Category: Bisnis.com Nasional

  • Dua Penerus Bisnis Keluarga Lukminto ‘Melawan’ Kurator Kepailitan Sritex

    Dua Penerus Bisnis Keluarga Lukminto ‘Melawan’ Kurator Kepailitan Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Bekas duo petinggi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, melawan balik kurator pailit. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Putra mendiang konglomerat Lukminto itu mempersoalkan sejumlah aset yang masuk ke dalam harta pailit.

    Bisnis mencatat bahwa kerajaan bisnis keluarga Lukminto berada di titik nadir setelah SRIL dinyatakan pailit. Seluruh aset diambil alih kurator. Selain itu, Iwan Setiawan Lukminto bahkan telah menjadi tersangka di perkara korupsi fasilitas kredit emiten tekstil tersebut. Adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto, juga telah dicegah ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Iwan Setiawan dan Iwan Kurniawan, adalah penerus bisnis keluarga Lukminto. Keduanya punya pengalaman bertahun-tahun. Iwan Setiawan pernah menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama SRIL. Sedangkan, Iwan Kurniawan terakhir kali menjabat sebagai Direktur Utama SRIL atau Sritex sebelum berakhir bangkrut. 

    Sayangnya Iwan Kurniawan tidak banyak bicara ketika dikonfirmasi mengenai gugatan yang dilayangkan ke PN Semarang saat ditemui seusai diperiksa oleh penyidik Kejagung sebagai saksi dalam perkara korupsi kredit Sritex.

     “Sudah tidak, ya,” kata Iwan yang kemudian segera dipotong oleh penasihat hukumnya, Calvin Wijaya. “Proses masih berjalan, kita enggak bisa [jawab].”

    Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Semarang, gugatan duo Iwan Lukminto teregister dengan nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Smg pada Jumat (16/5/2025).

    Duduk sebagai tergugat, Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin. Mereka adalah tim kurator kepailitan Sritex Grup.

    Dalam petitumnya, dua bersaudara itu meminta agar tim kurator kepailitan agar terlebih dahulu menghapus aset milik Iwan Lukminto sebelum putusan Sritex pailit berkekuatan hukum tetap atau inkrah. “Memerintahkan tergugat untuk terlebih dahulu menghapus aset-aset milik dan atas nama para penggugat dari pertelaan aset pailit perkara,” dalam SIPP PN Semarang, dikutip Selasa (10/6/2025).

    Tercatat, ada 152 aset yang tersebar di Sukoharjo, Karanganyar, Surakarta hingga Sragen milik Iwan bersaudara yang dijadikan materi dalam gugatan tersebut. Iwan bersaudara itu juga meminta PN Niaga agar bisa mengabulkan permintaan pihaknya soal pemisahan antara aset pribadi dengan Sritex Grup. 

    Alasannya, perbuatan tim kurator yang memasukan aset pribadi pengunggat ke dalam daftar kepailitan dinilai telah merugikan Iwan Lukminto bersaudara.

    Dengan demikian, Iwan Lukminto meminta agar tim kurator bisa menghapus aset pribadinya dalam daftar pertelaan dalam perkara kepailitan Sritex Grup mulai dari PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries dan PT Primayudha Mandirijaya.

    Sebagai gantinya, Iwan Lukminto bersaudara ini meminta agar aset pribadi itu diganti dengan aset sponsor yang telah diberikan secara sukarela. Total, 103 aset sponsor berupa sertifikat hak milik yang tersebar di Sukoharjo.

    “Menyatakan sah aset sponsor yang diberikan secara sukarela oleh para penggugat kepada tergugat sebagai aset pengganti untuk dimasukkan ke dalam daftar pertelaan harta pailit.”

    Bisnis telah berupaya menghubungi pihak kurator terkait gugatan dua bekas petinggi Sritex. Namun hingga berita ini diunggah, pesan yang disampaikan Bisnis, belum dijawab oleh yang bersangkutan.

    Aset Disewakan

    Adapun nasib Sritex berakhir tragis. Perusahaan yang pernah menyandang status raksasa tekstil Indonesia itu, diputus pailit. Upaya going concern gagal. Sritex kemudian dinyatakan bangkrut. Lebih dari 10.000 pekerjanya terpaksa kena pemutusan hubungan kerja alias PHK.

    Kasus Sritex memantik perhatian pemerintah. Namun sejauh ini upaya mereka untuk menyelematkan buruh Sritex juga belum membuahkan hasil. Janji tentang buruh yang dipekerjakan kembali rupanya tidak mudah membalikan telapak tangan. Upaya kurator untuk menyewakan harta kepailitan Sritex, juga masih sepi peminat.

    “Belum ada [yang nyewa],” ujar anggota tim Kurator Sritex kepada Bisnis beberapa waktu lalu. 

    Dalam catatan Bisnis, kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL) telah mengumumkan harga sewa sebanyak enam aset tanah dan bangunan milik perseroan yang kini telah berstatus pailit.

    Berdasarkan dokumen sewa harta pailit yang diunggah dalan laman resmi mereka, tim kurator menyampaikan langkah penyewaan aset emiten tekstil ini berdasarkan saran dari Presiden Prabowo Subianto.

    Di samping itu, alasan penyewaan tersebut juga ditujukan sebagai langkah penyelamatan karyawan yang telah dipecat serta menjaga nilai aset Sritex Group agar tidak turun signifikan. “Pada pokoknya Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar harta pailit milik Para Debitor Pailit disewakan kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang tekstil,” dalam dokumen sewa harta pailit, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Tim kurator juga menjelaskan ketentuan sewa aset ini. Misalnya, tim kurator tetap melakukan pemberesan harta pailit Sritex Group secara paralel. Kemudian, masa sewa ditentukan mulai dari enam bulan sampai satu tahun. Masa sewa ini dapat diperpanjang apabila pemberesan lelang terlaksana, namun tanpa pembeli.

    “Apabila pemberesan melalui lelang terlaksana dengan adanya pembeli maka sewa berhenti sesuai dengan masa sewa dalam kontrak dan tidak dapat diperpanjang,” tambah tim kurator.

    Selanjutnya, ketentuan lain dapat dibicarakan lebih lanjut dan akan diatur secara rinci melalui kesepakatan dan kontrak. Dalam dokumen yang sama, tim kurator merincikan enam aset tanah bangunan yang disewakan dengan harga dan luas yang variatif, termasuk Pabrik I dan Pabrik II milik Sritex.

    Adapun, jika menilik data piutang tetap kreditur Sritex mencapai Rp29,8 triliun. Jumlah itu terdiri dari tagihan dari kreditur preferen senilai Rp619,5 miliar, kreditur sparatis Rp919,7 miliar, dan kreditur konkuren Rp28,3 triliun. Angka ini per Januari 2025.

    Iwan Kurniawan Diperiksa 2 Kali

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) melanjutkan pemeriksaan Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit Sritex Grup.

    Tercatat, adik dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto itu telah dipanggil Kejagung sebagai saksi dua kali. Untuk pemeriksaan pertama dilakukan pada Senin (2/6/2025).

    Dalam pemeriksaan kali ini, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan Iwan saat ini diperiksa atas kaitannya dalam pengajuan pencairan kredit dari sejumlah bank kepada Sritex.

    “Pemeriksaan lanjutan ini berdasarkan informasi bahwa ini lebih pada apakah yang bersangkutan dilibatkan atau tidak dilibatkan dalam proses pengajuan dan pencairan kredit,” ujarnya di Kejagung, Selasa (10/6/2025).

    Selain itu, Iwan Kurniawan juga didalami atas pengelolaan sejumlah unit anak usaha Sritex Grup. Pasalnya, Iwan diperiksa juga atas kapasitasnya sebagai direktur beberapa anak usaha Sritex.

    “Jadi, itu yang terus didalami oleh penyidik untuk melihat bagaimana peran dari tersangka yang sudah ditetapkan dengan saksi yang diperiksa hari ini,” tegasnya.

    Adapun Iwan dalam pemeriksaan kemarin mengaku telah dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI.

    “Ada sekitar 20 pertanyaan. Ya [untuk pertanyaannya] itu nanti mungkin detailnya dari penyidik ya,” ujar Iwan di Kejagung, Selasa (10/6/2025).

    Dia menyatakan bakal diperiksa lebih lanjut dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit ini. Hanya saja, untuk jadwal pemeriksaan lanjutan itu masih belum diketahui.

    Saudara kandung tersangka Iwan Setiawan Lukminto itu memastikan bahwa dirinya bakal menghormati setiap proses hukum yang ada. “Ya, sebagai warga negara yang baik, tentunya saya menghormati proses hukum,” pungkasnya.

  • Profil Firman Santyabudi: Anak Wapres Try Sutrisno Kini jadi Direktur MIND ID

    Profil Firman Santyabudi: Anak Wapres Try Sutrisno Kini jadi Direktur MIND ID

    Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID telah merombak jajaran direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (10/6/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya pemegang saham telah memutuskan untuk mengganti tiga direktur serta menambah tiga kursi jabatan baru dalam jajaran direksi.

    Firman Santyabudi ditunjuk sebagai direksi baru MIND ID. Dia diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko dan HSE menggantikan Nur Hidayat Udin.

    “RUPS sepakat untuk mengangkat nama-nama tersebut sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia,” tulis dokumen yang diterima Bisnis, Selasa (10/6/2025)

    Profil Firman Santyabudi

    Firman merupakan putra dari Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Pria kelahiran 17 November 1965 tercatat sebagai lulusan akademi kepolisian (Akpol) pada 1988.

    Jabatan strategis kepolisian sudah sempat dijabat oleh Firman. Salah satunya adalah Wadirlantas Polda Metro Jaya. Masih di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Firman juga sempat mengemban tugas sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan (2009).

    Selanjutnya, Firman juga dipercaya sebagai Dirlantas Polda Sumatra Selatan (2011) hingga Analis Kebijakan Madya Bidang Korlantas Polri (2012), hingga Kabagrenops Robinops Sops Polri (2013).

    Selang setahun, Firman diberi mandat untuk penugasan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dua posisi yang diembang Firman yaitu Direktur Kerja Sama dan Humas (2014) dan Deputi Bidang Pemberantasan (2017).

    Selang tiga tahun kemudian, Firman kembali ditarik untuk mengisi jabatan di Korps Bhayangkara yakni Kapolda Jambi (2020) dan menjadi Aslog Kapolri pada tahun yang sama.

    Di tahun berikutnya, Firman dipercaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjabat sebagai Kakorlantas Polri (2021). Pada jabatan itu juga Irjen Firman telah menggantungkan seragamnya atau pensiun dari penugasan kepolisian pada 2023.

  • Prabowo: Negara yang Tak Investasi Pertahanan Biasanya Menjadi Bangsa Budak

    Prabowo: Negara yang Tak Investasi Pertahanan Biasanya Menjadi Bangsa Budak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pertahanan yang kuat sebagai syarat mutlak bagi kelangsungan dan kemakmuran bangsa.

    Hal ini dia sampaikan dalam pidato pembukaan ajang Indo Defence 2024 di Jakarta International Expo (Jiexpo), Kemayoran, Selasa (11/6/2025).

    Orang nomor satu di Indoneia itu mengingatkan bahwa tanpa pertahanan yang kokoh, kemerdekaan dan kekayaan bangsa dapat dirampas pihak lain.

    “Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras, yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang disruptif, menimbulkan kehancuran,” ujar Prabowo dalam forum itu.

    Namun, lanjutnya, sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang lalai berinvestasi di bidang pertahanan akan berisiko kehilangan kedaulatan dan kemerdekaannya.

    “Sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Indo Defence 2024, yang menurutnya tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan teknologi pertahanan, tetapi juga ruang pembelajaran strategis bagi generasi muda, dunia akademisi, serta pelaku industri dalam dan luar negeri. 

    Kepala negara menyebut ekspo ini sebagai forum penting untuk melihat perkembangan ilmu dan teknologi pertahanan terkini.

    Prabowo juga menyinggung sejarah panjang penjajahan di Indonesia, sebagai cerminan urgensi penguatan sistem pertahanan nasional. 

    Dia mengungkap riset terbaru yang menunjukkan bahwa selama masa kolonial, Belanda telah mengambil kekayaan Indonesia senilai sekitar US$31 triliun, jika dihitung dengan nilai uang saat ini.

    “PDB kita sekarang adalah US$1,5 triliun. Itu artinya kekayaan yang diambil dari bangsa Indonesia sama dengan 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia dalam satu tahun, atau sekitar 140 tahun anggaran kita,” ujarnya. 

    Presiden Ke-8 RI itu menambahkan, kekayaan yang dirampas itulah yang menjadikan Belanda sebagai negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia saat itu.

    Menurut Prabowo, sejarah ini memberi pelajaran bahwa bila kekayaan bangsa dapat dijaga, Indonesia pun dapat mencapai posisi ekonomi teratas. 

    Dia menyebut banyak lembaga ekonomi dunia telah memproyeksikan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-5 atau ke-6 dunia pada 2045.

    Oleh sebab itu, menyambut proyeksi Indonesia Emas 2045, Prabowo menyatakan optimismenya bahwa bangsa Indonesia mampu keluar dari jerat kemiskinan sebelum tahun tersebut.

    “Saya optimis, setelah mempelajari angka-angka, kita bisa hilangkan kemiskinan di Republik Indonesia jauh dari sebelum 2045. Itu tekad saya dan keyakinan saya,” ucapnya.

    Untuk mendukung itu, Prabowo menegaskan perlunya pembangunan kekuatan pertahanan yang tangguh namun bersifat defensif, berlandaskan semangat wawasan nusantara. 

    Dia menegaskan bahwa kebijakan pertahanan nasional akan tetap mengedepankan prinsip cinta damai, tanpa mengesampingkan kesiapan dalam menjaga kedaulatan.

    “Kita punya sikap, punya wawasan pertahanan, wawasan nusantara, wawasan defensif,” pungkas Prabowo.

  • PSI Siap Buka Pintu untuk Jokowi Usai Kasih Sinyal Bergabung

    PSI Siap Buka Pintu untuk Jokowi Usai Kasih Sinyal Bergabung

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap membuka pintu untuk Joko Widodo (Jokowi) jika akan bergabung ke partai yang dipimpin anak bungsunya itu.

    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengaku seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Jokowi bilamana memang ingin bergabung. 

     Bahkan dia mengungkapkan bahwa PSI memang didirikan untuk mendukung Jokowi sejak awal atau tepatnya pada 2014 silam.

    “Bagaimana pun PSI adalah rumah Pak Jokowi. Pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk beliau. Dan kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (11/6/2025). 

    Baru-baru ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menepis spekulasi dirinya menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. 

    Menariknya, eks Gubernur Jakarta ini secara terang-terangan menyebut lebih baik dirinya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saja.

    Adapun, Jokowi beralasan dirinya tidak di PPP karena menurutnya sejauh ini sudah banyak figur lain yang potensial untuk menjadi ketua umum.

    “Enggak lah [jadi caketum PPP], yang di PPP saya kira banyak calon ketua umum yang jauh lebih baik,” katanya di kediamannya, Banjarsari, Solo, seperti dikutip dari Solopos, Rabu (11/6/2025).

    Bahkan, Jokowi menilai di internal PPP saja sudah banyak sosok yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kompetensi untuk memimpin partai berlogo Ka’bah.

    Sebab itu, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menyebut lebih baik dirinya di PSI saja. Meskipun hingga kini dia mengaku belum tentu juga dicalonkan sebagai ketum PSI.

    “Banyak calon yang sudah beredar kan, banyak. Banyak sekali saya rasa. Saya di PSI [Partai Solidaritas Indonesia] saja lah,” bebernya.

    Sementara itu, Ketua DPW PSI Jawa Tengah (Jateng), Antonius Yogo Prabowo membeberkan bahwa Jokowi dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, bersaing ketat dalam bursa calon Ketua Umum PSI periode lima tahun ke depan.

    Hal tersebut dia ungkapkan seusai acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) PSI Jateng di RM Adem Ayem Solo, Minggu (25/5/2025) dengan agenda berdiskusi menjelang Kongres Nasional di Solo.

    “Kami berdiskusi alot di dalam, lalu kami sepakati dua nama yang benar-benar kami ukur, pertimbangkan, dan laporkan ke DPP. Pertama Mas Kaesang yang masih menjabat Ketua Umum, yang kedua Bapak Ir Joko Widodo. Kemarin sempat menghiasi pemberitaan media,” urai dia.

    Nama Jokowi Sempat Mencuat di Bursa Caketum PPP

    Sebelumnya, Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan membeberkan beberapa nama internal ataupun eksternal yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP untuk periode mendatang.

    Dia mengakui nama anyar figur eksternal yang digadang-gadang masuk bursa Caketum PPP adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Nama Jokowi muncul dari usulan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.

    “Irfan Pulungan menyampaikan bahwa bagus juga kalau ada yang mendorong nama Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowinya sudah dikomunikasikan dengan Pak Irfan Pulungan? Terus apakah Pak Jokowi yang bersedia? Kita juga nggak tahu. Karena ini baru isu. Baru namanya diwacanakan oleh Pak Irfan Pulungan,” tegasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (2/6/2025).

    Meski demikian, Usman menyebut hingga sejauh ini figur terkuat yang akan menjadi calon ketua umum berasal dari internal partai yakni pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. 

    “Ya, yang muncul di permukaan hari ini beliau [Mardiono], sejauh ini masih beliau,” ucapnya.

  • Sekolah Gratis 9 Tahun: Belum Bisa Tahun Ini, RUU Sisdiknas Segera Dibahas

    Sekolah Gratis 9 Tahun: Belum Bisa Tahun Ini, RUU Sisdiknas Segera Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis untuk sekolah SD-SMA swasta belum bisa diterapkan tahun ini karena tidak ada alokasi anggarannya.

    Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayanti memastikan pihaknya dalam waktu dekat akan membahas putusan MK itu bersama pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga bisa merealisasikan putusan MK melalui RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    “Kita memang harus segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk bisa mendiskusikan hal ini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6).

    Dia memprediksi putusan MK tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun 2026 nanti. Maka dari itu, DPR dan pemerintah harus segera membahas hal tersebut sehingga alokasi anggaran juga bisa disiapkan.

    “Tetapi ketika mengatakan bahwa itu akan dilakukan di 2026, nah itulah yang kemudian sekarang kami akan segera diskusikan secara lebih mendalam,” katanya

    Terkait anggaran pendidikan gratis, DPR meyakini negara mampu memberi layanan pendidikan gratis untuk semua sekolah SD-SMP di Indonesia. Esti pun telah mencoba menghitung anggaran dengan kebutuhan yang ada. 

    Perhitungan sementara Esti, jika siswa SD mendapat bantuan Rp300.000 per bulan dan SMP Rp500.000, artinya anggaran yang dibutuhkan negara untuk mengakomodir kebijakan sekolah swasta gratis berada di kisaran Rp132 triliun.

    Hal ini, kata Esti, merujuk dari jumlah siswa SD sebanyak 20 juta orang, dan siswa SMP berjumlah 10 juta orang.

    Melalui kebijakan realokasi anggaran itu, menurut Esti, pelaksanaan sekolah gratis dapat direalisasikan termasuk untuk menjamin kesejahteraan bagi guru-guru di setiap sekolah, baik guru sekolah negeri maupun guru sekolah swasta yang mengikuti program sekolah gratis.

    “Dana tersebut juga mampu meng-cover untuk gaji guru non-ASN secara memadai. Jadi siswa sudah tidak ditarik apapun lagi meskipun tetap ada ruang masyarakat yang ingin memberikan kontribusi melalui gotong royong pendidikan yang diatur kemudian,” ujarnya.

    Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan Pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun untuk masyarakat di sekolah swasta.

    Dalam putusan MK diteegaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjamin terwujudnya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar secara gratis. Hal itu berlaku untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

  • Prabowo Gelar Rapat Strategis soal Proyek Giant Sea Wall

    Prabowo Gelar Rapat Strategis soal Proyek Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6/2025), guna membahas rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pesisir utara Pulau Jawa. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa inisiatif pembangunan tanggul laut ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta naiknya muka air laut di kawasan pesisir. 

    “Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut [Giant Sea Wall] di sepanjang pantai utara Pulau Jawa,” ujar Teddy dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025),”

    Teddy menjelaskan tanggul laut ini dirancang bukan hanya untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi dan banjir rob, tetapi juga memiliki fungsi tambahan sebagai cadangan air bersih bagi wilayah pesisir yang rentan kekeringan.

    Pemerintah berharap melalui pembangunan infrastruktur tanggul laut ini, masyarakat di wilayah pantai utara Jawa dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dari risiko bencana iklim, sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan secara jangka panjang.

     “Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih,” pungkas Teddy.

  • Danantara Siap Kawal Instruksi Prabowo Akselerasi Proyek Waste to Energy

    Danantara Siap Kawal Instruksi Prabowo Akselerasi Proyek Waste to Energy

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan sampah nasional sebelum tahun 2029, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. 

    Target tersebut ditegaskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Peran strategis Danantara juga ditegaskan oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani. Dia menyampaikan bahwa Danantara siap berinvestasi dalam proyek-proyek WTE di berbagai daerah, sambil memastikan semua aspek kelayakan terpenuhi.

    “Kami juga akan mengajak dunia swasta untuk berinvestasi bersama dengan Danantara di Waste to Energy ini,” kata Rosan.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa Presiden memberikan instruksi untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah, dengan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah.

    “Bapak sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau, 2029 mestinya sampah selesai, sehingga segala strategi telah kita susun bersama melalui beberapa pendekatan,” ujar Hanif kepada media usai rapat.

    Pendekatan tersebut mencakup pengelolaan di hulu, seperti pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hingga pengelolaan hilir, termasuk teknologi Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF).

    Presiden juga meminta agar koordinasi dengan pemerintah daerah diperkuat, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

    “Sehingga nanti kami dengan Pak Mendagri akan bersama-sama, sesuai arahan Pak Presiden, untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut,” lanjut Hanif.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa Presiden sangat memberi perhatian terhadap isu lingkungan, termasuk persoalan sampah yang menumpuk di banyak daerah. Pemerintah telah memetakan 33 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan dikonversi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis energi.

    “Itulah yang akan digunakan mekanisme namanya Waste to Energy, mengubah sampah menjadi energi. Nanti Danantara berperan di sana,” ujar Tito.

  • Pemerintah Upayakan Bandara Taif jadi Pintu Masuk Jemaah Haji Indonesia ke Tanah Suci

    Pemerintah Upayakan Bandara Taif jadi Pintu Masuk Jemaah Haji Indonesia ke Tanah Suci

    Bisnis.com, JEDDAH — Selain Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah dan Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Bandara Internasional Taif direncanakan menjadi salah satu pintu masuk jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Perhubungan Arab Saudi untuk membicarakan kemungkinan tersebut.

    Diketahui, Taif adalah sebuah kota di sebelah barat Makkah dengan jarak sekitar 70 kilometer. Waktu tempuh Taif-Makkah hampir sama dengan Jeddah-Makkah. Jarak yang relatif dekat itu, membuat Bandara Taif menjadi pilihan strategis untuk memperbanyak slot penerbangan jemaah haji Indonesia.

    “Kemarin sudah saya lakukan [pertemuan] dengan Pak Menteri Perhubungan [Arab Saudi]. Kalau hasil pembicaraan dengan kepala pengelola bandara, positif. Karena Bandara Taif ini jaraknya dengan Makkah sama dengan Bandara Jeddah, bahkan lebih pendek, hanya 70 km,” katanya, ditemui di Bandara Jeddah, Selasa (10/6/2025).

    Muhadjir melanjutkan, selain faktor jarak, bandara ini juga telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dijadikan pintu masuk jemaah haji Indonesia, antara lain telah memiliki dua landasan pacu untuk pesawat berbadan lebar. Bandara ini juga sudah beroperasi 24 jam dan saat ini sudah digunakan oleh 11 maskapai penerbangan dari berbagai negara.

    Hanya saja, yang masih perlu dipenuhi yakni peningkatan kapasitas terminal bandara untuk menampung jemaah haji yang datang dan pulang dari bandara ini.

    “Mungkin terminal yang harus diperbesar karena terminal internasionalnya itu hanya berkapasitas sekitar 500 orang. Tapi dari pihak pengelola bandara, asal itu ada deal, dia akan memenuhi permintaan-permintaan kami,” katanya.

    Jika rencana ini terealisasi, maka akan memperbanyak slot penerbangan jemaah haji Indonesia sehingga Presiden Prabowo Subianto dapat membuat kebijakan yang lebih strategis untuk menurunkan beban biaya jemaah haji Indonesia.

    “Itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi masa tinggal di sini karena masa tinggal jemaah kita itu sebenarnya menunggu giliran mau terbang untuk pulang dan itu saya rasa semakin pendek semakin baik lah sekarang,” jelasnya.

    Sementara ini, fase pemulangan jemaah haji Indonesia masih akan dilayani di Bandara Madinah dan Jeddah. Pemulangan gelombang pertama akan melalui Bandara Jeddah, dilanjutkan dengan gelombang kedua dari Bandara Madinah.

    Fase pemulangan itu dimulai pada Rabu (11/6/2025) dan akan berakhir tuntas pada 12 Juli 2025.

  • Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Ini Skemanya

    Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Ini Skemanya

    Bisnis.com, JEDDAH — Fase pemulangan jemaah haji Indonesia akan terbagi menjadi dua gelombang, sebagaimana ketika kedatangan. Kepala Daerah Kerja Bandara, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Abdul Bashir mengatakan kepulangan jemaah gelombang pertama seharusnya dilayani di Bandara King Abdulaziz, Jeddah.

    Namun demikian, karena keterbatasan slot penerbangan, 7 kelompok terbang (kloter) dipulangkan melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah. Adapun, pemulangan jemaah haji gelombang kedua akan seluruhnya dilayani di Bandara Madinah.

    “Kami melayani sampai tanggal 12 Juli 2025 totalnya. Nanti terakhir kepulangan dari bandara Madinah,” kata Bashir ditemui di Bandara Jeddah, Selasa (10/6/2025).

    Dia menjelaskan untuk fase pemulangan hari pertama Rabu (11/6/2025), akan ada 2.764 jemaah yang diberangkatkan baik melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah. Dari jumlah tersebut, 4 kloter dipulangkan melalui Bandara Madinah, dan sisanya akan dilepas di Bandara Jeddah.

    Sementara itu, untuk kepulangan, tidak akan ada lagi jalur fast track untuk layanan keimigrasian. Bashir mengatakan fast track adalah program yang digagas Pemerintah Arab Saudi untuk mempercepat layanan keimigrasian pada saat kedatangan. Adapun untuk kepulangan, diberlakukan layanan keimigrasian biasa.

    Lebih lanjut dia menjelaskan sebelum dipulangkan, jemaah haji nantinya akan dikumpulkan terlebih dahulu di paviliun bandara untuk pembagiana dokumen perjalanan yakni paspor dan boarding pass, serta pemeriksaan barang bawaan.

    “Kalau sudah selesai, sudah rapi, jemaah masuk ke dalam gate bandara untuk pemeriksaan keimigrasian, pemeriksaan x-ray, baru nanti mausk ke ruang tunggu di dekat gate keberangkatan,” jelasnya.

    Beberapa hal perlu diperhatikan jemaah haji terkait barang bawaan yakni satu jemaah hanya boleh membawa satu koper atau tas kabin dan satu tas paspor. Berat satu tas kabin dibatasi maksimal 7 kilogram.

    Dengan adanya aturan pembatasan tersebut, jemaah hendaknya lebih bijak dalam mengemas barang bawaannya agar sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menganggu laju proses pemulangan.

    Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, jemaah haji reguler yang berhasil diberangkatkan tahun ini sebanyak 203.152 orang, mencakup 99,92% dari total rencana kedatangan sebanyak 203.320 jemaah. Seluruh jemaah terbagi ke dalam total 525 kelompok terbang (kloter).

  • Pakar Hukum: Pemakzulan Gibran Bakal Hadapi Tantangan Konstitusional & Politik

    Pakar Hukum: Pemakzulan Gibran Bakal Hadapi Tantangan Konstitusional & Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Dosen hukum tata negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti membeberkan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nampaknya akan menjumpai beberapa tantangan di setiap tingkatannya.

    Semula, Bivitri menjelaskan mekanisme pemakzulan adalah hal konstitusional yang memang diatur. Di Indonesia, penjelasannya tertera pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

    Dia menerangkan, lapisan pertama harus ada 2/3 suara setuju dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

    Kemudian, lanjutnya, jika nanti DPR setuju, akan dikirimkan ke lapisan kedua yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, bila MK menyatakan bersalah, maka akan disampaikan ke lapisan ketiga yaitu MPR.

    “Jadi di lapis pertama saja, saya kira sudah banyak tantangannya. Namanya partai politik pasti akan bertanya, what’s in it for me? Mereka akan dapat apa, kalau mereka setuju mau ada pemakzulan terhadap Gibran. Akan ada negosiasi politik,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Bivitri meneruskan, pada lapisan kedua, MK akan memeriksa secara hukum benar atau tidak konstruksi yang diusulkan oleh DPR itu. Namun, dia berujar tantangan di MK saat ini masih belum bisa diprediksi, terutama soal hakim MK.

    “Saya duga misalnya apakah Anwar Usman bisa ikut atau tidak misalnya ya, karena ada benturan kepentingan kan sudah ada presedennya tuh, dia enggak boleh ikut waktu PHPU Pilpres tahun lalu. Jadi berat kalau jalurnya adalah jalur pasal 7A, 7B sebenarnya,” ungkapnya.

    Dilanjutkannya, tantangan di lapisan ketiga yakni MPR adalah bila nantinya anggota DPR yang berubah pikiran saat pengambilan suara. Pasalnya, MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD.

    “Nah bisa saja yang anggota DPR-nya berubah lagi. Lalu bagaimana dengan anggota DPD-nya? Di level ketiga ada lagi tantangannya. Kemudian kalau misalnya Gibran sudah dimakzulkan, siapa yang akan menggantikan? Nah itu ada dalam tata tertib MPR,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, karena tiga tantangan tadi Bivitri menyebut dirinya tidak bisa menjawab persoalan optimis atau tidaknya Gibran pasti dimakzulkan, karena masalah ini harus dianalisis setiap hari dan minggunya.

    “Jadi situasi nasional semuanya mesti dibaca. Saya enggak bisa bilang sekarang optimis atau tidak optimis gitu. Yang jelas tantangannya besar sekali di tiga level tadi,” ucapnya.

    Meski demikian, Bivitri turut mengapresiasi para purnawirawan TNI yang sudah mengirimkan secara tertulis usulannya ke DPR dan MPR, sehingga usulannya ini bukan hanya wacana semata.