Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran Tangani Bencana Sumatra, Mensesneg: APBN Siap Back Up

    Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran Tangani Bencana Sumatra, Mensesneg: APBN Siap Back Up

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran penuh untuk penanganan bencana di Sumatra. 

    Hal itu ia sampaikan dalam doorstop usai konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih mengandalkan dana siap pakai untuk kebutuhan tanggap darurat. 

    “Ya cukup kan di dalam APBN itu ada dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencana,” ujarnya.

    Meski begitu, dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar penanganan bencana tidak terhambat oleh aspek pendanaan.

    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan menambahkan maka akan dilakukan penambahan dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait,” kata Prasetyo.

    Menurutnya, lembaga-lembaga yang berada di garis depan penanganan bencana seperti TNI dan Polri juga akan mendapatkan dukungan penuh jika diperlukan. 

    “TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” katanya.

    Prasetyo menyebut dana siap pakai untuk bencana hingga dua hari terakhir masih berada di kisaran Rp500 miliar.

    Nantinya, kata Prasetyo, Dana tersebut akan terus dipantau dan dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan lapangan.

    Pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan darurat, termasuk dukungan logistik, operasional, dan pengerahan personel, akan mendapatkan prioritas pendanaan demi mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak.

    “Tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” pungkas Prasetyo.

  • Lewat Citra Satelit, Pemerintah Telusuri Temuan Kayu Gelondongan di Lokasi Bencana Sumatra

    Lewat Citra Satelit, Pemerintah Telusuri Temuan Kayu Gelondongan di Lokasi Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan mengambil langkah hukum terkait temuan kayu gelondongan yang turut terbawa arus banjir di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Hal itu disampaikan dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    Listyo menyebut Polri telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

    “Penegakan hukum terkait temuan kayu gelondong yang terkupas kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman proses yang terjadi,” kata Kapolri.

    Dia menegaskan bahwa aparat akan memproses setiap bentuk pelanggaran hukum yang ditemukan dalam investigasi nantinya.

    “Bila ada pelanggaran hukum kita akan proses,” tegasnya.

    Keberadaan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir sebelumnya menjadi sorotan, karena diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana di beberapa daerah.

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno melanjutkan bahwa pemerintah melalui Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH) turun tangan melakukan penelurusan terhadap kayu gelondongan di banjir Sumatra, yang diduga dari hasil pembalakan liar.

    “Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir,” kata Pratikno.

    Satgas PKH kini menggunakan analisis citra satelit untuk menelusuri pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam kasus pembalakan hutan.

    “Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” tandas Pratikno.

  • Pemerintah Target 100 Hari Rehabilitasi Dampak Bencana Sumatra

    Pemerintah Target 100 Hari Rehabilitasi Dampak Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk menangani bencana banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Pratikno menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi usai fase tanggap darurat bencana.

    Hal itu disampaikan dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Targetnya dalam 100 hari dan dalam satu tahun publik dapat mengawasi capaian secara terukur,” ujarnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia memastikan fokus pemerintah bukan hanya pada bantuan logistik, melainkan pada pemulihan kehidupan warga.

    Dalam kesempatan itu, Pratikno menyampaikan permohonan maaf bila masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana.

    “Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor masih terdapat kekurangan,” ucapnya.

    Namun, dia menegaskan bahwa Presiden telah memberi instruksi sangat jelas agar seluruh sumber daya negara dikerahkan tanpa henti. Pratikno juga mengapresiasi kontribusi masyarakat dan kerja keras petugas di lapangan.

    “Marilah kita berikan juga apresiasi bagi seluruh petugas dan relawan yang berjibaku di tengah lapangan untuk menyelamatkan para korban di tengah situasi yang sangat sangat tidak mudah,” tandas Pratikno.

  • Misbakhun Beberkan Prabowo Ingin Danantara Jadi Lokomotif Investasi Nasional

    Misbakhun Beberkan Prabowo Ingin Danantara Jadi Lokomotif Investasi Nasional

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan supaya BUMN, yang telah tergabung dalam superholding Danantara Indonesia, bisa menjadi motor utama penggerak investasi. 

    Dia menyebut, tujuannya adalah untuk memicu pertumbuhan ekonomi tanpa harus selalu bergantung pada investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI).

    Politikus Golkar ini menjelaskan, selama ini struktur pertumbuhan ekonomi masih disumbang oleh konsumsi dan Penanaman Modal Asing (PMA). Peran BUMN dalam kontribusi pembentukan modal dinilai perlu digenjot supaya investasi nasional turut berfungsi menjadi penopang utama perekonomian.

    Menurutnya, posisi BUMN sebagai korporasi milik negara juga memungkinkan capital gain dan dividen kembali ke kas negara untuk memperluas penugasan maupun ekspansi usaha.

    “Sebenarnya Rp80 triliun itu adalah dividen BUMN yang disetorkan ke APBN sebelumnya. Jadi kalau total keuntungan BUMN itu lebih dari Rp300 triliun, ada yang dibagikan kepada sebagai dibagikan dalam bentuk dividen. Kemudian ada dividen yang disumbangkan kepada BUMN, ada dividen yang menjadi return earning untuk menguatkan operasional, dan bentuk investasi,” ujar Misbakhun di Surabaya, dikutip Rabu (3/12/2025).

    Misbakhun merinci bahwa komponen investasi domestik yakni Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih berada pada urutan kedua dalam pendorong pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi rumah tangga.

    “PMTD pembentukan modal tetap bruto, komponen nomor dua dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dalam Q yang ketiga kemarin, kontribusi pembentuk modal tetap bruto itu sekitar 29%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu 50% sampai 56% itu oleh consumpiton, 29% sampai 34% itu dari PMTB, kemudian itu dari belanja pemerintah sekitar 6% sampai 8%, sisanya adalah ekspor impor,” beber Misbakhun. 

    Dia menambahkan, pemerintah ingin memperbesar porsi investasi pada sektor PMDN, sehingga BUMN dapat menjadi pendorong pertumbuhan investasi nasional.

    “Nah, inilah yang menurut saya didorong oleh pemerintah. Investasi pada struktur yang 29 sampai 34% ini. Karena apa?Selama ini kita terlalu tergantung kepada FDI, Foreign Direct Investment. Pak Presiden itu kepingin penggerak pertumbuhan investasi itu adalah BUMN,” tegasnya

    Dengan penguatan peran tersebut, dirinya berharap negara tidak menerapkan kebijakan fiskal yang terlalu longgar hanya demi menarik modal asing, apalagi sampai bergantung pada negosiasi insentif investasi dari luar.

    “Supaya apa? Supaya setiap akhir tahun kita tidak sibuk mengeluarkan, kita tidak ngemis ke dunia itu untuk minta investasi dan sebagainya. Kita tidak mengeluarkan kebijakan fiskal yang longgar supaya memberikan fasilitas fiskal ini dalam rangka menumbuhkan itu,” jelasnya.

    Meski begitu, Misbakhun menegaskan bahwa Danantara Investment Management (DIM) tidak boleh berkompetisi secara langsung dengan pelaku usaha swasta. 

    Peran superholding tersebut, kata dia, harus tetap fokus untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional melalui investasi pada sektor-sektor strategis yang jarang dilirik sektor privat.

    “Lah, memang yang mau ditumbuhkan itu, kita minta jangan sampai kemudian Danantara Investment Management itu bersaing dengan perusahaan swasta,” pungkasnya. 

  • Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan signifikan bagi penanganan bencana di Sumatra.

    Tito menyampaikan terima kasih kepada sejumlah gubernur yang telah menyalurkan bantuan dalam nilai miliaran rupiah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

     “Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Rp3,5 miliar, kemudian saya juga terima kasih kepada Gubernur DKI memberikan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang sekarang tinggal Rp400 juta, kemarin itu [memberi] sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

    Tito juga menyebut bantuan dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Kemudian Jawa Timur, Ibu Khofifah langsung memberikan dalam bentuk barang, yang jumlahnya miliaran saya tahu kepada Sumatera Utara,” kata Tito.

    Dia melanjutkan, “Kemudian Kalimantan Utara Rp1 miliar melalui Baznas, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebanyak Rp1,5 miliar.”

    Menurut Tito, dukungan dari berbagai daerah mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana.

    “Saya melihat ini masalah solidaritas, bencana bisa terjadi di mana saja, begitu ada kejadian di daerah A yang B, C, E, F bantu. Pusat pasti bantu, tapi solidaritas kita kalau rame-rame pasti mudah,” tandas Tito.

  • Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan penanganan nasional dalam menghadapi bencana Sumatra dan tetap memitigasi risiko di berbagai wilayah lainnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), Pratikno menegaskan bahwa pemerintah siap mengerahkan teknologi tersebut kapan pun dibutuhkan.

    “Modifikasi cuaca kalau diperlukan. Modifikasi cuaca kalau diperlukan tetap siap,” ujarnya.

    Namun, keputusan pelaksanaannya tetap menunggu kondisi faktual di lapangan. “Situasi lapangan lah yang menentukan,” tambahnya.

    Ditanya apakah sudah ada rencana konkret pelaksanaan rekayasa cuaca, dia menegaskan bahwa perangkat pemerintah yang bertugas telah berada dalam mode siaga.

    “Stand by, BNPB stand by,” kata Pratikno.

    Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan di seluruh wilayah terdampak dan memastikan seluruh instrumen dukungan dari logistik, evakuasi, hingga teknologi mitigasi siap diaktifkan sesuai kebutuhan lapangan.

    Terkait status bencana yang belum dinaikkan menjadi darurat bencana nasional, Pratikno menegaskan bahwa sifat penanganannya sudah berada pada level nasional.

    “Penanganannya nasional,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, BNPB mencatatkan bahwa jumlah korban jiwa yang meninggal dunia hingga 3 Desember 2025 sebanyak 770 orang dan orang hilang sebanyak 463 jiwa. Jumlah ini terus bertambah.

    Peristiwa banjir dan longsor ini berada di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Akses infrastruktur yang terputus membuat penyaluran logistik sempat terkendala dan kini pemerintah lebih banyak menyalurkan bantuan melalui jalur udara dan air.

  • Tim Gabungan Kembali Menemukan Korban Banjir di Kali Alas Sumbar

    Tim Gabungan Kembali Menemukan Korban Banjir di Kali Alas Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, SAR, dan BPBD Aceh Tenggara kembali menemukan seorang korban meninggal akibat banjir dan arus deras Sungai Kali Alas, Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025).

    Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di wilayah Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Temuan tersebut bermula ketika seorang saksi bernama Alsa Selian, warga lokal, melihat tubuh manusia yang tertimbun kayu dan material hanyut saat ia hendak mengambil kayu bakar di pinggiran sungai Kali Alas sekitar pukul 13.30 WIB.

    Melihat ada tubuh yang tersangkut di tumpukan kayu, Alsa kemudian mendekatinya dan memastikan bahwa itu benar jasad seorang laki-laki, yang diduga kuat korban hanyut banjir beberapa hari terakhir. Kemudian saksi melaporkan penemuan korban tersebut ke pihak penyelamat.

    Danramil 0108-03/Badar, Kapten Inf Sulaiman, melalui Batuud Pelda Zaluku, membenarkan penemuan tersebut. Setelah dipastikan sebagai mayat yang diduga korban banjir, personel TNI bersama warga melakukan proses evakuasi. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD H. Sahudin Kutacane menggunakan ambulans.

    Hingga berita ini diturunkan, identitas korban tersebut belum diketahui. Pihak rumah sakit bersama aparat terkait tengah melakukan identifikasi serta mencocokkan temuan tersebut dengan laporan warga yang hilang akibat banjir beberapa hari terakhir.

    Saat ini, aparat TNI, Polri, SAR, dan BPBD masih melanjutkan patroli serta pemantauan di sepanjang aliran Sungai Kali Alas untuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya korban lain setelah banjir yang melanda Aceh Tenggara.

    Hingga Rabu pagi (3/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana banjir Sumatra yang terjadi di tiga provinsi telah memakan korban jiwa sebanyak 753 orang, dan 650 orang masih dinyatakan hilang, serta 2,6 ribu orang luka-luka. Banjir yang berdampak parah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membuat 3,3 juta orang terdampak di 49 kabupaten/kota.

    Bencana banjir dan longsor yang menjadi rangkaian bencana alam dari Badai Siklon Tropis Senyar membuat jutaan orang mengungsi. BNPB mencatat pengungsian tertinggi terjadi di Aceh, dengan pengungsi sebanyak 1,5 juta orang. Di Sumatra Utara 538 ribu orang, dan Sumatra Barat sebanyak 106,2 ribu orang. Data menunjukkan pengungsi naik drastis pada Selasa (02/12).

    BNPB juga telah menerima paket bantuan bagi para korban bencana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 40 ton pangan dan alat kesehatan.

    Kemenko Perekonomian menyebutkan bantuan tersebut adalah tanda bahwa negara turut hadir untuk membantu masyarakat di tiga provinsi yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. (Stefanus Bintang Agni)

  • Kalender Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Resmi!

    Kalender Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Resmi!

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki tahun 2026, pemerintah Indonesia telah resmi mengumumkan daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SKB 3 Menteri).

    Penetapan ini menjadi acuan penting bagi masyarakat dalam menyusun agenda sepanjang tahun. Pada tahun 2026 hari libur berjumlah 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

    Kalender 2026 memberikan kepastian jadwal yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja, pelajar, hingga pelaku usaha untuk merencanakan aktivitas kerja, perjalanan liburan, kegiatan keluarga, maupun agenda besar lainnya.

    Informasi ini juga membantu berbagai sektor dalam menata operasional, jadwal produksi, hingga strategi bisnis sepanjang tahun berjalan.

    Daftar Libur Nasional dan Tanggal Merah 2026

    Berikut daftar hari libur nasional dan tanggal merah tahun 2026 yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi ini dapat membantu Anda merencanakan jadwal kerja, cuti, perjalanan, maupun kegiatan penting sepanjang tahun 2026.

    Januari 2026

    Kamis, 1 Januari – Tahun Baru 2026 Masehi
    Jumat, 16 Januari – Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

    Februari 2026

    Selasa, 17 Februari – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    Maret 2026

    Kamis, 19 Maret – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Sabtu dan Minggu, 21-22 Maret – Idul Fitri 1447 Hijriah

    April 2026

    Jumat, 3 April – Wafat Yesus Kristus
    Minggu, 5 April – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

    Mei 2026

    Jumat, 1 Mei – Hari Buruh Internasional
    Kamis, 14 Mei – Kenaikan Yesus Kristus
    Rabu, 27 Mei – Idul Adha 1447 Hijriah
    Minggu, 31 Mei – Hari Raya Waisak 2570 BE

    Juni 2026

    Senin, 1 Juni – Hari Lahir Pancasila
    Selasa, 16 Juni – 1 Muharram Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

    Agustus 2026

    Senin, 17 Agustus – Proklamasi Kemerdekaan
    Selasa, 25 Agustus – Maulid Nabi Muhammad S.A.W.

    Desember 2026

    Jumat, 25 Desember – Kelahiran Yesus Kristus

    Daftar Cuti Bersama

    Pemerintah juga menetapkan 8 hari cuti bersama yang bisa digabung dengan libur nasional atau akhir pekan untuk memaksimalkan liburan. Berikut daftarnya:

    Senin, 16 Februari – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Rabu, 18 Maret – Hari Raya Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Jumat, Senin, dan Selasa, 20, 23, dan 24 Maret – Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 15 Mei – Kenaikan Yesus Kristus
    Kamis, 28 Mei – Idul Adha 1447 Hijriah
    Kamis, 24 Desember – Kelahiran Yesus Kristus

    Kalender libur nasional dan cuti bersama 2026 memberikan total 25 hari libur resmi yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Penetapan ini menjadi acuan penting bagi masyarakat untuk merencanakan aktivitas sepanjang tahun, mulai dari jadwal kerja, kegiatan sekolah, hingga momen liburan keluarga.

    Dengan mengetahui tanggal merah sejak awal, masyarakat dapat menyusun agenda lebih efektif dan memaksimalkan waktu luang secara optimal.

  • Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyampaikan belum membuka peluang untuk menerapkan skema penanganan bencana khusus seperti yang pernah diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) pascagempa dan tsunami Palu pada 2018 untuk membuka keran bantuan dari internasional.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop usai konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mempertimbangkan opsi serupa Palu 2018, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mampu menangani keseluruhan kebutuhan darurat.

    “Untuk sementara ini belum ya,” kata Prasetyo. 

    Dia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari negara-negara sahabat yang menyatakan keprihatinan dan menawarkan bantuan.

    “Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat. 

    Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina memastikan pasokan BBM untuk segera distribusi ke seluruh wilayah, termasuk menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal, karena BBM juga kita usahakan dilakukan dropping melalui udara menyesuaikan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah pemerintah telah menerima bantuan internasional, Prasetyo mengatakan belum. 

    Dia menyampaikan bahwa penerimaan bantuan luar negeri akan dipertimbangkan sesuai perkembangan penanganan di lapangan.

    “Ya nanti kita lihat pada waktunya,” ujarnya singkat.

    Saat ditanya negara mana saja yang memberikan atensi, Prasetyo mengatakan ada banyak tanpa memerinci lebih jauh.

    “Banyak. Makasih,” tandas Prasetyo.

    Bencana Sumatra, Belum Jadi Bencana Nasional

    Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    Padahal, luas daerah yang terdampak lebih luas dari Pulau Jawa. Adapun luas pulau Jawa sebesar 128.297 km persegi. 

    Sementara itu, luas Sumut yakni 72.461 km persegi dan luas Aceh 56.839 km persegi, sehingga ditotal seluas 129.300 km persegi. Luas ini, belum ditambahkan dengan daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra Barat sekitar 10.312 km persegi. Maka bila ditotal mencapai 139.612 km persegi daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

  • Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. 

    Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa status bencana nasional belum diberlakukan, Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. 

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

    Dia pun menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi, termasuk dari sisi pendanaan.

    “Termasuk mengenai anggaran, Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.

    Pemerintah Selidiki Faktor yang Perparah Banjir Sumatra 

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.