Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Hadiri Hari Buruh di Monas, Istana: Kami Fasilitasi Aspirasi Pekerja

    Hadiri Hari Buruh di Monas, Istana: Kami Fasilitasi Aspirasi Pekerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025) akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pihak Istana Kepresidenan memfasilitasi kegiatan tersebut, termasuk dalam hal perizinan dan koordinasi teknis lainnya.

    “Perizinan kami bantu. Peringatan di Monas karena juga tidak melanggar Undang-Undang, maka kami fasilitasi. Begitu kira-kira. Selama Hari Buruh ini, semua pekerja Indonesia tetap semangat,” ujarnya kepada wartawan di Monas, Kamis (1/5/2025).

    Acara peringatan Hari Buruh yang dihadiri ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja ini diharapkan berlangsung tertib dan damai.

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto, direncanakan akan hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025. Ini menjadi momen bersejarah, di mana Prabowo adalah presiden kedua setelah Soekarno yang hadir secara langsung dalam perayaan May Day.

    Kala itu, Presiden Soekarno hadir dalam perayaan May Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Demikian disampaikan Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

    Kehadiran presiden atau perdana menteri dalam perayaan May Day adalah hal yang lazim di berbagai negara, sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas peran penting kaum buruh dalam pembangunan bangsa.

    Menurut Said Iqbal, May Day 2025 awalnya direncanakan digelar di GBK. Namun karena adanya persiapan pertandingan Pra Piala Dunia antara Indonesia dan China, dan demi menjaga kondisi rumput stadion, maka perayaan dipindahkan ke Lapangan Monas. Serikat buruh memahami hal ini dan mendukung perjuangan tim nasional agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia.

    Diperkirakan, sebanyak 200.000 buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya akan hadir di Lapangan Monas. Sementara itu, di luar Jabodetabek, perayaan May Day akan dilakukan di masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    Tercatat 30 provinsi akan menggelar peringatan May Day, dengan berbagai bentuk kegiatan seperti aksi unjuk rasa dan panggung orasi. Bagi kaum buruh, Hari Buruh bukan sekadar hari libur, tetapi hari perjuangan. 

    Dari laporan yang diterima KSPI, diperkirakan lebih dari 1,2 juta buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia.

  • Monas Dibanjiri Buruh Aksi May Day 2025

    Monas Dibanjiri Buruh Aksi May Day 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Lapangan Monumen Nasional (Monas) mulai ramai dipadati para buruh untuk mengikuti peringatan Hari Buruh alias May Day 2025 pada hari ini, Kamis (1/5/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, sejumlah buruh membawa bendera masing-masing, mulai dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), SPSI, Serikat Buruh Sejahtera Independen ‘92 (SBSI ‘92), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), hingga Serikat Pekerja Nasional (SPN).

    Sebelum memasuki area panggung, para buruh/pekerja maupun masyarakat terlebih dahulu harus melakukan pengecekan badan. Di sana, terdapat petugas yang akan mengecek barang bawaan peserta. Adapun, para petugas akan menyita barang bawang berbahaya seperti pemantik api.

    Setelah memasuki area pengecekan, akan terlihat lautan buruh yang memadati sekitar panggung Monas, Jakarta. Di sana, juga terdapat podium di tengah lautan buruh.

    Sederet menteri, staf khusus (Stafsus), hingga anggota DPR juga ikut meramaikan aksi May Day, seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Raffi Ahmad, hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

    Berdasarkan susunan acara yang diterima Bisnis, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara May Day dan memberikan sambutan.

    Selain itu, pimpinan serikat buruh sedunia dari International Trade Union Confederation (ITUC), sejumlah menteri dan pimpinan DPR juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2025.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

    Said memperkirakan acara ini akan dihadiri lebih dari 200.000 buruh beserta keluarganya serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa May Day tahun ini setidaknya membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia. Pertama, hapus outsourcing. Kedua, membentuk Satgas PHK.

    Ketiga, mewujudkan upah yang layak. Keempat, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Kelima, lindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU PPRT. Keenam, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” imbuhnya.

    Selain di Jakarta, Iqbal menyampaikan bahwa peringatan May Day 2025 juga bakal digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

    Tercatat, ada lebih dari 1 juta buruh yang akan turun ke jalan, di antaranya Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, hingga Balikpapan.

  • Kendalikan Inflasi Daerah, Kemendagri dan Gubernur Bakal Rapat Tiap Minggu

    Kendalikan Inflasi Daerah, Kemendagri dan Gubernur Bakal Rapat Tiap Minggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah setiap minggu untuk rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.

    Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri, Ribka Haluk mengatakan bahwa rapat pengendalian inflasi itu merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan (Binwas) ke kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 lalu.

    Tidak hanya itu, menurutnya, Kemendagri juga akan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjadi fasilitator percepatan eksekusi program pemerintah pusat di daerah. Dia berharap dengan adanya rapat setiap minggu bisa menjaga stabilitas perekonomian di tingkat daerah maupun nasional.

    “Misalnya terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Beberapa waktu lalu Menteri Sosial sudah langsung hadir di Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan sosialisasi kepada para gubernur,” tuturnya di Jakarta, Rabu (30/4)

    Dia membeberkan bentuk pelaksanaan Binwas lainnya adalah digelarnya Retret Kepala Daerah Tahun 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, tujuan pelaksanaan retret itu adalah untuk meningkatkan pemahaman teknis dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memperkuat hubungan pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah pusat. 

    Selain itu, kegiatan retret juga bertujuan membangun hubungan emosional antar kepala daerah dan mendukung kelancaran implementasi kerja di tingkat daerah.

    “Sehingga mampu membangun chemistry dalam menyelaraskan pelaksanaan program pemerintahan pusat dan daerah,” katanya.

    Ribka memastikan bahwa Kemendagri telah berkomitmen mendorong para Pemda agar mendukung berbagai program pemerintah pusat. 

    Program-program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program strategis lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami berharap berbagai upaya yang telah dilakukan Kemendagri dapat terus didukung oleh DPR RI dan Pemda, sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

  • Link CCTV Pantau Demo Buruh 1 Mei 2025 di Monas

    Link CCTV Pantau Demo Buruh 1 Mei 2025 di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh akan menggelar demo pada hari buruh alias May Day 1 Mei 2025 besok.

    Polda Metro Jaya melalui akun instagramnya menyebutkan akan ada 200.000 buruh yang akan berdemo di Monas Jakarta Pusat.

    “Hari Buruh/Mayday dalam rangka kegiatan Mayday yang akan dipusatkan di Monas dan dihadiri 200.000 Buruh pada tanggal 1 Mei 2025,” tulis akun instagram @tmcpoldametro,” 

    Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menghindari titik-titik yang akan menjadi pusat berkumpulnya demo buruh berikut ini.

    1. Monas
    2. Sudirman
    3. Thamrin
    4. Tomang
    5. Harmoni
    6. Rawamangun
    7. Senen
    8. Tugu Tani
    9. DPR/MPR RI

    Bagi Anda yang ingin memantau kondisi arus lalu lintas dan situasi seputar demo buruh bisa melihat di cctv berikut ini

    Baca Juga

    Songsong Smart City, Balikpapan Fokus Penambahan CCTV di Jalan Tahun Ini30 Ribu Titik di Jakarta Bakal Dipasang CCTV, Total Anggaran Rp380 MiliarKronologi Aksi Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasien di Garut Tertangkap CCTV

    https://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-010-506633_3/embed.html

    https://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-010-506633_3/embed.html

    https://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-010-506633_2/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-010-506633_2/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-009-506632_3/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-009-506632_2/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-009-506632_1/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-008-506631_1/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-008-506631_2/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-006_b/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-006_c/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Utara-001_b/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-002_b/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-003_a/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Monas-Barat-003_b/embed.html

    Patung Kuda

    http://cctv.balitower.co.id/Pospol-Merdeka-Barat-506817_1/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Gambir-018-700457_5/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Gambir-018-700457_2/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_1/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_2/embed.html

    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_3/embed

    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_4/embed.html

  • Prabowo Bakal Revisi Sejarah Indonesia, Akademisi Ingatkan Hal Ini

    Prabowo Bakal Revisi Sejarah Indonesia, Akademisi Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon diminta untuk menyajikan konten sejarah yang otentik dan benar jika berkukuh ingin merevisi sejarah Indonesia.

    Akademisi sekaligus Sejarawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Johan Wahyudhi berpandangan bahwa wacana revisi terhadap sejarah Indonesia tetap harus diapresiasi karena masyarakat berhak mendapatkan asupan sejarah Indonesia baru yang telah melalui tahapan penelitian sejarah. 

    Menurutnya, Indonesia merupakan daerah yang luas mulai dari Aceh sampai Papua dan tidak semua daerah punya peluang untuk mendapat porsi yang sama untuk konten sejarah nasional, selain Pulau Jawa dan Pulau Sumatra.

    “Sebab itu revisi konten-konten sejarah nasional masih perlu diproduksi,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Kendati demikian, Johan menyarankan ke Fadli Zon agar para sejarawan dan penulis sejarah yang berkecimpung dalam proyek revisi sejarah Indonesia harus berintegritas menyajikan konten sejarah yang benar dan otentik. 

    Menurutnya, sejarah Indonesia yang baru nanti harus disi dengan figur yang layak untuk diteladani, bukan sosok yang punya skandal kriminal atau sosok yang di masa lalu terbukti pernah berkolaborasi dengan penjajah untuk menghalangi kemerdekaan Indonesia secara penuh.

    “Mereka harus mereview sejumlah tokoh atau peristiwa sejarah yang memang sudah teruji kebenarannya,” katanya.

    Selain itu, Johan juga menyarankan agar konten sejarah yang baru memiliki nuansa moderasi beragama dan toleransi antar sesama. Pasalnya, kata Johan, isu agama kerap ditukangi oleh kepentingan tertentu yang kemudian bisa memperkuat persepsi tentang agama menjadi candu kemajuan bangsa.

    “Jadi perlu ditonjolkan kiprah dari para kyai, pesantren dan ulama yang memang telah memelihara persaudaraan antariman dan punlik layak mendapat konten semacam ini supaya menjadi panduan untuk berpikir dan bertindak di masa depan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.

    “Sekarang ini masih dalam tahap awal, update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan,” kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung, Senin.

    Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia dan termasuk dari perguruan tinggi.

    “Jadi masing-masing (era) ada timnya, dibuat per buku, tentu tim itu disusun berdasarkan ahlinya. Kita tidak menulis dari nol, sudah ada SNI tahun 1984, lalu ada Indonesia dalam arus sejarah tahun 2012, kita melanjutkan dan mendasarkan dari itu, dengan kajian-kajian,” ujarnya.

  • Sri Mulyani Lapor ke Prabowo soal Hasil Lawatan ke AS hingga Inggris

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo soal Hasil Lawatan ke AS hingga Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan seluruh hasil perjalanan dinasnya ke luar negeri dari Amerika Serikat (AS) hingga Inggris kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (30/4/2025).

    Salah satu hasil lawatannya ke luar negeri berkaitan dengan respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif impor AS di bawah Donald Trump.

    Sri Mulyani mengaku selama perjalanannya itu tidak hanya bertemu dengan menteri keuangan hingga gubernur bank sentral negara-negara lain, namun juga para investor asing. 

    “[Saya melaporkan] perjalanan saya ke Washington DC, London, pembahasan di G20, pembahasan pertemuan IMF, dan IMF-World Bank, pertemuan bilateral yang kami lakukan, dan juga dari sisi pertemuan dengan para investor,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku Presiden Prabowo pun menyambut baik laporan yang telah disampaikannya itu. Menurutnya, substansi dari laporan yang disampaikan ke Kepala Negara berfokus pada apa yang menjadi perhatian dunia, yaitu tarif impor timbal balik yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    Pertemuan itu, terang Sri Mulyani, turut mencakup berbagai respons menteri keuangan negara-negara di dunia yang terdampak tarif AS, hingga mekanisme lanjutan dari organisasi multilateral dunia khususnya tentang negara-negara yang kesulitas mendapatkan akses modal.

    “Dan juga kemungkinan risiko-risiko yang terjadi yang dibahas di pertemuan IMF-World Bank,” ucapnya. 

    Sekadar catatan, Sri Mulyani bukan satu-satunya menteri atau pejabat negara yang diutus Presiden Prabowo untuk bertemu dengan sederet pemangku kepentingan ihwal tarif impor AS.

    Prabowo mengirim Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu khusus untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintahan Donald Trump. 

    Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 10% terhadap seluruh negara mitra dagangnya, dan lebih tinggi untuk sejumlah negara lain. Indonesia mendapatkan tarif impor 32%.

  • Menhan Tegaskan Pemerintah Solid, Hormati Usul Purnawirawan TNI Ganti Wapres

    Menhan Tegaskan Pemerintah Solid, Hormati Usul Purnawirawan TNI Ganti Wapres

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak mengganggu soliditas pemerintah.

    Menurut dia, soliditas pemerintahan bisa terlihat saat semua masyarakatnya bersatu, karena saat ini yang paling penting adalah rakyat.

    “Enggak ada [ganggu soliditas pemerintahan]. Soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu, rakyat yang penting itu adalah urusan pangan papan dan sandang sudah selesai,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Kementerian Pertahanan, lanjutnya, akan mengkaji lebih dalam usulan-usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sjafrie menghormati pemikiran-pemikiran dari para senior purnawirawan TNI.

    “Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin, belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut, kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh,” jelas dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.    

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).    

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.    

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.    

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.    

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Ada Peringatan Hari Buruh 2025, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di 9 Titik Jakarta

    Ada Peringatan Hari Buruh 2025, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di 9 Titik Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk agenda hari buruh atau may day di Jakarta.

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menyampaikan bakal ada sekitar 200.000 buruh bakal berkumpul di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).

    “Kami lakukan berbagai upaya rekayasa arus lalu lintas sehingga diharapkan aktivitas 1 Mei nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (30/4/2024).

    Dia menyampaikan, aturan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional dan bergantung pada eskalasi kendaraan di lokasi.

    Namun demikian, dia mengungkap proyeksi perjalanan buruh yang bakal datang dari luar Jakarta. Misalnya, buruh dari Tangerang dan Banten bakal menggunakan Tol Kebun Jeruk.

    Kemudian, rombongan buruh itu bakal underpass masuk Tomang Harmoni dan masuk lapangan Banteng atau Monas.

    Sementara untuk roda 2, bakal menggunakan jalur Danmogot, Grogol, Gajah Mada, Harmoni lanjut ke Pasar Baru, lapangan Banteng, dan ke Monas.

    Selanjutnya, peserta dari Bekasi bakal menggunakan akses Tol Cawang dan masuk ke Cempaka Putih hingga akhirnya sampai di Monas. Sementara, motor bakal melalui Jalur Kalimalang.

    “Inilah spot-spot ataupun titik yang nantinya dimungkinkan akan ada kepadatan termasuk ruas jalan Sudirman-Tamrin,” imbuhnya.

    Adapun, Komarudin juga mengimbau agar masyarakat bisa menghindari ruas jalan terkait dengan rangkaian acara May Day di Monas, Jakarta Pusat.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat Jakarta mungkin bisa menghindari ruas-ruas jalan yang tadi kami sebutkan, kami sampaikan sehingga aktivitas Jakarta seluruhnya bisa berjalan baik,” pungkas Komarudin.

    Nah, berikut 9 wilayah Jakarta yang perlu dihindari selama rangkaian Hari Buruh pada Kamis (1/5/2025) :

    1. Monas

    2. Sudirman

    3. Thamrin

    4. Tomang

    5. Harmoni

    6. Rawamangun

    7. Senen

    8. Tugu Tani

    9. DPR/MPR RI

  • Menhan Sjafrie Sebut Prajurit TNI Masih Kekurangan Rumah Dinas, Butuh Lebih 250.000 Unit

    Menhan Sjafrie Sebut Prajurit TNI Masih Kekurangan Rumah Dinas, Butuh Lebih 250.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan jumlah rumah dinas prajurit TNI di masih jauh dari kata ideal.

    Pasalnya, rumah dinas prajurit TNI yang ada di Indonesia saat ini hanya mencapai 224.756 unit. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    “Kita itu baru memiliki rumah dinas itu 224.756 unit. Jadi sekitar 45%, sedangkan kalau kita lihat kebutuhan idealnya hampir 500.000 unit rumah,” beber dia.

    Sjafrie melanjutkan, angka tersebut tentu menunjukkan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan kondisi nyata di lapangan. Meski demikian, Kementerian Pertahanan selaku yang mengurusi kebijakan TNI selalu berusaha untuk mencukupi kekurangan rumah dinas prajurit TNI.

    Adapun, terkait hal tersebut, Sjafrie mengaku pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

    Kendati demikian, pihaknya juga sedang mempertimbangkan pembangunan rumah dinas baru bagi prajurit, supaya jangan sampai menggunakan lahan milik TNI yang digunakan untuk kebutuhan operasional.

    “Kita perlu perhitungkan bahwa kalau ingin menggunakan menambah rumah prajurit, dan menggunakan rumah dinas lahan yang dimiliki TNI, ini juga ada kesulitan bagi kita karena lahan itu justru dibutuhkan kita untuk kebutuhan operasional,” pungkasnya.

  • Hadiah DPR untuk Pekerja, Dasco Siap Bahas RUU PPRT

    Hadiah DPR untuk Pekerja, Dasco Siap Bahas RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) seusai peringatan Hari Buruh Internasional yang dirayakan esok hari, Kamis (1/5/2025).

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seusai acara audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    “Hadiah dari DPR kepada kaum pekerja. Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah May Day, DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang PPRT,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengaku pihaknya mendapatkan banyak aspirasi dari para buruh atau pekerja. Namun, yang terpenting, lanjutnya, para pekerja sepakat untuk membangun kebersamaan antara pemerintah dan DPR.

    “Untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi yang bagus untuk bangsa dan negara ke depan di tengah situasi ekonomi global pada saat ini,” ucap legislator Gerindra tersebut.

    Lebih jauh, dia pun menyampaikan DPR RI sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat satuan tugas (satgas) yang bertugas untuk memitigasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di satu perusahaan atau pabrik.

    “Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, RUU PPRT ini sudah lebih dari 20 tahun belum disahkan oleh DPR. Bahkan, pada 2023 lalu para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk UU PPRT menggelar aksi teatrikal di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.

    Mereka Mereka menuntut DPR untuk segera memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.