Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Rekrutmen 24.000 Tamtama, DPR Ungkap TNI AD Mau Bentuk 5 Kodam Baru

    Rekrutmen 24.000 Tamtama, DPR Ungkap TNI AD Mau Bentuk 5 Kodam Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto membeberkan pihaknya memang mendapatkan laporan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak mengenai rencana perekrutan Tamtama TNI AD.

    Dalam pemaparan materinya Maruli, lanjutnya, disebutkan akan ada penambahan lima kodam dan saat ini TNI AD masih menggodok di titik mana saja penambahan tersebut disebarkan. 

    Namun demikian, Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku bahwa Komisi I DPR belum mengetahui soal jumlah pasti perekrutan itu. 

    “Jadi kalau ada angka 24.000 biar nanti dijelaskan, mau di-deploy di mana saja. Kita kan tidak bisa bilang ini tidak cocok, ini tidak pas,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Lebih lanjut, grandmaster catur Indonesia ini mengingatkan bilamana memang ada pertentangan mengenai perekrutan ini ada baiknya diselesaikan dengan duduk bersama.

    Menurutnya, Prabowo adalah orang yang tulus. Sebab itu, Utut menilai sifat ini perlu juga dibarengi dengan lingkup internal pendukung yang andal.

    “Kalau ada pertentangan, ya diselesaikan begitu. Karena kalau kita ngomong baik, Indonesia akan baik. Pak Prabowo adalah presiden yang menurut saya sangat sincere, tulus. Tapi sincere aja gak cukup kan? Dia juga harus punya unit proses dan prosesor yang handal,” tutupnya.

    Sebelumnya, rencana ini mendapat kritikan dari koalisi masyarakat sipil. Misalnya saja, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai ini tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia.

    Dia menjelaskan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL.  

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira.  

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD. 

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

  • Prajurit TNI Gugur Usai Diserang Secara Membabi Buta oleh OPM

    Prajurit TNI Gugur Usai Diserang Secara Membabi Buta oleh OPM

    Bisnis.com, Jakarta — Prajurit TNI Serka Seger Mulyana gugur karena diserang oleh orang tak dikenal (OTK) yang diduga dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan Serka Seger Mulyana diserang secara membabi buta oleh OPM Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak di Jembatan Kali Biru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Senin 16 Juni 2025.

    “Serka Seger Mulyana telah gugur setelah diserang dan dianiaya secara brutal dengan luka tembak di dada kanan, luka bacok di leher, dagu, tangan kiri dan pergelangan tangan kiri, serta luka tusuk di dada kiri,” tuturnya di Jakarta, Senin (16/6).

    Dia menjelaskan bahwa peristiwa tragis tersebut terjadi pada pukul 08.00 WIT Senin 16 Juni 2025 di mana ketika Serka Seger Mulyana mengikuti apel pagi di Makodim 1715/Yahukimo. 

    “Usai apel, beliau melakukan pemeriksaan kondisi anggota Makodim yang sedang sakit,” katanya.

    Selanjutnya, sekitar pukul 09.50 WIT, Serka Seger bersama tiga anggota lainnya menuju RSUD Dekai untuk berkoordinasi mengenai pengadaan obat untuk anggota yang butuh perawatan.

    Kemudian, katanya, setelah urusan rumah sakit selesai, Serka Seger kembali lagi ke markas seorang diri untuk mengantarkan obat-obatan tersebut. 

    “Namun nahas, dalam perjalanan pulang sekitar pukul 10.45 WIT, beliau disergap dan ditembak secara mendadak oleh kelompok separatis bersenjata di kawasan Jembatan Kali Biru,” ujarnya.

    Menurutnya, tembakan tersebut sontak menggegerkan warga sekitar dan memicu respons cepat dari personel Kodim 1715/Yahukimo yang langsung menuju ke lokasi tembakan.

    “Setelah dilakukan penyisiran, lalu jenazah Serka Seger ditemukan di tepi jalan bersama sepeda motornya. Serka Seger juga sempat dilarikan ke RSUD Dekai dan dinyatakan gugur pada pukul 11.10 WIT,” tuturnya.

    Kristomei mengutuk aksi kejam yang telah dilakukan OPM terhadap anggotanya. Dia juga memastikan bahwa seluruh prajurit TNI kini tengah melakukan pengejaran untuk menangkap para pelaku.

    “TNI mengecam keras aksi biadab dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan OPM,” katanya

  • PDIP: Prabowo Punya Kuasa Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh Vs Sumut

    PDIP: Prabowo Punya Kuasa Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh Vs Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Utut Adianto merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan turun langsung menyelesaikan polemik sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menurut dia, Presiden Prabowo memiliki hak kekuasaan untuk menentukan posisi wilayah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Apakah pulau tersebut berada di wilayah Aceh atau Sumut. 

    Meski demikian, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDIP itu menekankan hak Prabowo tersebut tentu tidak akan melangkahi tugas dari para menteri terkait.

    “Apakah Pak Prabowo mem-by pass [melangkahi] pasukan atau menteri? Saya rasa enggak, itu masih kewenangannya. Kalau Pak Prabowo itu, di Undang-Undang Dasar itu sebetulnya punya kekuasaan untuk mengatur ini semua,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Ketua Komisi I DPR RI ini menilai para menteri Kabinet Merah Putih rasanya tidak perlu merasa kewenangannya direbut presiden. Karena juga dalam mengambil keputusan itu merupakan hal yang tak mudah.

    “Kalau ada menterinya yang merasa dilewati, ya yang ada Presiden aja, biar Pak Presidennya bercerita. Karena kadang juga kan mengambil keputusan itu sulit,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa keputusan soal polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) akan rampung pekan depan. 

    Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut Presiden Prabowo Subianto-lah yang nantinya akan memutuskan langsung polemik tersebut. “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Senada, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden akan mengambil alih sepenuhnya persoalan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secepat mungkin, dengan pendekatan dialogis dan penuh kehati-hatian. 

    “Dalam hal ini presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik,” katanya di Gedung Kwarnas, Senin (16/6/2025).

  • Kemenlu: 12 WNI Luka-luka Akibat Kecelakaan Balon Udara di Turki

    Kemenlu: 12 WNI Luka-luka Akibat Kecelakaan Balon Udara di Turki

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) luka-luka akibat kecelakaan balon udara wisata di Provinsi Aksaray, Turki tengah. 

    Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha memastikan bahwa perwakilan RI di Ankara telah memberikan perhatian kepada 12 WNI korban kecelakaan yang terjadi Ahad (15/6) waktu setempat itu.

    “KBRI Ankara telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk membantu para WNI,” ucap Judha dalam pernyataan tertulis dilansir dari Antara, Senin (16/6/2025). 

    Ia menjelaskan bahwa balon udara yang membawa 19 penumpang WNI bersama seorang pilot tersebut celaka dan terhempas ke darat diduga karena perubahan angin yang mendadak. Kecelakaan itu menelan satu korban jiwa, yaitu sang pilot balon udara yang berkebangsaan Turki.

    Judha mengatakan 12 dari 19 WNI yang menumpang balon udara mengalami luka ringan akibat insiden tersebut. Namun, dia menuturrkan kondisi mereka membaik setelah dirawat di rumah sakit setempat dan para WNI sudah dalam perjalanan ke Istanbul sebelum pulang ke tanah air.

    “Mereka dijadwalkan akan kembali pulang ke Indonesia malam ini,” kata Judha menambahkan.

    Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama menyatakan bahwa rombongan wisatawan WNI tersebut awalnya hendak menaiki wahana balon udara di Kapadokia namun gagal sehingga mereka beralih mencari balon udara ke Aksaray.

    “Di Kapadokia, diputuskan tidak terbang karena cuaca. Namun rombongan tetap mencari balon di tempat lain untuk terbang,” kata Dubes Rizal.

    Ia juga memastikan bahwa para WNI sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit setelah mendapat perawatan medis.

  • Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memandang perang di era saat ini, terutama Iran vs Israel, seperti film Star Wars lantaran terlihat lebih dominan terjadi di arena udara sebagai medan pertempurannya. 

    Hal tersebut dia sampaikan kala merespons soal konflik yang tengah terjadi di antara Iran dan Israel. Sebab itu, di menyebut perang modern saat ini sudah berbeda dengan yang dipersepsikan masih bertumpu pada infanteri dan kavaleri.

    Kalau dulu, lanjutnya, kavaleri atau pasukan berkudanya  melakukan serangan tembak terlebih dahulu. Kemudian, baru infanteri alias pasukan daratnya masuk dalam medan perang.

    “Nah, sekarang kelihatannya [perang Iran vs Israel] kalau diikutin aja di media-media itu kayak film Star Wars, tembak tu, tapi begitu jatuh, orang tau-tau udah merongrong meratapi kematian,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Adapun, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) ini turut menyebut dan berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus siap menghadapi perang era modern saat ini.

    “Mudah-mudahan kita siap untuk berperang, tapi negara kita jangan sampai berperang, tapi kalau itu tidak bisa dielakkan ya harus siap, itu sebab nya TNI kita harus kuat,” beber dia.

    Lebih jauh, Utut memperkirakan dana yang dihabiskan dalam perang Iran dan Israel selama 2 minggu tersebut lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yakni sebesar Rp3.621 triliun.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) memandang perang di Iran dan Israel ini dapat membuka cakrawala baru bagi Indonesia.

    “Perang ini membuka cakrawala baru. Memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” tuturnya dalan kesempatan yang sama.

  • Setara Institute: Fadli Zon Ngawur dan Manipulatif soal Pemerkosaan Massal 98

    Setara Institute: Fadli Zon Ngawur dan Manipulatif soal Pemerkosaan Massal 98

    Bisnis.com, JAKARTA — Setara Institute menilai pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon cenderung manipulatif dan sarat sensasi terkait proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

    Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi mengatakan penilaian pihaknya itu bersumber dari pernyataan-pernyataan Fadli Zon sejauh ini.

    “Narasi yang sejauh ini disampaikan oleh Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan terkait dengan penulisan ulang sejarah Indonesia hampir semuanya cenderung manipulatif, sarat sensasi dan muslihat alias ngawur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    Dia menambahkan salah satu pernyataan Fadli Zon yang dinilai keliru adalah terkait tragedi pemerkosaan massal pada 1998. Menurutnya, Fadli Zon tidak mempunyai empati saat menyangkal peristiwa tersebut.

    Terlebih, hal tersebut juga bertentangan dengan penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) besutan Presiden ke-3 RI BJ Habibie serta temuan dari Komnas HAM maupun perempuan.

    “Fadli Zon harus menarik berbagai ucapannya yang menyangkal pemerkosaan massal dan pelanggaran HAM masa lalu serta segera meminta maaf kepada publik, khususnya para korban dan keluarga mereka,” tutur Hendardi.

    Kemudian, Hendradi menyatakan bahwa kementerian yang saat ini dipimpin oleh Fadli Zon itu tifak memiliki otoritas dalam membuat ulang narasi sejarah Indonesia. Pasalnya, pembuatan narasi itu lebih baik diserahkan kepada Kementerian yang mengurusi pendidikan.

    Di lain sisi, secara waktu pembuatan narasi ulang sejarah Indonesia harus rampung hingga 17 Agustus 2025 dinilai kurang tepat. Sebab, saat ini tidak ada urgensi atau keadaan yang mendesak untuk membuat narasi sejarah Indonesia.

    “Hal tersebut justru menguatkan kesan publik bahwa di balik proyek ini terdapat ambisi politik rezim untuk merekayasa dan membelokkan sejarah, memanfaatkan ungkapan ‘Sejarah adalah Milik Kaum Pemenang’,” imbuhnya.

    Dengan demikian, Hendradi menyarankan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo bisa mengurungkan niat untuk menulis ulang sejarah Indonesia.

    Sebab, selain perlu dialog yang panjang dan mendalam. Pemerintah juga harus dapat mengungkap terlebih dahulu kasus pelanggaran HAM di masa lampau.

     “Pada saat yang sama, Pemerintah RI harus menunjukkan i’tikad untuk mengungkapkan kebenaran di balik kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan saat ini, alih-alih secara instan dan represif menulis ulang sejarah sesuai dengan selera rezim,” pungkas Hendardi.

  • Heboh Pulau Sengketa, Kemendagri Bakal Panggil Gubernur Aceh dan Sumut

    Heboh Pulau Sengketa, Kemendagri Bakal Panggil Gubernur Aceh dan Sumut

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri berencana memanggil Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara (Sumut) sebelum mengumumkan siapa pemilik sah keempat pulau kini menjadi sengketa.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto mengatakan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian akan menemui Presiden Prabowo Subianto terlebih dulu sebelum memanggil kedua gubernur tersebut untuk memberi laporan.

    Menurutnya, Mendagri Tito Karnavian akan membeberkan bukti-bukti terkait siapa pemilik sah keempat pulau itu ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Mendagri akan menyampaikan hasil laporannya dulu ke Presiden Prabowo. Nanti baru ditentukan kapan kedua gubernur ini dipanggil,” tuturnya di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (16/6).

    Dia mengimbau kepada Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatra Utara untuk membangun situasi yang kondusif dan berfokus ke data yang telah ditemukan oleh Kemendagri.

    “Mari kita tetap jaga situasi yang kondusif dan fokus ke data, tidak hanya kepada data geografis saja, historis juga penting,” kata Bima.

    Bima meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan berlama-lama dalam mengambil keputusan terkait siapa pemerintah provinsi yang sah menjadj pemilik keempat pulau tersebut.

    Keempat pulau yang menjadi sengketa pemerintah provinsi Aceh dan Sumut adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. 

    “Seperti yang disampaikan Pak Dasco [Wakil Ketua DPR RI], Presiden sangat atensi ini dan akan ambil keputusan dalam waktu yang tidak lama,” ujarnya.

  • Retreat Kepala Daerah Jilid II Digelar di Barak IPDN Jatinangor

    Retreat Kepala Daerah Jilid II Digelar di Barak IPDN Jatinangor

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada 80 orang atau 40 pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti kegiatan retreat gelombang II yang digelar di IPDN Jatinangor, Sumedang pada 22 Juni 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya mengatakan kepala daerah yang bakal mengikuti kegiatan retreat nanti adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retreat gelombang pertama seperti Gubernur Bali.

    “Jadi kalau untuk kontennya, retreat kedua ini masih sama dengan yang pertama. Ada tiga Gubernur yang akan mengikuti retret gelombang ke-2 ini,” tutur Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (16/6).

    Kemudian terkait anggaran, Bima menyebut bahwa seluruh anggaran retreat gelombang ke-2 akan dibereskan okeh Kemendagri RI. Bima mengatakan bahwa anggaran untuk retreat gelombang ke-2 tidak membutuhkan banyak biaya karena digelar hanya di IPDN Jatinangor, bukan di Magelang.

    “Kepala daerah yang ikut juga sedikit kan, tidak banyak seperti gelombang pertama kemarin,” katanya.

    Selain itu, kata Bima, beberapa menteri dan menteri koordinator juga rencananya hadir di acara retret gelombang ke-2 itu. Bima berharap seluruh kepala daerah yang ikut retreat gelombang ke-2 bisa lebih meresapi tentang hak dan kewajiban kepala daerah.

    “Jadi nanti akan disampaikan hal-hal yang penting untuk evaluasi dan menelaah kembali kewajiban dan hak para kepala daerah, jadi jangan sampai tidak paham,” ujarnya.

  • Prabowo dan PM Wong Dorong Solusi Damai untuk Gaza dan Konflik Iran-Israel

    Prabowo dan PM Wong Dorong Solusi Damai untuk Gaza dan Konflik Iran-Israel

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sepakat untuk mendorong perdamaian terhadap berbagai isu krusial di dunia.

    Pernyataan tersebut disampaikan keduanya dalam konferensi pers bersama usai pelaksanaan Leaders’ Retreat di Parliament House, Singapura, pada Senin (16/6/2025).

    Prabowo mengungkapkan keprihatinan mendalam dari kedua negara terhadap konflik yang memburuk di Timur Tengah, terutama situasi di Gaza serta meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel.

    “Kami membahas masalah regional dan global. Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” ujar Prabowo.

    Terkait krisis di Myanmar, baik Prabowo maupun Wong menekankan urgensi untuk mendorong proses damai melalui keterlibatan yang konstruktif.

    “Mengenai Myanmar, kami sepakat bahwa kami juga harus berkonsentrasi untuk mencapai keterlibatan dan hasil yang damai di Myanmar,” lanjut Presiden Prabowo.

    Sementara itu, PM Lawrence Wong menegaskan tekad Singapura untuk memperkuat kerja sama kawasan melalui kemitraan di Asean.

    Menurutnya, dalam semangat menjaga stabilitas dan memperkuat tatanan internasional yang berbasis aturan, kedua pemimpin menyatakan bahwa Indonesia dan Singapura memegang peran penting dalam menciptakan perdamaian serta memperkokoh sistem multilateral di kawasan dan dunia.

    “Sebagai anggota pendiri Asean, kami akan terus bekerja sama dengan sesama negara anggota Asean untuk memperkuat kawasan kami dan menegakkan sistem multilateral yang berdasarkan aturan,” ujar Wong.

  • Wamendagri Perintahkan Kepala Daerah Tertibkan Ormas Berseragam Loreng

    Wamendagri Perintahkan Kepala Daerah Tertibkan Ormas Berseragam Loreng

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri desak semua kepala daerah untuk menertibkan ormas yang masih memakai seragam “loreng” yang mirip TNI maupun Polri.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diperbaharui menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 menjelaskan bahwa masyarakat diperbolehkan membentuk ormas. 

    Kendati demikian, UU Ormas tersebut juga menegaskan tidak boleh ada ormas yang memakai seragam mirip seperti TNI, Polri atau lembaga lainnya

    “Itu kan ada aturannya di UU Ormas. Jadi tidak boleh pakai seragam yang menyerupai ya [TNI/Polri],” tuturnya di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (16/6).

    Menurut Bima, jika ada ormas yang masih protes karena dilarang memakai seragam loreng, maka kepala daerah harus memberi pendampingan dan penjelasan mengenai apa yang boleh dan dilarang di UU Ormas.

    “Kalau masih ada yang belum jelas juga, kami akan memberi pendampingan nanti untuk menjabarkan makna di dalam UU Ormas itu,” katanya.

    Jika masih ada ormas yang ngeyel ketika diberi penjelasan, Bima mengancam akan menertibkan ormas tersebut secara langsung.

    “Silahkan kepala daerah agar mendata dan menertibkan ormas-ormas yang terindikasi melanggar UU Ormas ini,” ujarnya.