Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

    Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara ihwal isu kocok ulang atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang belakangan ini mencuat. Dia menyebut para menteri dan pimpinan lembaga di bawahnya telah bekerja dengan baik. 

    Hal itu disampaikan Prabowo usai acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Saat ditanya oleh awak media mengenai isu reshuffle kabinet pemerintahannya, Prabowo menyatakan bahwa saat ini dia menilai menteri-menterinya bekerja dengan baik.

    “Supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang saja,” ujarnya kepada awak media setelah menghadiri penutupan ICI itu. 

    Prabowo mengakui bahwa ada beberapa kritik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Dia pun menilai hal itu biasa karena tidak bisa memuaskan semua orang. 

    Meski demikian, Prabowo menilai para anak buahnya relah bekerja kerjas dan memiliki niat baik, kekompakan serta tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun afiliasi mereka. Hal itu berlaku termasuk untuk menteri-menteri dari latar belakang partai politik. 

    “Saya sebagai pengguna, sebagai user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, itu biasa,” ucapnya. 

    Oleh sebab itu, Kepala Negara pun menegaskan tidak akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Dia meminta waktu kepada masyarakat untuk membuktikan hasil capaian kementeriannya. 

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik, dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,” ungkapnya. 

    Adapun sekitar delapan bulan pemerintahan Prabowo, Presiden ke-8 RI itu baru mengganti satu menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) dari Satryo Soemantri Brodjonegoro, ke Brian Yuliarto. 

  • Kapolri Ungkap Alasan Buruh Sritex Belum Masuk Program Desk Tenaga Kerja

    Kapolri Ungkap Alasan Buruh Sritex Belum Masuk Program Desk Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan alasan buruh Sritex (SRIL) belum masuk dalam skema penyelamatan Desk Ketanagakerjaan.

    Dia mengungkap, terkait dengan buruh Sritex yang terdampak PHK bakal dilanjutkan melanjutkan pekerjaannya di tempat yang sama. Pasalnya, perusahaan yang dinyatakan pailit itu disebut akan memiliki pengelola yang baru.

    “Untuk Sritex berbeda lagi, karena memang Sritex kedepannya akan terus dilanjutkan, diperkerjakan di perusahaan tersebut, walaupun mungkin nanti dengan nama baru, karena memang pengelolaannya juga diambil alih,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Namun demikian, Sigit enggan menjelaskan lebih detail terkait nasib eks buruh Sritex tersebut. Sebab, nantinya bakal ada pengumuman resmi dari pihak-pihak terkait “Akan ada pengumuman resmi kalau itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Desk Ketenagakerjaan hasil kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan itu telah memberangkatkan 700 buruh ke dua perusahaan di Cirebon dan Brebes.

    Adapun, dua perusahaan Cirebon dan Brebes yakni PT Indonesia Dremers Sports dan PT Tah Sung Hung nantinya bisa menyerap tenaga kerja secara total sebesar 35.000 buruh.

    Secara bertahap, kata Sigit, buruh yang terdampak PHK sebelumnya akan kembali disalurkan oleh desk ketenagakerjaan secara bertahap. “Dan kami minta untuk Desk Ketenagakerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama, saat ini ada 2.600 yang kita siapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial,” pungkas Sigit.

  • Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Bisnis.com, MADINAH — Kuota haji Indonesia pada 2026 dikabarkan akan dipangkas 50% sehubungan dengan evaluasi terkait kemampuan fisik jemaah Tanah Air, khususnya bagi mereka yang lanjut usia (lansia) dan berisiko tinggi. 

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan resmi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait hal itu. 

    “Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Kamis (12/6/2025). 

    Pernyataan itu disampaikan untuk meredam keresahan publik yang berkembang di tengah fase pemulangan jemaah, terutama setelah muncul spekulasi terkait rencana pengurangan kuota haji secara drastis pada musim mendatang.

    Nasaruddin menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak mana pun.

    “Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 229.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota mencapai 221.000 orang.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh petugas haji yang berjibaku di tengah cuaca ekstrem demi memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik.

    “Lihat sendiri jemaah kita. Lihat petugas kita yang bekerja di lapangan dengan ikhlas. Mereka juga punya keluarga dan harga diri. Jadi jangan kita pelintir seolah-olah ada yang genting,” katanya.

    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi kini masih fokus pada fase kepulangan jemaah Indonesia, setelah melalui puncak rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). 

    Sebagaimana fase kedatangan, pemulangan jemaah dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, dan gelombang kedua melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz Madinah. 

    Namun, demikian ada 7 kloter jemaah haji gelombang pertama yang dipulangkan melalui Bandara Madinah karena keterbatasan slot penerbangan. 

  • Prabowo Kritik BUMN: Tak Efisien dan Boros!

    Prabowo Kritik BUMN: Tak Efisien dan Boros!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa selama ini kinerja badan usaha milik negara (BUMN) lambat dan boros.

    Hal itu disampaikan oleh Prabowo pada acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Prabowo awalnya menyampaikan bahwa telah meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, untuk memprioritaskan keterlibatan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur. 

    “Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya, prioritas untuk itu infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya,” ujarnya di JCC. 

    Prabowo menyebut intervensi negara masih tetap dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu krusial seperti kelaparan, kemiskinan, dan memperbaiki pendidikan.

    Namun, peranan swasta dinilai penting utamanya di bidang pembangunan fisik. Menurutnya, swasta maupun perusahaan multinasional justru cenderung lebih modern, efisien dan mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar.

    Sebaliknya, Prabowo mengakui bahwa BUMN-BUMN yang ada justru tidak mencerminkan keefisienan sehingga pada akhirnya meminta intervensi negara dalam memberikan dukungan kepada mereka secara keuangan. 

    “Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN, apa ini PMN PMN ini,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu bertanya apabila perusahaan besar internasional mengenal adanya suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), seperti yang biasa didapatkan oleh BUMN. 

    Hal itu, terang Prabowo, yang menjadi alasan mengapa pemerintahannya ingin agar swasta dengan teknologi modern harus menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

    “Saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek dibantu, diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” ujarnya. 

  • Kaesang Ditanya Soal Kans Jokowi Jadi Ketum PSI: Jangan di Sini, Enggak Baik

    Kaesang Ditanya Soal Kans Jokowi Jadi Ketum PSI: Jangan di Sini, Enggak Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai kans ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) menggantikannya sebagai ketua umum. 

    Hal itu ditanyakan kepada Kaesang setelah bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/6/2025). Namun, ia memilih untuk tidak menjawab.

    “Jangan di sini, jangan di sini (di Balai Kota Jakarta). Enggak baik, enggak baik. Jangan ya jangan,” ujar Kaesang sambil menyatukan kedua telapak tangan di depan wajah sebagai gestur terima kasih, lalu berjalan menuju mobilnya.

    Saat kembali ditanya apakah masih berminat mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI, Kaesang tetap menolak menjawab. “Jangan di sini, jangan,” katanya singkat. 

    Kaesang juga menolak menanggapi mengenai kans ayahnya yang juga presiden ke 7 Joko Widodo yang belakangan ini santer terdengar akan memimpin partai berbasis anak muda itu. 

    “Jangan, jangan di sini, ini tempat pak Gubernur, enggak enak, enggak enak. Saya berkomentar tentang PSI di sini,” jelas Kaesang dari dalam mobil sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.

    PSI Buka Pintu untuk Jokowi

    Sementara itu, PSI siap membuka pintu untuk Joko Widodo (Jokowi) jika akan bergabung ke partai yang dipimpin anak bungsunya itu.

    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengaku seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Jokowi bilamana memang ingin bergabung. Bahkan dia mengungkapkan bahwa PSI memang didirikan untuk mendukung Jokowi sejak awal atau tepatnya pada 2014 silam.

    “Bagaimana pun PSI adalah rumah Pak Jokowi. Pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk beliau. Dan kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (11/6/2025). 

    Baru-baru ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menepis spekulasi dirinya menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. 

    Menariknya, eks Gubernur Jakarta ini secara terang-terangan menyebut lebih baik dirinya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saja. Adapun, Jokowi beralasan dirinya tidak di PPP karena menurutnya sejauh ini sudah banyak figur lain yang potensial untuk menjadi ketua umum.

    “Enggak lah [jadi caketum PPP], yang di PPP saya kira banyak calon ketua umum yang jauh lebih baik,” katanya di kediamannya, Banjarsari, Solo, seperti dikutip dari Solopos, Rabu (11/6/2025).

    Bahkan, Jokowi menilai di internal PPP saja sudah banyak sosok yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kompetensi untuk memimpin partai berlogo Ka’bah.

    Sebab itu, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menyebut lebih baik dirinya di PSI saja. Meskipun hingga kini dia mengaku belum tentu juga dicalonkan sebagai ketum PSI. “Banyak calon yang sudah beredar kan, banyak. Banyak sekali saya rasa. Saya di PSI [Partai Solidaritas Indonesia] saja lah,” bebernya.

  • Prabowo Pilih Bertemu Putin, Batal Hadiri KTT G7 di Kanada

    Prabowo Pilih Bertemu Putin, Batal Hadiri KTT G7 di Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghadiri outreach session pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang akan berlangsung di Kanada pada tanggal 17 Juni 2024. Hal itu lantaran Prabowo telah lebih dulu berkomitmen untuk bertandang ke Singapura dan Rusia. 

    Sebelumnya, Prabowo telah menerima secara resmi undangan untuk menghadiri salah satu sesi di KTT G7 itu. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengonfirmasi bahwa Presiden tidak akan hadir pada pertemuan antara pemimpin negara G7 serta negara nonanggota sekaligus lembaga internasional itu. 

    “Karena adanya beberapa komitmen pertemuan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan pertemuan di Singapura dan juga dengan partisipasi di forum di Rusia, maka Bapak Presiden tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut,” ujar Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat pada taklimat media, Kamis (12/6/2025). 

    Meski demikian, pria yang akrab disapa Roy Soemirat itu mengatakan bahwa undangan untuk menghadiri KTT G7 itu sudah diterima dari PM Kanada Mark Carney. Hal itu juga, katanya, menunjukkan bahwa Indonesia dipandang penting dan signifikan pada politik global saat ini kendati bukan negara anggota.

    Di sisi lain, Prabowo juga sudah menyampaikan dukungannya kepada Kanada yang menjadi tuan rumah KTT G7 itu untuk terus mendorong kolaborasi antara negara-negara adidaya serta negara nonanggota maupun lembaga internasional.

    “Dan itu sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada Perdana Menteri Kanada pada saat berlangsungnya teleponnya antara kedua pimpinan,” kata Roy

    Agenda Prabowo

    Adapun Prabowo akan mengunjungi dua negara sahabat mulai dari awal pekan depan. Pertama, dia akan menghadiri pertemuan bilateral dan Leaders’ Retreat di Singapura. Pada kunjungan tersebut, Presiden ke-8 RI itu akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura serta Presiden Singapura. 

    Roy menyebut ini akan menjadi kunjungan pertama Prabowo sebagai presiden ke Singapura, serta menjadi Leaders’ Retreat pertama bagi kedua kepala pemerintahan setelah Pemilu di Singapura pada Mei 2025 lalu. 

    “Pada retreat ini akan dibahas berbagai prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara. Isu-isu yang terkait dengan investasi di kedua negara di berbagai bedang juga akan banyak direncanakan, akan banyak dibahas,” paparnya.

    Kedua, Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Ketua Umum Partai Gerindra itu akan terbang ke Saint Petersburg, Rusia pada 18-20 Juni mendatang.

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, serta sekaligus menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum. 

    Di sisi lain, kunjungan Prabowo pertama kali ke Rusia sebagai Presiden ini juga masih dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Rusia.

    “Dalam pertemuan bilateral nanti, kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerja sama bilateral serta melakukan tukar pikiran di antara para leaders terkait dengan isu-isu regional dan global yang menjadi common concern,” ujar Roy.

    Khususnya pada acara Saint Petersburg International Economic Forum itu, Prabowo dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada sesi pembukaan dan sesi pleno bersama dengan Presiden Putin. 

    “Ini sebenarnya hal yang sudah pernah dijadwalkan sebelumnya hanya tertunda sehingga baru bisa terlaksana minggu depan bila tidak ada halangan,” terang Roy.

  • Demokrat Dukung Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    Demokrat Dukung Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Partai Demokrat, Rizki Natakusumah mengatakan pihaknya mendukung rencana perekrutan 24.000 tamtama TNI AD guna membentuk batalyon teritorial pembangunan.

    Menurutnya, rencana tersebut dapat memperkuat kesatuan, tugas, dan fungsi TNI ke depannya. Sebab itu, baginya selama itu baik untuk negara, pihaknya akan mendukung.

    “Kita bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga saya yakin niatnya adalah untuk menguatkan kesatuan TNI dan tugas fungsi utama TNI ke depan. Jadi selama itu baik untuk negara pasti kita [dukung],” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Adapun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, Rizki menekankan pihaknya akan segera membahas hal ini dengan TNI. Meskipun, dia tidak membeberkan kapan waktu pastinya.

    Dia melanjutkan, meski rencana ini menuai protes di kalangan publik lantaran bukan untuk perang, tetapi untuk bidang pembangunan, Rizki menegaskan TNI memiliki tugas untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Ya, kan ada operasi militer perang dan ada operasi militer selain perang. Nah, ini tentu nanti akan dibahas secara rinici, tapi yang jelas pasti akan dibahas di DPR,” pungkasnya.

    Sebelumnya, diketahui Batalyon ini nantinya akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni.  

    Direncanakan, batalyon tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. 

    Sementara itu, rencana ini dinilai tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL. 

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira. 

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD.

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

  • Kontroversi Kemendagri Nyatakan 4 Pulau Aceh Masuk ke Sumut

    Kontroversi Kemendagri Nyatakan 4 Pulau Aceh Masuk ke Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meyakini 4 pulau yang dinyatakan sebagai wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah tetap milik Provinsi Aceh.

    Dia mengatakan persoalan dokumentasi terhadap kepemilikan 4 pulau di Aceh yang disengketakan itu belum sepenuhnya selesai, meskipun Kemendagri telah menyatakan 4 pulau itu kini milik Sumatera Utara.

    “Soal dokumentasi itupun masih diperdebatkan. Tapi saya yakin bahwa empat pulau itu adalah bagian dari Provinsi Aceh,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

    Sebab itu, legislator asal Dapil Aceh II ini mendorong pemerintah daerah Aceh untuk segera melakukan tindakan strategis untuk mengambil alih kembali 4 pulau tersebut.

    Meski secara administratif 4 pulau itu dinyatakan milik Sumatera Utara, namun dalam berbagai catatan agraria, data kepemilikan lahan hingga peta batas wilayah menunjukkan keempat pulau itu merupakan bagian dari Aceh. 

    “Adanya peluang bagi Aceh untuk mengambil kembali keempat pulau yang diklaim Sumatera Utara secara administratif melalui Keputusan Mendagri,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Nasir menyoroti masalah sengketa 4 pulau Aceh dengan Sumut merupakan satu dari sekian masalah batas wilayah. Menurutnya, persoalan tapal batas masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan.

    “Jangankan tapal batas laut, tapal batas darat saja masih banyak bermasalah,” sindirnya.

    Lebih jauh, legislator ini menilai seharusnya ada badan yang memiliki otoritas untuk mengukur batas wilayah atau mengundang ahli dan narasumber yang lihai di bidang tersebut untuk mencari solusi, agar masalah ini cepat selesai. 

    “Saya mengusulkan kepada DPR RI dan DPD RI untuk mendatangkan narasumber yang kredibel, sekaligus memiliki kompetensi saat membahas empat pulau bersama Gubernur Aceh,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, hubungan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara tegang imbas keputusan Kemendsgri terkait sengketa 4 pulau. 

    Pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memasukan empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke Sumatera Utara.

    Wilayah ini juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. Keputusan Mendagri Tito memicu kemarahan warga Aceh. Mereka, kalau melihat rekaman yang banyak beredar, berbondong-bondong menuju ke empat pulau tersebut. Para pejabat dan warga juga menghimbau kepada pemerintah pusat, supaya tidak mengusik wilayah Aceh, khususnya sengketa 4 wilayah. 

    Di sisi lain, upaya pembicaraan antara kedua pemerintah daerah juga tidak banyak menurunkan tensi ketegangan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, bahkan hanya sebentar menemui Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Dia meninggalkan Bobby karena akan menghadiri agenda lain.

  • Greenpeace Minta Pemerintah Buat Kerangka Hukum usai Cabut IUP Raja Ampat

    Greenpeace Minta Pemerintah Buat Kerangka Hukum usai Cabut IUP Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Greenpeace Indonesia meminta pemerintah membuat aturan yang mengikat atau hukum terkait dengan pencabutan izin usaha tambang IUP (IUP) di Raja Ampat.

    Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan kerangka hukum itu harus dikeluarkan pemerintah agar perusahaan yang sudah dicabut IUP-nya tidak bisa kembali mengelola pertambangan.

    “Ini perlu ada kekuatan hukum yang mengikat. Karena yang tadi saya sampaikan itu pengadilan itu sedang berproses dan itu bisa mengembalikan izin-izin yang sudah mati,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah juga harus membentuk tim independen agar implementasi pencabutan izin tambang benar-benar dipatuhi perusahaan yang berupaya kembali mengelola tambang tersebut.

    “Karena bagi kami Greenpeace dan bersama ada 60 ribu orang yang sudah menandatangani petisi ini terus memantau supaya Raja Ampat ini bisa betul-betul dilindungi,” tambahnya.

    Di samping itu, Arie juga menduga bahwa pencabutan IUP yang diumumkan pemerintah itu hanya meredam tuntutan dari publik soal dugaan perusakan kawasan pariwisata Raja Ampat oleh aktivitas tambang.

    Dengan demikian, pengawasan usai IUP diumumkan itu harus diperkuat agar dugaan pengrusakan alam di Raja Ampat bisa dihentikan secara seluruhnya.

    “Jadi kami khawatir ini hanya untuk meredam tuntutan-tuntutan meredam kehebohan kemudian mengambil keputusan,” pungkas Aries.

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

    Dia menjabarkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).

  • Cerita Jemaah Haji Sakiyah, Berangkat Berdua, Pulang Seorang Diri

    Cerita Jemaah Haji Sakiyah, Berangkat Berdua, Pulang Seorang Diri

    Bisnis.com, MADINAH – Pandangan Sakiyah Imuk (65) tampak kosong saat menunggu jadwal penerbangan pulang di paviliun Terminal Haji, Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz Madinah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2025).

    Bagaimana tidak, suaminya, Pasah Suki (75), yang berangkat bersamanya sebagai jemaah haji, baru saja meninggal dalam perjalanan bus dari Makkah menuju Madinah.

    Sakiyah harus rela pulang ke Tanah Air menggandeng suaminya yang tinggal nama saja. Pasah Suki mengembuskan nafas terakhir di dalam bus, tepat sebelum kepulangan kelompok terbang (kloter) 01 Embarkasi Lombok (LOP-01).

    Sukiyah, yang tiba di Paviliun 6 bandara sekitar pukul 02.15 Waktu Arab Saudi (WAS), tampak duduk sendiri membawa koper miliknya, serta barang bawaan dan dokumen milik mendiang suaminya. Dia mengenakan baju terusan hitam, berbeda dengan jamaah lainnya yang memakai pakaian batik dan kerudung putih.

    Sakiyah sempat bercerita, selama di Arafah, suaminya dalam kondisi sehat. Namun, setelah perjalanan dari Arafah ke Mina, kondisi kesehatannya menurun dan mulai mengalami batuk, sehingga tidak bisa melaksanakan lempar jumrah secara langsung. Prosesi ibadah dilanjutkan dengan kursi roda saat tawaf ifadah dan tawaf wada.

    “Kondisinya mulai menurun setelah di Mina. Mungkin ini sudah jalannya,” kata Sakiyah.

    Ia juga menyampaikan bahwa suaminya dalam kondisi baik saat berangkat dari Indonesia hingga menjalani rangkaian ibadah di Madinah dan Makkah. Ia sempat memeluk suaminya sebelum meninggal dunia di bus.

    Sakiyah mengikhlaskan kepergian suaminya dan tetap pulang ke Tanah air seorang diri. Dia menyampaikan harapannya agar sang suami mendapatkan tempat terbaik setelah tuntas menjalankan ibadah haji. “Doakan suami saya ya,” ujarnya pelan.

    Jemaah haji wafat

    Pasah Suki menjadi satu diantara 235 jemaah haji yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, setidaknya hingga Kamis (12/6/2025). Seperti ratusan jemaah lain yang berpulang, jenazah Pasah Suki akan diurus dan dikebumikan di Arab Saudi.

    Dari jumlah jemaah wafat tersebut, 148 diantaranya adalah perempuan, dan sisnya, 87 orang laki-laki. Jemaah meninggal paling banyak terjadi di Makkah sebanyak 167 jiwa. Berturut-turut kemudian Madina (31 jemaah), Mina (15 jemaah), Arafah (13 jemaah), dan bandara (9 jemaah). Jika dibandingkan dengan akumulasi periode yang sama tahun lalu, jumlah jemaah wafat tahun ini menurun dari sebelumnya 249 jiwa.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya mengapresiasi peningkatan layanan kesehatan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji tahun ini. Jumlah rumah sakit yang disiagakan, juga petugas yang berpatroli meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.

    Selain itu, setelah melalui lobi ke Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) diizinkan untuk beroperasi dan melakukan tindakan kepada pasien jemaah Indonesia.

    “Tadinya kan ditutup, akhirnya kita lobi dengan Menteri Kesehatan, akhirnya bisa dibuka kembali. Kemudian yang lainnya lagi bahwa pengobatan-pengobatan di kemah pun juga itu diberikan banyak dispensasi,” kata Nasaruddin.

    Meski diwarnai berbagai dinamikan di lapangan, Nasaruddin mengatakan penyelenggaraan haji tahun ini, secara umum berjalan lancar dengan kerja sama berbagai pihak. Kendala-kendala teknis di lapangan, seperti keterlambatan bus dan distribusi katering jemaah, akan menjadi catatan perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji selanjutnya.