Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Rabu (17/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

    Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025).

    Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 17.00 WIB.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya masuk wilayah terdampak banjir Sumatra, khususnya wilayah Aceh Tamiang.

    Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Prabowo mengatakan pemerintah akan turun akan membantu semua warga yang terdampak banjir. 

    “Saya minta maaf kalau masih ada yg belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yg belum ya, listrik sudah mulai. Ya, kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah pencegahan terhadap bencana. Dalam arahannya kepada warga dan pemerintah daerah, Prabowo menekankan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana.

    Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak lebih waspada dalam mengelola alam.

    “Kita sekarang harus waspada hati-hati kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” ujar Prabowo.

  • Terowongan Al-Hujun Rampung 2026, Akses Kampung Haji RI ke Masjidil Haram Kian Dekat

    Terowongan Al-Hujun Rampung 2026, Akses Kampung Haji RI ke Masjidil Haram Kian Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan adanya pembangunan terowongan atau jembatan Al-Hujun yang akan menghubungkan kawasan Kampung Haji Indonesia dengan Masjidil Haram, Makkah.

    Terowongan tersebut ditargetkan rampung pada 2026 dan diharapkan meningkatkan kenyamanan jemaah haji dan umrah Indonesia.

    Hal itu disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    “Sekarang sedang dibangun jembatan atau terowongan yang nanti akan menghubungkan dengan Masjidil Haram. Nama jembatannya Al-Hujun, dan ditargetkan selesai pada 2026,” kata Rosan.

    Dia menjelaskan, terowongan Al-Hujun berada di kawasan lahan yang telah dibeli pemerintah Indonesia untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Terowongan tersebut dibangun oleh pemerintah Arab Saudi.

    “Tunnel Al-Hujun itu berada di tanah yang sudah dibeli. Itu nyambung, jadi dia terowongan turun kemudian jalan langsung ke arah Masjidil Haram,” ujarnya.

    Menurut Rosan, keberadaan terowongan tersebut akan memangkas jarak tempuh jemaah Indonesia menuju Masjidil Haram menjadi sekitar 2,5 kilometer. Jarak ini jauh lebih dekat dibandingkan pemondokan jemaah haji Indonesia saat ini.

    “Sekarang jarak terdekat jembatan haji kita sekitar 4,5 sampai 6 kilometer. Ini hanya 2,5 kilometer,” katanya.

    Rosan menambahkan terowongan Al-Hujun dirancang berukuran besar sehingga dapat dilalui kendaraan seperti buggy maupun pejalan kaki.

    “Tunnel itu besar, bisa dilalui oleh buggy maupun oleh jamaah yang berjalan kaki,” ujarnya.

    Dia menegaskan pembangunan terowongan tersebut akan menambah kenyamanan dan kemudahan akses bagi jemaah haji dan umrah Indonesia saat menuju Masjidil Haram.

    “Kalau ini sudah selesai, tentu akan menambah kenyamanan para jamaah kita,” tandas Rosan.

  • Terima Laporan 95 Jembatan Putus di Aceh, Gibran: Ini PR Kami di Pusat

    Terima Laporan 95 Jembatan Putus di Aceh, Gibran: Ini PR Kami di Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima laporan soal 95 jembatan terputus saat melakukan kunjungan di Aceh.

    Gibran mengatakan bahwa perbaikan puluhan jembatan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat agar pemberian bantuan bisa lebih lancar.

    “Tadi dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus. Jadi, ini PR untuk kami dari [pemerintah] pusat agar segera memperbaiki jembatannya, supaya arus logistik, sembako, dan BBM bisa kembali lancar,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Dia menambahkan kunjungan ini merupakan upaya mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan infrastruktur yang terdampak.

    Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau kepada seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.

    “Nanti kita gotong royong semua ya dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri juga, jadi saya mohon warga di sini benar-benar diprioritaskan,” imbuhnya.

    Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah berupaya mengatasi berbagai kendala infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan.

    Wapres menegaskan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan BUMN terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

    “Tadi saya bersama Pak Wamen BUMN, Wamen PU, Pertamina, PLN, nanti kita segerakan semua, listrik, BBM,” pungkasnya.

  • Gibran Bertolak ke Aceh Hari Ini (17/12), Pantau Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

    Gibran Bertolak ke Aceh Hari Ini (17/12), Pantau Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah berangkat ke Aceh untuk meninjau wilayah terdampak bencana hari ini, Rabu (17/12/2025).

    Gibran berangkat dari Aceh menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 TNI AU yang lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, Wapres langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Pidie Jaya menggunakan Helikopter Kepresidenan. 

    “Rangkaian peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak serta penanganan infrastruktur vital pascabencana tertangani secara cepat dan tepat,” dalam keterangan Setwapres RI, Rabu (17/12/2025).

    Setwapres menambahkan Wapres Gibran dijadwalkan meninjau Posko Pengungsian di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Kampung Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung. Di lokasi ini, Wapres memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti logistik, layanan kesehatan, dan hunian sementara. 

    Selain itu, Gibran juga akan meninjau Jembatan Aih Boboh yang merupakan infrastruktur penghubung terdampak bencana banjir dan longsor. 

    Selanjutnya, orang nomor dua di RI ini melanjutkan agenda peninjauan ke Kabupaten Pidie Jaya. Di wilayah ini, Wapres dijadwalkan mengunjungi Posko Pengungsian di Masjid At Taqwa, Meunasah Balek, serta meninjau sejumlah titik terdampak bencana lainnya.

    Usai menyelesaikan rangkaian peninjauan di Gayo Lues dan Pidie Jaya, eks Wali Kota Solo ini dijadwalkan bertolak menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh, untuk selanjutnya kembali ke Jakarta.

    Adapun, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Aminuddin Ma’aruf, dan Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

  • Danantara Beli Hotel di Makkah, Rosan: Prioritas untuk Jemaah Haji Indonesia

    Danantara Beli Hotel di Makkah, Rosan: Prioritas untuk Jemaah Haji Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menegaskan hotel yang dibeli pemerintah Indonesia di kawasan Kampung Haji, Makkah, akan diprioritaskan untuk jemaah Indonesia meski tetap terbuka digunakan oleh jemaah dari negara lain.

    Hal itu disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025

    “Bukan hanya jemaah Indonesia yang bisa berada di situ. Kita terbuka, tapi tentunya kita prioritaskan untuk jemaah dari Indonesia,” kata Rosan.

    Menurutnya, prioritas tersebut diberikan agar jemaah Indonesia mendapatkan pengalaman dan penawaran terbaik selama menjalankan ibadah haji maupun umrah. Namun, apabila kapasitas memungkinkan, hotel tetap dapat dimanfaatkan oleh jemaah lain.

    Rosan menjelaskan, hotel yang telah dibeli berada di atas lahan seluas sekitar 4.620 meter persegi atau setengah hektare. Sementara total luas lahan yang dikuasai pemerintah Indonesia di kawasan tersebut mencapai sekitar 4,4 hektare atau hampir 5 hektare. 

    “Hotel yang kita beli itu tiga tower dengan tinggi masing-masing 28 lantai,” ujarnya. 

    Nilai pembelian hotel tersebut mencapai lebih dari US$500 juta. Sementara itu, rencana pembangunan lanjutan berupa 13 tower tambahan dan satu pusat perbelanjaan (mal) diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$700 juta hingga US$800 juta, meski angka tersebut masih bersifat tentatif.

    Rosan menambahkan, hotel tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata, yakni InJourney.

    “Ya, nanti akan dioperasikan oleh InJourney,” katanya. 

    Selain proyek yang sudah berjalan, Rosan juga memaparkan proses bidding untuk lahan lain di kawasan Makkah yang saat ini belum memiliki bangunan.

    Dia menyebut pembangunan di area tersebut membutuhkan waktu cukup panjang karena kondisi lahan yang masih kosong, belum tersedia infrastruktur dasar, serta masih terdapat penduduk dan kontur tanah berbatu. 

    “Prosesnya memang lama. Perizinan di sana bisa 10 sampai 12 tahun. Mudah-mudahan yang ini bisa di bawah lima tahun,” ujarnya.

    Untuk lahan yang saat ini sedang dalam proses lelang, nilai tanah yang ditawarkan mencapai sekitar US$750 juta. Rosan optimistis Indonesia memiliki peluang besar memenangkan bidding tersebut.

    Terkait pendanaan, Rosan menyampaikan pembelian hotel dan lahan sepenuhnya dilakukan oleh Danantara. Ke depan, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) Haji. 

    “Untuk yang sudah ada hotelnya itu full Danantara. Ke depan kami terbuka untuk BPH Haji agar bersama-sama, karena tujuannya meningkatkan fasilitas dan kenyamanan jemaah haji dan umrah Indonesia,” kata Rosan.

    Lebih lanjut, dia menargetkan pembangunan di lahan yang baru dibeli dapat mulai dilakukan pada kuartal IV/2026, seiring rampungnya seluruh proses perizinan.

    Sekadar informasi, Danantara Investment Management membeli hotel Novotel Makkah Thakher City dan lahan seluas 4,4 hektare di kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi. Lokasi kawasan tersebut sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

  • Serba-serbi Pengamanan Nataru: Gelar Operasi Lilin hingga Antisipasi Bencana

    Serba-serbi Pengamanan Nataru: Gelar Operasi Lilin hingga Antisipasi Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui stakeholder terkait telah berkoordinasi untuk menyiapkan pengamanan terkait perayaan natal 2025 dan tahun baru 2026 alias Nataru.

    Dari sisi pengamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri menggelar operasi lilin 2025 untuk memastikan pelayanan dan pengamanan optimal dalam momen Nataru. 

    Tak hanya Polri, operasi ini bakal menggandeng TNI, Kemenhub, Kementerian PU, Kementerian Pariwisata hingga pihak terkait lainnya untuk memaksimalkan kelancaran libur Nataru. 

    Pengerahan Personel

    Secara total, operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan mulai dari Polri, TNI hingga stakeholder terkait lainnya. Operasi lilin 2025 bakal digelar selama 14 hari mulai dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

    “Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, 77.637 dari personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI dan 55.289 dari seluruh stakeholder terkait,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Jenderal polisi bintang empat itu menyatakan ratusan ribu personel itu bakal disebar ke 44.436 objek pengamanan yang terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek perayaan. 

    Selain itu, posko pengamanan juga bakal dibangun di sekitar tempat ibadah hingga wisata untuk mengatur kegiatan yang digelar oleh pihak-pihak terkait.

    Secara keseluruhan ada 763 pos pelayanan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi masyarakat yang ingin melaksanakan mudik. Selain itu, pemerintah juga membuka 333 pos terpadu sebagai pusat komando operasi lilin 2025.

    Antisipasi Bencana

    Sigit juga telah meminta kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk terus memantau ramalan cuaca dan imbauan dari BMKG ketika massa Nataru berlangsung. 

    Bila perlu, kata Sigit, objek wisata yang rawan akibat cuaca yang tidak menentu bakal ditutup sementara untuk mengantisipasi jatuhnya korban atau peristiwa yang tidak diinginkan.

    “Kemudian objek wisata ini juga menjadi atensi kita, sehingga kemudian rekan-rekan betul-betul harus terus bekerja sama memonitor BMKG,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Sigit menegaskan personel kepolisian sudah siap ditempatkan di sejumlah titik rawan, termasuk wilayah yang berpotensi maupun sudah terjadi bencana, seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

    “Tolong sekali lagi tolong belajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang ada di Sumatera. Rekan-rekan bisa mempersiapkan dengan jauh lebih baik,” papar Sigit. 

    2,9 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta 

    Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho memproyeksikan bakal ada 2,9 juta kendaraan yang bakal meninggalkan Jakarta pada periode libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026.

    Agus mengatakan jumlah kendaraan tersebut meningkat 0,9% (year on year/yoy) dibandingkan dengan periode liburan Nataru pada 2024.

    “Kami laporkan proyeksi volume lalin keluar Nataru. Proyeksinya 2,915.318 kendaraan. Kalau prediksi Nataru hanya ada peningkatan 12,2% terhadap [aktivitas] normal. Naik 0,9% (26,328) terhadap 2024,” ujar Agus saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (27/11/2025).

    Berdasarkan data yang ada, Agus menjelaskan jutaan kendaraan itu mengarah ke Cikupa, Merak sebanyak 888.000 kendaraan; 960.000 kendaraan mengarah ke Tol Trans Jawa; 672.000 mengarah ke Bandung termasuk Ciawi.

    Agus menambahkan perhitungan mobilitas kendaraan ini sangat menentukan pihaknya dalam menerapkan rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun arteri.

    Dengan demikian, kata Agus, penerapan atau penindakan untuk mengantisipasi penumpang kendaraan saat libur panjang Nataru 2025-2026 bisa optimal dengan adanya data tersebut.

    “Sehingga cara bertindaknya harus ada perhitungan dengan parameternya,” pungkasnya.

  • Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengatakan suplai listrik masih terkendala pascabanjir bandang dan tanah longsor melanda sebagian besar wilayah Aceh pada akhir November lalu.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan persentase pemulihan listrik di Aceh hingga saat ini masih sekitar 65%-70%. Di daerah yang terdampak cukup parah seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah-Tenggara, dan Kabupaten Bener Meriah, persentasenya bahkan masih di bawah 45%.

    “Menurut informasi dari pihak PLN, akibat gagal interkoneksi arus tegangan tinggi maka suplai listrik masih terjadi kendala,” kata Muhammad MTA kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa listrik untuk wilayah Aceh akan menyala 93% pada Minggu (7/12) malam. Namun, kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh terutama pada jaringan transmisi membuat target itu meleset.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan kerusakan terparah terjadi di jalur transmisi Bireuen-Arun. Banjir bandang membuat 6 (enam) tower di jalur itu roboh. Kondisi diperparah dengan badan sungai yang meluas hingga ratusan meter, membuat pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga pemadaman bergilir dilakukan.

    “PLN Sempat melakukan sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara,” jelas Darmawan dilansir dari laman resmi PLN.

    Lebih jauh, robohnya lima tower di jalur transmisi Langsa-Pangkalan Brandan telah memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

    Darmawan menegaskan pihaknya bergerak cepat dalam pemulihan pasokan listrik di tengah tantangan berat di lapangan.

    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko pengungsian, dan infrastruktur telekomunikasi.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyaraka Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.

    Tim teknis PLN terus mengebut pemulihan suplai listrik di Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Dok PLN

  • PIP Desember 2025: Cek Penerima, Syarat, hingga Jadwal Pencairannya

    PIP Desember 2025: Cek Penerima, Syarat, hingga Jadwal Pencairannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Indonesia Pintar (PIP) kembali disalurkan pada Desember 2025 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang merata.

    Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

    Mekanisme penyaluran bantuan PIP dilakukan secara bertahap dalam tiga termin sepanjang tahun anggaran, guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Melansir laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id, Program Indonesia Pintar bertujuan mencegah terjadinya putus sekolah akibat kendala ekonomi, sekaligus mendukung pelaksanaan wajib belajar hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

    Syarat Penerima PIP

    Tidak semua peserta didik secara otomatis menerima bantuan PIP. Kemendikdasmen menetapkan sejumlah kriteria agar bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Adapun syarat penerima Program Indonesia Pintar (PIP) meliputi:

    Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
    Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan/atau memiliki pertimbangan khusus.
    Peserta didik dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
    Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
    Peserta didik berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu yang berada di sekolah, panti sosial, atau panti asuhan.
    Peserta didik yang terdampak bencana alam.
    Peserta didik yang tidak bersekolah (drop out) dan diharapkan kembali melanjutkan pendidikan.
    Peserta didik yang mengalami kelainan fisik atau menjadi korban musibah.
    Peserta didik dari keluarga dengan orang tua terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Peserta didik yang tinggal di daerah konflik.
    Peserta didik dari keluarga terpidana atau berada di lembaga pemasyarakatan.
    Peserta didik yang memiliki lebih dari tiga saudara kandung yang tinggal serumah.
    Peserta didik pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

    Cara Cek Penerima PIP

    Status penerima PIP dapat dicek secara online melalui ponsel (HP) dengan mengakses situs resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Ini merupakan situs resmi yang dikelola pemerintah untuk memudahkan orang tua, siswa, dan pihak sekolah mengecek apakah seorang siswa terdaftar sebagai penerima bantuan.

    Adapun langkah-langkah pengecekan status PIP adalah sebagai berikut:

    Buka situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.
    Masukkan data pada kolom “Cari Penerima PIP”, data tersebut berupa NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
    Sistem akan menampilkan status penerima PIP, termasuk nama siswa, sekolah, dan informasi status pencairan dana.

    Pastikan data yang dimasukkan benar dan sesuai dengan data yang terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

    Aktivasi Rekening sebagai Syarat Pencairan

    Perlu diketahui, terdaftar sebagai penerima PIP belum otomatis membuat dana bantuan dapat dicairkan. Setiap penerima wajib memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur resmi yang ditunjuk pemerintah. Rekening SimPel berfungsi sebagai sarana pencairan dana bantuan agar penyaluran berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

    Prosedur Aktivasi Rekening PIP

    Bagi peserta didik yang baru pertama kali ditetapkan sebagai penerima PIP dan telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Nominasi, aktivasi rekening SimPel menjadi tahapan wajib. Proses aktivasi umumnya difasilitasi oleh pihak sekolah bekerja sama dengan bank penyalur.

    Orang tua atau wali siswa perlu hadir dengan membawa dokumen pendukung seperti:

    Identitas diri orang tua/wali
    Kartu Keluarga
    Buku tabungan SimPel atau surat keterangan dari sekolah

    Bank Penyalur Dana PIP

    Mengutip ketentuan Kemendikdasmen, penyaluran dana PIP dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah, antara lain:

    Bank BRI
    Bank BNI
    Bank Mandiri
    Bank Syariah Indonesia (BSI)

    Pemilihan bank penyalur disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan wilayah domisili peserta didik.

    Besaran Bantuan PIP 

    Berdasarkan ketentuan pencairan dana PIP yang berlaku pada 2025, besaran bantuan yang diterima oleh peserta didik berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Rinciannya adalah sebagai berikut:

    SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun
    Khusus siswa baru atau kelas 6: Rp225.000 saja.
    SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun
    Khusus kelas akhir (kelas 9): Rp375.000.
    SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp1.800.000 per tahun
    Khusus kelas akhir (kelas 12): Rp900.000

    Nominal ini diberikan untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa, seperti pembelian perlengkapan sekolah, buku, seragam, maupun biaya transportasi.

    Jadwal Pencairan Desember 2025

    Penyaluran dana PIP pada 2025 dilakukan secara bertahap dalam tiga termin, dan termin ketiga mencakup periode Oktober hingga Desember 2025. Pada tahap ini, pencairan ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2025, meskipun waktu pastinya dapat berbeda antardaerah tergantung proses aktivasi rekening dan validasi data penerima.

  • Distribusi Hasil Pertanian Warga Terdampak Bencana Diangkut Lewat Udara

    Distribusi Hasil Pertanian Warga Terdampak Bencana Diangkut Lewat Udara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya untuk terus memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah bencana, salah satunya dengan memastikan agar distribusi hasil pertanian warga tetap terjaga.
     
    Strategi yang dilakukan untuk memastikan distribusi hasil pertanian warga terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dilakukan melalui jalur udara. Hasil tani seperti cabai dan komoditas pertanian lainnya diterbangkan ke Posko Halim, Jakarta, menggunakan pesawat Hercules dan helikopter TNI maupun pesawat swasta dari Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah.
     
    Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar mengatakan bahwa pengangkutan hasil panen melalui jalur udara dilakukan karena distribusi melalui jalur darat belum memungkinkan akibat dampak bencana.
     
    Sejak 8 Desember, pesawat Hercules dan armada udara TNI telah digunakan secara rutin untuk mengangkut hasil bumi warga ke Jakarta, bersamaan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak.
     
    Langkah tersebut merupakan tindak lanjut mandat Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules maupun helikopter yang membawa logistik bantuan bencana ke Bandara Rembele juga mengangkut hasil tani warga saat kembali ke Jakarta.
     
    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan para petani terdampak bencana tetap memperoleh pendapatan dari hasil panen mereka.
     
    “Percayalah pemerintah akan bekerja sangat keras. Habis-habisan untuk membantu bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini. Kita akan bersama bapak-bapak ibu-ibu, jangan khawatir anda tidak sendiri,” ujar Prabowo saat mengunjungi titik-titik pengungsian di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah pada 12 Desember lalu.
     
    Pemerintah menegaskan bahwa skema ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bantuan kebencanaan dan roda perekonomian masyarakat berjalan beriringan.
     
    Dengan bergeraknya logistik kemanusiaan dan hasil bumi secara simultan, diharapkan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus penghidupan para petani tetap terjaga di tengah situasi darurat.
     
    Sementara itu, pascabencana di Aceh, pemerintah juga terus mengebut upaya pemulihan infrastruktur melalui perbaikan akses jalan kritis, perbaikan jembatan, hingga pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
     
    Melalui pemulihan akses-akses publik tersebut, pemerintah berharap mobilitas warga dapat kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera berjalan.

    Dugaan Politisasi Bencana

    Sementara itu, peneliti utama Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menuturkan munculnya dugaan politisasi bencana banjir dan longsor di Aceh, menyusul beredarnya informasi mengenai adanya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Aceh.
     
    Bawono menilai, di tengah situasi krisis, kemunculan narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah patut dicermati secara kritis.
     
    “Ketika kepala daerah menyatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut, publik wajar mempertanyakan siapa aktor di balik langkah itu dan untuk kepentingan apa,” ujar Bawono, Rabu (17/12/2025).
     
    Dia menyatakan bencana kerap menjadi ruang sensitif yang rawan dimanfaatkan untuk membangun drama politik atau framing tertentu di ruang publik.
     
    “Ini bukan soal bantuan asing atau tidak, melainkan soal bagaimana narasi dibentuk. Jika ada pihak ketiga yang membangun kesan seolah-olah Aceh membutuhkan intervensi luar karena negara absen, hal ini berpotensi berbahaya secara politik dan sosial,” katanya.
     
    Menurut Bawono, masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dan bermartabat. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh tidak pernah menjadikan bencana sebagai alat untuk meminta-minta bantuan.
     
    “Bantuan tentu sah dan baik, tetapi harus diletakkan dalam kerangka solidaritas serta mekanisme resmi. Bukan untuk dipolitisasi,” ujarnya.
     
    Dia menegaskan, penanganan bencana seharusnya difokuskan pada kerja nyata di lapangan, transparansi distribusi bantuan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
     
    “Semua pihak seharusnya menahan diri agar tidak menyeret bencana ke kepentingan lain yang justru mengaburkan upaya kemanusiaan.” (*)

  • Klaim Prabowo Tangani Bencana dan Surat Aceh ke Lembaga PBB

    Klaim Prabowo Tangani Bencana dan Surat Aceh ke Lembaga PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim penanganan bencana di Sumatra telah berjalan dengan cepat dan tepat.

    Prabowo membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

    Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

    “Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, Prabowo menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.  

    Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya.

    Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    “Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo.

    Aceh Surati PBB

    Klaim penanganan bencana pemerintah terlihat bertolak belakangan dengan aksi warga Aceh mengibarkan bendera putih yang belakangan ramai di media sosial. Aksi itu disebut sebagai sebagai pesan jika sudah tidak mampu lagi menghadapi situasi bencana.

    Di samping itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengirim surat permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

    Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

    “Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Muhammad MTA menjelaskan, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

    Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

    Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

    “Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

    Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.