Category: Bisnis.com Nasional

  • Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai salah satu faktor yang memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menanggapi pertanyaan mengenai apakah MPR menerima aspirasi publik terkait maraknya dugaan pembalakan liar, Muzani menyebutkan bahwa indikasi tersebut terlihat dari sejumlah dokumentasi yang beredar.

    Hal ini dia sampaikan dalam keterangan pers usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    “Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatra Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” kata Muzani

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika temuan visual tersebut benar adanya, maka praktik pembalakan liar yang tidak terkendali sangat mungkin turut memperparah dampak bencana.

    Muzani menyampaikan bahwa jika dugaan itu benar, maka terdapat pembalakan liar yang tidak terkendali dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana.

    Dia menekankan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan persoalan ini karena berpotensi menimbulkan dampak bagi generasi mendatang apabila diabaikan. Dia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran terakhir.

    “Karena itu, saya kira, para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak-cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” katanya

    Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo sudah mendapatkan laporan mengenai penyebab bencana, Muzani menjawab singkat kepala negara telah mendapatkan laporan itu.

    Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif,” ucapnya

    Namun ketika wartawan berusaha mengonfirmasi apakah laporan tersebut menyimpulkan adanya pembalakan liar, Muzani tidak memberikan jawaban rinci mengenai hasil laporan tersebut.

    Begitu pula saat ditanya kemungkinan adanya langkah tegas dari Presiden, termasuk isu reshuffle sebagai respons atas bencana dan dugaan kerusakan lingkungan.

    “Saya balik ke mobil dulu, ya. Cukup, cukup.” ujar Muzani sebelum mengakhiri sesi wawancara.

  • Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menjelaskan sejumlah pertimbangan pemerintah terkait desakan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional.

    Alasan pemerintah belum menetapkan bencana nasional ke bencana alam banjir dan longsor di Sumatra karena pemerintah pusat yakni bahwa pemda bisa mengatasi masalah tersebut.  

    “Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” ujarnya usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Ketika disinggung mengenai adanya tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah dalam menangani bencana karena skala kerusakan yang sangat besar, Muzani mengakui hal tersebut sebagai situasi yang memprihatinkan.

    “Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama,” katanya.

    Terkait penilaian apakah status bencana perlu dinaikkan ke tingkat nasional, Muzani menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

    “Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk Keppres, Keputusan Presiden. Oke,” tandas Muzani.

    Korban Jiwa dan Hilang

    Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 604 orang. Jumlah itu berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025) yang dilihat Bisnis pada 09.00 WIB.

    Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 283 jiwa. Diikuti Sumatra Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa korban meninggal dunia.

    “Jumlah meninggal 604 jiwa,” tulis situs Pusdatin BNPB, Selasa (2/12/2025).

    Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra itu masih menyisakan 464 orang yang masih dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 181 jiwa; Sumatra Utara 169 jiwa; dan Sumatra Barat 114 jiwa.

    Adapun, secara total BNPB juga merangkum total keseluruhan orang yang terdampak akibat bencana ini adalah 1,5 juta jiwa. 

    “Jumlah terdampak 1,5 juta jiwa dan 570.000 orang mengungsi,” dikutip dari situs BNPB.

  • Ahmad Muzani Temui Prabowo di Istana: Sudah Lama Engga Ketemu

    Ahmad Muzani Temui Prabowo di Istana: Sudah Lama Engga Ketemu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Namun, sebelum masuk ke kompleks Istana, Muzani memilih irit bicara dan tidak mengungkapkan agenda maupun substansi pertemuan yang akan digelar.

    Mengenakan jas berwarna abu-abu dan kemeja biru, Muzani yang masuk ke dalam kompleks Istana pun tak banyak berkata saat ditanya mengenai agendanya bertemu Presiden, Muzani hanya menjawab singkat bahwa sudah lama keduanya tak melakukan tatap mata.

    “Sudah lama enggak ketemu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Ketika wartawan kembali menanyakan topik pembahasan, dia menegaskan belum mengetahui isi pertemuan tersebut. “Ya nanti saya cek, saya belum tahu,” ucapnya.

    Pertanyaan mengenai undangan pertemuan pun tidak dijawab secara rinci.

    Wartawan kemudian menyinggung kunjungan kerja Presiden Prabowo sehari sebelumnya yang meninjau sejumlah titik terdampak bencana di Sumatra. Namun, Muzani tetap menahan diri untuk memberi penjelasan.

    “Nanti saya, saya setelah ketemu beliau ya. Tunggu dulu sabar,” katanya.

    Ketika ditanya apakah dia akan menyampaikan isu illegal logging (penambangan hutan ilegal) atau aspirasi terkait bencana, Muzani kembali memberikan jawaban serupa.

    “Nanti itu nanti, nanti-nanti,” ucapnya saat ditanya apakah ada aspirasi atau temuan yang ingin disampaikan.

    Pertemuan Muzani dengan Presiden Prabowo berlangsung tertutup, dan hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi terkait hasil pembahasan.

  • Jalur Darat Medan – Aceh Tamiang Mulai Terbuka, Distribusi Logistik Digencarkan

    Jalur Darat Medan – Aceh Tamiang Mulai Terbuka, Distribusi Logistik Digencarkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Akses jalan Medan, Sumatra Utara menuju Aceh Tamiang mulai terbuka. Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sejumlah alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum terus bekerja menyingkirkan timbunan tanah, lumpur, dan puing yang sebelumnya menutup jalur utama tersebut.

    Hingga Selasa (2/12/2025), kendaraan roda empat sudah dapat melintas dengan kecepatan terbatas. Pemerintah menargetkan jalur itu dapat dibuka sepenuhnya pada Rabu (3/12/2025). Adapun petugas hari ini fokus menyingkirkan material yang masih menumpuk di sisi jalan.

    BNPB juga telah mengerahkan tim pendamping ke seluruh kabupaten/kota terdampak, dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansyah. Pendampingan mencakup distribusi logistik dan peralatan melalui jalur laut maupun udara, pemutakhiran data, penguatan sistem komando, serta kebutuhan operasional lainnya selama fase darurat.

    Untuk distribusi jalur laut, bantuan dikirim dari Banda Aceh menuju Langsa dengan waktu tempuh sekitar dua hari. BNPB melaporkan bahwa Logistik untuk Kota Langsa telah tiba di Kantor Dinas Sosial Langsa, sementara bantuan untuk Aceh Tamiang masih dalam perjalanan dan mulai didistribusikan hari ini.

    “Hari ini juga, pendistribusian dukungan ini akan mulai dilakukan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

    Adapun dari jalur udara untuk untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

    Bantuan tahap awal meliputi 100 paket makanan siap saji, 100 hygiene kit, 50 paket sembako, 100 selimut, 100 matras, dan 25 set alat kebersihan.

    Pembukaan kembali akses utama dari Medan menuju Aceh Tamiang, Langsa, hingga Lhokseumawe diharapkan mempercepat penanganan darurat. Dengan jalur yang semakin terbuka, distribusi logistik, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi, serta pembersihan material diyakini dapat dilakukan lebih optimal dan menyeluruh.

  • Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA— BPI Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN membentuk pusat koordinasi untuk memetakan, menginventarisir, dan menyalurkan bantuan seluruh BUMN untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Pusat koordinasi tersebut dibentuk sejak akhir pekan lalu untuk membentuk pusat koordinasi untuk memetakan kebutuhan mendesak, menginventarisasi ketersediaan bantuan di seluruh BUMN, sekaligus menyiapkan jalur distribusi alternatif setelah akses darat dilaporkan tidak dapat dilalui. 

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan pentingnya membuka jalur udara agar bantuan dapat bergerak cepat.

    Dengan terbukanya jalur udara, mobilisasi cepat logistik antar-BUMN, serta upaya teknis pemulihan jaringan dan listrik yang terus berlangsung, operasi kemanusiaan ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak titik terdampak dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi di Aceh dan Sumatra bagian utara. 

    “Ketika masyarakat membutuhkan, Keluarga besar BUMN bergerak sebagai satu. Kecepatan menjadi penentu,” ujarnya. 

    Rosan menegaskan bahwa upaya penyaluran bantuan dan pemulihan layanan BUMN terus diperkuat. 

    “Ini baru tahap awal. Kami akan terus bekerja dengan BP BUMN dan seluruh BUMN agar bantuan tersampaikan dan masyarakat di Aceh maupun Sumatra lainnya dapat segera pulih,” ujarnya. 

    Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pengiriman bantuan BUMN telah dilakukan melalui udara untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, termasuk Aceh bagian utara. Pengiriman pertama dimulai pada gelombang awal akhir pekan, disusul oleh pengiriman lanjutan yang dikonsolidasikan pada Senin (1/12/2025). 

    Melalui dukungan pesawat khusus dari Garuda-Citilink, sebanyak 9,4 ton bantuan berhasil diberangkatkan menuju Aceh melalui Kualanamu untuk kemudian diteruskan ke Lhokseumawe. 

    Seluruh bantuan diterima oleh BPBD dan unsur TNI, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko, fasilitas publik, serta wilayah yang hanya dapat dijangkau menggunakan kendaraan tinggi atau perahu.

    “Secara total, puluhan ton bantuan telah dikonsolidasikan, meliputi perlengkapan bayi, selimut, bahan pangan pokok, susu formula, makanan siap saji, obat–obatan serta vaksin, dan kebutuhan logistik lain bagi pengungsian dan kecamatan terisolasi, termasuk pembukaan dapur umum hingga tim yang membantu evakuasi warga,” paparnya.

    Posko tanggap darurat juga didirikan di berbagai titik untuk menyaluarkan kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Pemulihan layanan publik juga menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali beraktivitas.  

    Telkom Group melaporkan 12 Sentral Telepon Otomatis (STO) yang blackout dan menyebabkan ribuan base transceiver station (BTS) terdampak. Upaya pemulihan terus berlangsung meski beberapa lokasi hanya bisa diakses dengan perahu karet. 

    Sementara itu, PLN yang mengerahkan material jaringan dan genset, bersama TNI AU, menggunakan Hercules dan helikopter agar 41 genset bisa terpasang di lokasi vital seperti rumah sakit, pelabuhan, dan posko logistik.

    Pertamina memperkuat suplai BBM dan LPG dengan mengerahkan awak mobil tangki (AMT) tambahan dari berbagai daerah, meningkatkan suplai dari Padang, serta mengirim 30 skid tank LPG dari Dumai. 

    Pertamina juga menyalurkan BBM darurat untuk alat berat, 5.000 liter Dexlite di Tapanuli Utara, serta 6.000 liter avtur untuk mendukung misi penerbangan BNPB. 

  • Dari Silangit ke Padang Pariaman: Pejalanan Prabowo Menembus Bencana di Sumatra

    Dari Silangit ke Padang Pariaman: Pejalanan Prabowo Menembus Bencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Di hari pertama Desember 2025, Sumatra bukan sekadar hamparan hijau yang basah oleh hujan musiman. Mereka sedang berjuang di tengah banjir, tanah longsor, tanggul yang jebol, jembatan yang putus.

    Akses infrastruktur yang terputus membuat desa-desa terdampak jadi terisolasi, membentang dari pantai barat Sumatra Utara hingga perbukitan Aceh Tenggara dan pesisir Sumatra Barat. Di tengah lanskap yang porak-poranda itu, Presiden Prabowo Subianto memilih hadir langsung.

    Dalam sehari penuh, Prabowo berpindah dari Tapanuli Tengah (Sumut) ke Kutacane (Aceh), lalu menuntaskan kunjungan di Padang Pariaman (Sumbar). Dia menembus jalur darat yang sebagian terputus, memaksimalkan pesawat angkut dan helikopter, sekaligus menyapa warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman. Lawatan kilat tersebut merangkum cara pemerintah menjawab bencana yang datang hampir bersamaan di tiga provinsi.

    Di posko penanganan bencana Tapanuli Tengah, situasi serba mendesak jalur darat belum sepenuhnya terbuka dan distribusi energi menjadi prioritas kritis. Prabowo menunjukkan apresiasinya terhadap kecepatan instansi bekerja.

    Tantangan terbesar adalah BBM untuk generator dan kendaraan evakuasi, serta pemulihan listrik. Namun Prabowo menegaskan bahwa jalur bantuan sudah mulai terbuka.

    “Sekarang masalah BBM, kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga. Kemudian Herkules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan,” ujarnya kepada warga.

    Dalam penjelasan lanjutan, Presiden Ke-8 RI itu pun menegaskan bahwa distribusi logistik adalah prioritas absolut. Termasuk, terkait kemungkinan peningkatan status menjadi darurat bencana nasional, Prabowo menekankan pemerintah akan terus memonitor.

    Selanjutnya, Prabowo terbang ke Kutacane, Aceh Tenggara, wilayah yang disebutnya sebagai salah satu titik paling terdampak. Di sana dia disambut warga yang masih terpukul oleh longsor dan banjir bandang.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyampaikan pesannya yakni pemulihan dan pembangunan desa. Dia menyinggung anggaran yang sudah disiapkan pemerintah pusat untuk fasilitas desa, pembangunan sekolah, hingga memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa berjalan.

    “Alhamdulillah, kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” imbuhnya.

    Bertolak kembali, di Padang Pariaman, Prabowo disambut warga yang baru saja melewati banjir besar dan longsor yang merusak rumah serta jembatan. Di sinilah dia menyampaikan salah satu pernyataan paling emosional dalam lawatan tersebut bahwa pemerintah tak akan biarkan masyarakatnya menanggung beban sendirian.

    “Kami tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban. Pemerintah RI adalah milik rakyat, kami kerja untuk rakyat, kamia berbakti untuk rakyat, kami akan mengelola kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat,” tuturnya.

    Laporan di lokasi menunjukkan listrik hampir pulih, sementara air bersih dan jembatan masih dalam tahap pembenahan. Prabowo memastikan semua rumah rusak akan dibantu perbaikannya.

    “InshaAllah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu.”

    Dia kembali menegaskan kedisiplinan pemerintah dalam mengelola anggaran, sekaligus memberikan pesan keras soal akuntabilitas.

    “Saya harus mengelola di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat, supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling semua itu?,” tandas Prabowo.

    Alhasil, dari Tapanuli Tengah, Kutacane, hingga Padang Pariaman, narasi Prabowo dalam setiap kunjungannya memuat tiga benang merah yaitu penguatan respons cepat dari BBM, listrik, helikopter, hingga jalur udara untuk desa terisolasi.

    Lalu, pemulihan infrastruktur dasar mulai dari jembatan, sekolah, dan fasilitas desa serta pentingnya solidaritas sosial dan tata kelola negara yang bersih. Dia menutup tiap kunjungan dengan keyakinan bahwa Indonesia mampu menghadapi bencana ini bersama-sama.

    “Kita atasi ya, negara kita kuat sekarang mampu untuk mengatasi,” pungkas Prabowo.

    Lawatan pada 1 Desember 2025 itu bukan hanya inspeksi teknis, tetapi juga penguatan moral di tengah masyarakat yang sedang berduka. Dari suara warga yang menyambutnya hingga senyum para korban, perjalanan itu menggambarkan upaya kolektif untuk bangkit dari hari-hari tergelap yang semua upayakan agar bisa berlalu.

  • Desakan Status Bencana Nasional Menguat, Pengamat: Banjir Jadi Ajang Pertarungan Narasi

    Desakan Status Bencana Nasional Menguat, Pengamat: Banjir Jadi Ajang Pertarungan Narasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar politik Arifki Chaniago menilai polemik terkait dorongan penetapan banjir di sejumlah wilayah Sumatra sebagai bencana nasional perlu ditempatkan dalam konteks yang seimbang, baik dari sudut pandang politik maupun tata kelola kebencanaan. 

    Dia menekankan bahwa pembahasan ini tidak hanya soal penetapan status, tetapi juga menyangkut cara pemerintah menyampaikan informasi kepada publik di tengah situasi genting.

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia tersebut melihat adanya alasan logis baik dari pihak yang mendorong maupun yang menolak status bencana nasional. Mereka yang mendukung, kata Arifki, biasanya melihat eskalasi bencana yang memicu dugaan bahwa kapasitas penanganan di tingkat daerah mulai menurun. Dalam kondisi itu, status nasional dinilai dapat mempercepat koordinasi antar-kementerian sekaligus menguatkan legitimasi peran pemerintah pusat.

    Namun Arifki juga menegaskan bahwa keputusan semacam ini tidak bisa diambil terburu-buru. Ia mengingatkan adanya sejumlah indikator objektif—mulai dari jumlah korban jiwa, tingkat kerusakan, gangguan layanan publik, hingga kapasitas fiskal daerah—yang wajib dijadikan rujukan sebelum sebuah bencana ditetapkan berstatus nasional.

    “Selain itu, pemerintah pusat sebenarnya sudah mengerahkan sumber daya nasional melalui BNPB, TNI, Polri, Kementerian Sosial, dan berbagai instrumen lainnya. Jika seluruh operasi lapangan sebenarnya sudah bertaraf nasional, penetapan status belum tentu diperlukan,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (2/12/2025).

    Lebih jauh, Arifki menilai bahwa komunikasi publik saat ini menjadi titik paling krusial. 

    Dia menyebut adanya ruang kosong dalam narasi pemerintah yang kemudian dimanfaatkan oposisi untuk membangun persepsi bahwa pemerintah lamban merespons bencana.

    “Masalahnya bukan pada kerja teknis di lapangan—yang sudah besar dan masif—tetapi pada penjelasan yang tidak runtut kepada publik. Ketika narasi pemerintah tidak jelas, publik mudah mengira pemerintah abai,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong adanya satu komando dalam pengelolaan komunikasi krisis. Dia menilai pemerintah perlu menunjuk sosok atau unit khusus yang secara konsisten memberi pembaruan informasi, menjelaskan indikator penetapan status, serta menyampaikan langkah-langkah pemerintah pusat secara transparan. 

    Tanpa strategi tersebut, Arifki mengkhawatirkan kerja besar pemerintah akan kalah oleh framing.

    “Ini ujian komunikasi krisis. Jika tidak ditangani dengan disiplin, kerja negara yang sebenarnya sangat besar justru tidak terlihat. Pemerintah harus menjaga narasi, agar publik memahami bahwa negara hadir sejak hari pertama,” tegasnya.

  • Polri Kirim 3 Pesawat, 5 Helikopter dan 9 Kapal untuk Tangani Bencana di Sumatra

    Polri Kirim 3 Pesawat, 5 Helikopter dan 9 Kapal untuk Tangani Bencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri telah mengerahkan sejumlah pesawat, helikopter hingga kapal patroli air untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Secara total, armada yang diterjunkan Polri terdiri dari 3 pesawat angkut logistik, 5 helikopter, dan 9 kapal patroli Polair.

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan pengerahan ini merupakan operasi bantuan kemanusiaan agar memastikan suplai logistik pascabencana untuk wilayah terisolir. “Pendorongan logistik ini kita upayakan secepatnya agar dapat membantu masyarakat, sehingga mereka dapat bertahan dalam keadaan darurat,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

    Mobilisasi besar pesawat, helikopter hingga kapal ini tidak akan berhenti hingga akses wilayah terisolir dapat dibuka kembali dan kebutuhan kritis masyarakat terpenuhi.

    Dia menambahkan, beberapa helikopter itu sudah beroperasi sejak beberapa hari yang lalu untuk memberikan bantuan di Tapanuli.

    “Sejak tiga hari lalu beberapa helikopter tersebut sudah menjangkau sejumlah wilayah di Tapanuli dan melakukan airdrop bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terisolir,” pungkasnya.

    Adapun, total 497 personel diberangkatkan. Ratusan personel ini terdiri dari 300 Brimob, 100 Sabhara, 26 operator K9 bersama 7 ekor anjing pelacak, 27 personel DVI, 20 tim trauma healing, 15 personel Inafis. 

    Dari ratusan personel itu, 200 anggota telah diberangkatkan hari ini Senin (1/12/2025). Selain itu, total sudah ada logistik berupa makanan dan kebutuhan sehari-hari sebanyak 5,9 ton ke tiga provinsi mulai dari Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.

    Berikut ini rincian bantuan helikopter, pesawat hingga kapal dari Polri:

    5 Operasi Helikopter – Fokus Wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar 

     1. AW169/P-3303 : rute distribusi logistik Aceh

     2. Dauphin AS365 N3/P-3103: rute bantuan ke wilayah Sumbar

     3. NBO-105/P-1112: mobilisasi bantuan udara Sumut

     4. Bell 429/P-3203: pengiriman bantuan cepat dan evakuasi

     5. Bell 412EP/P-3002: operasi inspeksi dan distribusi terpadu

    9 Kapal Polair – Sumber Suplai Logistik dari Jalur Laut

     1. KP Wisanggeni–8005 (A2): rute Aceh 

     2. KP Antareja–7007 (A3): rute Sumut–Sumbar (Pelabuhan Perikanan Sibolga)

     3. KP Anis Kembang–4001 (B3): rute Sumut (Pelindo Belawan)

     4. KP Lory–3018 (C1): rute Sumut (Dermaga Panton Bagan Asahan)

     5. Dukungan tambahan oleh kapal Polda Kepri dan Polda Riau memperkuat jalur suplai dari sisi pantai.

    3 Pesawat Udara untuk Akselerasi Bantuan

     1. CN295/P-4501: logistik Aceh–Sumbar

     2. Fokker 27 MK50/P-4401: logistik Jambi–Sumut

     3. Boeing 737-800NG/P-7301: dukungan giat koordinasi penanganan di Sumut

  • Cerita Korban Banjir Aceh: Aliran Air Seperti Tsunami, Logistik Belum Juga Masuk

    Cerita Korban Banjir Aceh: Aliran Air Seperti Tsunami, Logistik Belum Juga Masuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Timur kini bertahan dengan logistik seadanya sembari menunggu bantuan masuk dari pemerintah. 

    Abdullah Muhammad Amin, warga Desa Ulee Tanoh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh menceritakan bahwa saat ini warga sekitar hanya bertahan dengan persediaan logistik seadanya. 

    Dia mengatakan bahwa hujan deras sejak Kamis (27/11/2025) membuat keluarganya tidak bisa ke mana-mana dan bertahan di rumah. Alhasil, stok makanan hanya mengandalkan sisa bahan makanan yang ada. 

    “Kami terus mencari logistik setelah air surut dalam beberapa hari terakhir. Barang bantuan belum sampai hingga saat ini. Sampai sekarang belum bisa masuk. Hanya bisa melalui udara. Kami bertahan dengan logistik seadanya,” katanya, Selasa (2/12/2025).

    Seperti sejumlah wilayah terdampak lainnya, Aceh Timur ikut menghadapi kendala pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi. Abdullah baru bisa menghubungi keluarganya di Banda Aceh lima hari pascabencana atau 1 Desember kemarin.

    “Sudah seperti tsunami, rumah-rumah nyaris rata air,” ujarnya. 

    Sementara itu istrinya, Husnul Khatimah Arif menceritakan bahwa keluarganya bertahan dengan bahan pangan alakadar. Kemarin misalnya, pasangan ini bersama dua anaknya hanya mengonsumsi ikan asin.

    Saat mencari lauk di pasar, tidak banyak pasokan pangan yang tersedia. Begitupun, hanya beberapa toko atau lapak pedagang yang buka. 

    “Kemarin, saya lapar dan anak juga. Rencananya ingin cari makanan, akan tetapi begitu melihat kondisi jalanan, kami langsung kembali ke rumah. Muntah. Sedih sekali persis teringat peristiwa tsunami,” ujarnya. 

    Meski bantuan mulai masuk ke wilayah itu, logistik belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat terdampak bencana. Terutama wilayah yang berada di pedalaman. 

    Senada, warga Desa Lhok Bani, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Yulia merasakan hal yang sama. Meski beberapa pemberitaan menyebut bahwa logistik telah masuk ke kota itu, belum ada satu bantuan pun yang diterima warga sekitar. 

    Dia menuturkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, dia bersama suami dan seorang bayinya hanya mengonsumsi nasi tanpa lauk. Pencarian bantuan sudah dilakukan berulang kali namun hasilnya nihil. 

    “Sampai sekarang belum ada bantuan sama sekali. Memang di pemberitaan disebut ada bantuan, tapi kami tidak merasakan bantuan apapun. Sudah mencari ke sana kemari tidak ada,” katanya, Selasa (2/12/2025).

    Kendala makin berat dihadapi korban bencana di daerah tersebut seiring harga kebutuhan pokok yang meningkat tajam dan bahan bakar minyak yang dijual di luar batas wajar. 

    Saat ini kata Yulia, pasokan gas rumah tangga tidak lagi ditemukan, harga cabai telah mencapai Rp300.000 per kilogram, bahkan bahan bakar minyak tidak lagi terjual di SPBU. Sedangkan bensin eceran dijual Rp50.000 per liter.

    “Keluarga kami sejak kemarin hanya makan nasi putih tanpa lauk. Bayi kami sudah makan nasi putih selama dua hari ini. Mau beli apa-apa harus mikir karena uang cash menipis, sedangkan mesin ATM masih belum bisa digunakan,” katanya. 

    Sebelumnya, bantuan logistik disebut mulai disalurkan oleh pemerintah daerah maupun pusat. 

    Di Aceh Timur misalnya, pemerintah telah menyediakan makanan siap saji 3.000 paket, kidsware 100 paket, family kit 100 paket, sandang dewasa 100 paket, selimut 200 lembar, tenda gulung 100 lembar, tenda serbaguna 1 unit, beras 5 kg 2000 zak, mie instan 1.500 dus, minyak goreng 800ml 1000 pouch, gula pasir 1 kg 1000 kg, air mineral 200 ml 200 dus, pampers 60 dus, minyak kayu putih 48 lusin serta obat-obatan 80 box

    Bantuan dikirim dari Gudang Sentra Bahagia Medan ke Dinas Sosial Kab. Aceh Timur mulai Minggu 30 November 2025 melalui pelabuhan belawan dengan kapal KRI. Meski demikian, bantuan belum masuk merata.

    Korban Banjir Aceh Capai 173 Jiwa

    Data resmi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per Selasa (2/12/2025) pukul 00:52 WIB, sebanyak 173 jiwa ditemukan meninggal dunia.

    “Hingga malam ini, data resmi kita terima pukul 19.56 WIB sebanyak 173 korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh,” ucap Ketua Tim Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, M. Nasir SIP, Senin (1/12/2025) malam.

    M. Nasir menjelaskan, bencana hidrometeorologi Aceh yang terjadi mulai sejak Jumat (28/11/2025) lalu telah berdampak kepada 18 kabupaten kota se-Aceh. Ia memerinci, saat ini dampak dari bencana hidrometeorologi ini tersebar di 226 Kecamatan dan 3.310 Gampong (Desa) se-Aceh.

    “Sementara korban luka berat hingga saat ini tercatat sebanyak 403 orang, luka ringan sebanyak 1.435 orang. Sementara 204 orang lainnya dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian,” tambahnya.

    Selanjutnya, fasilitas umum yang ikut terdampak diantaranya perkantoran sebanyak 138 unit, tempat ibadah sebanyak 51 unit, sekolah sebanyak 201 unit, pondok pesantren sebanyak 4 unit. Kemudian jalan terputus sebanyak 152 unit. 

    Kemudian dari segi material yang terdampak diantaranya rumah warga sebanyak 77.049 unit, hewan ternak sebanyak 182 ekor, sawah seluas 139,4 hektare dan kebun seluas 12,012 hektare.

    Sementara itu, M. Nasir juga meminta semua pihak terkait agar fokus utama membantu korban musibah banjir dan longsor di wilayah terisolir. Menurutnya, tiga fokus utama yang harus diprioritaskan, yakni evakuasi warga terisolir, bantuan logistik dan konektivitas.

    “Tiga fokus utama ini kita harapkan selesai selama 14 hari terhitung masa tanggap darurat ditetapkan. Kita semua berharap semua masalah ini selesai sehingga nantinya akan fokus ke tahapan rehabilitasi,” pungkasnya.

  • BSU Ketenagakerjaan Cair Desember 2025? Ini Fakta Resminya

    BSU Ketenagakerjaan Cair Desember 2025? Ini Fakta Resminya

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau yang dikenal sebagai BSU Ketenagakerjaan kembali menjadi topik yang ramai dibicarakan oleh para pekerja di Indonesia pada akhir tahun ini. Sebelumnya, pemerintah telah mencairkan BSU pada periode Juni dan Juli 2025 sebesar Rp600.000.

    Lantas apakah BSU Ketenagakerjaan 2025 akan cair lagi pada bulan Desember? Simak hal ini agar Anda memahami fakta resmi mengenai BSU Ketenagakerjaan 2025.

    Apakah BSU Cair Lagi Desember 2025?

    Setelah pemerintah menyalurkan BSU periode Juni-Juli 2025, para pekerja kini menantikan realisasi BSU tahap kedua. Menjelang akhir tahun 2025, muncul isu-isu yang mengklaim bahwa BSU 2025 akan cair lagi pada Desember sebesar Rp600.000.

    Namun Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Yassierli menekankan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan adanya penyaluran BSU tahap kedua. Pernyataan itu ia sampaikan dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/10/2025).

    Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang Juni hingga Juli, Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta penerima.

    Para pekerja masih perlu menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, serta BPJS Ketenagakerjaan mengenai jadwal pencairan BSU Tahap dua.

    Pemerintah juga mengarahkan kepada para pekerja untuk terus memantau informasi terkini melalui situs resmi Kemnaker, aplikasi JMO, dan kanal informasi BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Penerima BSU Ketenagakerjaan

    Pemerintah telah menetapkan beberapa syarat penerima BSU 2025, syarat ini diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Berikut syarat penerima BSU Ketenagakerjaan:

    Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
    Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.
    Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan.
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Jika di kemudian hari diketahui bahwa penerima BSU tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka penerima tersebut diwajibkan mengembalikan seluruh dana BSU yang telah diterima ke kas negara.

    Cara Cek Status Penerima BSU Ketenagakerjaan

    Pengecekan status penerima BSU perlu dilakukan melalui website resmi yang telah ditetapkan pemerintah agar aman dari penipuan. Berikut beberapa cara untuk mengecek status penerima BSU:

    Melalui website BPJS Ketenagakerjaan

    Kunjungi website di https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
    Isi seluruh data yang diminta, mulai dari NIK, nama sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel, hingga email aktif
    Klik “Lanjutkan” untuk melihat hasil pengecekan

    Melalui website Kemnaker

    Kunjungi website di bsu.kemnaker.go.id
    Isi data pribadi: NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, dan email aktif
    Masukkan kode keamanan yang muncul
    Klik Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika dinyatakan lolos, sistem akan menampilkan notifikasi

    Pencairan BSU dapat dilakukan melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia