Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Penyelundupan Sabu Terbesar sepanjang Sejarah Terbongkar, Barang Bukti Capai 2 Ton

    Penyelundupan Sabu Terbesar sepanjang Sejarah Terbongkar, Barang Bukti Capai 2 Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Badan Narkotika Nasional/BNN dan TNI AL menindak penyelundupan sabu terbanyak sepanjang sejarah, yakni mencapai dua ton di perairan Kepulauan Riau.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan penindakan yang dilakukan pada Kamis (22/5/2025) tersebut berawal dari joint analysis Bea Cukai dan BNN atas pergerakan sebuah kapal pengangkut yang diduga sebagai pembawa narkotika jaringan internasional.

    Diketahui kapal tersebut berjenis tanker dengan nama MT. Sea Dragon yang berlayar dari Thailand ke Selat Malaka.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kami menemukan indikasi kuat bahwa kapal membawa muatan narkotika. Oleh karena itu, kami putuskan untuk menarik kapal menuju Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam guna dilakukan pemeriksaan menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (26/5/2025).

    Pada Selasa (20/5/2025) kapal patroli Bea Cukai dan TNI AL menemukan dan melakukan pengejaran terhadap kapal target, hingga akhirnya berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan awal terhadap MT. Sea Dragon yang berbendera Indonesia, di Perairan Karimun Anak, Kepulauan Riau.

    Dari pemeriksaan awal tersebut pula tim gabungan mengamankan 6 orang pelaku yang terdiri dari 4 orang WNI, berinisial HS, LC, FR, dan RH dan 2 orang WN Thailand berinisial WP dan TL.

    Selanjutnya, pada Rabu (21/5/2025) tim gabungan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menyeluruh terhadap kapal tersebut di Dermaga PSO Bea Cukai Batam, Tanjung Uncang dengan menggunakan Unit K9 Bea Cukai.

    Hasilnya, tim gabungan menemukan 67 kardus berwarna cokelat berisikan 2.000 bungkus sabu dengan berat bruto 2.000 kilogram atau 2 ton.

    Nirwala menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan pelaku, sabu tersebut berasal dari Phuket, Thailand dengan tujuan akhir Filipina.

    “Saat ini, kami telah melakukan penegahan atas barang bukti sabu, pelaku, dan kapal motor untuk selanjutnya diserahterimakan ke BNN Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.

    Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penindakan ini telah menyelamatkan 8.000.000 jiwa dari ancaman bahaya narkoba.

    Nirwala menegaskan bahwa penindakan terhadap sindikat narkoba ini menjadi bukti nyata bahwa kerja bersama antarinstansi dapat membuahkan hasil yang signifikan dalam menjaga Indonesia dari ancaman narkoba.

    Dirinya menyadari bahwa wilayah Kepulauan Riau memang rawan dijadikan jalur masuk, transit, dan peredaran narkoba.

    Untuk itu, wilayah tersebut terus menjadi fokus pemerintah di samping penindakan juga sejalan dengan Asta Cita Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perlindungan bgai masyarakat.

    “Dengan semangat kolaborasi, kami akan terus menggagalkan berbagai upaya penyelundupan demi masa depan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

  • RI Mau Bangun Eskalator di Candi Borobudur, Fadli Zon: Itu Hoaks

    RI Mau Bangun Eskalator di Candi Borobudur, Fadli Zon: Itu Hoaks

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon membantah adanya pembangunan lift atau eskalator di Candi Borobudur. Menurutnya, berita-berita tersebut termasuk hoaks.

    Dia menyebut yang pihaknya kini tengah upayakan adalah pemasangan chairlift yang disandarkan atau dibangun di pegangan tangan tangga.

    “Jadi saya ingin menegaskan bahwa berita-berita tersebut itu berita-berita hoax. Tidak ada yang namanya pembuatan lift di Candi Borobudur. Tidak ada pemasangan eskalator di candi Borobudur. Yang kita sedang upayakan itu ada pemasangan chair, chair lift itu di pegangan, ini untuk inklusivitas,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Dia mengatakan semua situs-situs dunia pun sudah memakai chair lift tersebut untuk mempermudah akses bagi mereka yang tak mampu sampai di tujuan. Misalnya saja di Pantheon Acropolis Yunani, Kapel Sistina, Gereja St. Peter, Angkor Wat, hingga Tembok China.

    Menurutnya, situs-situs dunia itu sudah beradaptasi dengan fasilitas chair lift yang dimaksud. Dia juga menegaskan pemasangan chair lift itu tidak masif dan tidak merusak situs dunia. 

    “Jadi ini sesuai dengan undang-undang juga dan tidak ada perusakan sama sekali, itu pakai handrail. Jadi itu saya tegaskan. Tidak ada eskalator apalagi ekskavator. Ini yang menyebarluaskan ini benar-benar menyesatkan. Tidak ada eskalator maupun tidak ada ekskavator di Candi Borobudur,” tegasnya.

    Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan kalaupun ada pembangunan jalur miring berfungsi pengganti tangga atau rampway, ini juga bersifat sementara dan portable.

    “Itu pakai dari kayu, pakai bantalan. Itu juga tidak ada yang merusak. Itu biasa juga digunakan di situs-situs dunia. Saya sudah melihat banyak situs-situs dunia juga melakukan itu. Misalnya kalau keperluan tertentu,” ujarnya.

    Sebelumnya, beredar video di media sosial, khususnya platform X yang menunjukkan pemasangan pelat besi dan papan kayu di tangga Candi Borobudur. 

    Mengutip Antara pada Senin (26/5/2025), aktivitas tersebut memicu sorotan publik karena disebut-sebut sebagai bagian dari persiapan pemasangan eskalator menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Video ini kemudian diberitakan oleh berbagai media lokal dan turut menjadi perbincangan di ruang digital.

  • Ini Skema Ibadah Haji untuk Jemaah Sakit, Tetap Sah dan Bermakna

    Ini Skema Ibadah Haji untuk Jemaah Sakit, Tetap Sah dan Bermakna

    Bisnis.com, MADINAH – Jemaah calon haji yang mengalami keterbatasan fisik atau sakit tetap memiliki kesempatan untuk menyelesaikan ibadah dengan metode yang telah disesuaikan, seperti safari wukuf, murur, dan tanazul. 

    Konsultan Ibadah Haji Kementerian Agama RI, Aswadi Syuhadak mengatakan ketiga metode itu ditempuh berdasarkan kondisi medis, disertai fatwa fikih yang sah. 

    “Jemaah haji harus menerima realitas dengan penuh syukur. Manusia punya rencana, tapi Allah yang menentukan,” ujar Aswadi saat ditemui di Klik Kesehatan Haji Indonesia, Sabtu (24/5/2025).

    Dengan safari wukuf, jemaah akan diperjalankan dengan kendaraan baik ambulans atau bus, yang melintasi Padang Arafah dan tetap berada di dalam kendaraan selama waktu wukuf berlangsung. Jemaah tidak perlu menempati tenda di Arafah tetapi tetap dapat memenuhi kewajiban wukuf. 

    Adapun murur adalah skema yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, yaitu dengan melewati Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan dan kemudian langsung menuju Mina. 

    Sedangkan konsep tanazul memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarat atau lokasi lontar jumrah untuk kembali ke hotel setelah melempar Jumrah Aqabah. Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempati tenda di Mina tetapi tetap menjalankan kewajiban bermalam sesuai ketentuan.

    Selain itu, bagi jemaah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan umrah wajib karena sakit, disarankan untuk mengubah niat ihram dari haji tamattu’ menjadi haji qiran.

    “Kalau dokter belum bisa memastikan untuk melaksanakan umrah wajib, sedang waktu wukuf sudah tiba, maka disarankan mengubah niat dari tamattu’ menjadi qiran,” jelas Prof. Aswadi.

    Dengan haji qiran, jemaah berniat untuk haji dan umrah sekaligus, sehingga tidak perlu melaksanakan umrah secara terpisah. Ini menjadi solusi fikih yang memungkinkan jemaah melanjutkan tahapan ibadah haji berikutnya meskipun dalam kondisi terbatas.

    Lebih lanjut, untuk jemaah yang tidak mampu melaksanakan lempar jumrah, ibadah tersebut bisa diwakilkan. Semua skema ini disusun untuk menjaga kelangsungan hidup tanpa mengurangi nilai ibadah.

    “Semua langkah ini demi kepentingan kelangsungan hidup jemaah haji,” tambahnya.

  • Komnas Disabilitas: Penanganan Jemaah Haji Difabel dan Lansia Membaik

    Komnas Disabilitas: Penanganan Jemaah Haji Difabel dan Lansia Membaik

    Bisnis.com, MADINAH — Penanganan jemaah calon haji Indonesia pada kelompok difabel dan lanjut usia (lansia) dinyatakan berangsur membaik seiring pemberangkatan gelombang kedua dan sejumlah evaluasi serta langkah taktis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Madinah. 

    Wakil Ketua Komnas Disabilitas Deka Kurniawan yang ikut mendampingi pelayanan jemaah calon haji difabel dan lansia di Madinah mengatakan bahwa tantangannya sejak awal adalah pemberlakuan sistem layanan berbasis syarikah, yang memungkinkan jemaah terpisah dengan anggota keluarga di satu kelompok terbang (kloter). 

    Pada perkembangannya, PPIH Arab Saudi mengupayakan agar jemaah yang terpisah dengan anggota keluarganya di Madinah, dapat bergabung kembali di Makkah. 

    “Kemarin sempat muncul banyak kejadian yang seolah-olah menunjukkan mereka ini tidak tertangani dengan baik. Padahal ini sebetulnya adalah merupakan dampak dari sistem yang dibuat oleh syarikah yang terpisah-pisah. Dimana jumlah anggota kloter itu bisa berbeda-beda dengan jumlah syarikah yang menanganinya,” jelas Deka di Madinah, baru-baru ini.

    Deka melanjutkan, yang menjadi persoalan kemudian adalah banyak penyandang disabilitas mental, termasuk demensia, dan lansia telah mengalami masalah pemicu stress di awal saat mereka dipisahkan dengan anggota keluarga atau pendampingnya. 

    “Itu yang menyebabkan banyak sekali kasus kejadian. Ini belum termasuk dampak yang banyak terjadi mayoritas adalah jamaah yang hilang, mereka linglung, tidak kenal siapa temannya karena terpisah. Ditambah lagi ada variabel pemicu yang lain, yaitu terpisah koper, terpisah hotel dan seterusnya,” jelas Deka. 

    PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Madinah kemudian menugaskan pendamping bagi jemaah calon haji yang butuh penanganan khusus ini, melobi syarikah untuk mengeluarkan mereka dari rombongan, dan bahkan dikumpulkan di satu hotel transit untuk mempermudah pendampingan. 

    “Ini kan tidak ada dalam SOP kan, tapi ini langkah berani inovasi. Kenapa? Ada rasa kemanusiaan yang memang diwujudkan secara nyata untuk bisa meminimalisir [dampak dari sistem berbasis syarikah],” katanya. 

    Selanjutnya, pergerakan sisa jemaah calon haji yang masih berada di Madinah ke Makkah, akan dilakukan dengan pola yang sama. 

    Menurut data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Rabu (21/5/2025) pukul 11:15 Waktu Arab Saudi (WAS), telah tiba di Tanah Suci sebanyak 132.806 jemaah calon haji asal Indonesia. Jumlah itu mencakup 64,95% dari total rencana kedatangan haji reguler sebesar 203.320. 

    Dari jumlah tersebut, 101.517 jemaah calon haji telah tiba di Makkah, terdiri atas 76.491 dari Madinah dan 25.026 dari Jeddah. Sebanyak 8.571 jemaah calon haji lainnya sedang dalam perjalanan ke Makkah. 

  • Insiden Berdarah Deli Serdang, Jaksa Bisa Minta Perlindungan TNI-Polri

    Insiden Berdarah Deli Serdang, Jaksa Bisa Minta Perlindungan TNI-Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara terkait insiden kekerasan terhadap seorang jaksa di Deli Serdang yang diduga dibacok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas).

    Menurut Hasan, negara telah mengambil langkah tegas untuk memberikan perlindungan terhadap para jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Mengingat, dalam menjalankan tugasnya terutama dalam membongkar kasus-kasus yang besar, seperti korupsi profesi ini kerap menghadapi berbagai macam marabahaya yang mengintai.

    “Saya hanya bisa menjelaskan secara umum bahwa Perpres Nomor 66 tahun 2025 yang dikeluarkan minggu lalu itu merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap Jaksa,” ujar Hasan Nasbi saat dikonfirmasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Senin (26/5/2025). 

    Perpres tersebut menginstruksikan dua institusi utama untuk memberikan perlindungan, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Hasan menjelaskan, Polri bertugas memberikan perlindungan personal terhadap jaksa, termasuk kepada keluarga, tempat tinggal, dan anak-anak mereka. Sementara TNI diberi mandat untuk menjaga institusi Kejaksaan serta mendampingi jaksa dalam tugas-tugas penegakan hukum di lapangan.

    “Kalau untuk urusan yang di Deli Serdang, saya belum paham apa persoalan yang sebenarnya. Tapi kalau itu dalam rangka penegakan hukum, kalau dalam rangka melaksanakan tugas, mereka-mereka per saat ini harusnya sudah bisa meminta perlindungan keamanan kepada TNI maupun kepada Polri,” ucapnya.

    Menurutnya, perlindungan terhadap jaksa bukan hanya simbolik, tetapi merupakan upaya nyata dalam memperkuat sistem peradilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Saat ditanya apakah perlindungan tersebut diberikan secara otomatis atau harus melalui permintaan, Hasan menjelaskan bahwa ada mekanisme formal yang harus dijalani.

    “Ada MOU kan, harus ada permintaan dari Kejaksaan. Karena tidak 24 jam, jadi ada MOU antara Kejaksaan dengan TNI maupun dengan Polri. Berdasarkan request itu kemudian TNI maupun Polri akan mendeploy personil mereka untuk melakukan pengamanan,” pungkas Hasan.

    Sejauh ini, Polda Sumatra Utara akhirnya menangkap Wakil Komandan Inti Ormas Pemuda Pancasila Alpa Patria Lubis terkait kasus pembacokan dua orang Jaksa di Deli Serdang Sumatra Utara.

    Direktur Kriminal Umum Polda Sumatra Utara Brigjen Sumaryono mengatakan selain Wakil Komandan Inti Ormas Pemuda Pancasila itu, Polisi juga menangkap pelaku lainnya bernama Surya Darma alias Gallo.

    Dia membeberkan peran kedua tersangka tersebut, untuk tersangka Wakil Komandan Inti Ormas Pemuda Pancasila Alpa Patria Lubis alias Kepot berperan sebagai otak penganiayaan dan ditangkap hari Sabtu 24 Mei 2025 pukul 23.00 WIB, sedangkan tersangka Surya Darma alias Gallo adalah eksekutor ditangkap pada Minggu 25 Mei 2025 pukul 04.30 WIB.

    “Kedua tersangka ini merupakan residivis kasus 365 (pencurian dengan kekerasan),” ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

    Sebelumnya, dua orang Jaksa dibacok oleh orang tidak dikenal ketika berangkat dari rumahnya ke ladang untuk memanen sawit di Desa Perbaingan Kecamatan Kotari, Deli Serdang.

    Kedua Jaksa itu Jaksa Fungsional Kejari Deli Serdang bernama Jhon Wesli Sinaga dan Staf Tata Usaha pada Kejari Deli Serdang, Acensio Silvanov Hutabarat.

    Kedua Jaksa itu dianiaya karena menangani perkara dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di PN Lubuk Pakam. Pihak terdakwa yaitu Eddy Suranta alias Godol (54) divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Lubuk Pakam.

    Tidak terima dengan vonis bebas tersebut, kemudian JPU melakukan upaya kasasi dan hasilnya terdakwa Eddy Suranta divonis 1 tahun penjara.

    Kemudian, pihak terdakwa yang dipanggil secara patut tidak pernah hadir untuk melaksanakan keputusan kasasi, akhirnya pihak Kejaksaan menerbitkan DPO atas nama Eddy Suranta terkait perkara tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

  • DPR Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Berlanjut di 2026

    DPR Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Berlanjut di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung rencana efisiensi anggaran belanja negara yang akan berlanjut pada 2026.

    Ketua DPR, Puan Maharani menyebut selama kebijakan pemerintah itu memang baik untuk rakyat, maka pihaknya akan mendukung hal tersebut.

    “Efisiensi anggaran, selama itu memang baik untuk rakyat, DPR akan mendukung, karena kita lihat dulu dari postur yang terbaru bagaimana, yang pasti sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (26/5/2025).

    Lebih lanjut, Puan memastikan bahwa DPR akan ‘memelototi’ pelaksanaan APBN ahar pengelolaan oleh pemerintah sesuai dengan akuntabilitas yang ada.

    “Jadi ya itu nanti akhir bulan ini Kementerian Keuangan, minggu depan pandangan fraksi, kemudian nanti pemerintah akan memberikan jawabannya kembali terkait dengan pandangan dari semua fraksi,” terang mantan Menko PMK itu. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja negara akan berlanjut pada tahun depan. 

    Kepastian itu disampaikan Sri Mulyani usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat Selasa (20/5/2025). 

    “Pasti dilakukan [efisiensi] itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas dilakukan,” ujar Sri Mulyani usai rapat paripurna DPR.  

    Dia menuturkan, pihaknya punya dua bulan untuk menyusun anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Menurutnya, RAPBN 2026 akan disusun berdasarkan evaluasi anggaran kementerian/lembaga tahun ini. 

    “Jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” ungkapnya.

  • Airlangga dan Marty Natalegawa Terima Penghargaan dari Jepang: Order of the Rising Sun

    Airlangga dan Marty Natalegawa Terima Penghargaan dari Jepang: Order of the Rising Sun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri periode 2009—2014 Marty Natalegawa menerima penghargaan Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang.

    Penghargaan bintang jasa tersebut diberikan langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito di Tokyo pada Jumat (9/5/2025) waktu setempat.

    Airlangga merasa terhormat dengan perhargaan tersebut. Menurutnya, perhargaan tersebut merupakan penghargaan atas jasanya meningkatkan hubungan kerja sama antara para pemegang kepentingan di Jepang dengan pemerintah Indonesia terutama selama 2016—2019.

    “Pada saat itu saya sebagai Menteri Perindustrian dan kemudian menjadi Menko Perekonomian,” ujar Airlangga dalam sambutannya di KBRI Tokyo Jepang, seperti yang disiarkan secara daring pada Jumat (9/5/2025).

    Dalam kunjungannya ke Jepang, Airlangga juga mengaku bertemu dengan pemerintah dan sosialisasi bisnis setempat. Politisi Partai Golkar itu mengaku berbicara mengenai kondisi geopolitik seperti terkait tarif Trump hingga peluang peningkatan investasi Jepang di Indonesia.

    Sementara itu, Marty mengungkap salah satu alasan pemerintah Jepang memberikan penghargaan bintang jasa kepadanya karena bantuan Indonesia usai Negeri Matahari Terbit itu mengalami bencana tsunami pada 2011.

    Kendati demikian, dia menyatakan upaya bantuan Indonesia saat itu bukanlah upaya sendiri melainkan kerja tim. Oleh sebab itu, berterima kasih kepada para diplomat lain yang membantunya selama menjabat sebagai menteri luar negeri.

    “Jadi apa yang telah dicapai selama ini dalam hubungan Indonesia dan Jepang tentunya adalah hasil dari kerja keras terutama teman-teman di KBRI di Tokyo ini. Jadi saya ingin mendedikasikan penghargaan ini lebih kepada rekan-rekan semua,” ucap Marty pada kesempatan yang sama.

  • Prabowo Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Paus Leo XIV

    Prabowo Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Paus Leo XIV

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu lalu.

    Meskipun belum menyampaikan pernyataan langsung, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan sikap resmi pemerintah dalam menyambut pemilihan Paus baru.

    “Kalau boleh saya mewakili presiden, mewakili pemerintah tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo ke-14 untuk menggantikan Paus Franciskis yang wafat beberapa waktu yang lalu,” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian Presiden dan pemerintah Indonesia adalah pesan moral yang dibawa oleh Paus Leo XIV, terutama seruan akan pentingnya perdamaian dan keadilan sosial.

    Pesan tersebut, menurut Prasetyo, sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

    “Salah satu yang menurut saya menjadi penting terhadap terpilihnya Paus Leo adalah pesan beliau, yaitu tentang perdamaian dan keadilan sosial,” kata Prasetyo.

    Dia juga mengaitkan pesan tersebut dengan falsafah dasar bangsa Indonesia, khususnya Pancasila.

    Menurut Prasetyo, sila kedua—Kemanusiaan yang adil dan beradab—merupakan cerminan langsung dari nilai-nilai yang diusung oleh Paus Leo XIV 

    “Nah kita sebagai orang Indonesia mesti tidak boleh, tidak hafal tidak boleh tidak mengayati sila kedua dari Pancasila kita,” tegas Prasetyo.

  • Istana Bantah Hasan Nasbi Mundur Gara-gara Belanja Pegawai Belum Cair

    Istana Bantah Hasan Nasbi Mundur Gara-gara Belanja Pegawai Belum Cair

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pengunduran diri Hasan Nasbi berkaitan dengan isu belanja pegawai yang belum cair.

    Dia mengamini keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ternyata tidak direspons dengan penerimaan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu justru memilih mempertahankan Hasan untuk tetap menjalankan tugasnya.

    “Enggak, enggak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan, apa tadi yang disampaikan itu, Alhamdulillah semua sudah selesai,,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

    Terkait proses administrasi pengunduran diri, Prasetyo menjelaskan bahwa Hasan memang sempat mengirim surat resmi ke Mensesneg.

    Namun, surat tersebut akhirnya tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan karena Presiden Prabowo telah mempelajari dan memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. 

    “Secara prosedur kan, beliau mengirimkan surat, betul. Kemudian Bapak Presiden mempelajari sebagaimana yang waktu itu kami sampaikan, tapi kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi ke Presidennya,” terangnya. 

    Ketika ditanya alasan spesifik mengapa Presiden memilih mempertahankan Hasan Nasbi di posisinya, Prasetyo menambahkan bahwa keputusan Presiden tentu disertai pertimbangan yang matang, baik secara pribadi maupun profesional.

    “Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan ya. Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ungkapnya.

    Lebih jauh, dia menegaskan bahwa pilihan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara.

    “Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah,” pungkas Prasetyo.

  • Adik Ipar Jokowi Serahkan Ijazah ke Bareskrim, Harap Kasus Cepat Selesai

    Adik Ipar Jokowi Serahkan Ijazah ke Bareskrim, Harap Kasus Cepat Selesai

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik ipar Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Wahyudi Andrianto memberikan penjelasan terkait penyerahan dokumen ijazah yang dilakukan atas perintah Jokowi. 

    Ketika ditanya apakah keluarga melihat adanya indikasi kriminalisasi terkait dengan kasus ini, Wahyudi menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses selanjutnya.

    “Kami enggak bisa [jawab itu], kami serahkan ke pihak kepolisiannya aja nanti. Hanya itu aja,” ujarnya di gedung Bareskrim Polri, Jumat (8/5/2025).

    Wahyudi juga diminta untuk menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi terkait penyerahan dokumen tersebut.

    Dia menjelaskan bahwa dirinya dan keluarga hanya ditugaskan untuk membawa dokumen ijazah dan menyerahkannya ke Bareskrim.

    “Ya, kami dipercaya Pak Jokowi untuk diutus membawa dokumen ijazah. Membawa dok ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Jadi sementara hanya diperintahkan seperti itu aja. Karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen itu, ini. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim,” jelas Wahyudi.

    Menurut Wahyudi, pihaknya tidak berwenang untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus tersebut, dan untuk penjelasan lebih mendalam akan disampaikan oleh penasehat hukum yang menangani perkara ini.

    “Dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasehat hukum atau di Bareskrim. Hanya itu aja,” tuturnya.

    Ketika ditanya mengenai harapan keluarga terkait dengan perkembangan kasus ini, Wahyudi berharap agar semuanya dapat segera selesai dan jelas.

    “Ya cepat selesai ini, gitu. Ya kan,” ujarnya dengan harapan agar proses hukum segera menemui titik terang. 

    Menanggapi pertanyaan tentang apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelum dia mengutusnya untuk mengantarkan dokumen, Wahyudi menyatakan bahwa tidak ada pesan khusus selain instruksi untuk menyerahkan dokumen tersebut ke Bareskrim.

    “Tidak ada. Hanya membawakan dokumen ini aja gitu. Untuk diserahkan ke Bareskrim,” pungkas Wahyudi Andrianto.