Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Bencana Alam, Ekstraktivisme dan Degrowth

    Bencana Alam, Ekstraktivisme dan Degrowth

    Bisnis.com, JAKARTA – Merebaknya bencana banjir yang melanda Sumatra dewasa ini tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana alamiah semata, melainkan tergolong krisis ekologi ekstrem menuju runtuhnya ekologi (ecological collapse).

    Banjir bandang yang menerjang Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh telah menimbulkan korban jiwa hingga perkiraan kerugian ekonomi Rp68,67 triliun. Pemicunya adalah alih fungsi lahan akibat deforestasi sawit dan pertambangan mineral (Celios, 2025). Padahal pemerintah Indonesia beberapa pekan sebelumnya telah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim (COP30) di Belem, Brasil.

    Indonesia mengusung bisnis perdagangan karbon yang bersumber dari hutan dan lautan. Menjadi paradoksnya karena fakta empirisnya deforestasi kian merajalela buat perkebunan sawit dan pertambangan mineral kritis (emas, bauksit, nikel dan tembaga) legal maupun ilegal tak terkendali. Riset Cheong (2025) menegaskan bahwa pasar karbon malah menciptakan “paradoks kredit karbon global”.

    Pasalnya, mekanisme pasar karbon justru (i) gagal mengurangi emisi gas rumah kaca (EGRK) dan diversifikasinya; (ii) memperburuk ketidakadilan global dan melemahkan keadilan iklim; (iii) mendistorsi kebijakan iklim yang menekankan efektivitas biaya karena melampaui kebutuhan ekologis; dan (iv) menunda perubahan ekonomi secara struktural untuk mencapai dekarbonisasi. Merebaknya bencana banjir yang melanda Sumatra dewasa ini tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana alamiah semata.

    Melainkan tergolong krisis ekologi ekstrem menuju runtuhnya ekologi. Pemicunya adalah tindakan ekstraktivisme yang dilakukan manusia secara masif dan terus-menerus tanpa kendali demi mengakumulasi kapital dan mengejar pertumbuhan tinggi alias PDB oriented. Cara pandang ini dibangun atas logika kapitalisme/neoliberal dengan tiga karakteristiknya yang merusak lingkungan dan degradasi ekologi: pertama, logika akumulasi kapital tanpa henti.

    Aktivitas eksploitasi dan ekstraktivisme terhadap sumber daya alam (hutan dan mineral kritis) berlangsung tanpa batas demi akumulasi kapital tanpa batas. Prosesnya terus berputar dengan dalih menghasilkan nilai tambah. Akibat ekstraksi sumber daya alam dan produksinya (termasuk hilirisasi) yang masif menyebabkan transformasi energi dan material menjadi emisi dan limbah.

    Kedua, dinamika ekspansi ke segala ruang yang ditandai perluasan kebun sawit dan pertambangan mineral kritis menyebabkan tinggi deforetasi dan alih fungsi lahan. Semua tindakan ini bertujuan mempertahankan akumulasi modal. Soalnya, sistem kapitalisme neoliberal terus berekspansi agar menemukan pasar, sumber daya hingga menciptakan kebutuhan baru. Tindakan ekspansionis tersebut meningkatkan tekanan terhadap ekosistem tanpa batas. Imbasnya seluruh planet bumi bertranformsi menjadi arena akumulasi modal.

    Ketiga, cara pandang kapitalisme/neoliberal memandang eksternalisasi bukan sebagai beban produksi. Pasalnya, asumsi yang dibangun adalah alam akan memulihkan dirinya sendiri. Makanya, dalam mengejar efisiensi dan profit mengabaikan biaya kerusakan lingkungan yakni polusi air, udara, dan tanah. Ironisnya lagi biaya semacam ini dibebankan pada masyarakat dan ekosistem.

    Sementara, keuntungan dari eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam dinikmati korporasi/privat (Magnette, 2025). Inilah yang memicu “krisis sosial-ekologis” yang tak bisa dianggap sebagai dampak sampingan. Melainkan, prasyarat yang melekat dalam kapitalisme itu sendiri. Makanya sistem ini mengharuskan pertumbuhan produksi dan konsumsi tanpa batas yang kelak berbenturan dengan keterbatasn biofisik dan daya dukung planet bumi.

    Karakteristik inilah yang menjustifikasi pemilik modal, elite penguasa pemburu rente, kaum komprador hingga oligarki menguras sumber daya alam di pulau Sumatra. Imbasnya, banjir bandang yang kini kita saksikan jadi konsekuensinya. Makanya, diperlukan kebijakan radikal secara ekonomi politik karena kondisinya “darurat” sehingga negara berperan sebagai “vektor penentu arah” untuk mencegah “krisis sosial-ekologis yang lebih parah.

    SOLUSI RADIKAL

    Menyaksikan dampak yang ditimbulkan banjir bandang di Sumatra, seyogianya negara mesti menerapkan solusi radikal agar bencana ini tak berulang di wilayah lain Indonesia. Tawaran solusi radikalnya ialah menerapkan paradigma degrowth berkelanjutan terhadap ekspansi perkebuhan sawit dan ekstraksi tambang mineral kritis di Indonesia.

    Degrowth berkelanjutan adalah penurunan skala produksi dan konsumsi secara adil sehingga meningkatkan kesejahteraan manusia serta memperbaiki kondisi ekologis di tingkat lokal maupun global, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang” (Schneider et al., 2010).

    Penerapan paradigma degrow-th berkelanjutan di Indonesia sangat tepat buat menghentikan aktivitas ekspansi sawit dan pertambangan mineral di Indonesia. Termasuk di pesisir dan pulau kecil seperti nikel, emas serta mangan (Karim dkk 2025). Pasalnya, keterbatasan daya dukung ekosistem dan ketersediaan sumber daya alam, mau tidak mau pendekatan degrowth jadi keniscayaan supaya bencana ekologis tak berulang yang memakan korban manusia, dan kerugian ekonomi besar.

  • Pemda Terjepit Tenggat Penentuan UMK dan UMP 2026

    Pemda Terjepit Tenggat Penentuan UMK dan UMP 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah akan menjadi keputusan pemerintah pusat sebagai acuan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

    Pemerintah baru-baru ini menetapkan rentang alfa 0,5-0,9 untuk kenaikan UMP 2026. Hal ini memicu pro-kontra antara kesejahteraan buruh dan risiko PHK. Rentang kenaikan UMP yang pendek ini bisa menciptakan disparitas upah antar daerah dan pengupahan yang tetap rendah.

    Rentang alfa yang ditetapkan dalam formula pemerintah pusat telah menimbulkan polemik di berbagai daerah. Namun, pemerintah pusat menetapkan agar Pemda bisa segera mungking menetapkan angka kenaikan UMP 2026 melalui formula pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sigit Priyanto menjelaskan, pihaknya saat ini masih harus menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat sebagai acuan sebelum menyusun formula penetapan upah bersama serikat buruh.

    “Soal UMP 2026, kami masih menunggu dari kementerian. Informasi terakhir, regulasinya ditandatangani Pak Presiden. Kita di daerah tidak boleh mendahului,” ujar Sigit, Rabu (17/12/2025).

    Disnakertrans Jatim masih terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Direktorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkaitan proses penetapan UMP 2026. Dari hasil koordinasi dengan kementerian, Sigit menyebut regulasi itu kini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya sudah hubungi Bu Dirjen, Bu Anggoro. Beliau menyampaikan bahwa regulasi itu sudah di meja Pak Presiden. Jadi kita tunggu saja,” bebernya.

    Kemudian soal besaran UMP 2026, Sigit mengungkapkan belum ada angka pasti yang bisa menjadi acuan. Namun, berbagai usulan dari kalangan buruh sudah ia pantau melalui platform media massa.

    “Kalau prediksi kenaikan berapa persen, saya belum tahu. Yang di media itu kan masih usulan. Nanti kami akan pakai pedoman resmi dari kementerian,” jelasnya.

    Seperti diketahui kalangan buruh menuntut kenaikan UMP 2026 pada kisaran 8,5-10%. Sigit menilai usulan buruh itu nantinya akan dikaji lebih lanjut dengan regulasi dari pemerintah pusat.

    “Kita tidak pakai istilah ideal menurut daerah. Sekarang kebijakannya berbasis kajian akademik dari Pak Menteri [Yassierli] yang profesor, pertimbangan Dewan Ekonomi Nasional, serta kementerian lain. Itu semua kebijakan pusat,” terangnya.

    KSPI Jawa Timur Tolak Formula Baru UMP 2026

    Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyebut bahwa formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto tidak selaras dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di provinsi tersebut.

    Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menjelaskan bahwa perumusan aturan pengupahan disebutnya mulai berbelit-belit pascapenetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Jadi kalau merujuk kembali untuk pengupahan tahun ini berbelit-belit pasca putusan MK Nomor 168, kami selaku penggugat dan saya selaku saksi kami mengikuti setiap rangkaian persidangan kalau formula [Undang-Undang] Ciptaker dan PP turunannya itu tidak berlaku,” ungkap Jazuli saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Dirinya juga menjelaskan bahwa standar minimum kebutuhan pokok seorang pekerja lajang untuk hidup layak atau KHL Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebesar, yakni Rp3,5 juta per bulannya.

    Rangkaian mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih terus bergulir. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat mengenai aturan penetapan upah tersebut.

    Respon UMP 2026 Jakarta oleh KSPI 

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dapat naik sebesar 6,9% atau menjadi Rp5,76 juta.

    Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa PP Pengupahan baru mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9 dalam formula UMP 2026. Dia pun mendesak agar Gubernur DKI Jakarta menggunakan batas atas alfa tersebut.

    “Buruh berjuang di 0,9 indeksnya. Nah, berapa [kenaikan dari] indeks 0,9? DKI misalnya naik menjadi 6,9%,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

    Dia lantas memberikan simulasi apabila perhitungan UMP DKI Jakarta menggunakan batas bawah alfa yaitu 0,5. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi sekitar 2%, maka kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan hanya sekitar 4,3% berdasarkan perhitungannya

    Pemdan Koordinasi Terkait UMP 2026 Sumut

    Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatra Utara (Sumut) tengah berkoordinasi dengan dewan pengupahan setelah formula nasional besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dirilis Pemerintahan Prabowo.

    Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dibutuhkan karena presiden memberi kewenangan daerah untuk menentukan Alfa. 

    “Pusat menyerahkan kepada kita dengan rumusan UMP terbaru, inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Nilai alfa itu ditetapkan Presiden di rentang 0,5-0,9. Jadi, kami [daerah] perlu menentukan besaran alfa ini terlebih dahulu,” kata Yuliani kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Dikatakan Yuliani, penentuan besaran komponen alfa dalam formula UMP 2026 perlu didiskusikan bersama dengan sejumlah pihak seperti asosiasi pengusaha (Apindo), Serikat Pekerja, dan Dewan Pengupahan.

    Dalam beleid terkait Pengupahan yang baru disahkan Presiden Prabowo, komponen alfa dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan kesenjangan upah saat ini.

    Dengan besaran alfa yang dapat bervariasi di rentang 0,5-0,9, besar kenaikan UMP masing-masing daerah juga akan bervariasi sesuai keputusan.

    “Besok masih akan kami rapatkan. Jadi memang belum ditetapkan besarannya. Kalau sudah dapat angkanya nanti, baru kami bisa sampaikan,” ujar Yuliani.

    Sementara itu Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Sumut Bambang Hermanto menyebut pihaknya belum dapat memberi tanggapan resmi terkait formula baru dalam penetapan UMP 2026.

  • Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Rabu (17/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

    Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025).

    Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 17.00 WIB.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya masuk wilayah terdampak banjir Sumatra, khususnya wilayah Aceh Tamiang.

    Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Prabowo mengatakan pemerintah akan turun akan membantu semua warga yang terdampak banjir. 

    “Saya minta maaf kalau masih ada yg belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yg belum ya, listrik sudah mulai. Ya, kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah pencegahan terhadap bencana. Dalam arahannya kepada warga dan pemerintah daerah, Prabowo menekankan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana.

    Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak lebih waspada dalam mengelola alam.

    “Kita sekarang harus waspada hati-hati kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” ujar Prabowo.

  • Terowongan Al-Hujun Rampung 2026, Akses Kampung Haji RI ke Masjidil Haram Kian Dekat

    Terowongan Al-Hujun Rampung 2026, Akses Kampung Haji RI ke Masjidil Haram Kian Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan adanya pembangunan terowongan atau jembatan Al-Hujun yang akan menghubungkan kawasan Kampung Haji Indonesia dengan Masjidil Haram, Makkah.

    Terowongan tersebut ditargetkan rampung pada 2026 dan diharapkan meningkatkan kenyamanan jemaah haji dan umrah Indonesia.

    Hal itu disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    “Sekarang sedang dibangun jembatan atau terowongan yang nanti akan menghubungkan dengan Masjidil Haram. Nama jembatannya Al-Hujun, dan ditargetkan selesai pada 2026,” kata Rosan.

    Dia menjelaskan, terowongan Al-Hujun berada di kawasan lahan yang telah dibeli pemerintah Indonesia untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Terowongan tersebut dibangun oleh pemerintah Arab Saudi.

    “Tunnel Al-Hujun itu berada di tanah yang sudah dibeli. Itu nyambung, jadi dia terowongan turun kemudian jalan langsung ke arah Masjidil Haram,” ujarnya.

    Menurut Rosan, keberadaan terowongan tersebut akan memangkas jarak tempuh jemaah Indonesia menuju Masjidil Haram menjadi sekitar 2,5 kilometer. Jarak ini jauh lebih dekat dibandingkan pemondokan jemaah haji Indonesia saat ini.

    “Sekarang jarak terdekat jembatan haji kita sekitar 4,5 sampai 6 kilometer. Ini hanya 2,5 kilometer,” katanya.

    Rosan menambahkan terowongan Al-Hujun dirancang berukuran besar sehingga dapat dilalui kendaraan seperti buggy maupun pejalan kaki.

    “Tunnel itu besar, bisa dilalui oleh buggy maupun oleh jamaah yang berjalan kaki,” ujarnya.

    Dia menegaskan pembangunan terowongan tersebut akan menambah kenyamanan dan kemudahan akses bagi jemaah haji dan umrah Indonesia saat menuju Masjidil Haram.

    “Kalau ini sudah selesai, tentu akan menambah kenyamanan para jamaah kita,” tandas Rosan.

  • Terima Laporan 95 Jembatan Putus di Aceh, Gibran: Ini PR Kami di Pusat

    Terima Laporan 95 Jembatan Putus di Aceh, Gibran: Ini PR Kami di Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima laporan soal 95 jembatan terputus saat melakukan kunjungan di Aceh.

    Gibran mengatakan bahwa perbaikan puluhan jembatan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat agar pemberian bantuan bisa lebih lancar.

    “Tadi dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus. Jadi, ini PR untuk kami dari [pemerintah] pusat agar segera memperbaiki jembatannya, supaya arus logistik, sembako, dan BBM bisa kembali lancar,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Dia menambahkan kunjungan ini merupakan upaya mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan infrastruktur yang terdampak.

    Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau kepada seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.

    “Nanti kita gotong royong semua ya dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri juga, jadi saya mohon warga di sini benar-benar diprioritaskan,” imbuhnya.

    Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah berupaya mengatasi berbagai kendala infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan.

    Wapres menegaskan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan BUMN terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

    “Tadi saya bersama Pak Wamen BUMN, Wamen PU, Pertamina, PLN, nanti kita segerakan semua, listrik, BBM,” pungkasnya.

  • Gibran Bertolak ke Aceh Hari Ini (17/12), Pantau Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

    Gibran Bertolak ke Aceh Hari Ini (17/12), Pantau Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah berangkat ke Aceh untuk meninjau wilayah terdampak bencana hari ini, Rabu (17/12/2025).

    Gibran berangkat dari Aceh menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 TNI AU yang lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, Wapres langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Pidie Jaya menggunakan Helikopter Kepresidenan. 

    “Rangkaian peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak serta penanganan infrastruktur vital pascabencana tertangani secara cepat dan tepat,” dalam keterangan Setwapres RI, Rabu (17/12/2025).

    Setwapres menambahkan Wapres Gibran dijadwalkan meninjau Posko Pengungsian di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Kampung Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung. Di lokasi ini, Wapres memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti logistik, layanan kesehatan, dan hunian sementara. 

    Selain itu, Gibran juga akan meninjau Jembatan Aih Boboh yang merupakan infrastruktur penghubung terdampak bencana banjir dan longsor. 

    Selanjutnya, orang nomor dua di RI ini melanjutkan agenda peninjauan ke Kabupaten Pidie Jaya. Di wilayah ini, Wapres dijadwalkan mengunjungi Posko Pengungsian di Masjid At Taqwa, Meunasah Balek, serta meninjau sejumlah titik terdampak bencana lainnya.

    Usai menyelesaikan rangkaian peninjauan di Gayo Lues dan Pidie Jaya, eks Wali Kota Solo ini dijadwalkan bertolak menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh, untuk selanjutnya kembali ke Jakarta.

    Adapun, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Aminuddin Ma’aruf, dan Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

  • Danantara Beli Hotel di Makkah, Rosan: Prioritas untuk Jemaah Haji Indonesia

    Danantara Beli Hotel di Makkah, Rosan: Prioritas untuk Jemaah Haji Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menegaskan hotel yang dibeli pemerintah Indonesia di kawasan Kampung Haji, Makkah, akan diprioritaskan untuk jemaah Indonesia meski tetap terbuka digunakan oleh jemaah dari negara lain.

    Hal itu disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025

    “Bukan hanya jemaah Indonesia yang bisa berada di situ. Kita terbuka, tapi tentunya kita prioritaskan untuk jemaah dari Indonesia,” kata Rosan.

    Menurutnya, prioritas tersebut diberikan agar jemaah Indonesia mendapatkan pengalaman dan penawaran terbaik selama menjalankan ibadah haji maupun umrah. Namun, apabila kapasitas memungkinkan, hotel tetap dapat dimanfaatkan oleh jemaah lain.

    Rosan menjelaskan, hotel yang telah dibeli berada di atas lahan seluas sekitar 4.620 meter persegi atau setengah hektare. Sementara total luas lahan yang dikuasai pemerintah Indonesia di kawasan tersebut mencapai sekitar 4,4 hektare atau hampir 5 hektare. 

    “Hotel yang kita beli itu tiga tower dengan tinggi masing-masing 28 lantai,” ujarnya. 

    Nilai pembelian hotel tersebut mencapai lebih dari US$500 juta. Sementara itu, rencana pembangunan lanjutan berupa 13 tower tambahan dan satu pusat perbelanjaan (mal) diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$700 juta hingga US$800 juta, meski angka tersebut masih bersifat tentatif.

    Rosan menambahkan, hotel tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata, yakni InJourney.

    “Ya, nanti akan dioperasikan oleh InJourney,” katanya. 

    Selain proyek yang sudah berjalan, Rosan juga memaparkan proses bidding untuk lahan lain di kawasan Makkah yang saat ini belum memiliki bangunan.

    Dia menyebut pembangunan di area tersebut membutuhkan waktu cukup panjang karena kondisi lahan yang masih kosong, belum tersedia infrastruktur dasar, serta masih terdapat penduduk dan kontur tanah berbatu. 

    “Prosesnya memang lama. Perizinan di sana bisa 10 sampai 12 tahun. Mudah-mudahan yang ini bisa di bawah lima tahun,” ujarnya.

    Untuk lahan yang saat ini sedang dalam proses lelang, nilai tanah yang ditawarkan mencapai sekitar US$750 juta. Rosan optimistis Indonesia memiliki peluang besar memenangkan bidding tersebut.

    Terkait pendanaan, Rosan menyampaikan pembelian hotel dan lahan sepenuhnya dilakukan oleh Danantara. Ke depan, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) Haji. 

    “Untuk yang sudah ada hotelnya itu full Danantara. Ke depan kami terbuka untuk BPH Haji agar bersama-sama, karena tujuannya meningkatkan fasilitas dan kenyamanan jemaah haji dan umrah Indonesia,” kata Rosan.

    Lebih lanjut, dia menargetkan pembangunan di lahan yang baru dibeli dapat mulai dilakukan pada kuartal IV/2026, seiring rampungnya seluruh proses perizinan.

    Sekadar informasi, Danantara Investment Management membeli hotel Novotel Makkah Thakher City dan lahan seluas 4,4 hektare di kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi. Lokasi kawasan tersebut sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

  • Serba-serbi Pengamanan Nataru: Gelar Operasi Lilin hingga Antisipasi Bencana

    Serba-serbi Pengamanan Nataru: Gelar Operasi Lilin hingga Antisipasi Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui stakeholder terkait telah berkoordinasi untuk menyiapkan pengamanan terkait perayaan natal 2025 dan tahun baru 2026 alias Nataru.

    Dari sisi pengamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri menggelar operasi lilin 2025 untuk memastikan pelayanan dan pengamanan optimal dalam momen Nataru. 

    Tak hanya Polri, operasi ini bakal menggandeng TNI, Kemenhub, Kementerian PU, Kementerian Pariwisata hingga pihak terkait lainnya untuk memaksimalkan kelancaran libur Nataru. 

    Pengerahan Personel

    Secara total, operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan mulai dari Polri, TNI hingga stakeholder terkait lainnya. Operasi lilin 2025 bakal digelar selama 14 hari mulai dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

    “Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, 77.637 dari personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI dan 55.289 dari seluruh stakeholder terkait,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Jenderal polisi bintang empat itu menyatakan ratusan ribu personel itu bakal disebar ke 44.436 objek pengamanan yang terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek perayaan. 

    Selain itu, posko pengamanan juga bakal dibangun di sekitar tempat ibadah hingga wisata untuk mengatur kegiatan yang digelar oleh pihak-pihak terkait.

    Secara keseluruhan ada 763 pos pelayanan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi masyarakat yang ingin melaksanakan mudik. Selain itu, pemerintah juga membuka 333 pos terpadu sebagai pusat komando operasi lilin 2025.

    Antisipasi Bencana

    Sigit juga telah meminta kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk terus memantau ramalan cuaca dan imbauan dari BMKG ketika massa Nataru berlangsung. 

    Bila perlu, kata Sigit, objek wisata yang rawan akibat cuaca yang tidak menentu bakal ditutup sementara untuk mengantisipasi jatuhnya korban atau peristiwa yang tidak diinginkan.

    “Kemudian objek wisata ini juga menjadi atensi kita, sehingga kemudian rekan-rekan betul-betul harus terus bekerja sama memonitor BMKG,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Sigit menegaskan personel kepolisian sudah siap ditempatkan di sejumlah titik rawan, termasuk wilayah yang berpotensi maupun sudah terjadi bencana, seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

    “Tolong sekali lagi tolong belajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang ada di Sumatera. Rekan-rekan bisa mempersiapkan dengan jauh lebih baik,” papar Sigit. 

    2,9 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta 

    Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho memproyeksikan bakal ada 2,9 juta kendaraan yang bakal meninggalkan Jakarta pada periode libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026.

    Agus mengatakan jumlah kendaraan tersebut meningkat 0,9% (year on year/yoy) dibandingkan dengan periode liburan Nataru pada 2024.

    “Kami laporkan proyeksi volume lalin keluar Nataru. Proyeksinya 2,915.318 kendaraan. Kalau prediksi Nataru hanya ada peningkatan 12,2% terhadap [aktivitas] normal. Naik 0,9% (26,328) terhadap 2024,” ujar Agus saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (27/11/2025).

    Berdasarkan data yang ada, Agus menjelaskan jutaan kendaraan itu mengarah ke Cikupa, Merak sebanyak 888.000 kendaraan; 960.000 kendaraan mengarah ke Tol Trans Jawa; 672.000 mengarah ke Bandung termasuk Ciawi.

    Agus menambahkan perhitungan mobilitas kendaraan ini sangat menentukan pihaknya dalam menerapkan rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun arteri.

    Dengan demikian, kata Agus, penerapan atau penindakan untuk mengantisipasi penumpang kendaraan saat libur panjang Nataru 2025-2026 bisa optimal dengan adanya data tersebut.

    “Sehingga cara bertindaknya harus ada perhitungan dengan parameternya,” pungkasnya.

  • Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengatakan suplai listrik masih terkendala pascabanjir bandang dan tanah longsor melanda sebagian besar wilayah Aceh pada akhir November lalu.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan persentase pemulihan listrik di Aceh hingga saat ini masih sekitar 65%-70%. Di daerah yang terdampak cukup parah seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah-Tenggara, dan Kabupaten Bener Meriah, persentasenya bahkan masih di bawah 45%.

    “Menurut informasi dari pihak PLN, akibat gagal interkoneksi arus tegangan tinggi maka suplai listrik masih terjadi kendala,” kata Muhammad MTA kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa listrik untuk wilayah Aceh akan menyala 93% pada Minggu (7/12) malam. Namun, kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh terutama pada jaringan transmisi membuat target itu meleset.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan kerusakan terparah terjadi di jalur transmisi Bireuen-Arun. Banjir bandang membuat 6 (enam) tower di jalur itu roboh. Kondisi diperparah dengan badan sungai yang meluas hingga ratusan meter, membuat pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga pemadaman bergilir dilakukan.

    “PLN Sempat melakukan sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara,” jelas Darmawan dilansir dari laman resmi PLN.

    Lebih jauh, robohnya lima tower di jalur transmisi Langsa-Pangkalan Brandan telah memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

    Darmawan menegaskan pihaknya bergerak cepat dalam pemulihan pasokan listrik di tengah tantangan berat di lapangan.

    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko pengungsian, dan infrastruktur telekomunikasi.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyaraka Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.

    Tim teknis PLN terus mengebut pemulihan suplai listrik di Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Dok PLN

  • PIP Desember 2025: Cek Penerima, Syarat, hingga Jadwal Pencairannya

    PIP Desember 2025: Cek Penerima, Syarat, hingga Jadwal Pencairannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Indonesia Pintar (PIP) kembali disalurkan pada Desember 2025 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang merata.

    Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

    Mekanisme penyaluran bantuan PIP dilakukan secara bertahap dalam tiga termin sepanjang tahun anggaran, guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Melansir laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id, Program Indonesia Pintar bertujuan mencegah terjadinya putus sekolah akibat kendala ekonomi, sekaligus mendukung pelaksanaan wajib belajar hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

    Syarat Penerima PIP

    Tidak semua peserta didik secara otomatis menerima bantuan PIP. Kemendikdasmen menetapkan sejumlah kriteria agar bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Adapun syarat penerima Program Indonesia Pintar (PIP) meliputi:

    Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
    Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan/atau memiliki pertimbangan khusus.
    Peserta didik dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
    Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
    Peserta didik berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu yang berada di sekolah, panti sosial, atau panti asuhan.
    Peserta didik yang terdampak bencana alam.
    Peserta didik yang tidak bersekolah (drop out) dan diharapkan kembali melanjutkan pendidikan.
    Peserta didik yang mengalami kelainan fisik atau menjadi korban musibah.
    Peserta didik dari keluarga dengan orang tua terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Peserta didik yang tinggal di daerah konflik.
    Peserta didik dari keluarga terpidana atau berada di lembaga pemasyarakatan.
    Peserta didik yang memiliki lebih dari tiga saudara kandung yang tinggal serumah.
    Peserta didik pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

    Cara Cek Penerima PIP

    Status penerima PIP dapat dicek secara online melalui ponsel (HP) dengan mengakses situs resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Ini merupakan situs resmi yang dikelola pemerintah untuk memudahkan orang tua, siswa, dan pihak sekolah mengecek apakah seorang siswa terdaftar sebagai penerima bantuan.

    Adapun langkah-langkah pengecekan status PIP adalah sebagai berikut:

    Buka situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.
    Masukkan data pada kolom “Cari Penerima PIP”, data tersebut berupa NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
    Sistem akan menampilkan status penerima PIP, termasuk nama siswa, sekolah, dan informasi status pencairan dana.

    Pastikan data yang dimasukkan benar dan sesuai dengan data yang terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

    Aktivasi Rekening sebagai Syarat Pencairan

    Perlu diketahui, terdaftar sebagai penerima PIP belum otomatis membuat dana bantuan dapat dicairkan. Setiap penerima wajib memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur resmi yang ditunjuk pemerintah. Rekening SimPel berfungsi sebagai sarana pencairan dana bantuan agar penyaluran berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

    Prosedur Aktivasi Rekening PIP

    Bagi peserta didik yang baru pertama kali ditetapkan sebagai penerima PIP dan telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Nominasi, aktivasi rekening SimPel menjadi tahapan wajib. Proses aktivasi umumnya difasilitasi oleh pihak sekolah bekerja sama dengan bank penyalur.

    Orang tua atau wali siswa perlu hadir dengan membawa dokumen pendukung seperti:

    Identitas diri orang tua/wali
    Kartu Keluarga
    Buku tabungan SimPel atau surat keterangan dari sekolah

    Bank Penyalur Dana PIP

    Mengutip ketentuan Kemendikdasmen, penyaluran dana PIP dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah, antara lain:

    Bank BRI
    Bank BNI
    Bank Mandiri
    Bank Syariah Indonesia (BSI)

    Pemilihan bank penyalur disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan wilayah domisili peserta didik.

    Besaran Bantuan PIP 

    Berdasarkan ketentuan pencairan dana PIP yang berlaku pada 2025, besaran bantuan yang diterima oleh peserta didik berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Rinciannya adalah sebagai berikut:

    SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun
    Khusus siswa baru atau kelas 6: Rp225.000 saja.
    SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun
    Khusus kelas akhir (kelas 9): Rp375.000.
    SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp1.800.000 per tahun
    Khusus kelas akhir (kelas 12): Rp900.000

    Nominal ini diberikan untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa, seperti pembelian perlengkapan sekolah, buku, seragam, maupun biaya transportasi.

    Jadwal Pencairan Desember 2025

    Penyaluran dana PIP pada 2025 dilakukan secara bertahap dalam tiga termin, dan termin ketiga mencakup periode Oktober hingga Desember 2025. Pada tahap ini, pencairan ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2025, meskipun waktu pastinya dapat berbeda antardaerah tergantung proses aktivasi rekening dan validasi data penerima.