Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya telah menerjunkan tim khusus ke lokasi tambang yang mengalami longsor Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Insiden tersebut menimbulkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama terkait tata kelola perizinan tambang galian C yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    “Saya menyangkut tambang hari ini tim saya akan ke lokasi, saya akan ikut ke sana nanti besok atau lusa,” ujarnya kepada awak media di Gedung Pancasila, Kementeria Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dia mengamini bahwa longsor tambang yang terjadi pada akhir pekan lalu di wilayah Cirebon telah menimbulkan kekhawatiran soal pengawasan aktivitas penambangan di daerah.

    Bahlil menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi kelalaian dalam proses perizinan atau pengawasan di lapangan, maka evaluasi secara menyeluruh bisa dilakukan.

    Menurutnya, menurut data sementara, tambang yang longsor masuk dalam kategori tambang galian C, yang meliputi material seperti pasir, batu, dan tanah urug. Aktivitas tambang jenis ini memang telah didelegasikan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi.

    “Tapi yang jelas itu galian C, ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan ke daerah , ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk evaluasi total,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa gerakan tanah longsor terjadi di lereng tambang batu alam yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan luka-luka pada karyawan.

    Selain itu, alat berat berupa excavator dan dump truck rusak parah, dan masih terdapat sejumlah warga yang bekerja sebagai kuli angkut yang diduga tertimbun longsor.

    Untuk menghindari terjadinya musibah dalam kegiatan pertambangan, setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan izin resmi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam kegiatannya.

    Pengelolaan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas batuan sesuai Perpres 55 Tahun 2022 menjadi kewenangan Gubernur. Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM bertugas memberikan pengawasan teknis melalui Inspektur Tambang.

  • Skema Murur dan Tanazul Dimatangkan untuk Urai Kepadatan Jemaah Haji di Muzdalifah dan Mina

    Skema Murur dan Tanazul Dimatangkan untuk Urai Kepadatan Jemaah Haji di Muzdalifah dan Mina

    Bisnis.com, MAKKAH – Kementerian Agama (Kemenag) mematangkan persiapan pelaksanaan skema murur dan tanazul untuk mengurai kepadatan jemaah haji saat puncak ibadah di Muzdalifah dan Mina. Di Arafah, pemerintah juga telah menyiapkan skema safari wukuf untuk sekitar 500 jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan penderita komorbid.

    Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementeriaan Agama Hilman Latief mengatakan murur dan tanazul merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina. Kedua skema ini diterapkan setelah pemerintah melakukan kajian dan didapatkan kesimpulan bahwa hal tersebut tidak menyalahi syariat ibadah haji.

    Meski demikian, sebagian besar jemaah haji akan mengkuti skema reguler. Dalam skema pergerakan reguler, jemaah haji diberangkatkan dari Makkah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Selepas magrib, jemaah diberangkatkan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit (menginap). Setelah melewati tengah malam, jemaah bergerak ke Mina untuk bermalam hingga 12 atau 13 Zulhijjah.

    Dikethui sebelumnya, puncak haji akan berlangsung dalam dua hari ke depan. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025.

    “Kami menyusun berbagai skema mitigasi pergerakan jemaah, untuk memastikan seluruh jemaah terangkut ke Arafah. Jangan sampai ada yang tertinggal, tercecer, bahkan terabaikan,” kata Hilman di Makkah, Senin (2/6/2025).

    Pergerakan reguler, lanjut Hilman, akan diikuti 67% atau sekitar 136.000 jemaah haji Indonesia. Sementara itu dengan skema murur, jemaah akan bergerak dari Arafah setelah melaksnakan wukuf, melintasi Muzdalifah dengan tidak turun dari bus. Skema ini akan diikuti sekitar 33% atau sekitar 60.000 jemaah haji Indonesia.

    “Jemaah haji yang melakukan Tanazul adalah mereka yang akan melempar jumrah pada 10 Zulhijjah, setelah Wukuf dan Mabit di Muzdalifah, lalu kembali ke hotel, tidak kembali lagi ke tenda Mina. Mereka adalah jemaah yang tinggal di hotel sekitar wilayah Syisyah dan Raudhah,” jelasnya.

    Jemaah tanazul akan kembali ke jamarat untuk melempar jumrah ula, wustha, dan aqabah pada 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Skema ini ditargetkan akan diikuti 37.000 jemaah haji.

    Safari wukuf

    Sementara itu, bagi jemaah lansia, disabilitas, dan memiliki komorbid, diberlakukan Safari Wukuf Khusus. Mereka akan mendapatkan pengawalan tenaga medis, pendamping ibadah, dan hotel transit untuk memastikan tetap bisa menjalankan rukun dengan aman dan layak.

    Selain itu, Hilman juga menjelaskan skenario pergerakan jemaah haji Indonesia selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

    “Pertama, dari Makkah ke Arafah. Pergerakan ini akan dilakukan dalam tiga trip,” ungkapnya.

    Pada 9 Dzulhijjah atau 5 Juni 2025 seluruh jemaah haji sudah berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah Wukuf. Setelah itu, jemaah haji akan bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Pergerakan dimulai pukul 19:00 WAS. Jemaah haji dengan skema reguler akan mabit di Muzdalifah.

    “Dari Muzdalifah ke Mina, jemaah haji akan dilayani bus dengan sistem taraddudi atau bolak balik Muzdalifah-Mina, hingga menjelang Subuh,” kata Hilman.

    Usai mabit di Mina, jemaah haji yang mengambil nafar awal dan nafar tsani akan diberangkatkan kembali ke Makkah secara bertahap. “Semua pergerakan ini kami sesuaikan dengan kapasitas layanan syarikah dan realitas di lapangan,” ujar Hilman.

  • PPIH Arab Saudi Siapkan Safari Wukuf untuk 500 Jemaah Haji

    PPIH Arab Saudi Siapkan Safari Wukuf untuk 500 Jemaah Haji

    Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyiapkan safari wukuf untuk 500 jemaah calon haji Indonesia, yang tersebar di 10 sektor hotel jemaah di Makkah. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025.

    Jemaah prioritas safari wukuf adalah mereka yang lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan memiliki komorbid. Mereka akan mendapatkan pengawalan tenaga medis, pendamping ibadah, dan hotel transit untuk memastikan tetap bisa menjalankan rukun haji dengan aman dan layak.

    Dengan safari wukuf, jemaah akan diperjalankan dengan kendaraan melintasi Arafah dan tetap berada di dalam kendaraan selama waktu wukuf berlangsung. Jemaah tidak perlu menempati tenda di Arafah, tetapi tetap dapat memenuhi kewajiban wukuf.

    Liliek Widodo, Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan RI mengatakan peserta safari wukuf adalah jemaah yang sedang dalam pemantauan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan/atau mereka yang sudah dipulangkan dari rumah sakit di Arab Saudi. KKHI Makkah, lanjutnya, akan menyediakaan dua jenis bus.

    “Diperkirakan nanti [kami akan menyiapkan] sekitar 4 bus. Kami sediakan dua bus dalam kondisi berbaring, dua bus dalam kondisi duduk,” kata Liliek.

    Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, KKHI akan membuka pos-pos kesehatan di sepanjang jalur pergerakan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sebagai titik evakuasi jemaah yang membutuhkan penanganan segera.

    Liliek melanjutkan, jika ada jemaah yang masih dirawat di rumah sakit di Makkah, maka itu menjadi tugas pihak rumah sakit untuk melakukan safari wukuf terhadap jemaah tersebut. Adapun, jika sampai penyelenggaraan wukuf, ada jemaah yang dinyatakan belum layak untuk melakukan safari, maka jemaah tersebut akan dibadalkan wukufnya.

    “Kalau tidak bisa keluar, dibadalkan, kami koordinasi dengan pembimbing ibadah, siapa saja yg tidak bisa keluar dari rumah sakit dan dibadalkan,” katanya.

    Selain safari wukuf, PPIH Arab Saudi juga menyediakan skema murur dan tanazul. Skema murur memungkinkan jemaah langsung bergerak dari Arafah ke Mina, melewati Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan.

    Skema tanazul memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarat atau lokasi lontar jumrah, untuk kembali ke hotel setelah melempar Jumrah Aqabah.

    Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempati tenda di Mina, tetapi tetap menjalankan kewajiban bermalam sesuai ketentuan. Jemaah tanazul tinggal di hotel wilayah Syisyah dan Raudhah.

    Jemaah haji murur, setelah menunaikan wukuf di Arafah, usai masuk waktu magrib, bergerak melintasi muzdalifah dengan tidak turun dari bus, lalu menuju Mina. Skema ini akan diikuti sekitar 33% atau sekitar 60.000 jemaah haji Indonesia.

    Sementara itu, jemaah haji yang melakukan tanazul adalah mereka yang akan melempar jumrah pada 10 Zulhijjah, setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah, lalu kembali ke hotel, dan tidak kembali lagi ke tenda Mina.

    Mereka adalah jemaah yang tinggal di hotel sekitar wilayah Syisyah dan Raudhah. Dua skema terakhir, yakni Murur dan Tanazul, merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina.

  • Tidak Memiliki Visa Haji, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Calon Jemaah

    Tidak Memiliki Visa Haji, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Calon Jemaah

    Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Jenderal Imigrasi tunda keberangkatan 1.243 calon jamaah haji asal Indonesia yang berangkat secara nonprosedural periode 23 April-1 Juni 2025 di seluruh bandara di Indonesia

    Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Suhendra menjelaskan bahwa ribuan calon jamaah haji itu ditunda keberangkatannya lantaran tidak memiliki visa haji maupun dokumen lain sesuai syarat dan ketentuan haji.

    Dia menjelaskan penundaan keberangkatan ribuan calon jamaah haji itu bukan berarti tidak bisa bepergian ke Arab Saudi. Namun tetap bisa pergi ke Arab Saudi usai musim haji rampung.

    “Pada saat musim haji seperti saat ini, kami perlu menekan potensi penyalahgunaan visa dalam rangka melakukan ibadah haji. Setelah musim haji selesai, ribuan WNI itu tetap bisa berangkat ke Arab Saudi, sesuai dengan peruntukan visa mereka,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Dia merinci dari ribuan jamaah calon haji tersebut, jumlah penundaan keberangkatan paling banyak ada di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 719 orang, nomor dua yang tertinggi ada di Bandara Juanda Surabaya sebanyak 187 orang.

    Kemudian, nomor urut tiga ada di Bandara Ngurah Rai Denpasar dengan jumlah 52 orang, Bandara Sultan Hasanudin Makasar 46 orang, Bandara Yogyakarta 42 orang, Bandara Kualanamu Medan 18 orang, dan Bandara Minangkabau Sumatra Barat 12 orang, serta Bandara Internasional Sultan Haji Sulaiman dengan 4 orang yang ditunda keberangkatannya.

    “Penundaan keberangkatan Jamaah Calon Haji nonprosedural juga telah dilakukan di beberapa pelabuhan internasional lain di Batam, Kepulauan Riau. Di Pelabuhan Citra Tri Tunas, sebanyak 82 orang telah ditunda keberangkatannya, diikuti oleh Pelabuhan Batam Center 54 orang dan Pelabuhan Bengkong 27 orang,” katanya.

    Dia menjelaskan penundaan keberangkatan ribuan calon jamaah haji tersebut dilakukan agar terhindar dari masalah di kemudian hari baik dari dalam maupun luar negeri.

    “Jangan sampai mau ibadah malah jadi masalah karena pakai cara yang tidak benar. Bersabar menanti melalui jalur resmi akan lebih menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hukum bagi para jemaah,” ujarnya.

  • Megawati, Prabowo, Gibran Akrab saat Upacara Hari Pancasila, Sinyal Rekonsiliasi?

    Megawati, Prabowo, Gibran Akrab saat Upacara Hari Pancasila, Sinyal Rekonsiliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa momen peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini tak hanya menjadi simbol refleksi ideologis, tetapi juga panggung keakraban politik nasional. 

    Muzani membagikan suasana hangat yang terjadi di balik layar, termasuk pertemuan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Muzani menggambarkan suasana hangat yang terjadi di holding room sebelum acara dimulai. Sejumlah tokoh nasional hadir dan duduk dalam suasana penuh keakraban. 

    “Yang di holding room tadi ada Ibu Megawati, ada Pak Try (Sutrisno), ada Pak JK (Jusuf Kalla), ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Mensesneg, ada Menlu,” ujarnya di Gedung Pancasila, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa suasana di ruangan tersebut sangat cair. Bahkan, Gibran disebut sempat berbincang langsung dengan Megawati dan menanyakan kondisi kesehatannya. 

    Tentang posisi duduk para tokoh di holding room, Muzani menjelaskan bahwa Megawati dan Gibran duduk saling berhadapan.

    Terkait momen antara Prabowo dan Megawati, Muzani menyebut bahwa keduanya tampak sangat akrab, bahkan sempat saling berbisik. Ketika ditanya apakah bisikan itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertemuan politik lanjutan, Muzani mengamini.

    “Sepertinya begitu, tapi saya belum tahu,” katanya singkat. 

    Meski begitu, Muzani menilai momen ini sebagai gambaran positif kebersamaan para pemimpin bangsa.

    “Saya kira ini adalah gambaran yang sangat bagus. Para pemimpin bangsa, tokoh bangsa duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa. Saya kira ini momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan,” katanya.

    Ketika ditanya apakah momen ini menjadi sinyal bahwa PDIP akan lebih merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran, Muzani enggan berspekulasi.

    “Ya, ini peristiwa yang terjadi hari ini. Saya menceritakannya itu,” ujarnya. 

    Muzani juga menyatakan harapannya agar pertemuan-pertemuan serupa dapat terus terjadi demi mempererat rekonsiliasi nasional. 

    “Mudah-mudahan, iya, iya sepertinya begitu,” ucapnya.

    Di sisi lain, menurut Muzani, acara peringatan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu memang disesuaikan waktunya agar dapat dihadiri oleh para tokoh penting, termasuk Megawati. 

    “Iya, menyesuaikan semuanya,” pungkas Muzani saat ditanya apakah penjadwalan ulang acara dilakukan demi menyesuaikan agenda Megawati.

  • Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi dingin isu perombakan atau reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang belakangan santer berembus.

    Menurutnya, wacana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan kini ia belum mendengar adanya rencana konkret soal reshuffle. 

    “Saya enggak dengar [reshuffle],” ujar Muzani saat ditanya wartawan di sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Namun, ketika ditanya apakah reshuffle diperlukan dalam kabinet pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto, Muzani menegaskan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

    “Apakah Presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” tegasnya.

    Ketika ditanya soal desakan publik terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mundur dari jabatannya pun, Muzani memilih untuk tidak berspekulasi. 

    “Saya enggak dengar,” ujar Muzani singkat.

  • Momen Prabowo Puji Diet Megawati: Luar Biasa, Ibu Kurus!

    Momen Prabowo Puji Diet Megawati: Luar Biasa, Ibu Kurus!

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana hangat dan penuh keakraban tercipta dalam momen tak terduga ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di ruang tunggu (holding room) agenda Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo tampak menyapa dengan ramah Megawati dan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Megawati, membuka percakapan dengan nada bersahabat.

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” ucap Prabowo sembari tersenyum.

    Megawati pun membalas dengan santai kepada Prabowo. 

    “Iya, berhasil,” balas Megawati sambil tersenyum.

    Prabowo pun mengangguk dan mengulang, “Dietnya berhasil.”

    Tak lama kemudian, Megawati tampak menawarkan kue kepada Prabowo sambil berkata, “Lah, ini monggo.”

    Disambut tawa ringan dari Prabowo yang menjawab, “Hahaha. Yang penting kalau pagi kopi,” tandas Prabowo.

    Keduanya terus berbicara lantaran duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang, ditemani sejumlah tokoh penting negara.

    Di sisi kanan Prabowo tampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Megawati hadir dengan balutan kemeja putih lengan panjang, duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo bahkan sempat berpindah tempat duduk, mendekat dan duduk tepat di sebelah Megawati.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampak ikut dalam perbincangan, menunduk setengah jongkok di antara keduanya untuk menyimak obrolan hangat tersebut.

    Momen-momen informal ini terjadi hanya beberapa saat sebelum upacara dimulai, yang tahun ini mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.”

    Menjelang pelaksanaan upacara, Megawati juga terlihat berada di sisi belakang Prabowo, diapit oleh Gibran saat mereka berjalan bersama menuju mimbar kehormatan.

  • Ribuan Jemaah Haji Furoda RI Batal Berangkat, DPR: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

    Ribuan Jemaah Haji Furoda RI Batal Berangkat, DPR: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

    Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah diminta segera turun tangan membantu ribuan jemaah Haji Furoda yang gagal berangkat ke Arab Saudi atau Tanah Suci pada tahun ini. 

    Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa negara tidak bisa lepas tangan dan harus hadir memberikan perlindungan terhadap ribuan jamaah haji tersebut, meskipun visa Furoda bersifat business to business (B2B) antara perusahaan travel dengan pihak Arab Saudi.

    “Meskipun secara formal tidak dikelola oleh pemerintah, tetapi negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi para jemaah,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6).

    Menurutnya, insiden gagal berangkat ribuan jamaah Haji Furoda tersebut bisa dijadikan momentum oleh pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU Penyelenggaraan Haji, sehingga peristiwa yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.

    “Undang-undang harus memprioritaskan perlindungan bagi mereka, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang haknya wajib dijamin,” katanya.

    Menurutnya, dalam konteks haji undangan seperti Furoda, sudah seharusnya diatur dan memiliki aturan teknis yang jelas baik dari pihak pengawasan maupun pemerintahan, sehingga para jamaah Haji Furoda bisa mendapatkan kepastian hukum.

    “Ini bukan semata-mata urusan bisnis, melainkan soal perlindungan hak warga negara. Kehadiran negara itu mutlak diperlukan agar mereka yang sudah berniat menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi kewajiban finansial, tetap terlayani dengan baik dan tidak dirugikan,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Kementerian Agama, ada lebih dari 1.000 orang calon jemaah Haji Furoda tahun 2025 yang batal berangkat akibat visa tidak kunjung diterbitkan oleh pihak Arab Saudi. 

    Sejumlah perusahaan travel penyelenggara Haji Furoda pun kini dipanggil untuk diminta pertanggungjawaban. Kemenag juga mengonfirmasi bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tengah intens dibahas bersama DPR RI. 

    Dalam revisi tersebut, akan dimasukkan klausul mengenai pengawasan dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif terhadap jemaah pengguna visa non-kuota, termasuk visa furoda dan mujamalah.

  • DPR Desak Pemerintah Ambil Tindakan Diplomasi Tegas untuk Pulangkan Paulus Tannos

    DPR Desak Pemerintah Ambil Tindakan Diplomasi Tegas untuk Pulangkan Paulus Tannos

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XIII DPR mendorong pemerintah agar terus menggencarkan diplomasi yang tegas atau imperatif untuk membawa pulang buron kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP Paulus Tannos.

    Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya dalam rangka menyikapi Paulus Tannos yang disebut masih enggan menyerahkan diri ke penegak hukum untuk diekstradisi ke Indonesia secara sukarela.

    “Tidak ada urusan berkenan atau tidak berkenan dari Tannos. Pemerintah perlu mempertimbangkan menggunakan diplomasi yang lebih imperatif kepada pemerintah Singapura. Hal ini untuk menunjukkan betapa besar kerusakan yang telah dibuat Tannos di Indonesia,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (2/6/2025).

    Menurut legislator NasDem ini, Indonesia memiliki modal kuat untuk menggencarkan diplomasi imperatif. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang sudah lama membangun kerja sama dengan Singapura dalam berbagai bidang.

    Selain itu, menurutnya juga perjanjian ekstradisi Paulus Tannos yang telah disepakati bersama antara Indonesia dan Singapura jelas bisa menjadi kerangka untuk diplomasi imperatif. Bahkan, Indonesia dan Singapura sama-sama meletakkan korupsi sebagai kejahatan yang serius (double criminality).

    “Kita juga punya kerjasama keamanan kawasan di mana Indonesia berupaya serius mencegah potensi bahaya yang singgah di sini dan menyasar Singapura. Ini semua bisa jadi ajuan pertimbangan diplomasi kita,” jelasnya. 

    Tak sampai di situ, Willy juga berpandangan diplomasi imperatif sangat diperlukan karena Tannos terus berupaya lari dari tanggung jawabnya. 

    Diplomasi yang dimaksudnya ini bisa dilakukan dengan menyampaikan nota diplomatik yang memberi penjelasan keseriusan kerusakan yang telah dilakukan Tannos.

    “Kita tinggal perlu menegaskan betapa penting dan mendesaknya pertanggungjawaban Tannos di Indonesia kepada pemerintah dan aparat hukum Singapura. Ini perlu sinergis pemerintah, DPR, dan pihak-pihak terkait lainnya,” tegasnya.

    Paulus Tannos Ogah Balik ke RI

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebut pemerintah Indonesia telah secara resmi menyampaikan permohonan ekstradisi Paulus Tannos ke Otoritas di Singapura pada 20 Februari 2025 secara jalur diplomatik. 

    Kemudian, permintaan dokumen tambahan seperti affidavit tambahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak hukum yang menangani kasus Tannos, juga sudah diserahkan sejak 23 April 2025.

    Saat ini, salah satu tersangka pada pengembangan kasus e-KTP itu masih dalam tahanan dan belum secara sukarela untuk menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia.

    “Proses hukum di Singapura masih berjalan, dan posisi PT saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo kepada wartawan, Senin (2/6/2025).  

    Oleh sebab itu, buron KPK dengan nama asli Thian Po Tjhin itu telah melakukan gugatan untuk penangguhan penahanan ke Pengadilan Singapura.

  • Dedi Mulyadi Bongkar Buruknya Perlindungan Pekerja Tambang di Gunung Kuda

    Dedi Mulyadi Bongkar Buruknya Perlindungan Pekerja Tambang di Gunung Kuda

    Bisnis.com, CIREBON – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi memprihatinkan para pekerja tambang di kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. 

    Dalam kunjungannya ke lokasi beberapa waktu lalu, Dedi menemukan fakta  mayoritas pekerja tambang di Gunung Kuda tidak memiliki perlindungan dasar seperti jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, hingga jaminan hari tua.

    Menurut Dedi, para pekerja yang terdiri dari pemecah batu, sopir, hingga kenek, bekerja tanpa jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak dasar setiap tenaga kerja. 

    “Tidak ada satu pun dari mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Dedi saat ditemui di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin (2/6/2025).

    Ia menambahkan lemahnya pengawasan dan keberanian dari pihak penambang menjadi salah satu akar masalah. “Spektrum pengawasan tambang di lapangan sangat lemah, dan banyak penambang tidak berani bertindak karena takut. Ini saya alami langsung,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Dedi juga menyesalkan tidak adanya santunan atau bantuan dari pihak penyelenggara tambang kepada para pekerja, bahkan pascakejadian-kejadian yang mengancam keselamatan. 

    Dedi menekankan,kejadian ini harus menjadi pembelajaran penting, tidak hanya bagi pengelola tambang, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja informal di sektor-sektor berisiko tinggi.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik penambangan di kawasan tersebut, termasuk legalitas izin, standar keselamatan kerja, dan sistem jaminan sosial para pekerja.

    “Negara harus hadir melindungi warga yang bekerja di sektor-sektor berisiko. Tidak bisa dibiarkan mereka bekerja tanpa jaminan dan tanpa perlindungan,” pungkasnya.

    Operasi pencarian korban longsor di kawasan tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, masih terus berlangsung hingga hari keempat. 

    Enam penambang belum ditemukan sejak insiden memilukan yang terjadi pada Jumat siang (30/5/2025) atau beberapa hari setelah hujan deras terus mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan tebing batu runtuh.

    Senin (2/6/2025) pagi, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, relawan, dan para pekerja tambang kembali berjibaku dengan medan berat. 

    Sebanyak 19 korban yang telah ditemukan dipastikan meninggal dunia. Tim medis dan forensik telah mengidentifikasi mereka, dan sebagian besar jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

    Di antara korban yang berhasil dievakuasi terdapat nama-nama seperti Sukandra bin Hadi, Andri bin Surasa, Sukadi bin Sana, Sanuri bin Basar, serta Dendi Irawan. Selain itu, korban lainnya adalah Sarwa bin Sukira, Rusjaya bin Rusdi, Suparta bin Supa, Rio Ahmadi bin Wahyudin, dan Ikad Budiargo bin Arsia. 

    Sementara itu, sejumlah nama lain yang turut menjadi korban termasuk Jamaludin, Wastoni, Toni, Rion Firmansyah, Sanadi, Sunadi, Sakira, Nalo Sanjaya, dan Wahyu Galih.

    Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat, terutama keluarga korban, untuk tidak mendekati area tambang karena situasi masih rawan longsor susulan. Petugas keamanan dikerahkan untuk menjaga perimeter lokasi agar tidak ada warga yang tanpa sengaja memasuki area berbahaya.