Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Fadli Zon Targetkan Revisi Sejarah Rampung Agustus, Ini Materi yang Berubah

    Fadli Zon Targetkan Revisi Sejarah Rampung Agustus, Ini Materi yang Berubah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menargetkan upaya revisi atau penulisan ulang sejarah nasional Indonesia (SNI) rampung pada bulan Agustus 2025. Revisi SNI itu adalah bagian dari persiapan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa proses penulisan ini akan menjadi pembaruan dari buku sejarah terakhir yang diterbitkan pada 2012, Indonesia Dalam Arus Sejarah, serta melanjutkan warisan karya sebelumnya yakni Sejarah Nasional Indonesia dari era 1980-an.

    “Kita melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari semua perguruan tinggi, dari banyak perguruan tinggi yang memang sejarawan, yang ahli di bidangnya, untuk punya kompetensi untuk menulis dan juga melakukan editing di dalam buku itu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, proses ini bukan hanya sekadar menulis ulang, tetapi juga menyesuaikan dengan temuan-temuan terbaru di bidang sejarah, termasuk dari masa prasejarah hingga perkembangan politik kontemporer.

    “Ada banyak temuan-temuan misalnya di era prasejarah, dan juga penambahan-penambahan pada masa pemerintahan yang lalu dan sebagainya. Ya semua yang perlu di update, kita update. Misalnya periode terakhir itu periode sebelum Pak SBY kalau nggak salah. Nanti tentu ditambahkan,” jelas Fadli.

    Terkait periode-periode sensitif seperti 1965, 1998, atau masa Reformasi, Fadli menegaskan bahwa pembaruan sejarah tidak dimaksudkan untuk menghapus atau memutarbalikkan fakta sejarah.

    “Kalau 65 kan udah jelas saya kira, apalagi yang mau ditambahkan ya. Artinya sudah menjadi formal history dari dulunya ya periode itu sudah ada. 98 juga kan waktu itu sudah ditulis juga oleh Indonesia Dalam Arus Sejarah, nanti kita lihat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa buku ini bukan merupakan buku pelajaran, melainkan buku acuan sejarah formal yang akan diluncurkan Agustus 2025 sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

    Menurutnya, penulisan ulang ini dipandang sebagai langkah penting dalam memperbarui narasi sejarah Indonesia yang lebih komprehensif, inklusif, dan berdasarkan temuan akademik terbaru.

    “Sebentar lagi selesainya, Agustus target kami [rampung]. Dan ini [bukan] untuk buku diluncurkan. Nanti itu menjadi semacam formal history kita,” pungkas Fadli Zon.

  • Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa usulan untuk menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional tengah dalam proses pembahasan di tingkat daerah.

    Marsinah adalah aktivis buruh yang tewas dalam memperjuangkan hak-hak pekerja pada era Orde Baru, kembali diusulkan oleh kelompok buruh untuk mendapatkan penghargaan negara tertinggi tersebut.

    “Ya itu diproses ya, jadi memang sudah ada yang mulai menanyakan dan juga sudah mulai mendiskusikan di daerah, karena Nganjuk itu ya, nanti daerah mungkin ada tokoh tokoh di sana yang sudah merintis nanti tim daerah di sana tim gelar pahlawan kemudian nanti di provinsi baru,” kata Gus Ipul saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional harus melalui tahapan berjenjang mulai dari bupati atau wali kota, lalu ke gubernur dan akhirnya ke Kementerian Sosial untuk ditelaah oleh tim ahli sebelum masuk ke Dewan Gelar Pahlawan Nasional yang berada di bawah kewenangan Presiden.

    Oleh sebab itu, dia pun menjawab perihal kemungkinan Marsinah dianugerahi gelar tersebut pada tahun ini, Gus Ipul menyebut bahwa hal itu kecil kemungkinannya.

    “Tidak memungkinan kalau tahun ini, mungkin tahun depan, ya kita lihat situasinya, kalau memungkinkan ya mungkin,” ujarnya.

    Apalagi, dia juga menyebut sejumlah tokoh lain yang sedang masuk dalam radar pengusulan pada tahun ini , seperti Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sastrawan HB Jassin, dan mantan Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf.

    Namun, dia menegaskan bahwa hanya nama-nama yang telah memenuhi syarat secara administratif dan historis yang akan diteruskan ke tingkat nasional.

    “Saya belum menerima laporan tuntas, tapi prosesnya berjalan terus. Kita lihat nanti siapa saja yang akhirnya diajukan resmi ke Kemensos,” pungkas Gus Ipul.

  • Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan konsep kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua telah rampung. Pelaksanaannya pun tinggal menunggu waktu.

    Sejauh ini, lanjutnya, ada dua opsi tempat retret kepala daerah yaitu antara Magelang, Jawa Tengah atau di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.

    “Namun untuk waktunya kami masih menyesuaikan karena kita ingin selaraskan juga dengan agenda-agenda para Kepala Daerah,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Bima menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dalam acara retret Kepala Daerah mendatang.

    “Jadi ini tinggal menentukan waktunya saja, tapi konsepnya sudah selesai. Kalaupun kemudian perintahnya minggu depan, minggu depan juga siap, semuanya sudah siap kok tinggal masih membicarakan waktunya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, eks Wali Kota Bogor ini berujar retret Kepala Daerah ini akan dilangsungkan tanpa harus menunggu kepala-kepala daerah yang sudah dan akan berkontestasi di pemungutan suara ulang (PSU).

    “Yang PSU itu kan masih panjang. Jadi ini gelombang kedua ini yang tidak berlanjut di MK dan yang kemarin Kepala Daerah di Bali yang tidak ikut jumlahnya ada sekitar 25 daerah atau sekitar 50-an,” jelasnya.

    Adapun, dia turut menyebut durasi untuk retret kepala daerah jilid II nantinya akan seperti retret sebelumnya, yaitu kurang lebih satu minggu.

    Sebelumnya, Bima juga memastikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan berlangsung usai Lebaran 2025. 

    Retret kepala daerah ini akan diikuti oleh para kepala daerah terpilih yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahakamah Konstitusi (MK), meskipun mereka belum dilantik. 

    “Iya, nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran. Lokasinya nanti masih kita pertimbangkan, bisa di Magelang, bisa di IPDN misalnya, tapi dalam skala yang tentunya lebih kecil. Tapi sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya,” katanya dikutip Selasa (11/3/2025).

  • Prabowo – Hun Sen Lalu Pembicaraan Empat Mata, Apa yang Dibahas?

    Prabowo – Hun Sen Lalu Pembicaraan Empat Mata, Apa yang Dibahas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (5/5/2025) siang.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Prabowo menyambut langsung kedatangan Hun Sen sekitar pukul 11.13 WIB. Prabowo tampak menyapa hangat Hun Sen saat keluar dari mobil berwarna hitam.

    Setelah itu, Prabowo mengajak tamunya berdiri di podium depan Istana Merdeka untuk mengikuti upacara penyambutan resmi.

    Sebelum tiba di lokasi, iring-iringan kendaraan Hun Sen yang dikawal pasukan berkuda sempat melintasi kawasan Monas.

    Dalam upacara penyambutan, kedua pemimpin mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing negara yang diiringi dentuman meriam. Selanjutnya, Prabowo dan Hun Sen berjalan bersama di atas karpet biru untuk memeriksa barisan kehormatan, sebelum memperkenalkan anggota delegasi dari kedua negara.

    Usai upacara, keduanya memasuki Istana Merdeka untuk sesi foto bersama di Ruang Kredensial, dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu resmi. Setelah itu, keduanya mengadakan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan pribadi.

    Beberapa pejabat negara tampak mendampingi Prabowo, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, telah mengonfirmasi agenda tersebut. Dia menyebut pertemuan akan digelar pukul 11.00 WIB di Istana Kepresidenan.

    “Pertemuan ini merupakan momen penting untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Kamboja dan memperluas kerja sama strategis di berbagai sektor,” tandas Yusuf.

  • Ambisi Prabowo Buat Biaya Layanan Haji Lebih Murah dari Malaysia

    Ambisi Prabowo Buat Biaya Layanan Haji Lebih Murah dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk membuat layanan ibadah haji yang lebih murah dan terjangkau untuk jemaah pada masa pemerintahanya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan menargetkan penurunan lebih lanjut agar ongkos ibadah haji Indonesia bisa lebih murah dari negara tetangga, seperti Malaysia. Tugas ini pun dia dorong agar bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan Rp4 juta, tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

    Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs Rp16.000 per US$ dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Besaran itu tercatat lebih rendah sekitar Rp4 juta jika dibandingkan dengan BPIH 2024.

    BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen nilai manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji.

    BPIH yang dibayar jemaah pada 2025 adalah rata-rata sebesar Rp55,43  juta atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33,97 dialokasikan dari nilai manfaat.

    Mengacu pada pernyataan Prabowo, biaya haji di Malaysia pada 2025 untuk kategori paling murah yakni kategori B40, jemaah diwajibkan membayar RM15.000 atau setara dengan Rp60 juta jika mengacu pada kurs Rp4.000 per ringgit.

    Sementara itu, untuk kategori M40, jemaah haji Malaysia dikenakan biaya RM23.500 atau setara dengan Rp94 juta, sedangkan untuk kategori T20 jemaah haji Malaysia dikenakan biaya RM33.000 atau setara dengan Rp132 juta.

    Prabowo pun kembali menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menekan biaya haji melalui berbagai cara, termasuk efisiensi di sektor transportasi dan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Kami berjuang dengan semua pihak, Menag, Kepala Badan Haji. Kita mencari yang paling mungkin turunin lagi, turunin lagi,” katanya.

    Terkait upaya menurunkan ongkos ibadah haji, Prabowo mengatakan pemerintah akan meminta Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak diperlukan.

    Termasuk pemerintahannya juga akan kembali melakukan diskusi kepada pemerintahan Arab Saudi terkait dengan memangkas biaya haji tersebut.

    “Kami akan berangkat ke Arab Saudi, kami sudah minta waktu dengan pemimpin Arab Saudi. Kami juga mau bangun perkampungan Indonesia. Dan nanti penerbangan juga dibikin efisien. Di mana bisa kurangi biaya akan dilakukan,” ucapnya

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan kesannya terhadap hasil peninjauan fasilitas haji terbaru. Dia menilai layanan yang kini diberikan jauh lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya.

    “Saya kira sangat baik, luar biasa. Ini bersejarah. Kita lihat dulu jemaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak sudah lansia, banyak di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, nyaman, aman. Ini prestasi,” pungkas Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai cara untuk kembali menurunkan biaya perjalanan ibadah haji di masa mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas permintaan Presiden Prabowo Subianto agar ongkos haji bisa ditekan lebih murah saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah Terminal 2F, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (4/5/2025).

    “Ya, permintaan Bapak Presiden itu minta supaya nanti akan datang biaya jemaah haji itu lebih diturunkan lagi, dan itu (biaya saat ini) terlalu besar karena banyak faktor yang membuat kita itu mahal,” ujar Nasaruddin.

    Salah satu penyebab tingginya biaya haji, menurutnya, adalah lamanya masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Dia memaparkan bahwa biaya per hari di Arab Saudi sangat besar dan memberikan contoh potensi penghematan jika masa tinggal bisa dipangkas.

    “Pertama, lamanya kita berada di Saudi Arabia, satu hari itu bisa menghabiskan dana berapa yang bisa sampai Rp50 miliaran, kalau kita bisa menghemat lima hari, empat kali lima, Rp200 miliar. Belum lagi yang lain,” jelasnya.

    Menag juga menjelaskan bahwa secara umum biaya haji tahun ini sudah jauh lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan biaya mencapai sekitar Rp4 juta per jemaah, meski di tengah tekanan kenaikan pajak di Arab Saudi dan pengurangan bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    “Ini pun juga kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih murah. Setiap jemaah haji itu berkurang sekitar empat juta rupiah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa penghematan tersebut terjadi karena efisiensi di berbagai sektor. Ke depan, komponen yang bisa ditekan lebih lanjut mencakup negosiasi harga hotel, transportasi bus, dan penerbangan.

    “Komponen antara lainnya penghematan misalnya tawar-menawar hotel, tawar-menawar bus, tawar-menawar termasuk pesawat juga kita bisa negosiasi,” tuturnya.

    Dia juga mengakui bahwa masa tinggal jemaah sangat bergantung pada ketersediaan slot penerbangan di bandara Arab Saudi. Kepadatan lalu lintas udara selama musim haji menjadi faktor yang membuat jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, harus menunggu lebih lama.

    “Tergantung bandaranya yang membuat kita lama itu sebetulnya bukan karena pinginnya orang Indonesia lama-lama di sana, tapi karena begitu padatnya pesawat menjemput seluruh dunia,” jelasnya.

    Namun dia optimistis, jika Indonesia memiliki alternatif skema logistik dan jadwal penerbangan yang lebih baik di masa depan, maka penghematan lebih besar bisa dicapai.

    “Insyaallah ke depan kalau nanti kita punya alternatif lain, maka itulah nanti akan menjadi faktor penghemat,” pungkas Nasaruddin.

  • Dubes Inggris Bertemu dengan Prabowo, Bahas Apa?

    Dubes Inggris Bertemu dengan Prabowo, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Inggris untuk Republik Indonesia, Timor Leste, dan Asean Dominic Jermey bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut digambarkan sebagai pertemuan tertutup, tetapi bersifat hangat dan penuh penghormatan.

    “Itu rahasia. Sebuah privilese bisa datang ke sini dan bertemu langsung dengan Presiden serta para pejabat senior Istana,” ujar Jermey kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Saat ditanyakan mengenai, investasi strategis di Indonesia. Salah satunya dengan British Petroleum (BP) yang mencapai US$ 7 miliar, Jermey juga enggan secara eksplisit mengungkap isi pembicaraan tersebut.

    “Terima kasih, atas kesempatan berbicara hari ini,” pungkas Jermey.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto belum lama ini bertemu dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia. Salah satunya dengan British Petroleum (BP).

    “Total mereka sudah komit investasi sebesar US$ 8,5 miliar. Di mana, US$ 7 miliar dari BP (British Petroleum), dan US$ 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain,” ujar Prabowo dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/11/2024).

  • Kontroversi Tarik Ulur Mutasi Letjen Kunto Putra Try Sutrisno

    Kontroversi Tarik Ulur Mutasi Letjen Kunto Putra Try Sutrisno

    Bisnis.com, JAKARTA — Tarik ulur mutasi 7 perwira tinggi TNI, salah satunya putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, memicu polemik. Ada yang menyebut TNI telah ‘diombang-ambing’ politik.

    Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati), termasuk anak Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan Kunto sejatinya telah dimutasi dalam Keputusan Panglima TNI Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. 

    Namun, keputusan itu diubah selang satu hari kemudian oleh Kep/554.a/IV/2025 yang ditetapkan 30 April 2025.

    “Jadi memang telah dikeluarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025 yang berisi tentang adanya perubahan dari Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025,” ujar Kristomei kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

    Kristomei menyampaikan alasan dibatalkan surat Keputusan Panglima TNI itu karena terdapat sejumlah Pati TNI yang masih belum bisa dimutasi atau dirotasi. Dengan demikian, Panglima TNI meralat keputusan Nomor Kep/554/IV/2025.

    “Ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Sehingga didiskusikan lah untuk meralat atau menanggungkan rangkaian itu, dan dikeluarkan KEP 554A/IV 2025 tanggal 30 April,” jelasnya.

    Tujuh Pati TNI Batal Mutasi

    Adapun, tujuh Pati TNI yang dibatalkan mutasinya yaitu Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Stafsus KSAD.

    Pergantian Letjen Kunto sempat memicu kontroversi karena dilakukan tak lama ketika mantan Panglima TNI Try Sutrisno mendukung upaya untuk mengganti wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Alhasil, Arief masih menduduki posisi jabatan lama Pangkogabwilhan I. Kemudian, Laksda TNI Hersan yang tadinya akan menggeser posisi Kunto, kini masih menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

    Selanjutnya, Laksda TNI Krisno Utomo masih menjabat sebagai Pangkolinlamil; Laksda TNI Rudhi Aviantara menjabat Kas Kogabwilhan II; dan Laksma TNI Phundi Rusbandi tetap di jabatan Waaskomlek KSAL.

    Adapun. Laksma TNI Benny tetap di jabatan Kadiskomlekal dan Laksma TNI Maulana masih menduduki posisi Staf Khusus KSAL.

    Sorotan Setara Institute 

    Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan bahwa pembatalan keputusan hanya selang sehari tersebut semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik.

    Meskipun spekulasi ini dibantah oleh Markas Besar TNI yang menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, publik sulit mempercayai hal itu.

    Letjen Kunto baru menjabat selama empat bulan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), maka kalau mutasi itu terbilang cepat dan tidak lazim. Mutasi dan pembatalan mutasi tersebut patut diduga tidak melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    Mutasi yang dibatalkan ini merupakan pelajaran sangat penting bahwa TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan dan menjadi perpanjangan kepentingan politik pihak tertentu, termasuk Presiden atau pihak lain yang mempengaruhinya. TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara dan menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara.

    Di samping itu, pembatalan mutasi dalam sehari itu pasti menggerus kepercayaan publik. “Sulit bagi publik untuk percaya bahwa di mutasi yang dibatalkan itu didasarkan pada profesionalitas tata kelola TNI dan tuntutan objektif untuk TNI beradaptasi, tapi lebih mengakomodasi motif dan kepentingan politik kekuasaan.”

  • Prabowo Soroti Penyelenggaraan Haji: Biaya Tinggi, Bangun Kampung RI di Makkah

    Prabowo Soroti Penyelenggaraan Haji: Biaya Tinggi, Bangun Kampung RI di Makkah

    Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu yang selalu muncul dalam penyelenggaraan haji mulai dari biaya, waktu tunggu, hingga kondisi jemaah haji di Arab Saudi.

    Prabowo, misalnya, menyatakan belum puas meskipun pemerintah berhasil menurunkan biaya haji hingga Rp4 juta pada tahun ini.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan menargetkan penurunan lebih lanjut agar ongkos ibadah haji Indonesia bisa lebih murah dari negara tetangga, seperti Malaysia. Tugas ini pun dia dorong agar bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan Rp4 juta, tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

    Dalam sesi doorstop usai acara, Kepala Negara pun kembali menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menekan biaya haji melalui berbagai cara, termasuk efisiensi di sektor transportasi dan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Kami berjuang dengan semua pihak, Menag, Kepala Badan Haji. Kita mencari yang paling mungkin turunin lagi, turunin lagi,” katanya.

    Terkait upaya menurunkan ongkos ibadah haji, Prabowo mengatakan pemerintah akan meminta Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak diperlukan.

    Termasuk pemerintahannya juga akan kembali melakukan diskusi kepada pemerintahan Arab Saudi terkait dengan memangkas biaya haji tersebut.

    “Kami akan berangkat ke Arab Saudi, kami sudah minta waktu dengan pemimpin Arab Saudi. Kami juga mau bangun perkampungan Indonesia. Dan nanti penerbangan juga dibikin efisien. Di mana bisa kurangi biaya akan dilakukan,” ucapnya

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan kesannya terhadap hasil peninjauan fasilitas haji terbaru. Dia menilai layanan yang kini diberikan jauh lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya.

    “Saya kira sangat baik, luar biasa. Ini bersejarah. Kita lihat dulu jemaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak sudah lansia, banyak di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, nyaman, aman. Ini prestasi,” jelas Prabowo.

    Jadwal Tunggu Haji 

    Di sisi lain, Prabowo juga menegaskan pentingnya pelayanan optimal bagi jemaah haji asal Indonesia, terutama para jemaah lanjut usia.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbanyak di dunia, mencapai 2 juta hingga 2,2 juta orang setiap tahunnya. Bahkan, dalam masa puncaknya, jumlah keberangkatan bisa mencapai 12.000 orang per hari.

    “Ini sesuatu yang sangat besar. Mungkin kita yang terbesar di dunia dari seluruh umat Islam, mungkin Republik Indonesia yang paling besar rombongan haji dan umrah,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Dengan besarnya jumlah jemaah tersebut, Prabowo menekankan bahwa pelayanan harus diberikan secara maksimal, terlebih karena banyak jemaah yang berusia lanjut. Dia meminta seluruh jajaran pemerintah untuk benar-benar mengurus jemaah dengan baik.

    “Pemerintah ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah kita. Kita paham bahwa banyak dari mereka adalah jemaah lanjut usia, jadi harus benar-benar diurus,” katanya.

    Lebih lanjut, Kepala Negara juga menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya ibadah haji selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, banyak calon jemaah yang telah menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji.

    “Kita tahu jemaah haji kita menabung lama, menunggu lama. Maka pemerintah di bawah kepemimpinan saya akan berusaha keras memberi pelayanan terbaik, sekaligus menurunkan biaya haji semurah-murahnya,” tegasnya.

    Kampung Indonesia di Tanah Suci

    Prabowo juga mengungkapkan rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk membangun kawasan permukiman khusus bagi jemaah asal Indonesia di Tanah Suci, yang lokasinya akan berdekatan langsung dengan Masjidil Haram, Makkah.

    “Saya juga sudah minta waktu untuk ketemu pimpinan Kerajaan Arab Saudi dan di situ saya akan membahas upaya kita atau permintaan Indonesia yang sudah saya sampaikan kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Muhammad Bin Salman,” ujarnya dalam sambutannya.

    Menurutnya, dalam pertemuan terakhir dengan Pangeran MBS, dia telah menyampaikan niat Indonesia untuk membangun perkampungan khusus Indonesia di Makkah. Rencana ini disebut mendapat sambutan positif dari pihak Kerajaan.

    “Terakhir saya jumpa dengan beliau, saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya dengan Masjidil Haram dan reaksi beliau waktu itu cukup positif,” kata Prabowo.

    Dia menyebut Pangeran MBS mendukung agar rencana tersebut segera dirancang secara teknis dan menyeluruh. Bahkan, Menteri Agama RI telah lebih dahulu melakukan kunjungan terkait penjajakan rencana tersebut.

    “Beliau sampaikan mari direncanakan secara teknis dan baik dan juga kalau tidak salah Menteri Agama sudah berkunjung dan kita akan berangkat lagi supaya kita bisa secepatnya seandainya dapat disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi. Insyaallah kita akan punya perkampungan sendiri dan kita akan bikin efisien,” jelasnya.

  • Presiden Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Kamboja Hun Sen Pagi Ini

    Presiden Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Kamboja Hun Sen Pagi Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan dari Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Selain sebagai Presiden Senat, Hun Sen adalah politikus berpengaruh Kamboja. Dia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri terlama dan baru mundur pada tahun 2023 lalu.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa kunjungan tersebut akan berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB dan pertemuan ini akan melibatkan delegasi dari kedua negara.

    “Presiden Prabowo dan Presiden Senat Hun Sen akan melakukan pertemuan dengan delegasi kedua negara,” ungkap Yusuf lewat pesan teks, Senin (5/5/2025).

    Yusuf pun menekanka bahwa kunjungan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperdalam hubungan diplomatik dan memperluas kolaborasi antara Indonesia dan Kamboja di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan pertahanan.

    “Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis,” pungkas Yusuf.

    Dalam catatan Bisnis, Kamboja akhir-akhir ini juga sering disorot oleh media dan pegiat hak asasi manusia, karena dianggap sebagai tempat beroperasinya judi online. Jaringan judi online Kamboja bahkan memperkejakan warga negara Indonesia sebagai admin atau bahkan sebagai opetor judol. 

  • Riuh Rendah RUU Perampasan Aset dari Era SBY, Jokowi, hingga Prabowo

    Riuh Rendah RUU Perampasan Aset dari Era SBY, Jokowi, hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah secara terbuka mendorong eksekusi pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU  Perampasan Aset. Pernyataan Prabowo itu menuai banyak sorotan baik yang pro maupun yang ragu ‘niat baik’ itu bakal terealisasi.

    Dalam catatan Bisnis, isu tentang RUU Perampasan Aset banyak digunjingkan publik ketika pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi. Namun sejatinya, upaya untuk mendorong RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang telah muncul sejak pemerintahan Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. 

    Pada era SBY, pemerintah bahkan telah menyusun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Naskah setebal 204 halaman itu memuat sejumlah substansi penting tentang penanganan aset tindak pidana. Pada bagian pertama, misalnya, pemerintah waktu itu mendesain tentang kategori aset hasil tindak pidana yang dirampas. Kemudian ada pula substansi mengenai mekanisme penelusuran aset.

    Menariknya, setelah SBY selesai menjabat, isu tentang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, redup. Nyaris tidak terdengar. Diskusi tentang RUU Perampasan Aset muncul kembali pada periode ke dua pemerintahan Jokowi.

    Salah satu momen yang paling banyak terekam media adalah, saat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada waktu itu, Mahfud MD, rapat kerja bersama Komisi III DPR, yang masih diketuai oleh politikus PDI Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Rapat berlangsung akhir Maret 2023. 

    Mahfud pada waktu itu secara khusus meminta kepada DPR supaya segera membahas RUU Perampasan Aset. Namun reaksi dari Bambang Pacul tidak terduga. Bambang Pacul menyebut bahwa RUU Perampasan Aset dan tetek bengek-nya, termasuk RUU Pembatasan Uang Kartal, bisa dibahas secara mulus jika memperoleh izin dari Ketua Umum Parpol.

    “Pak Mahfud tanya kepada kita, ‘Tolong dong RUU Perampasan Aset dijalanin.’ Gampang Pak Senayan ini [DPR], lobinya jangan di sini Pak, ini Korea-korea ini [anggota dewan] semua nurut bosnya masing-masing,” ujar Pacul saat rapat dengan Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023) malam.

    Dia menjelaskan, para anggota DPR bisa saja berkomentar liar saat rapat di parlemen namun ketika ditegur pimpinan partainya masing-masing mereka akan langsung ciut. “Di sini boleh ngomong galak, Pacul ditelepon, ‘Pacul berhenti,’ ‘Siap!’. Laksanakan? laksanakan Pak,” ungkap politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintahan Jokowi telah menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset tahun 2022 lalu. Bedanya dengan era SBY, RUU era Jokowi jauh lebih tebal yakni 342 halaman. Pengaturan tentang mekanisme perampasan asetnya pun jauh lebih detail, misalnya soal waktu, kategori aset yang bisa dirampas, mekanisme penelusuran aset, hingga ke teknis pemblokiran aset yang terbukti hasil tindak pidana.

    Tak hanya itu, Jokowi bahkan telah mengirim surat presiden alias surpres ke DPR. Surpres adalah surat khusus yang ditujukan kepada DPR, biasanya substansinya terkait dengan pembahasan undang-undang atau fit and proper test calon pejabat publik yang mekanismenya melalui dewan.

    Namun karena status pembahasannya tidak kunjung jelas, RUU Perampasan Aset menjadi menjadi komoditas politik pada Pilpres 2024 lalu. Hampir semua pasangan calon alias Paslon yang bertarung berkomitmen untuk merealisasikan RUU Perampasan Aset.

    Isu tentang RUU itu juga pernah disinggung oleh Jokowi ketika tensi politik panas pada Pilkada 2024 lalu. Dia meminta kepada DPR supaya tidak sibuk soal Pilkada, tetapi juga mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

    “Agar bisa diterapkan ke hal yang lain juga, yang mendesak, misalnya seperti RUU perampasan aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Juga bisa segera diselesaikan oleh DPR,” kata Jokowi.

    Sikap Prabowo Bagaimana?

    Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).

    Dia menekankan agar aturan yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan khususnya untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu,” ujarnya dengan nada tegas yang disambut riuh peserta aksi buruh.

    Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu juga menyayangkan fenomena demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi. Demonstrasi yang mendukung pelaku tindak pidana korupsi seharusnya tidak terjadi. Apalagi koruptor jelas-jelas merugikan negara.

    “Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” ujarnya.

    Pernyataan Prabowo mendapat sambutan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), mereka mendukung sepenuhnya rencana Prabowo untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menilai pernyataan itu menandakan bahwa kepala negara telah memahami kebutuhan regulasi dalam memberantas korupsi.

    “Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu dan kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH dalam menjalankan tugasnya utamanya dalam pemberantasan TPK,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Dia menambahkan bahwa regulasi perampasan aset ini dianggap penting bagi korps Adhyaksa dalam rangka pemulihan keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. 

    “UU perampasan aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB,”

    Komitmen DPR

    Di sisi lain, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengaku bahwa pihaknya tidak memiliki tantangan tersendiri untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) di Baleg DPR.

    “Sesungguhnya tidak ada tantangan di Baleg, karena sudah ada Prolegnas [Program Legislasi Nasional] dari usulan Pemerintah nomor urut 21,” bebernya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    Meski demikian, dia enggan menjelaskan bagaimana kesiapan Baleg DPR dan konsolidasi politik di fraksi-fraksi DPR terhadap pembahas RUU PA.

    Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah meragukan DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).

    Menurutnya, jika memang DPR ada iktikad membahas RUU PA, seharusnya sudah dimulai sejak pertama kali Presiden RI Prabowo Subianto ber-statement (memberikan pernyataan). Hingga kini, dia melihat belum ada tindakan dari pernyataan itu.

    Terlebih, lanjutnya, mudah saja bagi Prabowo bila  ingin ada perampasan aset koruptor melalui RUU PA. Mengingat di Parlemen alias DPR, kekuatan presiden sudah mayoritas.

    “Parpol [partai politik] yang kadernya ada di Parlemen masih malas merespons isu perampasan aset ini, bahkan cenderung akan menghalang-halangi,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    Sebab itu, dia khawatir pernyataan yang disampaikan Prabowo saat acara Hari Buruh kemarin soal mendukung Undang-Undang Perampasan Aset hanya berupa lip service (basa-basi) saja.

    “Terlebih sebelumnya juga ada keraguan soal belas kasih ke keluarga koruptor, ini semakin menguatkan jika belum ada komitmen pemberantasan korupsi di era Prabowo ini yang bisa dibanggakan,” tegasnya.