Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pemberitaan media Israel, Ynet, tentang perundingan rahasia terkait proses keanggotan Indonesia di Organisation for Economic Cooperation dan Development (OECD).
Salah satu bantahan Yusril adalah isu ‘menormalisasi’ hubungan kedua negara sebagai timbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tetao OECD.
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” jelas Yusril melalui siaran pers, Kamis (29/5/2025).
Tidak hanya itu, Yusril turut menilai istilah ‘menormalisasi hubungan’ yang digunakan Ynet itu tidak benar, lantaran kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik sejak awal.
Meski demikian, politisi berlatar belakang advokat senior itu mengakui bahwa Israel pernah menyampaikan wacana untuk mendukung pencalonan Indonesia di OECD dengan starat pembukaan hubungan diplomatik.
“Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujar Yusril.
Yusril lalu menjelaskan, keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional tidak pernah mensyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya. Dia pun menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan soal hubungan Indonesia-Israel, termasuk saat dirinya menghadiri Sidang OECD di Paris, akhir Maret 2025 lalu.
“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” terangnya.
Oleh karena itu, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.
Pada keterangan yang sama, Yusril turut menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel dalam konteks solusi dua negara, guna menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Dia menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten pada posisnya yakni mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” pungkasnya.
Berdasarkan penelusuran Bisnis, situs media daring Ynet memang memberitakan soal dugaan Indonesia tengah berupaya menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya untuk menjadi anggota OECD. Berita itu pernah diunggah 10 April dan 4 Oktober 2024.
Pada pemberitaan 4 Oktober 2024, Ynet menyebut mendapatkan informasi bahwa Indonesia menyepakati untuk normalisasi hubungan dengan Israel sebagai timbal balik untuk dukungan sebagai anggota OECD. Hal itu usai perundingan rahasia antara kedua negara serta OECD.
Kemudian, pada Rabu (28/5/2025), Ynet juga ikut memberitakan pernyataan Presiden Prabowo ihwal kesiapan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah negara tersebut mengakui negara dan kemerdekaan Palestina.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
