Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Soal Keterlambatan Bus di Muzdalifah, Menag: Jemaah Semua Negara Mengalami

    Soal Keterlambatan Bus di Muzdalifah, Menag: Jemaah Semua Negara Mengalami

    Bisnis.com, MAKKAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima permintaan maaf dari Kerajaan Arab Saudi atas pelayanan yang kurang berkenan selama puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Mengenai keterlambatan kedatangan bus yang mengangkut jemaah dari Muzdalifah ke Mina pada Jumat (6/6/2025), Nasaruddin mengatakan jemaah dari semua negara mengalami hal yang sama. Hal itu semata karena kepadatan lalu-lintas jemaah di Armuzna selama puncak ibadah haji.

    “[Pihak Kerajaan Arab Saudi] Minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan karena semata-mata disebabkan kepadatan lalu lintas antara Arafah, Muzdalifah dan Mina. Memang ada keterlambaran, tetapi bukan hanya negara kita saja, seluruh negara mengalami keterlambatan,” kata Menag di Mina, Sabtu (7/6/2025).

    Dalam pertemuan yang digelar pihak Arab Saudi dengan delegasi dari 100 negara, Nasaruddin mengatakan meskipun terdapat dinamika di lapangan, secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu dilihat dari penyediaan fasilitas. Selain itu, jumlah kematian jemaah juga berkurang karena penambahan klinik dan rumah sakit yang menangani jemaah haji.

    Dari Indonesia saja, hingga Minggu (8/6/2026), jemaah wafat tercatat sebanyak 175 jiwa, berkurang dari kumulatif periode yang sama 2024 sebanyak 190 jemaah haji.

    Selain itu, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi juga mengupayakan tidak ada jemaah haji yang tertinggal di hotel untuk mengikuti wukuf di Arafah yang merupakan jantungnya ibadah haji. Adapun, jemaah yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi, hajinya dibadalkan oleh petugas.

    Saat ini, sebagian jemaah telah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Armuzna dan secara bertahap digerakkan kembali ke Makkah. Jemaah haji telah melakukan lempar jumrah sejak Jumat, 6 Juni 2025 atau 10 Dzulhijah. Lempar jumrah dilanjutkan pada hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijah atau 7, 8 dan 9 Juni 2025. Jemaah yang telah menyelesaikan pelontaran jumrah di Mina, masih harus melaksanakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir.

    Adapun, nafar awal yakni pilihan bagi jemaah haji untuk meninggalkan Mina lebih awal yaitu pada 12 Dzulhijah setelah melempar jumrah pada 11 dan 12 Dzulhijah. Setelah melempar jumrah pada hari kedua tasyrik, jemaah dapat langsung meninggalkan Mina menuju Makkah.

    Selain itu, ada pula nafar tsani di mana jemaah menyelesaikan seluruh lontaran jumrah, termasuk pada tanggal 13 Dzulhijah. Jemaah yang memilih nafar tsani akan tinggal di Mina satu hari lebih lama dan melempar jumrah pada tiga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

  • Fase Armuzna Selesai, Jemaah Haji Indonesia Mulai Kembali ke Makkah

    Fase Armuzna Selesai, Jemaah Haji Indonesia Mulai Kembali ke Makkah

    Bisnis.com, MAKKAH — Fase puncak Ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah terlewati. Jemaah haji Indonesia kini mulai digerakkan kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir.

    Kepala Satuan Operasi Armuzna, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Harun Arrasyid mengatakan pergerakan jemaah yang mengikuti nafar awal atau meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijah dibagi dalam tiga gelombang sepanjang Minggu (8/6/2025), yakni pagi, siang, dan sore. Maksimal, pukul 16:30 Waktu Arab Saudi (WAS) jemaah haji Indonesi yang mengikuti nafar awal sudah diangkut ke Makkah.

    “Untuk menjaga kerawanan-kerawanan dan lain sebagainya, jemaah diimbaau untuk tidak keluar tenda kalau bukan itu dalam waktu penjemputannya. Sehingga tidak terjadi penumpukan,” kata Harun di Mina, Minggu (8/6/2025).

    Jemaah haji telah melakukan lempar jumrah sejak Jumat, 6 Juni 2025 atau 10 Dzulhijah. Lempar jumrah dilanjutkan pada hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijah atau 7, 8 dan 9 Juni 2025. Jemaah yang telah menyelesaikan pelontaran jumrah di Mina, masih harus melaksanakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir. Hilman pun mengimbau kepada jemaah haji yang melakukan nafar awal agar bertawaf ifadah setelah waktu yang lebih senggang.

    Adapun, nafar awal yakni pilihan bagi jemaah haji untuk meninggalkan Mina lebih awal yaitu pada 12 Dzulhijah setelah melempar jumrah pada 11 dan 12 Dzulhijah. Setelah melempar jumrah pada hari kedua tasyrik, jemaah dapat langsung meninggalkan Mina menuju Makkah. Selain itu, ada pula nafar tsani di mana jemaah menyelesaikan seluruh lontaran jumrah, termasuk pada tanggal 13 Dzulhijah.

    Jemaah yang memilih nafar tsani akan tinggal di Mina satu hari lebih lama dan melempar jumrah pada tiga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

    Harun melanjutkan, pengosongan tenda di Mina akan dilakukan Senin (9/6/2025) yang bertepatan dengan 13 Dzulhijjah, hari terakhir pelemparan jumrah bagi jemaah yang memilih untuk nafar tsani.

    Jemaah haji Indonesia berdoa bersama di penghujung waktu wukuf di Arafah, Kamis (5/6/2025). Bisnis/Reni Lestari

    “Bukan hanya memantau dan melihat jemaah di dalam tenda, tapi juga kami sweeping itu harus selalu mengungkap apa yang ada di dalam tenda itu, seperti tumpukan ksur, tumpukan selimut, menjaga-jaga kemungkinan termasuk di kamar-kamar mandi,” katanya.

    Sementara itu, bagi jemaah yang menyelesaikaan nafar awal dan kembali ke Makkah, diimbau untuk tidak buru-buru tawaf ifadah mengingat kondisi Makkah dan Masjidil Haram yang sangat padat.

    Kecuali jemaah yang akan dipulangkan pada kelompok terbang [kloter] awal, para jemaah diminta untuk merampungkan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir setelah situasi sudah agak lengang.

    “Untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji, setelah mabit di Mina, jemaah akan ke Makkah, ke Masjidil Haram, untuk [tawaf] ifadah. Oleh karena itu tahan diri dulu, tidak langsung memasuki area Masjidil Haram, karena saat-saat ini sedang padat-padatnya, karena [tawaf ifadah] bisa dilakukan besok-besoknya lagi,” katanya.

    Keceriaan Jemaah

    Meski diwarnai dengan berbagai dinamika, sejumlah jemaah haji Indonesia mengaku menikmati perjalanan haji yang telah dinantikan bertahun-tahun ini. Jemaah haji asal Jawa Timur, Tohari, misalnya, harus berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina pada Jumat (6/6/2025) dan tidak terangkut bus. Namun menurutnya, hal itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

    “Di Muzdalifah kami menikmati bermalam di sana, lalu jalan kaki ke Mina, luar biasa,” ujarnya.

    Jemaah haji asal embarkasi Solo, Ismail, juga mengaku bersyukur bisa menyelesaikan fase Armuzna dengan baik. Menurutnya, petugas telah memberi pelayanan terbaik kepada jemaah selama di Arab Saudi.

    “Kebetulan dengan peraturan baru, maka kami sangat sabar menghadapi situasi dan kondisi kami menyikapi dan menaati aturan di Arab Saudi. Mudah-mudahan dengan ini menjadi kemabruran kami. Alhamdulillah pendampingan dari Indonesia dari syarikah baik sangat sangat baik,” kata Ismail usai menuntaskan lempar jumrah.

    Jemaah haji telah melaksanakan rangkaian puncak haji yang dimulai dari wukuf pada Kamis (5/6/2025), kemudian dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga melempar jumrah. Kini, sebagian jemaah telah menuntaskan lempar jumrah dan melakukan nafar awal, kembali ke hotel di Makkah lalu bersiap melaksanakan tawaf ifadah.

  • Puncak Haji Hampir Usai, Jemaah Diminta Tak Buru-buru Tawaf Ifadah

    Puncak Haji Hampir Usai, Jemaah Diminta Tak Buru-buru Tawaf Ifadah

    Bisnis.com, MAKKAH — Seiring dengan hampir usainya rangakaian puncak Ibadah Haji, Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau jemaah Indonesia untuk tak buru-buru mengerjakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief menyebut situasi di Makkah akan sangat padat karena banyaknya jemaah yang melaksanakan nafar awal atau keluar dari Mina pada 12 Dzulhijah.

    Diketahui, puncak ibadah haji hampir usai dengan terlewatinya sejumlah rangkaian inti ibadah seperti wukuf di Arafah, bermalam alias mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah di Mina.

    Jemaah haji telah melakukan lempar jumrah sejak Jumat, 6 Juni 2025 atau 10 Dzulhijah. Lempar jumrah dilanjutkan pada hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijah atau 7, 8 dan 9 Juni 2025. Jemaah yang telah menyelesaikan pelontaran jumrah di Mina, masih harus melaksanakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir. Hilman pun mengimbau kepada jemaah haji yang melakukan nafar awal agar bertawaf ifadah setelah waktu yang lebih senggang.

    “Kecuali bagi jemaah yang akan dipulangkan di kloter-kloter awal,” kata Hilman, di Mina, Minggu (8/6/2025).

    Diketahui, ada dua tata cara dalam melontar jumrah di Mina yang bisa dipilih oleh jemaah haji. Pertama, nafar awal, yang memungkinkan jemaah haji untuk meninggalkan Mina lebih awal yaitu pada 12 Dzulhijah setelah melempar jumrah pada 11 dan 12 Dzulhijah. Setelah melempar jumrah pada hari kedua tasyrik, jemaah dapat langsung meninggalkan Mina menuju Makkah.

    Kedua, nafar tsani, yakni pilihan untuk menyelesaikan seluruh lontaran jumrah, termasuk pada tanggal 13 Dzulhijah. Jemaah yang memilih nafar tsani akan tinggal di Mina satu hari lebih lama dan melempar jumrah pada tiga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

    Lebih lanjut Hilman mengatakan Makkah akan dipadati jemaah haji dari berbagai negara yang juga melakukan nafar awal. Kondisi itu akan membuat perjalanan bus lebih lambat. Hilman berharap seluruh jemaah haji tetap mematuhi arahan petugas dan otoritas Arab Saudi. Dia mengingatkan keselamatan adalah hal utama.

    “Jadi kami harapkan semua bisa berjalan lancar dan jemaah bisa bersama kelompoknya dengan pendampingan petugas masing-masing bisa menjaga diri,” ujarnya.

    Bagi jemaah yang melakukan nafar awal, maka harus meninggalkan Mina sebelum 12 Dzulhijah malam. Jika masih berada di Mina pada 12 Dzulhijah malam, maka jemaah dapat melanjutkan lempar jumrah 13 Dzulhijah dan mengikuti nafar tsani. Setelah lempar jumrah selesai, jemaah haji masih harus melakukan tawaf ifadah, sai dan tahalul akhir. Setelah itu, barulah jemaah terlepas dari seluruh larangan ihram.

  • Polda Metro Jaya Tangkap 3 Copet di Laga Timnas Indonesia vs China

    Polda Metro Jaya Tangkap 3 Copet di Laga Timnas Indonesia vs China

    Bisnis.com, Jakarta — Polda Metro Jaya menangkap tiga orang copet yang beraksi di tengah kerumunan pertandingan Timnas Indonesia vs China di Stadion Utama GBK, Kamis (5/6/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menjelaskan bahwa modus yang digunakan ketiga pelaku tersebut adalah memanfaatkan situasi yang ramai dan berdesak-desakan ketika masuk ke stadion.

    Dia menjelaskan bahwa pelaku copet mengambil handphone korban yang disimpan di dalam tas ketika korbannya tengah antre masuk ke dalam stadion.

    “Penonton biasanya lengah dan diambil handphone oleh pelaku,” tuturnya di Jakarta, Minggu (8/6).

    Dia menjelaskan ketiga pelaku copet itu berinisial RS (40), BS (28), dan MY (41). Ketiga pelaku tersebut tidak punya tiket dan hanya memanfaatkan situasi untuk mencuri barang milik suporter Timnas Indonesia.

    “kemudian kami lakukan pengejaran setelah korban membuat laporan dan berhasil ditangkap di hari yang sama di halaman stadion GBK beserta barang bukti,” katanya

    Terkait kasus ini, menurut Ade Ary, korban mengalami kerugian hingga Rp7 juta. Ade mengatakan bahwa ketiga tersangka itu telah dijerat dengan Pasal 363 KUHP.

    “Kepada tersangka dikenakan pasal Pasal 363 KUHP,” ujarnya

  • Cara Cek Penerima BSU 2025, Syarat dan Besaran Bantuannya

    Cara Cek Penerima BSU 2025, Syarat dan Besaran Bantuannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Mulai Juni 2025, pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bentuk dukungan bagi para pekerja dengan penghasilan rendah dalam menghadapi tekanan ekonomi.

    Dilansir dari Antara, BSU kembali dimasukkan ke dalam salah satu dari enam kebijakan stimulus yang tengah difinalisasi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menghadapi perlambatan konsumsi setelah libur Lebaran dan menjelang tahun ajaran baru.

    Meski demikian, tidak semua pekerja secara otomatis berhak menerima BSU. Ada sejumlah kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa mendapatkan bantuan ini.

    Inilah informasi mengenai jumlah bantuan, jadwal penyaluran, syarat penerima, hingga cara mengecek status penerimaan BSU yang dirangkum dari berbagai sumber.

    Syarat penerima BSU 2025

    Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BSU tahun 2025 meliputi:

    • Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

    • Masih aktif bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Mei 2025

    • Memiliki gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan besaran UMP/UMK di wilayah masing-masing

    • Bukan anggota TNI, Polri, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    • Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau BPUM

    • Bekerja di sektor atau wilayah yang menjadi prioritas pemerintah; guru honorer juga masuk dalam kelompok penerima prioritas

    Cara cek penerima BSU 2025

    Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan:

    • Kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id, lalu masukkan NIK dan data pribadi pada kolom yang tersedia.

    • Gunakan aplikasi Pospay, khususnya bagi penerima yang akan mencairkan bantuan melalui Kantor Pos.

    • Perhatikan informasi dari kelurahan atau instansi tempat Anda bekerja yang telah bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Besaran dan jadwal pencairan BSU 2025 

    Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, BSU 2025 hadir dengan mekanisme yang lebih ringkas. Berikut detail-nya:

    • Jumlah bantuan: Rp150.000 setiap bulan

    • Durasi pemberian: Dua bulan, dengan total bantuan sebesar Rp300.000

    • Waktu pencairan: Dimulai pada 5 Juni 2025 dan berlangsung hingga Juli 2025

    • Metode penyaluran: Ditransfer langsung ke rekening penerima yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

     

     

     

  • Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten dan Syaratnya, Masih Ada hingga 30 Juni 2025

    Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten dan Syaratnya, Masih Ada hingga 30 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan program pemutihan tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program tersebut dimulai pada Kamis 10 April 2025 hingga 30 Juni 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2025.

    Detail Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

    Periode Berlaku: 10 April hingga 30 Juni 2025.​
    Ruang Lingkup: Pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor untuk semua jenis kendaraan tanpa terkecuali. ​
    Ketentuan Wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2024 atau sebelumnya dapat menikmati pembebasan dengan syarat membayar pajak untuk masa pajak 2025.
    Pembebasan sanksi pajak diberikan untuk tahun pajak 2025.
    Program ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang melakukan mutasi kendaraan keluar Provinsi Banten.

    Program pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan di Provinsi Banten pada tahun 2025 bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka, sekaligus memberikan keringanan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.

    Berikut adalah beberapa poin penting yang lebih rinci mengenai program tersebut.

    Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dibayar akan dibebaskan. Artinya, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2024 dan sebelumnya tidak perlu membayar pokok pajak tersebut asalkan mereka menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak tahun 2025.

    Sanksi atau denda pajak yang biasanya dikenakan akibat keterlambatan pembayaran atau pelanggaran administrasi lainnya akan dihapuskan. Ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengurangi beban yang tertunda selama ini.

    1. Bebas BBNKB II
    Wajib Pajak masyarakat Banten yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2, baik dari dalam daerah maupun luar daerah, dapat menikmati pembebasan biaya ini. 

    2. Diskon PKB 20 Persen
    Tersedia potongan sebesar 20 persen untuk kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar Banten. Program ini berlaku untuk kendaraan yang melakukan mutasi dari luar Banten ke wilayah Banten.  

    3. Bebas Pokok dan Denda PKB
    Pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) diberikan untuk tunggakan tahun ke-4 dan seterusnya. Program ini berlaku untuk kendaraan yang memiliki tunggakan pajak lebih dari 3 tahun.  

    4. Bebas Denda PKB
    Sanksi administratif untuk tunggakan PKB dihapuskan. Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan yang memiliki tunggakan pajak, kecuali tunggakan tahun berjalan dan kendaraan yang mutasi keluar Banten.  

    Prosedur Pemutihan Pajak Kendaraan Kota Tangerang dan sekitarnya di Banten

    Mempersiapkan Dokumen: Pastikan Anda menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti STNK, BPKB, dan KTP. Dokumen-dokumen ini akan dibutuhkan saat Anda mengajukan pemutihan pajak.

    Mengunjungi Kantor Samsat: Anda perlu datang ke kantor Samsat terdekat di Tangerang. Pastikan Anda datang sesuai dengan jam operasional yang ditentukan.

    Mengisi Formulir: Di kantor Samsat, Anda akan diminta untuk mengisi formulir pemutihan pajak. Isi formulir tersebut dengan lengkap dan benar.

    Membayar Pajak: Setelah mengisi formulir, Anda akan diberikan informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayar. Lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan.

    Menerima Bukti Pembayaran: Setelah melakukan pembayaran, Anda akan menerima bukti pembayaran yang menunjukkan bahwa Anda telah menyelesaikan kewajiban pajak tanpa denda.

    Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan Tangerang

    Untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan di Tangerang, Anda perlu memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah syarat-syarat yang perlu Anda perhatikan:

    1. Kendaraan Terdaftar di Wilayah Tangerang
    Pemutihan pajak kendaraan ini hanya berlaku untuk kendaraan yang terdaftar di wilayah Tangerang. Pastikan bahwa kendaraan Anda memiliki nomor polisi dan STNK yang terdaftar di Samsat Tangerang.

    2. Tunggakan Pajak
    Program pemutihan ini ditujukan untuk kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Jadi, jika Anda memiliki tunggakan pajak kendaraan baik itu tahunan maupun lima tahunan, Anda berhak untuk mengikuti program ini. Kendaraan yang sudah tidak memiliki tunggakan pajak tidak akan mendapatkan pemutihan.

    3. Dokumen Kendaraan Lengkap
    Anda harus menyiapkan dokumen-dokumen kendaraan yang lengkap sebagai syarat untuk mengikuti pemutihan pajak. Dokumen yang harus Anda bawa antara lain:

    Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
    Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
    Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang masih berlaku

    Pastikan semua dokumen tersebut asli dan dalam kondisi baik.

    4. Tidak dalam Sengketa Hukum
    Kendaraan yang ingin mengikuti program pemutihan pajak tidak boleh dalam status sengketa hukum. Jika kendaraan Anda sedang dalam proses hukum atau menjadi barang bukti, maka Anda tidak bisa memanfaatkan program pemutihan ini.

  • Setor LHKPN, Harta Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp1 Triliun!

    Setor LHKPN, Harta Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp1 Triliun!

    Bisnis.com, Jakarta — Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Komunikasi Sosial dan Publik Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier ternyata memiliki kekayaan senilai hampir Rp1 triliun.

    Hal tersebut terungkap dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang disampaikan Deddy Corbuzier ke KPK pada 8 Mei 2025 lalu.

    Berdasarkan LHKPN KPK yang dikutip Bisnis Minggu (8/6/2025), Youtuber Deddy Corbuzier memiliki 19 bidang tanah yang tersebar di wilayah Tangerang dan Medan dengan nilai mencapai Rp66.599.664.431.

    Tidak hanya itu, mantan pesulap tersebut juga memiliki dua unit mobil yaitu Ford Ranger dan Jeep Rubicon yang nilainya mencapai Rp2.195.000.000.

    Selain itu, Deddy Corbuzier juga memiliki harta bergerak lainnya yang dicantumkan di LHKPN meski tidak dirinci yaitu mencapai Rp496.152.007.876, ditambah lagi surat berharga sebesar Rp386.130.385.400 dan kas atau setara kas sebesar Rp21.677.713.754.

    Deddy Corbuzier pun memiliki hutang yang dicantumkan di dalam LHKPN-nya yaitu mencapai Rp19.733.191.890. Sehingga jika ditotal harta kekayaan bersih yang dimiliki oleh Deddy Corbuzier adalah Rp953.021.579.571.

  • Menteri HAM Kumpulkan Gubernur-DPRD Papua Tengah, Bahas Nasib 60.000 Pengungsi

    Menteri HAM Kumpulkan Gubernur-DPRD Papua Tengah, Bahas Nasib 60.000 Pengungsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membahas kekerasan akibat konflik bersenjata yang terjadi belakangan ini bersama dengan Gubernur Papua Tengah hingga anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten di Bali, Jumat (6/6/2025). 

    Pertemuan terbatas itu juga dihadiri oleh Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak. Mereka membahas situasi kekerasan yang utamanya menonjol di Intan Jaya dan Puncak akibat konflik bersenjata. 

    Konflik dimaksud telah menyebabkan korban baik meninggal dunia, luka-luka dan hilang. Tidak hanya itu, konflik tersebut memicu 60.000 orang masyarakat mengungsi ke kota-kota terdekat seperti Timika dan Nabire.

    Natalius menjelaskan, pihaknya merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian. 

    “Pertemuan ini kami gelar selain saya ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui Gubernur, DPRD dan Para Bupati juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik. Lebih dari itu kami bersama Pemerintah Daerah sama-sama ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk perdamaian di tanah Papua,” ujarnya melalui siaran pers, Sabtu (7/6/2025).

    Natalius menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini terdapat 60.000 warga dari Intan Jaya dan Puncak yang mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika. 

    Bahkan, lanjutnya, ada dua distrik yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) yang semua masyarakatnya mengungsi.  

    “Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” katanya.

    Kementerian HAM, lanjut Natalius, setelah mendapat laporan yang utuh mengenai situasi akibat konflik tersebut dalam waktu dekat akan turun untuk memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik dan mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua.

    “Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama Pemeintah Daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik jangka pendek, menengah maupun panjang,” jelas Natalius.

    Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana mereka untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan Gereja atau Rumah-rumah Klasis sebagai pos militer.

    Dalam pertemuan ini, Menteri HAM juga mendengar langsung berbagai persoalan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pembangunan sekolah rakyat dan infrastruktur jalan trans Papua. 

    Hal lain yang juga dibicarakan adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat Pilkada. Menurut Natalius, perlu upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk segera melantik Bupati/Wakil Bupati definitif. 

    “Khusus Puncak Jaya juga dibahas karena di sana sedang ada konflik akibat Pilkada. Menurut kami Agar konflik tidak terus berlanjut Pelantikan Bupati defenitif perlu segera dilakukan sambil mendorong upaya rekonsiliasi melalui penyelesaian adat yang efektif,” sambung Natalius.

    Terkait isu-isu pembangunan di Papua pada umumnya Kementerian HAM tentu akan menindaklanjuti dengan komunikasi kepada kementerian teknis yang lain.  

    “Yang pasti kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” tegasnya.

    Untuk konteks Papua pada umumnya, Natalius menegaskan saat ini pihaknya sedang menyusun Kelompok Kerja Papua Kementerian HAM sehingga ke depan seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui Pokja ini. 

  • Presiden Prabowo Terima Undangan Hadiri KTT G7 di Kanada

    Presiden Prabowo Terima Undangan Hadiri KTT G7 di Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven atau G7 yang akan diselenggarakan pada Juni 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut undangan itu diterima Prabowo dari Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, secara tertulis maupun komunikasi pribadi antara kedua pemimpin, Jumat (6/6/2025).

    “Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” ujar Teddy, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu (7/6/2025).

    Teddy menyebut, PM Mark Carney dalam percakapannya dengan Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden ke-8 RI itu. Dia pun menyatakan harapanny agar Presiden Prabowo dapat hadir di forum tersebut untuk memperkuat dialog inklusif mengenai tantangan global bersama.

    “Dalam perbincangan lewat sambungan telepon ini, PM Mark Carney juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, dan berharap kehadiran Kepala Negara di KTT G7,” ucap Teddy.

    Untuk diketahui, Kanada menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G7 tahun ini. Forum internasional itu memiliki anggota tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa. 

    Pertemuan tahunan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk membahas isu-isu utama dunia, mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.

  • AHY Kurban Sapi Limosin Seberat 1,2 Ton, Datang Langsung dari Pacitan

    AHY Kurban Sapi Limosin Seberat 1,2 Ton, Datang Langsung dari Pacitan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, partainya akan menyembelih 60 ekor sapi kurban untuk Iduladha 2025. 

    “Ini luar biasa tadi disampaikan bahwa tahun ini ada 60 ekor sapi, kalau kambing katanya sudah tidak terhitung lagi, ini sebuah hal yang sangat baik saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” katanya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

    Sementara itu, AHY turut mengungkapkan hewan kurban miliknya tahun ini berjenis limosin dengan bobot kurang lebih 1,2 ton.

    “Limosin ya, 1,2 ton kurang lebih tadi, itu khusus dari Pacitan. Jadi agak jauh ngambilnya, cuma yang jelas, sekali lagi kita berharap daging kurban yang dibagikan ini membawa keberkahan untuk semua,” tutur dia.

    Lebih jauh, Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ini menyebut kurban yang dilakukannya adalah bentuk dari komitmen pihaknya untuk terus berbagi kepada sesama.

    “Kita tahu Iduladha merupakan sebuah peristiwa yang bukan hanya bersejarah, tetapi benar-benar harus menjadi pedoman. Sebuah keikhlasan, sebuah ketaatan Nabi Ibrahim AS dan juga putra tercintanya Nabi Ismail AS, kepada Allah SWT,” ucap AHY.

    Adapun, dari 60 sapi yang ada itu 9 di antaranya disembelin langsung di DPP Partai Demokrat. Terdapat pula satu sapi yang daging kurbannya nanti akan disalurkan ke Majelis Ulama Indonesia.