Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Djarot: Arus Bawah Ingin Megawati Tetap jadi Ketum PDIP

    Djarot: Arus Bawah Ingin Megawati Tetap jadi Ketum PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menekankan bahwa suara dari arus bawah partai menginginkan agar Megawati Soekarnoputri tetap menjadi ketua umum partai.

    Dia menyebut kongres PDIP mendatang tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum. Nantinya, lanjut dia, Megawati akan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030.

    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki itu ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya seusai acara peringatan Harlah Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Sementara itu untuk posisi sekretaris jenderal (sekjen) PDIP, Djarot mengatakan itu merupakan hak prerogatif ketua umum. Namun yang pasti, lanjutnya, dalam kongres yang akan dipilih hanyalah ketua umum.

    “Dan ketua umum kemudian sampai menyusun kepengurusan. Kenapa? Karena Kongres itu adalah forum tertinggi di partai. Oleh sebab itu tunggu saja. Tapi yang jelas, Sekjen sekarang masih Pak Hasto Kristiyanto,” tegasnya.

    Lebih jauh, eks Wakil Gubernur Jakarta ini tidak bisa membeberkan kapan tanggal pasti kongres akan dilangsungkan. Dia menyebut, masih menunggu keputusan dari ketua umum Megawati.

    “Kongres, tunggu keputusan dari ketua umum. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita itu menyebutkan bahwa yang menentukan kapan kongres dilaksanakan adalah ketua umum,” tegasnya.

  • Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui menerima berbagai tamu negara hingga melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri sepanjang Mei 2025.

    Beberapa di antaranya mencakup menerima gelar Bintang Kebesaran Tertinggi Brunei Darussalam, hingga menerima kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. 

    Untuk diketahui, jadwal kegiatan diplomasi Prabowo dengan negara-negara sahabat cukup padat. Setidaknya, pada Mei 2025, Kepala Negara melakukan lawatan ke Brunei Darussalam dalam rangka menerima gelar kehormatan, pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand, serta kehadiran perdana sebagai pemimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Malaysia. 

    Berikut rekap kegiatan Presiden Prabowo Subianto selama Mei 2025

    1. Prabowo Terima Gelar Kehormatan dari Sultan Brunei 

    Di Brunei, Prabowo dianugerahi Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam “Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati’ pada 14 Mei 2025.  

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi Presiden keempat yang menerima gelar tersebut, setelah Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Jokowi). 

    2. Kuker ke Thailand 

    Kepala Negara juga sempat bertandang ke Thailand untuk di antaranya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra pada 19 Mei 2025.

    Pertemuan kedua pemimpin negara itu juga menyepakati untuk meningkatkan sejumlah kerja sama bilateral, termasuk dengan Danantara. Indonesia dan Thailand diketahui memiliki nilai perdagangan sebesar US$18 miliar. 

    “Kami telah mencapai perdagangan bilateral sampai dengan US$18 miliar, tapi kami tentunya ingin meningkatkan lagi,” ujar Prabowo di Bangkok. 

    3. KTT Asean Malaysia 

    Setelah itu, Prabowo menghadiri KTT Asean ke-6 dan turut bertemu dengan pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara itu. Pada kehadiran perdananya di forum tersebut sebagai Presiden RI, dia menyoroti berbagai hal mulai dari dukungan kepada Timor Leste dan Papua Nugini untuk ikut bergabung ke Asean, serta ketidakpastian ekonomi akibat persaingan negara-negara besar. 

    Kendati lawatan ke luar negeri cukup padat, pada bulan ini Prabowo lebih banyak menerima kunjungan tamu-tamu negara ke Indonesia. Sejak awal Mei, politisi-politisi dari negara lain berkunjung menemui Prabowo dimulai dari mantan PM Jepang Fumio Kishida serta Presiden Senat Kamboja, yang juga pernah menjabat PM, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. 

    Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia pada Selasa, 27 Mei 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Sambut PM Australia

    Selanjutnya, dalam tiga pekan berturut-turut, Prabowo menerima kunjungan PM Australia Anthony Albanese, PM China Li Qiang serta ditutup dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. 

    Kunjungan Prabowo ke luar negeri maupun kegiatannya menerima kedatangan pemimpin-pemimpin negara lain turut diikuti dengan berbagai potensi kerja sama bilateral untuk berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pertahanan. 

    Pada pertemuan dengan Albanese misalnya, kedua pemimpin negara mendiskusikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Pria yang kembali terpilih sebagai PM Australia itu menyebut pertemuan dengan Prabowo menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara terkait dengan ekonomi, pendidikan, perubahan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. 

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Albanese yang menjadikan Indonesia negara pertama yang dikunjunginya setelah kembali memenangkan Pemilu. Keduanya sempat membahas kerja sama ekonomi hingga pertahanan. 

    “Kerja sama ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hubungan kita semakin penting dan membawa manfaat bagi rakyat kedua negara,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). 

    5. Kunjungan PM China

    Kunjungan kenegaraan ke Indonesia lalu dilanjutkan sembilan hari setelahnya dengan tibanya PM China Li Qiang. Dia turut membawa puluhan grup perusahaan besar di China untuk bertemu dengan pebisnis Indonesia guna business matching. 

    Kerja sama meliputi sejumlah nota kesepahaman kerja sama bilateral Indonesia-China, sekaligus kerja sama business-to-business yang juga melibatkan swasta kedua negara. Kerja sama kedua negara turut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Ekonomi Nasional serta Menko Bidang Perekonomian. 

    Dari sisi swasta, Kadin Indonesia Komite Tiongkok serta Kadin China juga menandatangani sejumlah kerja sama utamanya di 8 bidang strategis. Salah satunya terkait dengan hilirisasi energi dan pengembangan baterai mobil listrik. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie juga menandatangani MoU dengan Kadin China untuk bantuan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kadin China disebut akan ikut membantu Kadin Indonesia dalam membangun sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. 

    “Ini dengan Kadin China akan diskalakan mereka akan menentukan berapa jumlah yang mereka ingin bangun. Tentu kalau pemerintah itu fokus 30.000, dari Kadin mencoba bertahap tapi targetnya kalau bisa 1.000. Jadi di dalam angka tersebut lah dari China itu ingin berpartisipasi,” ungkap Anindya, Sabtu (24/5/2025). 

    Prabowo pun sesumbar atas hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dan China. Dia menyebut kerja sama dengan Negeri Tirai Bambu itu menjanjikan. 

    “Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan China adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan, serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita,” ujar Prabowo di depan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada acara yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (24/5/2025). 

    6. Ajak Macron ke Borobudur

    Kunjugan Presiden Macron menutup kunjungan negara-negara sahabat ke Indonesia pada Mei 2025 ini. Berbeda dengan Albanese maupun Li Qiang, Macron sempat diajak Prabowo ke Candi Borobudur hingga ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

    Kedatangan Macron ke Indonesia dalam rangka perayaan hubungan diplomatik RI-Prancis yang berusia 75 tahun. Setibanya di Indonesia pada 27 Mei 2025, Macron menjadi pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mendatangi Indonesia sejak pelantikan Prabowo 20 Oktober lalu. 

    Kedua negara menandatangani berbagai joint declaration, MoU, Letter of Intent (LoI), Delcaration of Intent, Cooperation Agreement serta Investment Agreement.

    Deretan kerja sama itu meliputi antarpemerintah atau government-to-government (G2G) maupun antarswasta atau business-to-business (B2B).

    Sebagai balasannya, Macron telah mengundang Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada Bastille Day, di Prancis pada 14 Juli 2025 mendatang. 

     “Kunjungan Presiden Macron dan Ibu [Brigitte Macron] juga memiliki arti khusus karena memang saya secara pribadi dan keluarga saya punya hubungan khusus dengan Prancis,” terang Prabowo. 

  • PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto betul-betul menulis ulang sejarah sesuai dengan fakta yang ada. 

    Mulanya, dia menceritakan bahwa hari lahir Pancasila pernah dilarang pada era pemerintahan orde baru atau tepatnya 1970 oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

    Dia melanjutkan bahwa pelarangan yang dilakukan Kopkamtib kala itu karena berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto yang menyatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Namun, pernyataan Nugroho dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan.

    “Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story bukan story mereka yang menang, tapi betul betul story atau cerita perjuangan bangsa kita ini,” tuturnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga berpesan kepada pemerintah supaya jangan sampai ada sejarah yang ditutup-tutupi bahkan ditulis tidak sesuai dengan fakta.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka,” pungkasnya.

    Tujuan Prabowo Tulis Ulang Sejarah RI 

    Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek sejarah ‘resmi’ era Presiden Prabowo Subianto menelan anggaran senilai Rp9 miliar. 

    Proyek ini melibatkan sejumlah guru besar dan tim ahli dari kalangan sejarah maupun disiplin ilmu lainnya. Sejumlah akademisi maupun sejarawan yang terlibat antara lain, Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia (UI), Singgih Tri Sulistoyono dari Universitas Diponegoro, hingga Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah.

    Kalau merujuk kepada penjelasan pemerintah di DPR, revisi sejarah atau penulisan ulang sejarah resmi versi pemerintahan Prabowo membuat sejumlah substansi. Pertama, menghapus bias kolinial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Kedua, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. 

    Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah. Kelima, relevansi untuk generasi muda. Keenam, reinventing Indonesian Identity.

    Sementara itu, belakangan muncul kekhawatiran publik mengenai berbagai macam substansi di dalam proses penyusunan narasi sejarah resmi tersebut. 

    Namun, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar. 

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70%, 80%,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arab Saudi, Fase Kedatangan Usai

    Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arab Saudi, Fase Kedatangan Usai

    Bisnis.com, JEDDAH — Kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang II ditutup dengan mendaratnya kelompok terbang (kloter) 62 Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-62) dan kloter 61 Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS-61), di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Minggu (1/6/2025) pukul 02:45 Waktu Arab Saudi (WAS). Jemaah gabungan dari dua kloter tersebut seluruhnya berjumlah 397 orang.

    Kepala Daerah Kerja Bandara, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Abdul Basir mengatakan seluruh jemaah, sebagaimana sebelumnya, langsung dilayani pemberangkatannya menuju Makkah.

    “Selanjutnya, jemaah akan melakukan umrah wajib untuk berikutnya ananti menunggu waaktu wukuf tanggal 9 Dzulhijjah,” kata Basir di Bandara Jeddah.

    Basir menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang turut menyukseskan rampungnya kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang I di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah, dan gelombang II di Bandara Jeddah.

    Dalam prosesnya, banyak dinamika terjadi tetapi secara umum segala persoalan dapat diselesaikan dengan kerja sama semua pihak.

    “Kami dari Daker Bandara juga menyampaikan permohonan maaf kepada para jemaah haji dan seluruh masyarakat Indonesia apabila dalam memberikan pelayanan mungkin belum maksimal, tapi yakinlah bahwa kami telah melakukan pelaksanaan tugas dengan sepenuh hati demi memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah haji Indonesia,” katanya.

    Menurut data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), sebanyak 525 kloter telah tiba di Tanag Suci, terdiri atas 203.149 jemaah haji.

    Dari jumlah tersebut, 44.100 diantaranya merupakan lanjut usia. Sebanyak 201.576 jemaah haji kini telah berada di Makkah, dan 775 lainnya yang terbagi ke dalam 3 kloter, sedang dalam perjalanan.

    Kegiatan jemaah haji kini seluruh terpusat di Makkah. Para jemaah akan mulai digerakkan ke Arafah pada Rabu, 4 Juni 2025 atau 8 Dzulhijjah 1446 H, untuk melaksanakan wukuf keesokan harinya, Kamis 5 Juni 2025 atau 9 Dzulhijjah 1446 H.

  • Menko PMK Tindaklanjuti Putusan MK Soal SD-SMP Swasta Gratis

    Menko PMK Tindaklanjuti Putusan MK Soal SD-SMP Swasta Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.

    Menurutnya, putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 soal frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, selaras dengan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang tidak membedakan jenis penyelenggara pendidikan.

    “Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Dikatakannya, putusan MK itu akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi keluarga tak mampu yang anaknya bersekolah di swasta akubat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

    Sebab itu, lanjutnya, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas strategi pengimplementasian putusan MK tersebut.

    Adapun, strategi yang dimaksud mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola, dan evaluasi serta penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar bebas biaya dan menjangkau semua anak, termasuk yang berada di luar sistem formal, dan anak tidak sekolah.

    “Menko PMK menilai putusan MK ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin pendidikan dasar yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi semua anak Indonesia,” tutup Pratikno.

    Sependapat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga mengatakan pemerintah segera menjadwalkan pembahasan lanjutan dengan Kementerian terkait guna menelusuri pos dana yang bisa dialokasikan. 

    “Segera dilakukan pembahasan dengan Kementerian Pendidikan Dasar untuk menyisir pos dana yang bisa dialokasikan,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, implementasi kebijakan pemerintah membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta membutuhkan pembahasan serius, terutama terkait sumber pendanaannya. Bima menyebutkan bahwa pembiayaan akan sangat membebani anggaran daerah.

    “Yang jelas akan menyedot anggaran besar. APBD akan kesulitan. Belum memungkinkan kalau diterapkan tahun ini. Harus dibicarakan dulu dengan kementerian,” ujarnya.

  • Puncak Haji Kian Dekat, PPIH Hentikan Sementara Bus Shalawat dan Distribusikan Makanan Siap Saji

    Puncak Haji Kian Dekat, PPIH Hentikan Sementara Bus Shalawat dan Distribusikan Makanan Siap Saji

    Bisnis.com, MAKKAH — Menjelang puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah 1446 H atau 5 Juni 2025, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengumumkan penghentian sementara bus shalawat mulai Minggu 1 Juni 2025 puku 12:00 Waktu Arab Saudi (WAS). Selain itu, PPIH Arab Saudi mendistribusikan makanan siap saji untuk dikonsumsi jemaah pada 7,8 dan 13 Zulhijjah 1446 Hijriah.

    Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Arfi Hatim mengatakan penghentian ini dilakukan karena seluruh armada bus akan ditarik oleh otoritas Arab Saudi untuk dipersiapkan mengangkut jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

    “Layanan bus shalawat akan kembali beroperasi pada Selasa, 14 Zulhijjah 1446 H atau 10 Juni 2025, pukul 00.00 dini hari WAS,” terang Arfi Hatim.

    Dengan penghentian sementara operasional bus shalawat ini, pihaknya mengimbau agar jemaah memperbanyak ibadah di hotel dan berfokus pada persiapan puncak ibadah haji.

    “Kami sangat memahami keinginan jemaah untuk tetap memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Namun, pada masa jeda layanan ini, kami mohon jemaah tetap beribadah di hotel masing-masing. Fokus pada persiapan puncak ibadah haji yang akan tiba 5 hari mendatang. Isi hari-hari dengan ibadah yang minim tenaga, tetapi maksimal pahala, seperti berdzikir, membaca Al-Quran, atau memperdalam ilmu manasik dan makna ibadah haji yang kita lakukan,” ucapnya.

    Menjelang puncak haji di Armuzna, distribusi makanan kotak di hotel juga akan dihentikan dan diganti dengan makanan siap saji yang sedang dan akan secara bertahap dibagikan kepada jemaah.

    Semakin mendekati puncak ibadah haji, Makkah akan semakin padat sehingga sulit untuk mendistribusi makanan. Untuk memastikan kebutuhan konsumsi jemaah tetap terpenuhi selama masa terbatas ini, PPIH telah menyiapkan makanan siap saji yang sudah dipastikan cukup gizi, higienis, praktis dan telah disesuaikan dengan selera jemaah haji Indonesia.

    Ada satu set makanan siap saji berisi 6 porsi makanan yang dibagikan kepada jemaah. Satu set itu terdiri atas 3 porsi makan untuk Selasa 3 Juni 2025 atau 7 Dzulhijjah 1446 H, satu kali makan pagi untuk Rabu 4 Juni 2025, dan dua kali makan untuk Senin 9 Juni 2025 atau sepulangnya jemaah dari Armuzna. Sementara itu, konsumsi jemaah selama di Armuzna telah disediakan oleh syarikah penyedia layanan haji.

    Jemaah akan mulai bergerak menuju Arafah pada Rabu, 4 Juni 2025. Hatim mengingatkan jemaah untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian jemaah antara lain menjaga stamina dengan istirahat yang cukup dan konsumsi makanan sehat, siapkan perlengkapan ibadah dan pribadi secukupnya, ikuti arahan petugas kloter daan sektor, serta bawa air minum dan makanan ringan jika diperlukan.

  • Pemprov Jabar Minta Status Darurat Bencana Longsor di Cirebon Segera Ditetapkan

    Pemprov Jabar Minta Status Darurat Bencana Longsor di Cirebon Segera Ditetapkan

    Bisnis.com, CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat tekanan agar segera menetapkan status darurat menyusul bencana longsor yang menimpa Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

    Penetapan status ini dianggap penting agar penanganan bencana di Cirebon dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. 

    Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman mengaku pihaknya sudah mengajukan permintaan resmi kepada Pemkab Cirebon untuk menetapkan status tanggap darurat selama satu minggu.

    Tujuan dari langkah ini adalah mempercepat proses evakuasi warga yang terdampak sekaligus mengantisipasi potensi risiko lanjutan. 

    “Permintaan tersebut juga telah dibahas dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingat pentingnya menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat yang terkena dampak,” kata Herman di lokasi Gunung Kuda, Sabtu (31/5/2025).

    Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan pihaknya akan segera menerbitkan surat keputusan penetapan status darurat. Selain itu, posko bencana akan didirikan sebagai pusat koordinasi dan distribusi bantuan.

    Agus memastikan penanganan yang cepat dan tepat akan dilakukan agar tidak ada korban tambahan maupun longsor susulan.

    Saat ini, Pemkab Cirebon bersama BPBD, TNI, Polri, dan relawan tengah melakukan peninjauan lapangan serta pembersihan material longsor. Penetapan status tanggap darurat diharapkan mempercepat pengiriman bantuan serta mendukung proses pemulihan pasca bencana.

    Peristiwa longsor besar yang terjadi Jumat pagi pada 30 Mei 2025 menelan 14 korban jiwa. Insiden terjadi sekitar pukul 10.23 WIB saat para pekerja sedang melakukan aktivitas di lokasi tambang batu andesit. 

    Sebuah tebing batu setinggi lebih dari 15 meter tiba-tiba runtuh dan menimbun sebagian area kerja. 

    Salah satu pekerja yang selamat, Maman (43), menceritakan bahwa suara retakan tanah terdengar beberapa detik sebelum tebing longsor, dan meskipun ada peringatan, tidak semua berhasil menyelamatkan diri.

    Gunung Kuda sudah dikenal sebagai daerah rawan longsor akibat aktivitas penambangan. Sebelumnya, pada Februari 2025, longsor juga pernah terjadi di tempat yang sama, tetapi beruntung tidak menimbulkan korban karena aktivitas penambangan sedang dihentikan sementara. 

    Para ahli geologi dan lingkungan telah lama memperingatkan risiko di kawasan ini, namun belum ada tindakan tegas dari pengelola tambang. 

    Meskipun menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak warga sekitar, aktivitas penambangan batu andesit dianggap terlalu berisiko bagi keselamatan dan kelestarian lingkungan setempat.

  • MK Putuskan Biaya Sekolah SD-SMP Gratis, DPR Sarankan Hal Ini

    MK Putuskan Biaya Sekolah SD-SMP Gratis, DPR Sarankan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi X DPR RI mengusulkan adanya reformasi alokasi dana pendidikan agar pemerintah dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis.

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan reformasi anggaran pendidikan itu dapat dilakukan oleh pemerintah melalui optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20% yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan realokasi dana proyek non-urgent.

    “Skema pendanaan dapat berbentuk sekolah swasta yang berbiaya rendah mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah sedangkan sekolah swasta premium tetap boleh memungut biaya tambahan dengan pengawasan,” kata dia dilansir dari Antara, Sabtu (31/5/2025). 

    Berikutnya, Hetifah mendorong perluasan dan peningkatan nilai dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah swasta. 

    Penyaluran dana itu, menurut dia, harus dilakukan tepat waktu dan menerapkan mekanisme afirmasi berupa tambahan dana khusus bagi sekolah swasta di daerah tertinggal.

    Dia menilai hal paling penting dalam pelaksanaan putusan ini adalah konsistensi regulasi dan harmonisasi antara Putusan MK Nomor.l 3/PUU-XXII/2024, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan.

    “Selain itu, Permendikbud terkait BOS juga harus diperkuat,” kata dia.

    Hetifah lalu menegaskan kunci keberhasilan pelaksanaan putusan MK itu adalah koordinasi pusat dan daerah dalam pengalokasian dana. Lalu, diperlukannya peran pemerintah dalam mengawasi implementasi putusan itu untuk mengakomodasi kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

    “Opsinya dengan melaksanakannya secara bertahap. Pada fase awal, pemerintah dapat fokus pada sekolah swasta berbiaya rendah dan tertinggal, kemudian baru jangka panjangnya pada perluasan pendanaan merata dengan evaluasi berkala,” kata dia.

    Langkah-langkah itu, menurut Hetifah, bernilai penting untuk dilakukan, menyusul adanya tiga tantangan implementasi putusan itu, yakni pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, dan kemandirian sekaligus kualitas sekolah swasta.

    Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, Hetifah memandang, nominalnya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah. Akibatnya, alokasi BOS harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah melalui APBD perlu menambah alokasi ini.

    Selanjutnya, ia menyampaikan dengan berjalannya revisi UU Sisdiknas di Komisi X saat ini, putusan MK itu akan menjadi masukan utama dalam merancang skema pembiayaan pendidikan ke depan.

    “Komisi X berkomitmen mengawal pelaksanaan putusan MK ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan populis, tetapi juga langkah strategis memperkuat SDM bangsa, karena pendidikan dasar gratis adalah fondasi penting bagi masa depan Indonesia,” kata Hetifah.

    Sebelumnya pada Selasa (27/5), MK memutuskan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di MK RI.

  • Daftar 14 Korban Tewas Akibat Longsor di Tambang Gunung Kuda Cirebon

    Daftar 14 Korban Tewas Akibat Longsor di Tambang Gunung Kuda Cirebon

    Bisnis.com, CIREBON – Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang terjadi di area tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan bertambah menjadi 14 orang. 

    Angka tersebut didapat berdasarkan data terbaru hingga Sabtu (31/5/2025) pukul 05.00 WIB. Selain korban meninggal, terdapat enam orang lainnya yang mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di wilayah Cirebon.

    Insiden longsor yang terjadi di kawasan tambang tersebut memicu respons cepat dari tim SAR gabungan yang segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi. 

    Proses pencarian korban dilakukan dengan bantuan dua alat berat serta pelibatan berbagai unsur relawan dan petugas gabungan dari instansi terkait.

    Enam korban selamat saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di tiga rumah sakit berbeda. 

    RS Arjawinangun Cirebon merawat dua korban, yakni Efan Herdiansyah asal Pabedilan dan Safitri asal Kertajati, Majalengka. Dua korban lainnya, Aji dan Kurnoto, dirawat di RS Mitra Plumbon. 

    Sementara RS Sumber Hurip menangani Reni dan Abdurohim, keduanya berasal dari wilayah Kertajati dan Bantarjati, Majalengka.

    Sementara itu, jenazah korban yang ditemukan dengan kondisi meninggal dunia telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dari total 14 korban meninggal, 13 di antaranya telah teridentifikasi di RS Arjawinangun dan satu korban lainnya tercatat di RS Sumber Hurip.

    Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia di RS Arjawinangun Korban berasal dari berbagai daerah, antara lain Sukandra Bin Hadi (51) dari Desa Girinata, Dukupuntang; Andri Bin Surasa (41) dari Kelurahan Padabenghar, Kuningan; Sukadi Bin Sana (48) dari Kecamatan Astanajapura; Sanuri Bin Basar (47) dari Desa Semplo, Palimanan; dan Dendi Irawan (45) dari Kampung Sukasri, Cimenyan/Bobos, Dukupuntang. 

    Korban lainnya yakni Sarwa Bin Sukira (36) dari Blok Pontas Kenanga, Sumber; Rusjaya Bin Rusdi (48) dari Blok Beran Barat, Beberan, Palimanan; Suparta Bin Supa (42) dari Desa Kepuh, Palimanan; Rio Ahmadi Bin Wahyudin (28) dari Desa Cikalahang, Dukupuntang; Ikad Budiargo Bin Arsia (47) dari Desa Budur, Ciwaringin; serta Jamaludin (49) dan Wastoni (25) dari Blok Lurah, Krangkeng, Indramayu. 

    Satu korban lain atas nama Toni, juga berasal dari Desa Kepuh, Palimanan. Hingga saat ini, pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kejadian yang menewaskan para korban tersebut.

    Satu korban lainnya, Rion Firmansyah (28), asal Gunung Santri, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Palimanan, terdata meninggal dunia dan dibawa ke RS Sumber Hurip.

    Proses evakuasi dan pencarian terhadap kemungkinan korban lainnya masih akan dilanjutkan pada hari berikutnya, setelah pada malam ini operasi SAR dihentikan sementara karena keterbatasan cahaya dan risiko keselamatan tim.

    Pihak berwenang terus berkoordinasi untuk pendataan dan penanganan lebih lanjut bagi para korban, serta memastikan keluarga korban mendapatkan informasi dan pendampingan yang dibutuhkan. Masyarakat sekitar diimbau tetap waspada dan menjauhi lokasi bencana untuk menghindari risiko lanjutan.

    Bencana longsor di Tambang Batu Gunung Kuda ini kembali menjadi peringatan serius mengenai pentingnya pengawasan aktivitas tambang serta mitigasi bencana di wilayah rawan longsor.

  • Catat! Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta pada Hari Ini (31/5)

    Catat! Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta pada Hari Ini (31/5)

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi berbeda di Jakarta pada akhir pekan libur panjang, Sabtu (31/5/2025). 

    Melalui akun X resmi @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling buka pada Sabtu (31/5/2025) mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

    Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta yang bisa diakses oleh masyarakat. 

    1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung
    2. Jakarta Utara di LTC Glodok
    3. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata
    4. Jakarta Barat di Mall Citraland
    5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng

    TMC Polda Metro Jaya menyampaikan dua catatan penting bagi masyarakat yang hendak memperpanjang SIM pada masa liburan panjang pekan ini. 

    Bagi pemohon SIM yang masa berlakunya habis pada 29-30 Mei 2025, maka dapat melaksanakan perpanjangan SIM pada tenggat waktu 31 Mei hingga 3 Juni 2025 dengan Mekanisme Perpanjangan SIM
    Bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan SIM pada tenggang waktu tersebut, harus melaksanakan Mekanisme Penerbitan SIM baru