Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Pakar Hukum: Pemakzulan Gibran Bakal Hadapi Tantangan Konstitusional & Politik

    Pakar Hukum: Pemakzulan Gibran Bakal Hadapi Tantangan Konstitusional & Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Dosen hukum tata negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti membeberkan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nampaknya akan menjumpai beberapa tantangan di setiap tingkatannya.

    Semula, Bivitri menjelaskan mekanisme pemakzulan adalah hal konstitusional yang memang diatur. Di Indonesia, penjelasannya tertera pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

    Dia menerangkan, lapisan pertama harus ada 2/3 suara setuju dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

    Kemudian, lanjutnya, jika nanti DPR setuju, akan dikirimkan ke lapisan kedua yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, bila MK menyatakan bersalah, maka akan disampaikan ke lapisan ketiga yaitu MPR.

    “Jadi di lapis pertama saja, saya kira sudah banyak tantangannya. Namanya partai politik pasti akan bertanya, what’s in it for me? Mereka akan dapat apa, kalau mereka setuju mau ada pemakzulan terhadap Gibran. Akan ada negosiasi politik,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Bivitri meneruskan, pada lapisan kedua, MK akan memeriksa secara hukum benar atau tidak konstruksi yang diusulkan oleh DPR itu. Namun, dia berujar tantangan di MK saat ini masih belum bisa diprediksi, terutama soal hakim MK.

    “Saya duga misalnya apakah Anwar Usman bisa ikut atau tidak misalnya ya, karena ada benturan kepentingan kan sudah ada presedennya tuh, dia enggak boleh ikut waktu PHPU Pilpres tahun lalu. Jadi berat kalau jalurnya adalah jalur pasal 7A, 7B sebenarnya,” ungkapnya.

    Dilanjutkannya, tantangan di lapisan ketiga yakni MPR adalah bila nantinya anggota DPR yang berubah pikiran saat pengambilan suara. Pasalnya, MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD.

    “Nah bisa saja yang anggota DPR-nya berubah lagi. Lalu bagaimana dengan anggota DPD-nya? Di level ketiga ada lagi tantangannya. Kemudian kalau misalnya Gibran sudah dimakzulkan, siapa yang akan menggantikan? Nah itu ada dalam tata tertib MPR,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, karena tiga tantangan tadi Bivitri menyebut dirinya tidak bisa menjawab persoalan optimis atau tidaknya Gibran pasti dimakzulkan, karena masalah ini harus dianalisis setiap hari dan minggunya.

    “Jadi situasi nasional semuanya mesti dibaca. Saya enggak bisa bilang sekarang optimis atau tidak optimis gitu. Yang jelas tantangannya besar sekali di tiga level tadi,” ucapnya.

    Meski demikian, Bivitri turut mengapresiasi para purnawirawan TNI yang sudah mengirimkan secara tertulis usulannya ke DPR dan MPR, sehingga usulannya ini bukan hanya wacana semata.

  • Pesan Wamendagri ke Pemda yang Ingin Buat Kegiatan di Hotel

    Pesan Wamendagri ke Pemda yang Ingin Buat Kegiatan di Hotel

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri minta pemerintah daerah agar tidak membuat acara di hotel dan restoran jika tidak bersifat urgent. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengakui pihaknya telah memberikan ruang kepada pemda agar menggelar rapat dan partemuan di hotel dan restoran.

    Menurut Bima, kebijakan tersebut adalah bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk pemulihan perekonomian daerah, terutama di sektor perhotelan dan pariwisata.

    “Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Meskipun sudah diizinkan, namun kata Bima pemda harus bisa memilah kegiatan yang bersifat urgent dan tidak. Jika kegiatan itu tidak bersifat mendesak dan substantif, maka Bima mengimbau agar tidak buat acara di hotel maupun restoran.

    “Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, tidak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, tidak usah diprioritaskan,” kata Bima.

    Selain itu, menurut Bima, kegiatan rapat juga tetap dibatasi dari sisi frekuensinya, Tujuannya, kata Bima adalah menjaga efektivitas kegiatan sekaligus mencegah pemborosan anggaran. 

    Namun demikian, kegiatan tersebut, kata Bima, diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK)..

    “Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan–pariwisata kembali hidup,” ujar Bima.

  • Bos Danantara Benarkan Garuda (GIAA) Minta Dana Buat Tambah Armada

    Bos Danantara Benarkan Garuda (GIAA) Minta Dana Buat Tambah Armada

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani memastikan bahwa PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) telah meminta suntikan modal untuk pengadaan pesawat baru. 

    “Ya, itu memang ada di bagian holding sedang mengevaluasi,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Rosan menjelaskan bahwa saat ini permintaan dari Garuda tengah dalam proses evaluasi oleh Danantara. Namun, dia menekankan bahwa evaluasi ini tidak hanya terbatas pada Garuda saja, melainkan mencakup seluruh BUMN di bawah naungan Danantara. 

    Tujuannya, kata Rosan, adalah mencari solusi untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan negara.

    “Bukan hanya Garuda, kita mengevaluasi semua BUMN yang ada. Bagaimana meningkatkan dan mengoptimalisasi aset yang ada,” jelas Rosan.

    Sebelumnya, pada akhir Mei 2025, Rosan juga telah menyatakan bahwa pihaknya memang sedang melakukan pembahasan terkait kemungkinan penyuntikan modal ke Garuda. 

    Sementara itu, Garuda Indonesia dalam keterangannya melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa segala bentuk kebijakan, pertimbangan, dan aksi korporasi perusahaan berada di tangan para pemegang saham.

    Saat ini, pemegang saham mayoritas Garuda adalah negara melalui Kementerian BUMN dan Danantara. Maskapai pelat merah itu menyebut masih terus berkoordinasi dengan pemerintah serta pihak-pihak terkait, seraya tetap berfokus menjalankan strategi perusahaan sesuai rencana.

  • Kejagung Buka Peluang Usut Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

    Kejagung Buka Peluang Usut Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk mengusut polemik pertambangan nikel di Raja Ampat.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan peluang pengusutan itu bakal dilakukan selagi ada yang melaporkan tindak pidananya.

    Namun demikian, pihak korps Adhyaksa masih belum menerima laporan terkait dengan peristiwa pertambangan yang diduga menggerus kawasan wisata tersebut.

    “Kalau ada laporan pengaduannya [polemik tambang Raja Ampat diusut],” ujarnya di Kejagung, Selasa (10/6/2025).

    Dia menambahkan, persoalan itu bisa saja dilaporkan ke setiap aparat penegak hukum (APH) mana pun. Pada intinya, pelaporan itu bisa menjadi bahan untuk pengusutan perkara yang ada.

    “Supaya ada bahan, ada dasar bagi APH untuk melakukan penelitian, pengecekan sebenarnya apa yang terjadi di sana. Sebagai pintu masuk yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.

    4 IUP Raja Ampat Dicabut

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

    Dia menjabarkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).

  • Bertolak dari Tanah Suci, Menteri PPPA Soroti Petugas Haji Perempuan hingga Fasilitas

    Bertolak dari Tanah Suci, Menteri PPPA Soroti Petugas Haji Perempuan hingga Fasilitas

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekaligus anggota Amirulhajj Arifah Choiri Fauzi menyoroti terbatasnya petugas perempuan pada penyelenggaraan haji tahun ini. Arifatul bertolak dari Jeddah menuju Tanah Air setelah melaksanakan tugasnya sebagai anggota Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia tahun ini. 

    Menilik Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, jemaah haji perempuan berjumlah 112.838 orang atau 55,54% dari seluruh jemaah Indonesia sebanyak 203.149 orang. Adapun sisanya sebesar 90.311 jemaah atau 44,46% merupakan laki-laki. 

    Berdasarkan pemantauan selama penyelenggaraan haji, Arifah menemukan banyak provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki perwakilan petugas perempuan. Menurutnya, keterwakilan ini menjadi penting karena masih banyak jemaah haji Indonesia yang hanya fasih berbahasa daerah.

    “Tahun ini jemaah haji perempuan dari Indonesia 55%, jadi lebih banyak jemaah perempuannya. Maka, ini harus diimbangi jumlah petugas yang seimbang dengan jumlah jemaah perempuan,” kata Arifah ditemui di Bandara Jeddah, Selasa (10/6/2025).  

    Selanjutnya, Arifah juga menggarisbawahi minimnya pembimbing ibadah (Bimbad) perempuan selama musim haji tahun ini. Sebagaimana diketahui, perempuan memiliki banyak kekhususan dalam fikih ibadah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sepatutnya diakomodasi dengan kebijakan alokasi petugas perempuan yang lebih memadai. 

    “Ada hal-hal khusus yang hanya bisa dikonsultasikan dan nyaman untuk dikonsultasikan bila bimbadnya perempuan,” katanya. 

    Sementara itu terkait fasilitas, banyak dinamik terjadi khususnya terkait dengan layanan berbasis syarikah yang baru diterapkan pada tahun ini. Dari hanya satu syarikah dan berbasis kelompok terbang (kloter) pada tahun lalu, pelayanan jemaah haji Indonesia tahun ini melibatkan 8 syarikah. 

    “Ini memang ada sistem baru dan memang ini kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia. Kami memang berusaha melakukan penyesuaian, tetapi masih ada persoalan-persoalan, dari catatan-catatan ini, nanti kami akan diskusikan bagaimana ini bisa ke depan bisa lebih baik lagi,” jelasnya. 

    Menyusul bertolaknya Arifah ke Tanah Air, penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 akan segera memasuki fase pemulangan yang akan dimulai pada Rabu (11/6/2025). Sebagaimana fase kedatangan, pemulangan jemaah akan dibagi menjadi dua gelombang melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah dan Bandara King Abdulaziz, Jeddah.

  • Bahlil: Izin 4 Perusahaan Nikel Raja Ampat yang Dicabut Diterbitkan Pemda

    Bahlil: Izin 4 Perusahaan Nikel Raja Ampat yang Dicabut Diterbitkan Pemda

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut izin empat dari lima perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat diterbitkan oleh pemerintah daerah (pemda). 

    Pada konferensi pers, Selasa (10/6/2025), Bahlil menyebut hanya satu perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat berupa kontrak karya (KK) yakni PT Gag Nikel. Perusahaan tambang nikel di Pulau Gag itu dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. Izinnya ditandatangani pada 1998.

    Sementara itu, terang Bahlil, empat perusahaan lainnya memiliki izin berupa izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pada sekitar 2004-2006. Dia menyebut saat itu IUP masih dikeluarkan oleh pemda apabila merujuk pada Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) lama. 

    “Secara Undang-Undang Minerba 2004-2006 itu, izinnya semua masih di daerah dalam hal ini, Bupati atau Gubernur. Ini terjadi karena memang undang-undangnya seperti itu. Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada. Ini adalah urusan kita semua. Kita harus selesaikan,” terang Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025). 

    Adapun empat perusahaan itu yakni PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRS), PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dan PT Nurham. Keempat perusahaan itu memiliki izin berupa IUP Operasi Produksi. 

    Keempat perusahaan itu juga merupakan perusahaan yang dicabut izinnya oleh pemerintah sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.  Salah satu pertimbangannya, terang Bahlil, bahwa temuan Kementerian Lingkungan Hidup tentang pelanggaran lingkungan pada empat perusahaan itu. Oleh sebab itu, dengan segala pertimbangan, Presiden Prabowo pun memutuskan untuk mencabut IUP keempat perusahaan. 

    “Mulai terhitung hari ini pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu. 

  • Pengurus Baru PKS Akan Temui Presiden Prabowo dan Nyatakan Dukungan

    Pengurus Baru PKS Akan Temui Presiden Prabowo dan Nyatakan Dukungan

    Bisnis.com, Jakarta — Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru ingin menemui Presiden Prabowo Subianto untuk silaturahmi dan memberikan dukungan ke pemerintahan.

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan bahwa PKS adalah partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Maka dari itu, menurut Almuzammil, sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syura, pertemuan PKS dan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi prioritas utama.

    “Kami ingin hadir secara langsung bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan bahwa kepengurusan PKS yang baru akan melanjutkan sekaligus menguatkan keputusan Musyawarah Majelis Syura untuk mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6).

    Tidak hanya itu, Almuzammil menegaskan bahwa PKS juga siap memberi dukungan penuh terhadap semua program yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Bagi PKS, kesuksesan program Presiden Prabowo adalah kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

    Menurut Almuzammil, setelah PKS bertemu Presiden Prabowo Subianto, berikutnya PKS akan berkeliling menemui para ketua umum partai politik di Indonesia. 

    Hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan jajaran pengurus DPP PKS yang baru saja dilantik kepada ketua umum partai politik lain. “Komitmen kepengurusan baru PKS ini kan melanjutkan tradisi politik silaturahmi. Jadi setelah bertemu dengan Presiden Prabowo, insya Allah kami akan bertemu Pimpinan Partai Politik, khususnya yang berada di Koalisi Indonesia Maju,” ujarnya.

  • DPR Dorong Langkah Prabowo Hadiri KTT G7 di Kanada, Ini Alasannya

    DPR Dorong Langkah Prabowo Hadiri KTT G7 di Kanada, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA —  Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai bila Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven atau G7 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memihak blok kekuatan manapun secara mutlak.

    Dia melanjutkan, justru Indonesia menjadi terlihat sebagai jembatan dan mediator untuk isu-isu global. Ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

    Menurutnya pula undangan ke KTT G7 ini menunjukkan bahwa Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik di Asia Tenggara dan global.

    “Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan forum ini untuk membangun jaringan diplomatik yang kuat, mempromosikan kepentingan nasional, dan berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu-isu krusial,” terangnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (10/6/2025).

    Dengan demikian, imbuh politisi Golkar tersebut, ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap stabilitas dunia. 

    Di lain sisi, Dave menyroti soal tingginya approval rating Prabowo dari masyarakat terhadap kepemimpinannya. Dia memandang hal tersebut dapat meyakinkan negara-negara G7 bahwa Indonesia adalah mitra andal yang prospektif.

    “Di KTT G7 juga Presiden Prabowo dapat mempromosikan investasi, mendorong kerja sama perdagangan yang lebih adil, serta membahas isu ekonomi global yang memengaruhi Indonesia, seperti rantai pasok, energi, dan transisi hijau,” tutupnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Sevenatau G7 yang akan diselenggarakan pada Juni 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut undangan itu diterima Prabowo dari Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, secara tertulis maupun komunikasi pribadi antara kedua pemimpin, Jumat (6/6/2025).

    “Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” ujar Teddy, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu (7/6/2025).

  • Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Dibuka 7 Kloter

    Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Dibuka 7 Kloter

    Bisnis.com, JEDDAH — Pemulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air akan dimulai pada 11 Juni 2025. Setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), seluruh jemaah kini bersiap memasuki fase akhir ibadah dan proses kepulangan.

    Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Akhmad Fauzin, dalam konferensi pers di Makkah, Selasa (10/6/2025) mengatakan seluruh jemaah haji Indonesia kini telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah. 

    “Kami kini bersiap untuk proses pemulangan yang akan dimulai besok, 11 Juni [2025],” ujar Fauzin. 

    Fauzin mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima menjelang pemulangan, termasuk saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci.

    Tercatat akan ada 7 kelompok terbang (kloter) yang dipulangkan ke Tanah Air pada 11 Juni 2025. Mereka adalah jemaah gelombang I yang sudah tiba di Madinah pada awal Mei 2025. 

    Tujuh kloter tersebut antara lain kloter 01 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-01), kloter 01 Embarkasi Lombok (LOP-01), kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JKG-01), dan kloter 02 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-02). 

    Selain itu juga kloter 01 Embarkasi Surabaya (SUB-01), kloter 02 Embarkasi Surabaya (SUB-02), dan kloter 01 Embarkasi Jakarta (JKS-01)

    “Laksanakan tawaf wada dengan tenang dan khusyuk, serta sesuaikan dengan kondisi fisik dan cuaca yang cukup panas,” kata Fauzin.

    Dia juga menyampaikan beberapa informasi penting terkait fase akhir ibadah dan pemulangan jemaah. Pertama, dia menyebut bahwa mulai hari ini, layanan bus shalawat kembali beroperasi untuk mendukung mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.

    “Gunakan layanan ini sesuai jadwal, dengan tertib, dan tetap jaga stamina,” imbaunya.

    Kedua, Fauzin mengungkapkan bahwa jelang pemulangan, PPIH Arab Saudi bekerja sama dengan maskapai akan melaksanakan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Jemaah diminta memperhatikan batas maksimal berat barang dan ketentuan maskapai penerbangan.

    “Jangan membawa barang yang dilarang, dan pastikan barang berharga disimpan dengan aman. Koper diberi tanda pengenal yang jelas agar memudahkan proses pengambilan di Tanah Air,” jelas Fauzin.

    Ketiga, Fauzin mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan di pemondokan, terutama larangan merokok di dalam kamar atau ruang tertutup.

    “Sistem keamanan hotel di Arab Saudi sangat sensitif terhadap asap rokok. Mari saling menjaga dan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh jemaah,” tegasnya.

  • Bekas Stafsus Nadiem Fiona Hadiri Pemeriksaan Kasus Chromebook di Kejagung

    Bekas Stafsus Nadiem Fiona Hadiri Pemeriksaan Kasus Chromebook di Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Staf Khusus (Stafsus) Nadiem Makarim, Fiona Handayani telah mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam rangka pemeriksaan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Fiona tiba dengan mengenakan batik krem sekitar 09.35 WIB. Hanya saja, Fiona enggan buka suara dan langsung masuk ke Gedung Bundar Kejagung bersama pengacaranya.

    Selang tiga jam kemudian, Fiona keluar bersama dengan pengacaranya. Hanya saja, Fiona kembali bungkam saat keluar dari Gedung Bundar itu. “Minta izin, minta waktunya dahulu, kami mau istirahat dahulu, biarkan beliau beristirahat,” ujar pengacara Fiona, Indra di Kejagung, Selasa (10/6/2025).

    Sekadar informasi, Fiona bukan satu-satunya eks stafsus Nadiem Makarim yang bakal diperiksa oleh penyidik korps Adhyaksa. 

    Selain Fiona, JT (Juris Tan), dan IA (Ibrahim Arif) direncanakan bakal diperiksa. Hanya saja, Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar tidak menjelaskan lebih detail terkait pemeriksaan itu.

    “Rencana mulai Selasa [diperiksa],” ujar Harli.

    Nadiem Bantah Ada Kaitan 

    Sementara itu, pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa kliennya tidak berkaitan fengan pemeriksaan mantan Fions Cs.

    “Kalau itu kami jawab bahwa sepanjang menyangkut staf khusus itu tidak ada kaitannya langsung dengan Pak Nadiem, dan tidak ada komunikasi,” ujar Hotman di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Hotman menekankan, Nadiem tidak pernah memberi perintah kepada stafsus mengenai proyek itu. Pasalnya, pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek memiliki timnya sendiri.

    “Kalau mengenai stafsus itu kan ada panitianya resmi. Tidak ada kaitan ke sana [dengan Nadiem]. Tidak ada,” pungkasnya.