Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Heboh Anggaran Mobil Pejabat Hampir Rp1 Miliar, Mensesneg: Itu Standar Biaya

    Heboh Anggaran Mobil Pejabat Hampir Rp1 Miliar, Mensesneg: Itu Standar Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menanggapi isu terkait adanya anggaran hampir Rp1 miliar untuk pengadaan mobil dinas pejabat eselon I yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa angka tersebut bukan berarti akan otomatis direalisasikan, melainkan merupakan bagian dari standar biaya yang ditetapkan pemerintah setiap tahun.

    “Itu kan standar biaya di semua harus diatur, ada standar biayanya. Bukan berarti maknanya itu pasti dikeluarkan, gitu,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025). 

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penyusunan standar biaya menjadi acuan agar setiap belanja negara memiliki aturan main yang jelas.

    Namun, bukan berarti angka yang tercantum akan otomatis dikeluarkan secara penuh.

    “Setiap tahun yang namanya pemerintah itu pasti harus meluarkan standar biaya. Jadi kalau kita belanja ada aturan mainnya. Begitu, bukan makanya itu harus terbelanjakan sebesar itu, tidak,” tegasnya. 

    Saat ditanya apakah memang ada anggaran hampir Rp1 miliar untuk mobil dinas, Prasetyo membenarkan bahwa angka tersebut merupakan alokasi tahunan, tetapi penggunaannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi.

    “Itu kan satu tahun,” ujarnya. 

    Oleh sebab itu, dia menyebut saat anggaran tersebut turut menyenggol giat pemerintah untuk efisiensi, Prasetyo menyatakan bahwa penghematan bukan berarti pemerintah tidak boleh melakukan pengadaan apapun.

    Menurutnya, efisiensi justru bertujuan agar anggaran digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif.

    “Efisiensi itu kan bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain. Tapi efisiensi itu filosofinya adalah diperuntukkan kegiatan yang lebih produktif,” ucapnya

    Dia pun mengimbau agar publik memahami konteks penganggaran ini secara menyeluruh.

    “Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, kalaupun di situ keluar angka bukan berarti itu pasti harus dikeluarkan. Jadi harus memahaminya itu harus agak-agak ini sedikit gitu,” pungkas Prasetyo. 

  • 203 Jemaah Haji Wafat Jelang Fase Pemulangan, Turun dari Tahun Lalu

    203 Jemaah Haji Wafat Jelang Fase Pemulangan, Turun dari Tahun Lalu

    Bisnis.com, JEDDAH — Jelang fase pemulangan jemaah haji Indonesia, sebanyak 203 orang telah wafat di Tanah Suci hingga Selasa (10/6/2025) pukul 10:10 Waktu Arab Saudi (WAS). Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), jumlah tersebut menurut dari akumulasi periode yang sama tahun lalu sebesar 221 jemaah. 

    Fase pemulangan jemaah rencananya akan dimulai pada Rabu (11/6/2025) melalui Bandara Madinah dan Bandara Jeddah. Sementara itu, sebagian jemaah wafat saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Sebanyak 14 jemaah wafat di Arafaf dan 13 lainnya di Mina.

    Adapun, dari total jumlah kematian, 76 di antaranya adalah perempuan dan 127 laki-laki, dengan sebaran usia 90 orang berada pada rentang 41 hingga 64 tahun, sedangkan 113 sisanya berumur di atas 64 tahun.

    Kematian terbanyak terjadi di Makkah, sebanyak 137 jemaah, berturut-turut kemudian Madinah (30 jemaah), Arafah (14 jemaah), Mina (13 jemaah), dan bandara (9 jemaah). Seluruh jemaah yang wafat tersebut, dikebumikan di Arab Saudi sesuai dengan tempat kematiannya.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar, ditemui di Mina Sabtu (7/6/2025) mengatakan telah bertemu dengan pihak Kerajaan Arab Saudi bersama dengan delegasi dari 100 negara.

    Menurut Menag, Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah menyampaikan apresiasi atas keteraturan, kesiapan, dan kualitas pelayanan jemaah Indonesia tahun ini.

    Penurunan jumlah kematian jemaah tahun ini, lanjutnya, sebagai dampak dari peningkatan jumlah rumah sakit dan tim medis keliling yang disiagakan.

    “Alhamdulillah angka kematian menurun, salah satunya karena fasilitas kesehatan yang lebih baik,” ujarnya.

    Mengenai keterlambatan kedatangan bus yang mengangkut jemaah dari Muzdalifah ke Mina pada Jumat (6/6/2025), Nasaruddin mengatakan jemaah dari semua negara mengalami hal yang sama. Hal itu semata karena kepadatan lalu-lintas jemaah di Armuzna selama puncak ibadah haji.

    “[Pihak Kerajaan Arab Saudi] Minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan karena semata-mata disebabkan kepadatan lalu lintas antara Arafah, Muzdalifah dan Mina. Memang ada keterlambaran, tetapi bukan hanya negara kita saja, seluruh negara mengalami keterlambatan,” kata Menag.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi ungkap Pesan Megawati ke Prabowo

    Mensesneg Prasetyo Hadi ungkap Pesan Megawati ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap isi pesan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad.

    Menurut Prasetyo, pesan tersebut menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat kebersamaan.

    “Kemarin kan sudah saya sampaikan, pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau, pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, saling mendukung satu sama lain. Jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan seperti itu,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025).

    Menanggapi beredarnya foto Megawati yang tampak tengah membaca dokumen dengan lambang Sekretariat Presiden, Prasetyo tak membantah tetapi enggan mengungkap isi dokumen tersebut.

    “Ke mana-mana saya bawa. Mana-mana saya bawa itu,” katanya sembari tersenyum.

    Ketika ditanya apakah isi dokumen tersebut merupakan dokumen resmi dari Setpres yang bersifat penting, Prasetyo menjawab singkat bahwa hal itu adalah rahasia.

    Lebih lanjut, Prasetyo menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari PDIP terkait kemungkinan bergabungnya ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Belum,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah sudah ada keputusan dari PDIP untuk masuk kabinet.

  • Bahlil Ungkap Alasan Baru Evaluasi 4 IUP Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Ungkap Alasan Baru Evaluasi 4 IUP Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah tidak mengevaluasi lebih awal 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Padahal izin itu berada di sekitar kawasan geopark.

    Bahlil menuturkan bahwa, pemerintah telah memulai evaluasi sejak Januari 2025, tidak lama setelah Kabinet Prabowo-Gibran dilantik pada akhir Oktober 2024. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur tentang penertiban kawasan hutan, termasuk aktivitas pertambangan.

    “Sejak Januari kita sudah evaluasi Perpres 5 tentang penertiban kawasan hutan, termasuk pertambangan. Presiden Prabowo melantik kami Oktober akhir, dua bulan kemudian kita kerja marathon. Kami melakukan penataan banyak, jadi ini bukan dasar si A, si B, si C. Ini baru tahap pertama dan ke depan akan ada tahap-tahap berikutnya,” ujarnya dalam keterangannya kepada media di Kantor Presiden, Selasa (10/5/2025).

    Bahlil juga menegaskan bahwa dari empat perusahaan yang izinnya kini dicabut, tidak ada satu pun yang sedang beroperasi karena tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah.

    “Kalau lingkungan, saya sudah tunjukkan dari 2025 bahwa tidak ada lagi dari empat perusahaan itu yang berproduksi. Kenapa? Karena RKAB-nya tidak ada,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan bahwa perusahaan hanya bisa dinyatakan aktif berproduksi jika memiliki dokumen RKAB, yang hanya dapat diterbitkan jika dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) juga terpenuhi. Empat perusahaan tersebut dinilai tidak lolos dari seluruh syarat administratif tersebut.

    Bahlil pun turut menanggapi usulan agar pemerintah menerapkan moratorium izin tambang karena saat ini terjadi kelebihan pasokan nikel (oversupply), Bahlil menyatakan pemerintah akan tetap mengambil keputusan berdasarkan kepentingan strategis nasional.

    Dia menambahkan, ke depan pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri yang berbasis pada prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan agar produk Indonesia dapat diterima secara global.

    “Saran seperti tadi silahkan saja, tetapi nanti kami pemerintah yang akan putuskan. Apalagi kamia ke depan akan dorong hilirisasi dengan baik hilirsasi yang betul-betul green yang bisa diterima produk kita di luar negeri,” pungkas Bahlil.

  • Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle: Presiden Terus Pantau Kinerja

    Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle: Presiden Terus Pantau Kinerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum memiliki rencana untuk melakukan reshuffle kabinet.

    Prasetyo menyatakan hal tersebut sudah pernah disampaikannya sebelumnya, dan kembali menekankan bahwa hingga saat ini belum ada agenda reshuffle.

    “Reshuffle, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada. Belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Belum ada ya,” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pernyataan tersebut benar adanya dan tidak mengada-ada.

    Meskipun belum ada wacana reshuffle, tetapi Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri dalam Kabinet Merah Putih.

    “Nanti dikira bohong. Belum ada. Tapi lebih maknanya semua dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja seluruh kementerian maupun lembaga,” katanya lagi.

    Ketika ditanya mengenai isu bahwa reshuffle besar-besaran akan digelar pada November, Prasetyo kembali menegaskan pernyataan sebelumnya. 

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran pemerintahan tengah fokus menjalankan tugas masing-masing.

    “Belum ada. Semua sedang fokus bekerja dengan bidangnya masing-masing. Tadi kan Saudara juga perhatikan ya,” pungkas Prasetyo.

  • Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat, termasuk isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel “JKW–Dewi Iriana”. 

    Menurut Bahlil, perizinan terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang saat ini menjadi sorotan sudah diterbitkan jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi dimulai. 

    “Itu enggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” tegasnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025). 

    Bahlil menjelaskan, empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut oleh pemerintah semuanya diterbitkan pada periode 2004 dan 2006, saat kewenangan pemberian izin tambang masih berada di tangan pemerintah daerah.

    “Yang empat IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar tahun 2004, 2006, masih rezim undang-undang yang izinnya dari daerah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia  juga menyoroti PT GAG Nikel yang saat ini masih diperbolehkan beroperasi karena memiliki kontrak karya yang legal dan sesuai AMDAL. Kontrak perusahaan tersebut telah ada sejak masa Orde Baru dan bukan bagian dari kebijakan tambang era Jokowi.

    “Sementara kalau PT GAG, sejak 1972 [eksplorasi] kontrak karya sejak tahun 1998 di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali [kaitannya dengan Pak Jokowi],” tandas Bahlil. 

    Sebelumnya, operasi pengangkutan bijih nikel dari kawasan Raja Ampat kembali memicu sorotan. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah keberadaan kapal-kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana, yang diduga digunakan dalam distribusi nikel dari Pulau Gag, Papua Barat Daya. 

    Nama-nama kapal tersebut memunculkan spekulasi publik di media sosial, karena mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana. Namun, data resmi menunjukkan bahwa kedua armada tersebut tidak terkait langsung dengan keluarga mantan presiden.

    Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi menyampaikan bahwa penggunaan nama-nama tersebut pasti memiliki tujuan tertentu. 

    “Kalau dalam ranah hukum, ada yang namanya mens rea. Dari banyaknya nama yang ada, kenapa mereka [pemilik kapal] menggunakan nama-nama itu?” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/9/2025).

    Siswanto menyampaikan bahwa di industri pelayaran, penggunaan nama kapal – dalam hal ini JKW Mahakam dan Dewi Iriana – pasti memiliki tujuan tertentu misalnya perlindungan agar tidak ‘diganggu’ oleh pihak lainnnya. 

    Adapun, mengacu informasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin (9/6/2025), sedikitnya terdapat delapan unit kapal yang menggunakan nama JKW Mahakam.

    Dari jumlah tersebut, empat unit kapal, yakni JKW Mahakam 1, 3, 6, dan 10 dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha emiten pelayaran PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI).

    Adapun, PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bergerak di sektor logistik laut untuk angkutan komoditas tambang seperti nikel dan batu bara.

    Per akhir Maret 2025, PT Indoprima Marine tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PSSI sebesar 43,83%. Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya, dengan dua nama yang tercatat sebagai pemilik akhir adalah Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah.

    Aset dan Kinerja IMC Pelita Logistik

    Menilik laporan keuangan di laman resmi BEI per 31 Maret 2025, total aset IMC Pelita Logistik (PSSI) tercatat sebesar US$187,62 juta atau Rp3,09 triliun (asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS). Nilai aset itu susut dibandingkan US$189,56 juta per akhir Desember 2024.

    Adapun, total liabilitas perseroan tercatat sebesar US$29,82 juta, sedangkan ekuitasnya senilai US$157,79 juta.Secara terperinci, PSSI memiliki 31 kapal tunda, 26 tongkang, 5 kapal curah besar, 2 tongkang derek apung dan 2 fasilitas muatan apung.

    Ditinjau kinerja keuangannya, PSSI membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar US$15,02 juta per kuartal I/2025. Angka turun 27,32% secara year-on-year (YoY) dibandingkan periode sama 2024 sebesar US$20,67 juta.

    Kemudian, beban pokok PSSI tercatat sebanyak US$12,93 juta per akhir Maret 2025, atau susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$13,96 juta. 

    Alhasil, setelah dikurangi beban dan biaya-biaya lainnya, PSSI justru membukukan kerugian sebesar US$464.503 pada tiga bulan pertama 2025, dibandingkan periode sama pada 2024 yang mencatatkan laba bersih US$5,17 juta.

  • Bahlil Tak Cabut Izin PT GAG Nikel di Raja Ampat, Singgung Arahan Prabowo

    Bahlil Tak Cabut Izin PT GAG Nikel di Raja Ampat, Singgung Arahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak mencabut kontrak karya (KK) milik PT GAG Nikel, meskipun perusahaan tersebut menjadi sorotan publik dalam isu lingkungan di Raja Ampat.

    Bahlil menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim kementerian, PT GAG Nikel dinilai menjalankan aktivitas pertambangannya secara baik dan masih sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Untuk PT GAG, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025).

    Dia menambahkan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel dinilai tidak melanggar aturan lingkungan dan tetap berada dalam koridor AMDAL yang telah disetujui.

    “Itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL, sehingga karena itu juga adalah bagian dari aset negara selama kita awasi betul,” ujar Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan tambang di kawasan strategis seperti Raja Ampat.

    Bahkan, dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar aspek lingkungan harus menjadi perhatian utama.

    “Arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya. Sampai dengan sekarang kami berpandangan [PT Gag Nikel] tetap akan bisa berjalan,” tandas Bahlil.

    Sekadar informasi, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan dari lima IUP di Raja Ampat yang masih memiliki izin RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) untuk tahun 2025.

    Pemerintah sebelumnya telah menghentikan sementara kegiatan empat perusahaan lainnya karena belum memenuhi ketentuan izin lingkungan dan administrasi.

  • Nadiem Ngaku Sudah Konsultasi ke Kejagung Sebelum Borong Laptop Chromebook

    Nadiem Ngaku Sudah Konsultasi ke Kejagung Sebelum Borong Laptop Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim proses pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 telah didampingi Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Nadiem menyampaikan,pendampingan itu dilakukan oleh salah satu direktorat pada Kejagung RI, yakni Jaksa Agung Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun).

    “Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini [pengadaan laptop Chromebook] agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi,” ujarnya di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Pendiri Go-Jek itu juga menekankan bahwa dalam penentuan harga dan vendor yang bisa menawarkan produknya tidak diatur di Kemendikbudristek.

    Pasalnya, proses pengadaan ini bukan melalui penunjukan langsung, tetapi melalui platform e-Catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    “Itulah alasan kenapa proses pengadaannya bukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-catalog LKPP. Sehingga konflik kepentingan itu diminimalisir,” tambahnya.

    Di luar itu, kata Nadiem pihaknya bahkan telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak ada unsur monopoli dalam pengadaan ini.

    “Jadi, sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya dikawal dengan berbagai instansi,” pungkasnya.

    Kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook serta perangkat pendukung lainnya.

    Singkatnya, laptop Chromebook itu dinilai tidak efektif lantaran perangkat itu lebih optimal apabila menggunakan internet. Sementara, jaringan internet di Indonesia dinilai belum merata. Oleh sebab itu, Kejagung menilai ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun.

  • Komisi III DPR Bakal Gelar RDPU Revisi KUHAP Minggu Depan

    Komisi III DPR Bakal Gelar RDPU Revisi KUHAP Minggu Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ihwal revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alias RKUHAP minggu depan.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RDPU tentang Revisi KUHAP yang akan dimulai pada 17 Juni 2025 siap menyerap aspirasi dari berbagai pihak.

    “Kami akan menerima aspirasi dari Mahasiswa UGM, Mahasiswa FH UI, Mahasiswa FH Unila, Mahasiswa FH UBL, Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Borobudur, LPSK, Peradi hingga beberapa orang ahli pidana ternama,” tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (10/6/2025).

    Dia melanjutkan pihaknya berjanji akan terus membuka diri atas masukan berbagai elemen masyarakat terkait revisi KUHAP.

    “Tujuan kami bukan sekedar memenuhi asas partisipasi bermakna, tetapi juga kami ingin memperkaya RUU KUHAP agar benar- benar berkualitas,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, saat ini revisi KUHAP ditunda pembahasannya oleh DPR hingga ke masa sidang berikutnya. Pada April lalu, Habiburokhman juga berjanji ada transparansi dan partisipasi publik.

    Dia membantah tudingan proses penyusunan RKUHAP dilakukan secara tertutup. Dia mengaku dan berjanji bahwa pembahasan revisi itu selalu dilakukan secara transparan dengan menerima masukan-masukan publik.

    “Justru ini undang-undang yang paling partisipatif dan transparan. Kita lakukan rapat-rapat terbuka, bahkan live streaming,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (18/4/2025).

    Masukan KPK

    Teranyar, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak ikut memaparkan lima aspek yang harus masuk ke dalam revisi. Pertama, syarat pendidikan minimal penyelidik dan penyidik. 

    “Sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum. Saat ini Penyelidik dan Penyidik tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum, sedangkan Advokat, Jaksa dan Hakim sudah disyaratkan harus S1 Ilmu Hukum,” tuturnya.

    Kedua, menghilangkan penyidik pembantu. Ketiga,pengaturan yang jelas ihwal tenggang waktu penyidikan supaya ada kepastian hukum. 

    Keempat, pengaturan jelas dan tegas atas tenggan waktu penanganan perkara saat tahap penuntutan. Kelima, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana ke penegak hukum.

  • BSU Belum Cair? Ini Cara Update Rekening Bank Himbara untuk Dapat Bantuan Rp600.000

    BSU Belum Cair? Ini Cara Update Rekening Bank Himbara untuk Dapat Bantuan Rp600.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer dapat dilakukan sebelum minggu kedua Juni 2025.

    “Sebelum minggu kedua kita berharap sudah disalurkan,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Pemerintah pun mengatakan sebagian BSU telah dikirimkan kepada penerimanya mulai 5 Juni 2025. Namun penerima tetap harus melakukan pengecekan untuk mengetahui status pencairannya.

    Hingga kini, masih ada sejumlah pekerja yang belum mendapatkan BSU. Pekerja pun diminta untuk melakukan pengecekan status pencairan BSU melalui link resmi seperti https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

    Saat melakukan pengecekan, akan muncul status apakah anda termasuk penerima atau bukan. Sejumlah pekerja pun mengklaim status mereka masih “diverifikasi”.

    Apabila BSU belum cair, maka akan muncul tulisan, “Data Anda saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi. Silakan cek secara berkala untuk mendapatkan pembaruan status Anda.”

    Pekerja juga diminta untuk melakukan update rekening agar penyaluran BSU bisa dilakukan setelah verifikasi selesai.

    Cara Update Rekening Himbara untuk Pencairan BSU 2025

    Buka situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi yang diminta
    Klik “lanjutkan” hingga muncul tulisan “Update Rekening”
    Masukkan Nama Bank Himbara yang dimiliki lengkap dengan Nama dan Nomor Rekening
    Setelah itu akan muncul tulisan “Pembaruan Rekenning Berhasil”
    Data akan kemudian akan dilakukan verifikasi
    Apabila anda termasuk penerima BSU, bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening penerima