ungkapnya.

    Dia melanjutkan saat ini pemerintah daerah (Pemda) DIY mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 378 orang, sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.617 orang.

    “Keputusan pengangkatan CPNS sebanyak 318 orang ditetapkan pada 30 April 2025 dan telah disetujui oleh Menpan-RB. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan proses rekrutmen ASN dan PPPK,” bebernya.

    Sri Sultan turut menyebut pada 30 April 2025, sebanyak 60 formasi CPNS dilaporkan kosong, karena terdapat formasi yang tidak dilamar sehingga tak memenuhi passing grade dan para peserta mengundurkan diri saat pemberkasan.

    Di lain sisi, dia menuturkan penyerahan keputusan pengangkatan PPPK tahap satu pada 2 Mei 2025 sebanyak 2.361 orang. Kemudian, untuk PPPK tahap dua saat ini masih dalam proses seleksi kompetensi.

    “Diikuti sebanyak 176 peserta dan empat peserta optimalisasi dan akan selesai pada September [20250],” pungkasnya.

  • Lama Tak Terdengar, Lapor Mas Wapres Muncul Kembali

    Lama Tak Terdengar, Lapor Mas Wapres Muncul Kembali

    Bisnis.com, Jakarta — Program Lapor Mas Wapres yang sempat timbul-tenggelam akhirnya muncul dan langsung merespon aduan yang dilayangkan Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.

    Unisri melaporkan masalah akreditasi dua program studinya, yaitu program Magister Adninistrasi Publik (MAP) dan penurunan peringkat akreditasi Program Studi Sarjana Akuntansi.

    Pasalnya, sampai saat ini belum terbit SK perpanjangan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

    Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Dadan Wildan mengatakan bahwa pihaknya kini tengah menindaklanjuti pelaporan tersebut.

    Menurutnya, program Lapor Mas Wapres tidak ingin setiap masalah diselesaikan di meja secara sektoral saja, tetapi harus tuntas dan menyeluruh.

    “Ini adalah bagian dari program layanan Lapor Mas Wapres. Jadi kita tidak ingin menyelesaikan di meja secara sektoral. Tetapi ingin menyelesaikan secara menyeluruh,” tuturnya di Jakarta, Selasa (29/4).

    Menurutnya, salah satu upaya yang akan dilakukan pihaknya adalah menemui para pihak yang terlibat dalam pelaporan Unisri tersebut, kemudian mendiskusikannya agar masalah bisa diselesaikan dengan baik.

    “Maka dari itu, laporan yang disampaikan UNISRI kemudian kami pelajari, kami lakukan koordinasi dan sebagainya, maka hari ini kita bisa menyelenggarakan pertemuan ini,” kata Dadan.

    Dia menjelaskan jika dari pertemuan itu ada sejumlah kesepahaman yang disepakati, maka semua pihak harus menjalankannya dan menghormatinya. Dadan menegaskan bahwa semua pihak harus mendapatkan keadilan dari pelaporan yang dilayangkan Unisri.

    “Jadi kami ingin membantu memberikan jalan tengah atas masalah yang ada dan kalau nanti ada kesepakatan-kesepakatan kami mohon semua pihak bisa menjalankan. Kita tidak ingin siapa pun dirugikan, tetapi kita ingin semuanya mendapatkan keadilan. Itu yang kita cari,” ujarnya.

  • KSPI: Presiden Prabowo Bakal Hadir di Peringatan Hari Buruh (1/5)

    KSPI: Presiden Prabowo Bakal Hadir di Peringatan Hari Buruh (1/5)

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan bakal hadir di acara Peringatan Hari Buruh yang jatuh setiap tanggal 1 Mei di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

    Hal tersebut disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (29/2/2025). Said menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden kedua yang berani menemui para buruh Indonesia. Pasalnya, presiden yang pertama hadir di antara buruh pada peringatan May Day adalah Presiden Soekarno.

    “Presiden Prabowo Subianto, direncanakan hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025. Ini menjadi momen bersejarah, di mana Prabowo itu adalah presiden kedua setelah Soekarno yang hadir secara langsung dalam May Day,” ujar Said Iqbal. 

    Dia juga berpandangan kehadiran seorang presiden maupun perdana menteri di acara peringatan hari buruh merupakan hal yang biasa. Dia mengimbau agar hal tersebut tidak dipolitisir oleh pihak mana pun.

    “Ini sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas peran penting kaum buruh dalam pembangunan bangsa,” kata Said.

    Dia mengklaim bahwa jumlah buruh yang bakal hadir pada acara hari peringatan buruh pada 1 Mei 2025 nanti ada sebanyak 200.000 buruh. Menurutnya, lapangan Monas akan dipenuhi oleh ratusan ribu buruh.

    “Diperkirakan, sebanyak 200.000 buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya akan hadir di Lapangan Monas,” ujarnya.

    Kendati demikian, menurutnya, peringatan hari raya buruh yang ada di luar wilayah Jabodetabek tidak kalah meriah. Menurut Said, total keseluruhan ada 1,2 juta buruh yang akan turun ke jalan di Indonesia.

    “Tercatat ada 30 provinsi akan menggelar peringatan May Day, dengan berbagai bentuk kegiatan seperti aksi unjuk rasa dan panggung orasi. Bagi kaum buruh, Hari Buruh bukan sekadar hari libur, tetapi hari perjuangan,” tuturnya.

  • Purnawirawan TNI AD Ogah Cawe-Cawe Wacana Pemakzulan Gibran

    Purnawirawan TNI AD Ogah Cawe-Cawe Wacana Pemakzulan Gibran

    Bisnis.com, Jakarta — Pengurus Pusat (PP) Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengimbau kepada seluruh anggotanya agar tidak ikut dalam wacana pelengseran atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Plt Ketua Umum PP PPAD Mayor Jenderal (Purn) TNI Komaruddin menilai tindakan ratusan purnawirawan TNI yang ingin melengserkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak etis.

    Dia pun meminta ratusan purnawirawan TNI tersebut agar membaca kembali AD/ART purnawirawan TNI demi menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    “Kami berharap Purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan dan keikhlasan untuk dapatnya memperhatikan kaidah dalam AD/ART PPAD untuk kebaikan kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (29/4).

    Kendati demikian, dia tetap menghormati arah dan langkah yang ingin ditempuh oleh ratusan purnawirawan TNI tersebut. Namun, dia mengingatkan ratusan purnawirawan TNI tersebut agar tetap menjaga marwah TNI sebagai insitusi dan garda terdepan menjaga keutuhan bangsa.

    “Kami sangat menghormati langkah seluruh Purnawirawan, rekan seperjuangan dalam keluarga besar TNI AD, dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga kehormatan, persatuan, serta marwah TNI sebagai institusi yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara,” katanya.

    Dia juga menegaskan bahwa sikap ratusan purnawirawan TNI tersebut tidak mewakili purnawirawan TNI dari Angkatan Darat. Menurutnya, PPAD merupakan organisasi resmi Purnawirawan TNI AD yang berbadan hukum sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi serta kontribusi pemikiran para Purnawirawan TNI AD kepada pemerintah, TNI, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lain.

    “Namun, kami ingin sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh Purnawirawan TNI AD,” ujarnya.

  • Golkar Soal Hasan Nasbi Mundur: Jubir Harus Selalu di Sekitar Presiden

    Golkar Soal Hasan Nasbi Mundur: Jubir Harus Selalu di Sekitar Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi langkah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi yang mundur dari jabatannya. 

    Doli mengatakan bahwa seseorang yang menjadi juru bicara (jubir) presiden adalah memang orang yang sehari-harinya berada di dekat presiden, karena dia bertugas untuk menyampaikan hal yang diucap hingga dipikirkan presiden kepada publik.

    “Harusnya yang menjadi juru bicara itu memang adalah orang yang day to day, hour to hour, minute to minute, second to second itu berada di sekitar Pak Prabowo. Bukan menganalisanya dulu, apalagi berasumsi gitu lho. Nah, apa yang dia dengar itu yang dia sampaikan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Doli kemudian mengatakan bahwa penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi sebagai jubir presiden sudah tepat. Apalagi, Prasetyo setiap hari sehari-harinya bersama Prabowo.

    “Makanya waktu itu saya sarankan, dengan pak Prasetyo Hadi itu juga sebagai juru bicara, saya kira itu menjadi jembatan antara teman-teman Kantor Komunikasi Presiden dengan presiden,” jelasnya.

    Di lain sisi, anggota Komisi II DPR RI ini mengaku tidak tahu persis alasan pengunduran diri Hasan Nasbi. Namun, dia yakin keputusannya itu diambil berdasarkan keputusannya sendiri alias mandiri tanpa intervensi siapapun.

    “Saya tidak tahu apakah kemudian pengunduran ini misalnya disebabkan kemarin ketika Pak Prabowo juga meminta Pak Mensesneg untuk menjadi juru bicara juga gitu, saya tidak tahu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur. 

    Keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak. 

    “[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April,” katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

    Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi.

  • Gus Ipul Sebut Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Terbuka Lebar

    Gus Ipul Sebut Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Terbuka Lebar

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) masih memproses  Presiden RI ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional. Soeharto sebelumnya disebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar tersebut.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa 29 April 2025 di Jakarta.

    Dia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sejumlah administrasi untuk dilengkapi agar Presiden RI ke-2 H.M Soeharto bisa segera mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia.

    “Sedang dalam proses ya,” tuturnya.

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut juga mengatakan bahwa peluang Presiden RI ke-2 Soeharto sangat besar untuk diberi gelar pahlawan nasional tahun ini.

    “Peluangnya terbuka lebar untuk Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Presiden RI ke-2 H.M Soeharto memenuhi semua persyaratan untuk diberi gelar pahlawan nasional. Sayangnya, Gus Ipul belum membeberkan apa saja syarat yang harus dimiliki untuk mendapatkan gelar tersebut.

    “Dalam proses,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.   

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).   

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Sekjen Gerindra Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Sekjen Gerindra Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani angkat suara terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet yang santer beredar akan terjadi pada Mei 2025 di Kabinet Prabowo Subianto.

    Meskipun baru saja melaksanakan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto, Muzani menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal tersebut. 

    “Saya belum dengar. Saya belum dengar ada rencana [perombakan kabinet],” katanya kepada usai menghadiri pertemuan di Istana Negara, Selasa (29/4/2025).

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menekankan bahwa pertemuan tersebut disebut berlangsung santai dan tidak membahas isu-isu politik strategis.

    Muzani mengungkapkan bahwa dia dan beberapa tokoh lainnya hanya memenuhi undangan makan siang dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas, ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, dan beberapa hal zaman kecil dulu beliau pada saat makan siang. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” jelas Muzani. 

    Dalam kesempatan itu, beberapa tokoh nasional juga turut hadir, antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

  • Muzani Dukung Prabowo Evaluasi Kinerja Direksi BUMN

    Muzani Dukung Prabowo Evaluasi Kinerja Direksi BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevaluasi kinerja direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Menurutnya, pembicaraan tersebut memang penting dan diperlukan, lantaran menyentuh pentingnya peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Tadi diomongin sedikit memang tentang para kinerja Badan Usaha Negara, kami berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/4/2025).

    Muzani menekankan bahwa meskipun penyertaan modal negara ke BUMN cukup besar, hasil yang diberikan masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan oleh masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam danantara itu, itu bisa memberi andil yang besar,” tambahnya.

    Menanggapi pertanyaan terkait aset GBK dan Hotel Sultan yang dikaitkan dengan entitas pengelola aset negara seperti Danantara, Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci.

    “Saya nggak ikut membaca atau mempelajari, tergantung dari apa saja aset yang dihitung sebagai penyertaan di Danantara,” pungkas Muzani.