Category: Bisnis.com Nasional

  • Cerita Jemaah Haji Sakiyah, Berangkat Berdua, Pulang Seorang Diri

    Cerita Jemaah Haji Sakiyah, Berangkat Berdua, Pulang Seorang Diri

    Bisnis.com, MADINAH – Pandangan Sakiyah Imuk (65) tampak kosong saat menunggu jadwal penerbangan pulang di paviliun Terminal Haji, Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz Madinah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2025).

    Bagaimana tidak, suaminya, Pasah Suki (75), yang berangkat bersamanya sebagai jemaah haji, baru saja meninggal dalam perjalanan bus dari Makkah menuju Madinah.

    Sakiyah harus rela pulang ke Tanah Air menggandeng suaminya yang tinggal nama saja. Pasah Suki mengembuskan nafas terakhir di dalam bus, tepat sebelum kepulangan kelompok terbang (kloter) 01 Embarkasi Lombok (LOP-01).

    Sukiyah, yang tiba di Paviliun 6 bandara sekitar pukul 02.15 Waktu Arab Saudi (WAS), tampak duduk sendiri membawa koper miliknya, serta barang bawaan dan dokumen milik mendiang suaminya. Dia mengenakan baju terusan hitam, berbeda dengan jamaah lainnya yang memakai pakaian batik dan kerudung putih.

    Sakiyah sempat bercerita, selama di Arafah, suaminya dalam kondisi sehat. Namun, setelah perjalanan dari Arafah ke Mina, kondisi kesehatannya menurun dan mulai mengalami batuk, sehingga tidak bisa melaksanakan lempar jumrah secara langsung. Prosesi ibadah dilanjutkan dengan kursi roda saat tawaf ifadah dan tawaf wada.

    “Kondisinya mulai menurun setelah di Mina. Mungkin ini sudah jalannya,” kata Sakiyah.

    Ia juga menyampaikan bahwa suaminya dalam kondisi baik saat berangkat dari Indonesia hingga menjalani rangkaian ibadah di Madinah dan Makkah. Ia sempat memeluk suaminya sebelum meninggal dunia di bus.

    Sakiyah mengikhlaskan kepergian suaminya dan tetap pulang ke Tanah air seorang diri. Dia menyampaikan harapannya agar sang suami mendapatkan tempat terbaik setelah tuntas menjalankan ibadah haji. “Doakan suami saya ya,” ujarnya pelan.

    Jemaah haji wafat

    Pasah Suki menjadi satu diantara 235 jemaah haji yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, setidaknya hingga Kamis (12/6/2025). Seperti ratusan jemaah lain yang berpulang, jenazah Pasah Suki akan diurus dan dikebumikan di Arab Saudi.

    Dari jumlah jemaah wafat tersebut, 148 diantaranya adalah perempuan, dan sisnya, 87 orang laki-laki. Jemaah meninggal paling banyak terjadi di Makkah sebanyak 167 jiwa. Berturut-turut kemudian Madina (31 jemaah), Mina (15 jemaah), Arafah (13 jemaah), dan bandara (9 jemaah). Jika dibandingkan dengan akumulasi periode yang sama tahun lalu, jumlah jemaah wafat tahun ini menurun dari sebelumnya 249 jiwa.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya mengapresiasi peningkatan layanan kesehatan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji tahun ini. Jumlah rumah sakit yang disiagakan, juga petugas yang berpatroli meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.

    Selain itu, setelah melalui lobi ke Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) diizinkan untuk beroperasi dan melakukan tindakan kepada pasien jemaah Indonesia.

    “Tadinya kan ditutup, akhirnya kita lobi dengan Menteri Kesehatan, akhirnya bisa dibuka kembali. Kemudian yang lainnya lagi bahwa pengobatan-pengobatan di kemah pun juga itu diberikan banyak dispensasi,” kata Nasaruddin.

    Meski diwarnai berbagai dinamikan di lapangan, Nasaruddin mengatakan penyelenggaraan haji tahun ini, secara umum berjalan lancar dengan kerja sama berbagai pihak. Kendala-kendala teknis di lapangan, seperti keterlambatan bus dan distribusi katering jemaah, akan menjadi catatan perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji selanjutnya.

  • Oleh-Oleh Jemaah Haji dari Tanah Suci, Cerita Haru dan Pengharapan atas Doa-Doa

    Oleh-Oleh Jemaah Haji dari Tanah Suci, Cerita Haru dan Pengharapan atas Doa-Doa

    Bisnis.com, JEDDAH — Keharuan dan pengharapan atas doa-doa mengiringi kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Setelah melalui fase puncak Ibadah Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kemudian kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, jemaah haji Indonesia kini memasuki fase pemulangan yang telah dimulai Rabu (11/6/2025).

    Di tengah kesibukan bongkar muat koper kabin jemaah kelompok terbang 1 Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS-01) di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (11/6/2026), tampak wajah-wajah menahan haru dan lega usai rangkaian ibadah menguras stamina fisik, tetapi juga sarat nilai-nilai spiritual.

    Duduk di antara ratusan jemaah yang menunggu boarding di paviliun Terminal Haji Bandara Jeddah, Erni Istasari Kromorejo (53). Wajahnya tampak sedikit pucat. Dia lalu menunjukkan bekas pemasangan infus di tangan kirinya.

    Pergerakan selama puncak ibadah haji cukup menguras ketahanan fisik hingga Erni mengaku terserang muntaber. Beruntung dia dengan cepat mendapat penanganan dari dokter kloter hingga kondisinya membaik dan cukup bugar untuk perjalanan pulang.

    Meski awalnya berangkat seorang diri, dalam perjalanannya Erni menjadi pendamping Nasihartini (83), yang duduk di atas kursi roda tak jauh darinya. Sebelum berangkat, Erni mengaku tak mengenal Nasihartini meski keduanya berbagi kawasan permukiman yang sama di Perumahan Mutiara Jaya, Bekasi. Pendampingan kepada Nasihartini dijalaninya seolah perempuan itu adalah ibunya sendiri yang telah berpulang.

    “Ternyata saya harus menemani nenek [Nasihartini]. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan lancar. Saya mau berusaha mengurus nenek sebaik mungkin sampai saya serahin ke cucu nenek,” katanya sambil berkaca-kaca.

    Meski mengaku bersyukur atas perjalanan ibadah hajinya tahun ini, Erni bercerita sempat tidak kebagian bus murur yang seharusnya mengantarkan dirinya dan Nasihartini dari Arafah langsung menuju Mina, dengan melintasi Muzdalifah. Skema murur disiapkan untuk jemaah lansia dan risiko tinggi beserta pendamping mereka. Dari profil usia dan risiko, Nasihartini layak masuk skema murur.

    “Ternyata saya mau enggak mau harus ikuti perjuangan di Muzdalifah, sempit-sempitan, ngantuk. Tapi ya Alhamdulillah mungkin panggilan haji itu mungkin itu, ya,” ujarnya.

    Di Mina, selain berjibaku dengan barang bawaan, Erni juga masih harus menangani telapak kaki Nasihartini yang melepuh setelah berjalan ke toilet tanpa mengenakan sandal. Setelah perjalanan hajinya hampir berakhir di Bandara Jeddah, Erni membawa pulang pengharapan terkabulnya doa-doa yang dia langitkan di Arafah.

    “Mudah-mudahan, saya punya anak tuna rungu, saya minta ampun gitu, ya. Terus anak pertama belum punya anak. Itu aja kondisinya,” kata Erni.

    Berharap kembali

    Berangkat ke Tanah Suci seorang diri juga dijalani Jani Jaan (87). Raut wajahnya tampak cerah ceria jelang kepulangan. Dia mengaku banyak jemaah dan petugas yang membantu aktivitasnya selama beribadah haji.

    Jani Jaan (87) jemaah haji asal Bekasi, diwawancara sesaat sebelum kepulangan di Bandara Jeddah, Arab Saudi, Rabu (11/6/2025). Bisnis/Reni Lestari

    “Alhamdulillah senang, sudah setua ini bisa sampai di sini. Banyak banyak Alhamdulillah, banyak yang nolong saya,” kata Jani.

    Banyak doa yang dipanjatkan Jani selama berhaji, terkhusus untuk cucu-cucunya agar segera mendapatkan jodoh. Selepas ini, dia berharap bisa kembali ke Tanah Suci, menunaikan ibadah umrah bersama anak-anaknya.

    “Alhamdulillah, mudah-mudahan, anak-anak juga [bilang] entar kita umrah ya, mak,” ujarnya.

    Beberapa saat setelah jemaah selesai dengan barang bawaan dan kopernya, petugas mengarahkan mereka untuk masuk melalui gerbang keberangkatan. Pulang ke Tanah Air, jemaah haji membawa hati yang penuh dan iman yang bulat. Mabrur, mabrur, mabrur.

  • Prabowo Siap Pangkas Anggaran TNI-Polri Demi Naikkan Gaji Hakim

    Prabowo Siap Pangkas Anggaran TNI-Polri Demi Naikkan Gaji Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia, yang diketahui sudah 18 tahun lamanya tidak mengalami kenaikan. Dia bahkan tak segan-segan untuk mengalokasikan anggaran kenaikan gaji itu dari TNI-Polri. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara Pengukuhan Hakim 2025 di Balairung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025). 

    Prabowo menyebut telah memerintahkan menteri-menterinya, khususnya Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran kenaikan gaji hakim seluruh Indonesia. 

    “Saya minta dinaikkan [gaji hakim] datang ke saya segini pak [kenaikannya]. Kurang! Kalau perlu anggaran lain saya kurangi di sini, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi,” ucap Prabowo. 

    Kepala Negara menyebut gaji hakim penting dinaikkan untuk memastikan lembaga yudikatif itu bisa memastikan penegakkan keadilan, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 

    Prabowo menyinggung banyak pelaku korupsi yang ditetapkan tersangka di tingkat penyidikan, namun justru lolos saat berada di pengadilan. 

    “Si koruptor si maling si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan tidak bisa dibeli,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Alasan lain Prabowo ingin menaikkan gaji hakim lantaran dia baru mengetahui bahwa para hakim sudah 18 tahun lamanya tidak mengalami kenaikan gaji. 

    “Para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan, 18 tahun padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan saya dapat laporan ada hakim yang masih apa itu kontrak-kontrak nggak punya rumah dinas dan sebagainya dan sebagainya,” paparnya. 

  • Deretan Jenderal TNI-Polri di MIND ID, Komjen Fadil Imran Jabat Komisaris

    Deretan Jenderal TNI-Polri di MIND ID, Komjen Fadil Imran Jabat Komisaris

    Bisnis.com, JAKARTA —BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID menyetujui perubahan susunan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (10/6/2025).

    Menariknya, dari nama yang beredar belakangan, ada dua nama pejabat berlatarbelakang Polri dan jenderal kopassus yang masuk dalam struktur direksi dan komisaris MIND ID. Mereka antara lain, Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi dan Komjen Pol Muhammad Fadil Irman.

    Firman Santyabudi adalah putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri. Firman pensiun pada tahun 2023.

    Sementara itu, Komjen M. Fadil Imran saat ini menjabat sebagai Kabaharkam Polri. Fadil sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Timur. Dia ditunjuk sebagai komisaris menggantikan Agung Setya yang juga berlatarbelakang polisi.

    Nama Komjen Fadil dan Irjen Firman menambah daftar pejabat Polri dalam struktur direksi dan komisaris MIND ID. 

    Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis.com, pemegang saham memutuskan untuk mengganti tiga direktur serta menambah tiga kursi jabatan baru dalam jajaran direksi.

    Secara rinci, Aditya Kusumo ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Investasi, menggantikan Akhmad Fazri. Sementara itu, Kuswantoro Pranabudi dipercaya menjabat sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha, menggantikan Dilo Seno Widagdo. Adapun posisi Direktur Manajemen Risiko dan HSE kini diisi oleh Firman Santyabudi, menggantikan Nur Hidayat Udin.

    Selain penggantian, RUPST juga memutuskan penambahan tiga posisi baru dalam struktur direksi. Tedy Badrujaman diangkat sebagai Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral, sementara Pambudi Sunarsihanto menjabat sebagai Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management. Terakhir, Budi Santoso ditunjuk menjadi Direktur Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Mineral.

    “RUPS sepakat untuk mengangkat nama-nama tersebut sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia,” tulis dokumen yang diterima Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Dalam susunan pengurus yang baru ini, Direktur Utama MIND ID masih dijabat oleh Maroef Sjamsoeddin, sedangkan posisi Wakil Direktur Utama tetap dipegang oleh Dany Amrul Ichdan.

    Berikut susunan lengkap direksi dan komisaris MIND ID:

    Direksi MIND ID

    Direktur Utama: Maroef Sjamsoeddin (TNI)
    Wakil Direktur Utama: Dany Amrul Ichdan
    Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha: Kuswantoro Pranabudi
    Direktur Keuangan dan Investasi: Aditya Kusumo
    Direktur Manajemen Risiko dan HSE: Firman Santyabudi (Polri)
    Direktur Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Mineral: Budi Santoso
    Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral: Tedy Badrujaman
    Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management: Pambudi Sunarsihanto

    Komisaris MIND ID

    Komisaris Utama/Independen : Fuad Bawazier
    Komisaris : Muhammad Fadil Imran (Polri)
    Komisaris Independen : Carmelia Hartoto
    Komisaris Independen : Nugroho Widyotomo (TNI)
    Komisaris : Astera Primanto Bhakti
    Komisaris : Grace Natalie
    Komisaris : Tri Winarno

  • PDIP Wanti-wanti soal Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    PDIP Wanti-wanti soal Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengingatkan soal tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) TNI kala mencuatnya rencana TNI AD akan merekrut 24.000 tamtama guna membentuk batalyon teritorial pembangunan.

    Purnawirawan TNI ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta dan ketahanan pangan nasional.

    “Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Terkait hal tersebut, TB menekankan Indonesia itu menganut sistem pertahanan rakyat semesta, sehingga seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

    “Doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai,” ujarnya.

    Dalam konteks perang berlarut, dia menjelaskan bahwa sangat penting untuk menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa-desa, kampung, dan kota, supaya perlawanan dapat berlangsung selama mungkin.

    “Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” sebut Mayjen TNI (Purn) itu.

    Sebaliknya dalam keadaan damai, tugas prajurit membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional yakni Kementerian Pertanian.

    “Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” pungkasnya.

    Sebelumnya, diketahui Batalyon ini nantinya akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni. 

    Direncanakan, batalyon tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. 

  • Langkah Pencairan BSU Rp600.000 saat Muncul Tulisan Data Diproses

    Langkah Pencairan BSU Rp600.000 saat Muncul Tulisan Data Diproses

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer dapat dilakukan sebelum minggu kedua Juni 2025.

    “Sebelum minggu kedua kita berharap sudah disalurkan,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Pemerintah pun mengatakan sebagian BSU telah dikirimkan kepada penerimanya mulai 5 Juni 2025. Namun penerima tetap harus melakukan pengecekan untuk mengetahui status pencairannya.

    Data Masih Diverifikasi

    Hingga kini, masih ada sejumlah pekerja yang belum mendapatkan BSU. Pekerja pun diminta untuk melakukan pengecekan status pencairan BSU melalui link resmi seperti https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

    Saat melakukan pengecekan, akan muncul status apakah anda termasuk penerima atau bukan. Sejumlah pekerja pun mengklaim status mereka masih “diverifikasi”.

    Apabila BSU belum cair, maka akan muncul tulisan, “Data Anda saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi. Silakan cek secara berkala untuk mendapatkan pembaruan status Anda.”

    Tulisan tersebut muncul karena data penerima belum di-update oleh sistem. Apabila anda terdaftar namun masih muncul tulisan tersebut, anda akan diminta untuk memperbarui data lainnya.

    Data lain yang diminta untuk diperbarui yakni rekening terbaru milik penerima BSU.

    Cara Update Rekening Himbara untuk Pencairan BSU 2025

    Buka situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi yang diminta
    Klik “lanjutkan” hingga muncul tulisan “Update Rekening”
    Masukkan Nama Bank Himbara yang dimiliki lengkap dengan Nama dan Nomor Rekening
    Setelah itu akan muncul tulisan “Pembaruan Rekenning Berhasil”
    Data akan kemudian akan dilakukan verifikasi

    Apabila anda termasuk penerima BSU, bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening penerima

    Cara Cek Status Penerima BSU Rp600.000

    Cara cek apakah anda termasuk karyawan yang terdaftar untuk menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat dilakukan dengan 3 cara.

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki
    Apabila sudah memiliki akun, login dan isi data diri lengkap seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan lain-lain
    Cek notifikasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima

    2. Melalui Situs BPJS Ketenagakerjaan

    3. Melalui Aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Daftar untuk masuk ke dalam sistem. Apabila sudah punya akun, langsung lakukan login
    Masukkan NIK dan cek status pencairan bantuan

  • PP Muhammadiyah: Tambang di Pulau Kecil jadi Bom Waktu Ekologis

    PP Muhammadiyah: Tambang di Pulau Kecil jadi Bom Waktu Ekologis

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Hikmah & Kajian Publik (LHKP) PP Muhammadiyah mendesak pemerintah mencabut seluruh izin pertambangan di pulau kecil karena dinilai lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya.

    Anggota Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Parid Ridwanuddin menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mencabut izin 4 korporasi tambang yang ada di Raja Ampat Papua Barat Daya. Namun, ratusan perusahaan tambang yang ada di pulau kecil Indonesia harus dievaluasi izinnya.

    Berdasarkan data resmi Yayasan Auriga Nusantara (2025), ada 303 perusahaan tambang yang tersebar di 214 pulau kecil dengan luas total 390.000 hektare.

    “Jika pemerintah berhenti di pencabutan empat izin usaha pertambangan di Raja Ampat, tetapi membiarkan izin usaha pertambangan di pulau kecil lain di Indonesia, maka ini melanggar peraturan perundangan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (11/6).

    Parid menegaskan jika pemerintah ingin membuat perusahaan tambang menjadi tertib, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil harus dijalankan tanpa pandang bulu.

    “Artinya, jika pemerintah ingin melakukan penegakan hukum berdasarkan UU tersebut, maka seluruh izin pertambangan di pulau kecil seharusnya dievaluasi dan dicabut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” katanya.

    Senada, Ketua Bidang Politik Sumber Daya Alam (SDA) LHKP PP Muhammadiyah Wahyu Perdana yang berpandangan bahwa pencabutan empat IUP oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak boleh digunakan pemerintah untuk memberi kesempatan kepada perusahaan tambang nikel agar memenuhi persyaratan administratif pertambangan, lalu dibuka kembali izin baru.

    “Jika pertambangan di pulau-pulau kecil, tidak dihentikan, ini akan menjadi bom waktu ekologis dan juga sosial ekonomi yang akan meledak kapan saja,” ujarnya.

    Dia menilai bahwa pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia memiliki kerentanan yang sangat tinggi, sehingga pertambangan jenis apapun seharusnya tidak boleh diberikan izin untuk menggarap pulau kecil.

    “PP Muhammadiyah menggarisbawahi keadilan ekologis sebagai satu keniscayaan yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk di pulau-pulau kecil,” tuturnya.

  • Masyarakat Sipil Tolak Ide Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon pangan

    Masyarakat Sipil Tolak Ide Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Rekrutmen calon tamtama TNI AD sebanyak 24.000 orang untuk pembentukan Batalyon baru yakni Batalyon Teritorial Pembangunan dinilai tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia.

    Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL.

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira. 

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD.

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Bahkan, imbuhnya, implikasi lebih jauh dari perekrutan besar-besaran dan dibentuknya batalyon baru adalah tingkat kerentanan personel militer untuk terlibat gesekan dengan masyarakat menjadi tinggi.

    “Gesekan itu terbentang dari mulai sengketa agraria, sengketa industrial, hingga pengerahan pasukan yang memproduksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah,” ungkap Usman.

    Oleh karena itu, Usman berpandangan sebenarnya tidak ada urgensinya sama sekali harus dibentuk batalion teritorial pembangunan yang akhirnya akan merekrut besar-besaran hingga 24.000 orang.

    “Seharusnya jumlah personel TNI AD itu malah dikurangi, bukan ditambah. Kalau ditambah, yang terjadi adalah penghijauan TNI. Seperti kuningisasi politik zaman Orde Baru, sehingga partai lain yang berwarna beda tidak berkembang,” singgungnya.

    Mencederai Semangat Reformasi

    Senada, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan juga menolak rencana perekrutan calon tamtama secara besar-besaran, yakni sebanyak 24.000 orang untuk membentuk struktur organisasi baru berupa Batalyon Teritorial Pembangunan.

    Menurut Koalisi, rekrutmen ini nantinya disiapkan bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan menjadi pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan.

    Koalisi memandang, rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagi alat pertahanan negara. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan.

    “Dengan demikian, kebijakan perekrutan sebagaimana sedang direncanakan tersebut telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan dilansir dari keterangan resmi. 

    Perubahan lingkungan strategis dan ancaman perang yang semakin kompleks dan modern sebenarnya menuntut TNI untuk fokus dan memiliki keahlian spesifik di bidang peperangan.

    Dalam konteks itu, Koalisi mengatakan menempatkan TNI untuk mengurusi hal-hal di luar pertahanan justru akan melemahkan TNI dan membuat TNI menjadi tidak fokus untuk menghadapi ancaman perang itu sendiri dan secara tidak langsung akan mengancam kedaulatan negara. 

    Koalisi juga menilai perekrutan dan pelibatan TNI bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan untuk urusan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan adalah bentuk kegagalan untuk menjaga batas demarkasi yang tegas antara urusan sipil dan militer.

    “Padahal, konstitusi UUD 1945 dan bahkan UU TNI sendiri telah menetapkan pembatasan terhadap TNI yang jelas-jelas tidak memiliki kewenangan mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan,” katanya.

    Hal ini tentu mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tidak lagi ikut-ikutan mengurusi urusan sipil.

    “Kami mendesak Presiden dan DPR untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tentang perekrutan dan pelibatan TNI yang berlebihan tersebut karena telah menyalahi jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai amanat konstitusi dan UU TNI,” ucap Koalisi. 

  • Makanan Jemaah Terlambat Datang, Menag Jamin Ada Kompensasi Uang

    Makanan Jemaah Terlambat Datang, Menag Jamin Ada Kompensasi Uang

    Bisnis.com , MAKKAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar menjamin adanya uang saku pengganti atas keterlambatan datangnya katering makanan ke hotel-hotel jemaah haji di Makkah, usai rangkaian ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) selesai.

    Sebelumnya, pasokan makanan jemaah selama sebelum dan sesaat setelah puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dipenuhi dengan makanan siap santap yang dipasok oleh BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi.

    Dengan pertimbangan banyak jalan raya di Makkah yang ditutup jelang dan setelah puncak haji sehingga menyulitkan distribusi, jemaah dibekali satu set kardus makanan siap santap berisi enam menu untuk enam kali makan.

    Rinciannya, makan pagi, siang, dan malam untuk 7 Dzulhijjah, makan pagi untuk 8 Dzulhijjah, dan makan siang dan makan malam untuk 13 Dzulhijjah. Adapun, pada 8 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah pagi, makanan jemaah ditanggung oleh syarikah penyedia layanan haji di Arafah dan Mina.

    Dengan skema tersebut, asumsinya katering jemaah akan kembali normal didistribusikan pada 14 Dzulhijjah pagi atau 10 Juni 2025.

    Namun demikian, terjadi keterlambatan pengiriman konsumsi hingga muncul video viral jemaah yang tinggal di hotel 509 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi tidak mendapat suplai makanan.

    “Memang kemarin ada keterlempatan pengiriman makanan ya, karena ada kasus tertentu ya. Kami sudah antisipasi dengan cara, yang tidak dapat makanan itu kami kasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin dalam konferensi pers di Makkah, Rabu (11/6/2025).

    Dengan demikian, Menag menampik tudingan bahwa ada penelantaran jemaah terkait dengan hak konsumsi. Menurutnya, yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman karena kondisi lalu-lintas yang macet akibat sejumlah ruas jalan masih ditutup.

    “Jadi itu sebetulnya tidak benar bahwa ada yang terlantar, bahkan itu hanya menunggu bus untuk pindahkan [makanan] ke hotel yang cadangan itu,” kata Nasaruddin.

    Secara keseluruhan, jemaah haji Indonesia 2025 mendapatkan layanan katering yang terstruktur selama berada di Tanah Suci. Total jemaah Indonesia mendapatkan 126 kali makan selama di Tanah Suci, dengan rincian, 27 kali di Madinah, 84 kali di Makkah, dan 15 kali makan selama di Armuzna.

  • Barang-Barang Jemaah Haji Langsung Dikirim ke Debarkasi, Tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Barang-Barang Jemaah Haji Langsung Dikirim ke Debarkasi, Tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Bisnis.com, JAKARTA — Barang-barang milik jemaah haji yang tiba di Bandara Soekarno Hatta akan langsung dikirim ke debarkasi, sehingga para jemaah dapat mengambilnya dengan lebih mudah di debarkasi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kesiapan pelayanan menyambut kepulangan jemaah haji di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Rabu (11/6/2025) malam.

    Anggito menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pengembangan pelayanan untuk jemaah haji yang pulang ke Tanah Air, misalnya layanan pindai pengenalan wajah (face recognition) untuk mendeteksi manifes penumpang atau jemaah. Lalu, terdapat pula layanan pengangkutan barang jemaah langsung ke debarkasi.

    “Barang-barang tidak lagi melalui conveyor tapi langsung diangkut dari penerbangan langsung diangkut ke debarkasi di Pondok Gede. Jadi, ini adalah inovasi baru yang kita lakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan nanti akan dilakukan juga di beberapa bandara,” ujar Anggito pada Rabu (11/6/2025) malam.

    Menurut Anggito, pemerintah akan memberlakukan layanan itu di bandara-bandara lainnya, tetapi saat ini telah berlaku di Bandara Soekarno Hatta. Dia menilai bahwa pelayanan bandara tersebut lebih terdepan sehingga dapat menjadi tolok ukur bagi bandara lain.

    “Kami mengadari jamaah haji yang sudah pulang itu ingin segera bertemu dengan keluarganya, kan. Jadi, kami fasilitasi supaya proses di bandara dan di debarkasi cepat. Ini alhamdulillah sudah kami praktikkan untuk kepulangan jemaah haji di Tanah Suci, mulai kepulangan pertama, jam 2 pagi,” ujarnya.

    Selain itu, Bea Cukai juga memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk terhadap barang kiriman jemaah haji yang mencapai US$149.144 atau setara Rp2,4 miliar (asumsi kurs Rp16.260 per dolar AS).

    Anggito mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut diberikan mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/2025 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

    Jemaah haji mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) barang kiriman untuk dua kali pengiriman per musim haji dengan nilai maksimal US$1.500 atau sekitar Rp24,39 juta.

    “Itu adalah fasilitas yang diberikan khusus yang baru berlaku tanggal 6 [Juni 2025]. Kita sudah menerima barang kiriman, perhari ini 1.188 dokumen,” ujar Anggito.

    Secara perinci, dari 1.188 dokumen barang kiriman selama 1 Mei hingga 11 Juni 2025, seluruhnya merupakan barang milik jemaah haji plus dan tidak ada kiriman dari jemaah haji reguler.

    Sebanyak 1.169 diantaranya mendapatkan fasilitas bea masuk dan PDRI. Sementara sisanya atau 19 dokumen tidak mendapatkan fasilitas karena tidak sesuai dengan ketentuan pembebasan bea masuk dan PDRI.