Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Ketua KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan ICAC Hong Kong, Bahas Kasus Lintas Negara?

    Ketua KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan ICAC Hong Kong, Bahas Kasus Lintas Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan lembaga antirasuah dari Hong Kong, Independent Commission Against Corruption (ICAC), ke Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Salah satu bahasan terkait dengan penanganan kasus lintas negara. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa kunjungan perwakilan ICAC Hong Kong ke Jakarta merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sudah pernah berkunjung ke lembaga tersebut beberapa waktu lalu di Hong Kong. 

    Pada kunjungan ke Jakarta, Setyo menyebut KPK dan ICAC membicarakan soal peningkatan kerja sama koordinasi dan kolaborasi. 

    “Tentunya isunya yang kita bahas adalah bagaimana tentang masalah integritas, kemudian peningkatan kemampuan pegawai, kemudian situasi-situasi yang berkembang khususnya di South Asia gitu ya,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Setyo mengaku bahwa kedua lembaga antirasuah di Asia itu turut membicarakan soal kasus korupsi lintas negara. Namun, pembicaraannya masih dalam level dasar. 

    “Iya [ada pembahasan kasus lintas negara], sementara belum lebih kepada tukar menukar informasi ya, tentu kami ingin tahu bagaimana penanganan di sana kan bukan hanya soal pemberantasan,” terang perwira tinggi Polri bintang tiga itu. 

    Menurut Setyo, apa yang dilakukan KPK dan ICAC tak jauh berbeda seperti misalnya pada hal pendidikan antikourpsi. Misalnya, kampanye penanaman nilai integritas sejak di rumah juga diterapkan di Hong Kong. 

    Di sisi lain, dalam kunjungan tersebut, KPK dan ICAC turut membicarakan soal nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya. 

    “Pak Johanis Tanak sudah ke Hongkong, ke ICAC untuk melakukan penandatanganan MoU. Jadi ini merupakan sebuah lawatan balasan lah kunjungan balasan dari komisonernya ICAC ke Jakarta gitu,” kata Setyo. 

    Untuk diketahui, KPK tengah mendorong penguatan dalam hal penanganan kasus suap kepada pejabat asing. Hal itu sejalan dengan peta jalan bagi Indonesia untuk masuk ke dalam Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD). 

    Pada Februari 2025 lalu, misalnya, Indonesia juga bekerja sama dengan United Kingdom Serious Fraud Office atau UK SFO untuk menggelar lokakarya investigasi dan penuntutan kasus penyuapan kepada pejabat publik asing. 

    Penguatan dalam aspek tersebut dibutuhkan untuk Indonesia bisa melakukan aksesi ke Konvensi Anti Penyuapan OECD sebagai salah satu syarat keanggotaan di organisasi multilateral tersebut. 

  • Kapolri Pastikan Sudirman-Thamrin Bisa Dilewati Meski Ada Hari Buruh

    Kapolri Pastikan Sudirman-Thamrin Bisa Dilewati Meski Ada Hari Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan jalan raya di kawasan Sudirman hingga MH Thamrin masih bisa digunakan oleh masyarakat meski terdapat acara Hari Buruh yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025) pagi. 

    Listyo mengatakan pihaknya telah mengatur arus lalu lintas sedemikian rupa utamanya untuk peserta aksi Hari Buruh, baik yang masuk dari jalur timur maupun barat (Tangerang). 

    “Masyarakat yang akan menggunakan jalan terutana Sudirman-Thamrin, ini masih bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Listyo menambahkan, pihak Kepolisian telah mengatur arus lalu lintas menuju Monas dari wilayah Tomang untuk pergerakan dari arah Barat. 

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga sempat menimpali bahwa pergerakan dari arah Timur juga diatur sejak dari wilayah Cempaka Putih. Adapun nantinya peserta aksi bisa memarkirkan kendaraan atau angkutannya di Kemayoran atau Monas. 

    Menurut Listyo, pihak Kepolisian akan mengawal proses aksi Hari Buruh dari awal hingga tuntas, atau kembalinya peserta aksi ke tempat asal masing-masing. 

    “Pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembalinya,” tuturnya. 

    Adapun Presiden Prabowo hadir di peringatan Hari Buruh yang diselenggarakan di Monas pagi ini. Dia menjanjikan sejumlah program atau kebijakan pro buruh seperti pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK.

  • Tugas Dewan Kesejahteraan Buruh yang Dibentuk Prabowo Subianto

    Tugas Dewan Kesejahteraan Buruh yang Dibentuk Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh 1 Mei atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Selain itu, Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK), serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Dewan tersebut, kata Prabowo, akan terdiri dari tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia dan akan bertugas memberi nasihat langsung kepada Presiden mengenai peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada pekerja.

    Merespons masukan dari tokoh-tokoh buruh nasional seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.

    Pemerintah, Prabowo melanjutkan, juga berkomitmen mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Kepala Negara mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai pekan depan.

    “Saya berharap dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini bisa disahkan,” ujarnya.

    Selain RUU PPRT, Prabowo juga merespons usulan untuk mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pekerja sektor maritim, khususnya pekerja kapal, yang dinilai selama ini belum mendapatkan perhatian cukup.

    Isu sistem kerja alih daya (outsourcing) juga menjadi sorotan. Prabowo menyatakan akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” katanya.

    Dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor (Isbog) yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional. Dialog ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

    Lebih lanjut, dia menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi.

    Dia menyebutkan total anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp500 triliun. Kendati demikian, Prabowo menggarisbawahi pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

    “Kami masih menerima laporan bahwa ada yang tidak berhak tapi tetap menerima. Ini yang harus kita perbaiki,” pungkas Prabowo.

  • Hadiri Hari Buruh, Prabowo Beri Sejumlah Kado Kebijakan untuk Pekerja

    Hadiri Hari Buruh, Prabowo Beri Sejumlah Kado Kebijakan untuk Pekerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan serangkaian kebijakan yang diklaim sebagai “kado” pemerintah untuk buruh Indonesia.

    Orang nomor satu di Indonesia itu memerinci kebijakan itu mencakup pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK), serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/5/2025).

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Dewan tersebut, kata Prabowo, akan terdiri dari tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia dan akan bertugas memberi nasihat langsung kepada Presiden mengenai peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada pekerja.

    Merespons masukan dari tokoh-tokoh buruh nasional seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.

    Pemerintah, Prabowo melanjutkan, juga berkomitmen mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Kepala Negara mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai pekan depan.

     “Saya berharap dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini bisa disahkan,” ujarnya.

    Selain RUU PPRT, Prabowo juga merespons usulan untuk mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pekerja sektor maritim, khususnya pekerja kapal, yang dinilai selama ini belum mendapatkan perhatian cukup.

    Isu sistem kerja alih daya (outsourcing) juga menjadi sorotan. Prabowo menyatakan akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” katanya.

    Dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor (Isbog) yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional. Dialog ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

    Lebih lanjut, dia menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi. 

    Dia menyebutkan total anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp500 triliun. Kendati demikian, Prabowo menggarisbawahi pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. 

    “Kami masih menerima laporan bahwa ada yang tidak berhak tapi tetap menerima. Ini yang harus kita perbaiki,” pungkas Prabowo.

  • Pemprov Jakarta Siagakan 1.050 Petugas untuk Bersihkan Sampah 200.000 Buruh

    Pemprov Jakarta Siagakan 1.050 Petugas untuk Bersihkan Sampah 200.000 Buruh

    Bisnis.com, Jakarta — Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta menyiapkan 1.050 petugas kebersihan untuk membersihkan sampah 200.000 buruh yang berkumpul di Monas Jakarta Pusat pada peringatan hari buruh.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengemukakan tidak hanya ribuan petugas yang akan disiagakan untuk membersihkan sampah buruh tersebut, tapi juga 10 unit kendaraan penyapu otomatis. 

    Dia juga mengatakan bahwa petugas itu akan membersihkan di sekitar area Monas, taman Monas, dan area-area kantung parkir yang terletak di Lapangan Banteng serta Kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

    “Kami siapkan 10 unit kendaraan penyapu jalan otomatis (road sweeper), 12 unit truk sampah anorganik atau jenis typer, 15 unit mobil lintas, 70 dust bin, 20 bus toilet, 600 buah kantong plastik serta 600 sapu lidi,” tuturnya di Jakarta, Kamis (1/5).

    Dia menjelaskan ribuan petugas kebersihan yang dikerahkan berasal dari 5 Suku Dinas LH Kota Administrasi dan UPS Badan Air. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jakarta juga menyiapkan bus toilet di sejumlah titik yang padat dan dekat dengan panggung utama untuk memastikan kenyamanan para buruh

    “Jadi demi penanganan kebersihan yang maksimal selama peringatan Hari Buruh, para petugas akan dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama pukul 08.00 WIB-15.00 WIB oleh petugas kebersihan dari Sudin LH Jakarta Pusat. Sedangkan pada shift kedua pukul 13.00 WIB hingga kegiatan selesai akan ditugaskan personel dari 5 Sudin LH Kota Administrasi  dan personel dari UPS BA,” katanya.

    Asep juga mengimbau kepada warga yang menghadiri Hari Buruh untuk selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarang selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut juga merupakan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. 

    “Besar harapan seluruh kegiatan pada Hari Buruh dapat berlangsung tertib, damai dan bersih. Mari sama-sama menjaga ruang publik yang dimiliki Kota Jakarta agar tetap bersih, nyaman,  serta aman bagi seluruh warga,” ujarnya.

  • Prabowo Pertimbangkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Prabowo Pertimbangkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi tokoh pergerakan buruh Marsinah untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh yang dihadiri ribuan pekerja dan pimpinan serikat buruh dari berbagai wilayah di Indonesia di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Atas usulan dari tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan buruh, saya ditanya, ‘Kenapa tidak ada pahlawan nasional dari kaum buruh?’ Saya jawab, coba kalian berembuk dan usulkan,” ujarnya di hadapan para buruh. 

    Dalam dialog itu, nama Marsinah—aktivis buruh yang tewas secara tragis pada 1993—mengemuka sebagai salah satu sosok yang diusulkan. 

    Menanggapi usulan tersebut, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk mendukung jika ada konsensus dari seluruh elemen pergerakan buruh.

    “Kalau seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional,” pungkas Prabowo.

    Mengenang Marsinah

    Marsinah sendiri tewas terbunuh secara mengenaskan karena menyuarakan hak buruh. Aktivis perempuan tersebut ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 setelah diculik orang tak dikenal. Jasadnya kemudian ditemukan di Hutan Dusun Jegong, Wilangan, Jawa Timur.

    Pada zaman Pemerintahan Orde Baru, Marsinah bekerja sebagai buruh di PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Kala itu, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jatim No 50 Tahun 1992 yang meminta para pengusaha agar menaikkan gaji karyawan mereka sebesar 20% dari gaji pokok.

    Itu membuat Marsinah dan teman-temannya menuntut upah mereka naik dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Pada 3 Mei 1993, seluruh buruh PT Catur Putera Surya (CPS) memutuskan untuk mogok kerja dan berdemo menuntut kenaikan upah mereka dikabulkan.

    Tepat keesokan harinya pada 4 Mei 1993, buruh PT CPS benar-benar mogok kerja dan tetap berdemonstrasi di depan PT CPS. Saat itu, pihak perusahaan bersedia melakukan perundingan. Dari hasil perundingan dengan 15 buruh (termasuk Marsinah) dikatakan pihak CPS bersedia menaikkan gaji pekerja mereka.

    Sayangnya, pasca perundingan tersebut siang hari pada 5 Mei 2018, tanpa Marsinah, 13 rekannya yang ikut perundingan dengan pihak CPS digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo, karena dianggap sebagai dalang dibalik unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh CPS.

    Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari posisi mereka di CPS. Marsinah yang kaget dengan tindakan tersebut sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya itu.

    Di jam-jam terakhir sebelum dirinya menghilang, Marsinah sempat bertemu dengan 13 rekannya. Mereka membahas ketidakadilan yang mereka hadapi dan sepakat untuk menemui pihak CPS atas keputusan mereka yang ‘jahat’ tersebut.

  • Di Depan Buruh, Prabowo Singgung Kapolri dan Panglima TNI Tak Bakal Diganti

    Di Depan Buruh, Prabowo Singgung Kapolri dan Panglima TNI Tak Bakal Diganti

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Candaan Prabowo dimulai ketika dia menyebutkan nama belakang Panglima TNI dan Kapolri. Menurutnya, nama belakang kedua pejabat tinggi negara itu cocok dengan namanya, yakni Prabowo (Kapolri) dan Subiyanto (Panglima TNI).

    “Kapolri yang terhormat, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya satu keranjang,” ujar Presiden dengan senyum.

    Dia melanjutkan menyapa Panglima TNI Agus Subiyanto dalam pidatonya tersebut. “Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subiyanto, Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamatnya nggak diganti-ganti nih, Kapolri sama Panglima,” ujarnya di forum tersebut.

    Pernyataan ini sontak disambut gelak tawa dan tepuk tangan dari para buruh yang hadir di acara tersebut.

    Peringatan Hari Buruh tahun ini dihadiri oleh berbagai serikat pekerja, perwakilan pengusaha, pejabat kementerian, serta tokoh-tokoh penting lainnya. Acara berlangsung tertib dan meriah, mencerminkan semangat persatuan dalam memperjuangkan masa depan dunia kerja yang lebih baik di Indonesia.

    May Day 2025 awalnya direncanakan digelar di GBK. Namun karena adanya persiapan pertandingan Pra Piala Dunia antara Indonesia dan China, dan demi menjaga kondisi rumput stadion, maka perayaan dipindahkan ke Lapangan Monas.

    Diperkirakan, sebanyak 200.000 buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya akan hadir di Lapangan Monas. Sementara itu, di luar Jabodetabek, perayaan May Day akan dilakukan di masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    Tercatat 30 provinsi akan menggelar peringatan May Day, dengan berbagai bentuk kegiatan seperti aksi unjuk rasa dan panggung orasi. Bagi kaum buruh, Hari Buruh bukan sekadar hari libur, tetapi hari perjuangan.

  • Gibran Bilang Sektor Kelautan dan Perikanan Butuh Dukungan Swasta

    Gibran Bilang Sektor Kelautan dan Perikanan Butuh Dukungan Swasta

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa program penghiliran kelautan dan perikanan membutuhkan peran dari sektor swasta. 

    Gibran mengungkapkan bahwa Indonesia adalah produsen dari komoditas kelautan dan perikanan terbesar di seluruh dunia. Dia juga menjelaskan beberapa komoditas yang akan menjadi prioritas pemerintah di antaranya adalah udang, rajungan, tilapia, garap dan rumput laut.

    “Kita ini adalah produsen terbesar dunia, belum lagi udang, rajungan, tilapia dan garam. 6 komoditas inilah yang akan jadi komoditas prioritas hilirisasi kelautan dan perikanan,” kata Gibran dikutip, Kamis (1/5/2025).

    Selain potensi yang sangat besar, Gibran menjelaskan bahwa ada tantangan juga yang harus dihadapi oleh Indlnesia yakni kawasan industri yang punya cold storage dengan infrastruktur yang memadai.

    “Lalu akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya dan umkm perikanan yang lebih luas,” katanya.

    Tidak hanya itu, teknologi terkini terkait produksi dan pengolahan yang efisien serta ramah lingkungan juga dibutuhkan. Selain itu, kata Gibran, Indonesia juga butuh ahli dan pekerja yang kompeten serta inovatif.

    “Iklim investasi yang kondusif serta pemberantasan ilegal fishing. Tapi saya ingin tegaskan bapak presiden telah menyampaikan tentang pentingnya hilirisasi kelautan dan pemerintah akan berupaya maksimal untuk mewujudkannya,” ujarnya.

    Bahkan, Gibran mengatakan dalam acara internasional Konferensi Tingkat Tinggi Developing-8 (KTT D-8), Presiden Prabowo juga mendorong kerja sama kelautan dan perikanan sejumlah negara seperti negara Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.

    “Satgas percepatan hilirisasi saat ini juga sedang merumuskan strategi, memetakan pembiayaan dan mencari solusi atas hambatan di lapangan. Namun sekali lagi ini adalah kerja bersama, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tuturnya.

    Gibran mengatakan bahwa pemerintahan membutuhkan partisipasi swasta, support dari masyarakat serta kolaborasi para anak muda untuk mewujudkan hilirisasi kelautan dan perikanan.

    “Untuk teman-teman yang saat ini masih menempuh pendidikan, baik di bidang teknologi, industri, perikanan, farmasi ayo ikut jump in ayo buat inovasi buat penelitian bahkan skripsi terkait bidang ini,” tuturnya.

    Sementara itu, menurut Gibran, pebisnis yang sudah berhasil di sektor budidaya, perdagangan hingga ekspor diharapkan memberikan masukan dan saran.

    “Untuk yang sudah berkecimpung di dunia bisnis, budidaya, perdagangan, ekspor, maupun keberlanjutan lingkungan, mohon beri masukan dan saran yg membangun bagi pemerintah,” katanya.

  • Sejarah Peringatan Hari Buruh 1 Mei, Kapan Pertama Kali Digelar di Indonesia?

    Sejarah Peringatan Hari Buruh 1 Mei, Kapan Pertama Kali Digelar di Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA – 1 Mei diperingati sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional bagi masyarakat dunia.

    Adapun untuk Indonesia sendiri, Hari Buruh biasanya dirayakan dengan menggelar aksi turun ke jalan yang dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dari para buruh.

    Dalam aksinya, para buruh akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk perbaikan nasib buruh.

    Sejak 2013, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Hari Buruh 1 Mei sebagai hari libur nasional.

    Sejarah Hari Buruh di Indonesia

    Melalui tulisan Adolf Baars, seorang tokoh sosialis dari Belanda, dicatatkan bahwa pada 1918 para buruh kala itu tidak mendapat upah yang layak.

    Peringatan Hari Buruh di Indonesia pertama kali digelar di Indonesia pada 1 Mei 1920. Saat itu, masyarakat menyerukan hak-hak dasar pekerja pada masa penjajahan Belanda.

    Salah satu aksi yang dilakukan yakni menggelar mogok kerja. Sayangnya hal ini menimbulkan kegaduhan antara pemerintah dan buruh.

    Peringatan Hari Buruh di Indonesia pun akhirnya ditiadakan pada 1926. Sejak 1927 hingga masa pendudukan Jepang, peringatan Hari Buruh menjadi sulit dilakukan akibat penindasan politik dan pelarangan aktivitas serikat buruh.

    Kemudian pada 1946, tepat setelah Indonesia merdeka, peringatan Hari Buruh kembali diselenggarakan untuk menyuarakan hak-hak rakyat.

    Pemerintah Indonesia pun secara resmi memberikan dukungan agar peran buruh dapat dirayakan dalammemperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi.

    Sayanganya saat memasuki masa pemerintahan Orde Baru, peringatan Hari Buruh dilarang dan kerap dicurigai sebagai gerakan politik.

    Pemerintah melemparkan kecurigaan bahwa aksi hari buruh ditumpangi pihak tak bertanggungjawab yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

    Kemudian pada 1 Mei 1946, Kabinet Sjahrir kembali mengizinkan perayaan Hari Buruh di Indonesia. Lalu pada Juli 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan hari buruh internasional sebagai hari libur.

    Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) RI No. 24/2013.

    “Menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur untuk memperingati Hari Buruh Internasional,” bunyi beleid tersebut.

    Sejarah Hari Buruh Dunia

  • Mensesneg Pastikan Sebagian Tuntutan Buruh Dipenuhi Pemerintah

    Mensesneg Pastikan Sebagian Tuntutan Buruh Dipenuhi Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku bahwa pemerintah turut memperhatikan permintaan dari para buruh yang membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah dalam agenda Hari Buruh di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/5/2025).

    Prasetyo menekankan bahwa tuntutan yang mencakup isu-isu ketenagakerjaan, pengupahan, serta perlindungan terhadap pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah dikaji.

    Bahkan, Prasetyo mengungkapkan bahwa sebagian dari tuntutan buruh tersebut sebenarnya tengah ditindaklanjuti oleh pemerintah.

    “Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya. Salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Kami intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk dalam proses mitigasi PHK,” jelasnya di Monas, Kamis (1/5/2025).

    Menurut Prasetyo, pemerintah tidak ingin hanya menanggulangi persoalan ketenagakerjaan saat krisis sudah terjadi, melainkan ingin membangun sistem perlindungan sejak awal secara menyeluruh.

    “Kami tidak ingin bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK. Kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga menambahkan bahwa tuntutan lain yang belum terealisasi akan tetap diperhatikan dan dipelajari oleh pemerintah.

    “Kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang belum kita kerjakan, oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti. Pasti akan kita pelajari,” pungkas Prasetyo.

    Di sisi lain, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menyampaikan bahwa ada enam isu yang dibawa buruh akan disuarakan secara nasional, termasuk dalam orasi di Lapangan Monas.

    Keenam isu tersebut antara lain, menghapuskan outsourcing, membentuk Satgas PHK, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi Pekerja Rumah Tangga dengan mengesahkan RUU PPRT, serta mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

    “Kami berharap May Day 2025 menjadi kado bagi buruh. Dulu, Presiden SBY memberi hadiah dengan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kini kami berharap, Presiden Prabowo memberi hadiah dengan menghapus sistem outsourcing. Ini sudah beberapa kali beliau sampaikan,” tegas Said Iqbal dalam keterangan tertulis.

    Terkait isu upah, buruh mencatat bahwa Presiden Prabowo telah memulai langkah dengan menaikkan upah minimum tahun ini sebesar 6,5 persen. Ini menjadi landasan awal yang baik, dengan penggunaan indeks tertentu antara 1,0 sampai 2,0. Ke depan, formulasi kenaikan upah harus terus diperbaiki agar lebih adil dan menjamin daya beli buruh.