Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • BPK Kembali Ganjar Opini WTP terhadap LKPP 2024

    BPK Kembali Ganjar Opini WTP terhadap LKPP 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024. Opini WTP ini didasarkan pada opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2024. 

    Kendati demikian, BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). BGN adalah pelaksana program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Selain BGN, lembaga atau badan yang memperoleh opini WDP adalah Badan Karantina Indonesia. 

    Ketua BPK Isma Yatun menuturkan bahwa
    pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2024 dalam bentuk LKPP Tahun 2024 secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, diungkapkan secara memadai, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern. 

    “Salah satu area yang menjadi perhatian utama adalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam Catatan atas LKPP (CaLK) Tahun 2024 yang masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan pedoman penyusunan,” jelas Isma Yatun pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada Pimpinan DPR di Jakarta hari ini (27/5/2025).

    Ketua BPK juga menyampaikan bahwa di tengah tekanan fiskal yang dihadapi, menjadi krusial untuk mengawal alokasi belanja negara agar memberi dampak langsung pada rakyat. 

    “Kami berharap, DPR dapat terus mendorong pengalihan belanja yang kurang produktif menjadi belanja prioritas yang berdampak nyata, sejalan dengan upaya yang telah diinisiasi Pemerintah. Visi Asta Cita yang memandu kebijakan nasional kini telah diformulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di mana peran DPR sangatlah sentral dalam mengawal 
    implementasi program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Pangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dasar rakyat l terpenuhi dan setiap program mencapai sasaran yang tepat,” jelas Ketua BPK.

    Dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, BPK melihat pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penting. DPR menjadi katalisator untuk terus mengawal dan mendukung inisiatif strategi seperti DTSEN demi tercapainya akuntabilitas dan efektivitas program secara maksimal.

    Pada kesempatan ini, BPK juga menyampaikan IHPS II Tahun 2024 yang merupakan ringkasan atas 511 LHP dan terdiri atas 16 LHP Keuangan, 227 LHP Kinerja, serta 268 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Selama semester II 2024, BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp43,43 triliun serta mendorong penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/Public Service Obligation (PSO)/Kompensasi Tahun 2023 sebesar Rp1,09 triliun. 

    Selain menyelamatkan keuangan negara, BPK turut berperan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi, di antaranya melalui Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp2,21 triliun, Penghitungan Kerugian Negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,83 triliun, dan pemberian rekomendasi bersifat strategis. 

    “Rekomendasi ini di antaranya mencakup penetapan tata cara pengisian kuota jamaah haji, verifikasi dan validasi data penerima dan penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta kajian komprehensif evaluasi kebijakan dalam rangka pencapaian target pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT),” pungkas Ketua BPK

  • Syarat dan Cara Daftar Menjadi Pengurus Koperasi Desa Merah Putih

    Syarat dan Cara Daftar Menjadi Pengurus Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan sejumlah syarat untu menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurutnya, ada persyaratan ketat untuk menjadi pengurus kopdes merah putih.

    Para calon pengurus harus lolos pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan (SLIK), yang berarti mereka tidak boleh memiliki riwayat keuangan yang buruk atau bermasalah.

    Selain itu, tidak boleh ada hubungan kekeluargaan antara pengurus koperasi dengan perangkat desa.

    “Jadi diharapkan semua pengurus kopdes merah putih itu lolos dari sistem laporan informasi keuangan, alias tidak cacat dan tidak bermasalah,” kata dia pada Senin (26/5/2025) dikutip dari Antaranews.

    Mengenai keanggotaan koperasi, Budi Arie menjelaskan bahwa masyarakat desa tidak diwajibkan untuk bergabung.

    Kemudian untuk masalah gaji, sempat viral disebutkan di media sosial bahwa pengurus akan mendapat Rp8 juta per bulan.

    Hal ini langsung dibantah oleh Budi Arie yang mengatakan belum ada pembahasan mengenai masalah tersebut.

    “Belum, belum ada,” kata Budi.

    Ia menekankan bahwa koperasi bersifat sukarela, mandiri, dan berdasarkan gotong royong.

    Namun, pemerintah akan mendorong partisipasi masyarakat dengan menawarkan strategi seperti diskon belanja bagi anggota koperasi.

    Adapun cara mendaftar menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih bisa dilakukan langsung melalui situs resminya, https://kopdesmerahputih.kop.id/daftar.

    Nantinya akan ada skema koperasi yang harus dipilih oleh masyarakat. Setelah itu, pendaftar akan diminta untuk mengisi daftar diri secara lengkap.

    Dokumen yang harus dipersiapkan yakni:

    KTP masing-masing anggota
    Berita acara musyawarah desa mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
    Berita acara rapat anggota koperasi
    Daftar jenis koperasi yang dipilih
    Keterangan dari notaris
    Pembuatan akun koperasi yang harus menyertakan dokumen mendukung lainnya

  • Polemik Revisi Sejarah, Fadli Zon: Yang Diperdebatkan Pepesan Kosong

    Polemik Revisi Sejarah, Fadli Zon: Yang Diperdebatkan Pepesan Kosong

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar.

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Sementara itu, lanjutnya, saat ini proses penulisan ulang sejarah yang sedang berlangsung di Kementerian Kebudayaan sudah mencapai di atas 50 persen. Nantinya, pihaknya juga berencana membuka diskusi dialog.

    “Di situ kita berdebat, yang merasa ahli sejarah yang merasa mengerti, ayo kita berdebat kita berdiskusi,” tegasnya.

    Mantan Wakil Ketua DPR RI ini berharap buku sejarah yang sedang pihaknya susun ini dapat rampung pada HUT RI ke-80 nanti atau tepatnya pada 17 Agustus 2025.

    “Saya katakan ini kan kita ingin 80 tahun Indonesia merdeka, masa kita tidak mempunyai buku. Jadi kita harapkan begitu, ini kan sudah dimulai dari Januari penulisannya juga sudah,” ucap dia.

    Lebih jauh, dia pun berharap buku sejarah yang pihaknya susun itu dapat bisa masuk dalam pembelajaran nasional di sekolah. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait.

    “Kita berharap juga ada lagi mata pelajaran sejarah itu wajib. Di Amerika saja seluruh jenjang itu ada US History ya, kalau warga Amerika tidak lolos US History ya ini tidak akan lolos di jenjangnya itu, di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya gitu,” beber Fadli Zon.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli Zon membeberkan ada 11 jilid dalam buku penulisan sejarah. Berikut list-nya:

    Sejarah Awal Nusantara
    Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
    Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
    Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
    Respons terhadap Penjajahan
    Pergerakan Kebangsaan
    Perang Kemerdekaan Indonesia
    Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
    Orde Baru (1967-1998)
    Era Reformasi (1999-2024)
    Faktaneka dan Indeks

  • Prabowo Dorong Asean Lebih Solid Usai Teken Deklarasi Kuala Lumpur

    Prabowo Dorong Asean Lebih Solid Usai Teken Deklarasi Kuala Lumpur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang Asean 2045 bersama para kepala negara-negara sahabat.

    Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 Asean di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) itu. Penandatanganan deklarasi ini dilakukan secara bergiliran oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan anggota Asean, serta turut disaksikan oleh Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao yang hadir sebagai pengamat, mengingat negaranya belum secara resmi menjadi anggota penuh Asean.

    “Asean Harus Lebih Kuat Lebih solid situasi dunia tidak menentu jadi kita harus kerja sama lebih baik lagi,” kata Prabowo usai tanda tangani Deklarasi Kuala Lumpur bersama pemimpin Asean, Senin (26/5/2025).

    Menurutnya, isi dari deklarasi itu meneguhkan kembali masa depan bersama yang dicita-citakan oleh negara-negara Asean.

    Sementara itu, PM Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa pada 1967 para pendiri Asean telah berikrar untuk bersatu dalam persahabatan dan kerja sama. Melalui upaya bersama dan pengorbanan, mereka berkomitmen menghadirkan bagi rakyat dan generasi penerus, berkah perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran.

    “Hari ini, kita memperbarui janji luhur itu. Bukan sebagai bentuk penghormatan terhadap masa lalu semata, melainkan sebagai perjanjian hidup yang menyongsong masa depan,” kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (27/5/2025)

    Berikut Poin-poin dari deklarasi Kuala Lumpur tersebut:

    1. Meneguhkan Visi Jangka Panjang Asean 2045

    Deklarasi Kuala Lumpur menegaskan kembali komitmen Asean untuk mewujudkan visi kawasan yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pada rakyat dalam dua dekade ke depan. Dokumen ini menjadi peta jalan strategis bagi negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis.

    2. Mendorong Integrasi Kawasan yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Asean menekankan pentingnya integrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ini meliputi upaya menutup kesenjangan pembangunan, meningkatkan taraf hidup, serta memperkuat investasi pada potensi dan kapasitas sumber daya manusia di kawasan.

    3. Menanggapi Disrupsi Global secara Kolektif

    Deklarasi ini juga menyoroti perlunya tata kelola bersama dalam menghadapi disrupsi teknologi, fragmentasi ekonomi global, serta perubahan iklim. Inovasi diakui sebagai peluang, namun juga perlu dikelola bersama agar tidak memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.

    4. Memperkuat Kepercayaan dan Solidaritas Kawasan

    Dokumen ini menekankan pentingnya solidaritas regional dan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan geopolitik. Visi 2045 disebut sebagai visi yang “berpijak pada realisme, digerakkan oleh tekad, dan dimungkinkan oleh kepercayaan.”

    5. Melanjutkan Warisan Visi Komunitas Asean 2025

    Kuala Lumpur Declaration menjadi kelanjutan dari Asean Community Vision 2025 yang diluncurkan saat Malaysia menjadi ketua Asean pada 2015. Visi 2045 ini bertujuan memperdalam integrasi di tiga pilar utama Asean: politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

    6. Meningkatkan Peran Asean sebagai Poros Stabilitas Global

    Asean juga memperkuat tekad untuk menjadi jangkar stabilitas dan pusat pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian tatanan dunia. Kerja sama lintas kawasan, seperti dengan GCC (Gulf Cooperation Council) dan Tiongkok, akan terus diperluas dalam semangat kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.

    7. Membangun Tata Kelola Digital dan Ekonomi Masa Depan

    Menyadari pentingnya transformasi digital, deklarasi mendorong kerja sama dalam pengembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital secara inklusif, beretika, dan berkelanjutan.

    8. Mendorong Kepemimpinan Pemuda dan Keterlibatan Masyarakat Sipil

    Dalam semangat keterlibatan multipihak, ASEAN mengafirmasi peran penting generasi muda, parlemen, komunitas bisnis, dan masyarakat sipil dalam pembangunan kawasan yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

  • Prabowo Dukung Timor Leste Segera Gabung Asean, Papua Nugini Juga

    Prabowo Dukung Timor Leste Segera Gabung Asean, Papua Nugini Juga

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya agar Timor Leste bisa segera bergabung ke Asean. Dia juga mengusulkan negara tetangga lain untuk mengikuti jejak Timor Leste, yakni tidak lain dari Papua Nugini. 

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Pleno alias Plenary Session Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025). 

    “Kami juga menyambut partisipasi Timor Leste dan mendukung Timor Leste agar menjadi anggota penuh Asean sesegera mungkin, apabila memungkinkan, tahun ini,” ujarnya dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (26/5/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo turut menyampaikan Indonesia mengusulkan keikutsertaan Papua Nugini dalam Asean. Menurutnya, Papua Nugini telah menyampaikan keinginannya agar bergabung ke organisasi kawasan negara-negara Asia Tenggara itu.  

    “Kami juga ingin mengusulkan keikutsertaan negara tetangga dekat kami, yaitu Papua Nugini. Mereka telah menyampaikan keinginan mereka untuk bergabung dengan Asean,” ujar Presiden ke-8 RI itu. 

    Menurut Prabowo, pada situasi geopolitik saat ini, Asean yang semakin kuat akan semakin didengar dalam wacana para negara-negara adidaya. 

    “Kita mengetahui sekarang bahwa hanya dengan kekuatan itu kita akan dihormati,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.  

    Mantan Menteri Pertahanan itu menjelaskan bahwa dalam segi populasi, Asean kini sudah sebesar Uni Eropa. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan itu juga merupakan yang tercepat di dunia. 

    Prabowo pun menyebut abad ini diproyeksikan sebagai Abad Asia (Asian Century). Untuk itu, dia mengajak para pemimpin negara Asean untuk tidak meremehkan kekuatan dana daya yang mereka miliki.

    Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan bahwa keanggotaan Asean yang lebih besar dengan bergabungnya Timor Leste serta Papua Nugini akan meningkatkan peran Asean di dunia. Dia menekankan perlunya memastikan agar Asean menjadi relevan, dengan menerima berbagai kemitraan yang lebih dalam. 

    “Misalnya, kerja sama Asean-GCC dan Asean-GCC-China. Kita percaya diri bahwa esok kita akan membawa hasil nyata yakni pertumbuhan ekonomi yang cepat,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, kehadiran Prabowo di KTT Asean itu merupakan yang perdana baginya sebagai Presiden RI. Dia menyampaikan, negara-negara anggota berbangga atas kemajuan integrasi ekonomi, pertumbuhan serta kerja sama ekonomi sejalan dengan 10 tahun komunitas Asean. 

    Namun demikian, Prabowo mengemukakan perlunya untuk bertindak secara efektif yakni termasuk untuk memperkuat kapasitas institusional Asean. 

    “Kita harus memperkuat Sekjen Asean untuk merespons lebih cepat terhadap ketidakpastian-ketidakpastian di masa depan serta kejutan-kejutan dari eksternal,” tuturnya. 

  • Gelar Pertemuan Bilateral dengan Laos dan Singapura, Prabowo Dorong Penguatan Ekonomi

    Gelar Pertemuan Bilateral dengan Laos dan Singapura, Prabowo Dorong Penguatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaksimalkan kehadirannya di forum regional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 Asean dengan menggelar sejumlah pertemuan bilateral.

    Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa setelah menghadiri sidang pleno pembukaan, Prabowo melanjutkan agenda diplomatiknya dengan menggelar sejumlah pertemuan bilateral di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu mengadakan pertemuan tertutup yang berlangsung terpisah dengan Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong Shyun Tsai.

    Kedua pertemuan tersebut digambarkan berlangsung dalam suasana yang hangat dan dinamis, dengan fokus pada penguatan kerja sama konkret di antara negara-negara anggota Asean. 

    Sugiono mengatakan bahwa fokus utama dalam pembicaraan bilateral tersebut adalah peningkatan hubungan kerja sama di bidang ekonomi.

    “Dalam perbicaraan kedua pertemuan bilateral tersebut sudah menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan hubungan kerjasama khususnya di sektor-sektor ekonomi,” lanjutnya.

    Sugiono juga menekankan bahwa pendekatan Indonesia dalam KTT Asean kali ini tidak berhenti pada simbolisme, tetapi bertujuan mendorong kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan antarnegara kawasan.

    Setelah menyelesaikan agenda bilateral, Prabowo kembali bergabung dalam sesi utama KTT Asean untuk menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang Asean 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on Asean 2045: Our Shared Future) bersama para kepala negara dan pemerintahan ASean lainnya.

    Penandatanganan dilakukan secara bergantian oleh para pemimpin, dan acara ini juga turut disaksikan oleh Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, yang hadir sebagai pengamat. Walaupun Timor Leste belum menjadi anggota penuh Asean, kehadiran mereka mencerminkan semangat inklusivitas yang terus dijunjung tinggi oleh organisasi kawasan ini.

    Turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan bilateral itu sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menko Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

  • Soal Dugaan Intimidasi Penulis Opini, KSAD: Tak Mungkin TNI Terlibat

    Soal Dugaan Intimidasi Penulis Opini, KSAD: Tak Mungkin TNI Terlibat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menantang sejumlah pihak untuk membuktikan keterlibatan prajurit dalam kasus dugaan intimidasi terhadap penulis opini di kolom media.

    Maruli menekankan bahwa jika terbukti ada intimidasi dari prajurit TNI, maka pihaknya akan tegas mengevaluasi prajurit tersebut.

    “Kalau ada bukti, ada perkembangan situasi terkesan bahwa kita memberi intimidasi, berarti itu langsung evaluasi. Silakan dibuktikan,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Lebih lanjut, dia juga tak ambil pusing soal adanya dugaan intimidasi terhadap penulis opini tersebut yang tulisannya disebut-sebut mengkritisi penunjukan purnawirawan Letjen Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta isu meritokrasi di TNI.

    “Tidak mungkin anggota TNI terlibat hal-hal seperti itu [mengintimidasi]. Aduh capek kita juga ngapain ngurusin kayak gituan. Udah kebanyakan kerjaan nih. Anggota kita udah ngurusin pertanian, udah ini segala. Mau nulis-nulis opini-opini lagi, ya udah silakan aja,” tutur Maruli.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menekankan bahwa pemerintah tidak pernah memiliki masalah dengan tulisan-tulisan opini, bahkan yang sangat kritis sekalipun.  

    Hasan juga menyinggung bahwa dalam beberapa kasus, termasuk ketika ada mahasiswa yang membuat meme satir terhadap pemerintah, pendekatan yang diambil adalah pembinaan, bukan penghukuman.

    “Kalau perlu naikin lagi aja tulisannya, dipasang lagi aja tulisannya,” ucapnya.

    Sekadar informasi, saat ini ada dugaan intimidasi terhadap seorang penulis artikel opini yang dimuat di salah satu media daring. 

    Menurut laporan yang beredar, penulis tersebut mendapat tekanan usai memuat tulisan kritis terkait pengangkatan pejabat tertentu di Kementerian Keuangan.

  • Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Telan Biaya Rp9 Miliar

    Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Telan Biaya Rp9 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon membeberkan anggaran yang dibutuhkan untuk menggarap penulisan ulang sejarah Indonesia mencapai Rp9 miliar.

    Fadli Zon pun menyebut bahwa penulisan ini sudah pihaknya lakukan sejak Januari 2025 dan kini progresnya sudah mencapai lebih dari 50%. 

    “Ada [anggarannya], saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Menurutnya, Kementerian Kebudayaan berharap bahwa buku sejarah yang memuat penulisan ulang tersebut dapat menjadi pembelajaran nasional di sekolah-sekolah.

    Sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Dia ingin di sekolah ada mata pelajaran sejarah lagi dan itu wajib.

    Bahkan, dia mencontohkan di Amerika saja seluruh jenjang pendidikan memiliki mata pelajaran US History. Bila anak sekolah tidak lolos mata pelajaran itu, maka tidak akan lolos juga jenjang pendidikannya (SD, SMP, dan SMA).

    “Nanti kita akan berkoordinasi supaya masyarakat kita, rakyat kita itu mengerti sejarah dan tidak melupakan atau meninggalkan sejarah kita,” ujar Fadli Zon.

    Lebih jauh, politikus Gerindra ini memastikan pihaknya akan berusaha menulis ulang sejarah seusai 26 tahun lamanya Indonesia tidak pernah lagi menulis soal sejarah.

    “Jadi kalau kita ingin juga tone-nya lebih positif kepada seluruh pemimpin negara kita, kalau dicari kelemahan, kekurangan ya selalu ada. Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto sampai masa Pak Jokowi apa yang ditekankan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli Zon membeberkan ada 11 jilid dalam buku penulisan sejarah. Berikut daftarnya: 

    Sejarah Awal Nusantara
    Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
    Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
    Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
    Respons terhadap Penjajahan
    Pergerakan Kebangsaan
    Perang Kemerdekaan Indonesia
    Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
    Orde Baru (1967-1998)
    Era Reformasi (1999-2024)
    Faktaneka dan Indeks

  • Pidato Perdana Prabowo di KTT Asean Soroti Soal Konflik Sesama Negara Anggota

    Pidato Perdana Prabowo di KTT Asean Soroti Soal Konflik Sesama Negara Anggota

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya pada Sidang Pleno (Plenary Session) Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025). 

    Prabowo hadir di KTT Asean secara perdana sebagai Presiden RI. Pada pembukaan pidatonya, Kepala Negara menyampaikan selamat kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim atas terselenggarakannya KTT Asean di bawah kepemimpinan Malaysia. 

    Tidak hanya itu, Prabowo juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali PM Singapura Lawrence Wong, serta duka cita atas bencana yang melanda Myanmar dan Thailand. 

    Presiden ke-8 RI itu lalu menyampaikan bahwa Asean selama lima dekade telah berperan sebagai pilar perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan Asia Tenggara. Namun, dia menyebut sesama negara anggotanya masih berkonflik satu sama lain. 

    “Selama lima dekade, Asean telah berdiri sebagai pilar perdamaian, stabilitas, kesejahteraan di Asia Tenggara. Namun, kita harus mengakui, bahwa wilayah kita terbagi. Banyak dari negara-negara kita berkonflik dengan satu sama lain,” ujarnya, dikutip melalui naskah tertulis yang dibagian Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (26/5/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti bahwa Asean dipadangan sebagai salah satu organisasi kewilayahan yang paling berhasil dalam hal perdamaian hingga pertumbuhan ekonomi. 

    Meski demikian, sekali lagi dia mengingatkan bahwa banyak tantangan ke depannya. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Asena berada di persimpangan jalan, di mana terdapat persaingan antara negara-negara besar di dunia yang menguji solidaritas dan persatuan Asean. Sementara itu, dinamika eksternal berrubah dengan cepat. 

    “Tantangan-tantangan ini harus kita hadapi. Dengan lebih menatap ke depan, serta adaptif dan berorientasikan kepada hasil, Asean harus meningkatkan kerja sama kita. Dengan semangat ini, indoensia secara penuh mendukung keketuaan Malaysia dan tema KTT ini, inklusivitas dan keberlanjutan,” terang Prabowo. 

    Pada kesempatan itu pula, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap adopsi Asean Community Vision 2025 dan rencana-rencana strategisnya. Dia berpesan agar visi itu berperan sebagai peta jalan yang konkret dan dapat direalisasikan, bukan hanya dokumen aspirasi. 

  • Soal Ledakan Amunisi Garut, Panglima TNI: Sudah Sesuai SOP, Kita Tak Libatkan Warga Sipil

    Soal Ledakan Amunisi Garut, Panglima TNI: Sudah Sesuai SOP, Kita Tak Libatkan Warga Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengklaim bahwa proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

    Agus mengemukakan bahwa tempat pemusnahan amunisi kedaluwarsa itu sebenarnya sudah jauh dengan tempat tinggal masyarakat sekitar.

    Adapun belakangan proses peledakan amunisi memakan korban. Terdapat 13 korban tewas, 4 di antaranya personel TNI dan 9 warga sipil.

    “Saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP,” tegasnya seusai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Dia kemudian merincikan prosedur tersebut dimulai dari amunisi yang sudah kedaluwarsa harus didisposal (dihancurkan). Alurnya dari satuan pemakai amunisi ke slog Komandan Daerah Militer (Kodam), kemudian dilaporkan ke slog Angkatan Darat, selanjutnya ke Slog TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Setelah itu, apabila prosedur sudah sampai ke Kemhan, maka akan sampai pula ke satuan Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) dan nantinya amunisi kadaluarsa tersebut akan diledakkan di tempat yang sudah disiapkan. 

    “Kemudian juga biasanya kalau munisi atau detonator yang sudah expired, dia itu sensitif terhadap, gerakan, apa gesekan, kemudian juga terhadap cahaya, sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan ledakan,” terangnya.

    Lebih jauh, Agus menekankan bahwa dalam memusnahkan amunisi kadaluarsa itu pihaknya tidak melibatkan warga sipil.

    “Kita tidak melibatkan warga sipil dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah expired. Sebenarnya masyarakat sipil itu tukang masak dan pegawai di situ,” ucapnya.

    Imbas dari adanya peristiwa tersebut, Agus menyebut pihaknya akan mengubah SOP yang ada supaya ke depannya tidak ada hal serupa yang terjadi. Namun, dia tidak membeberkan aspek apa yang akan pihaknya ubah dalam SOP.

    “Memang harus kehati-hatian dan memang ini jadi masukan buat kita, SOP-nya nanti akan kita ubah, supaya personil yang melaksanakan pemusnahaan itu bisa aman. Kita koreksi ke dalam nanti, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu,” pungkasnya.