Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Maruarar Minta KPK Pastikan Lahan Rampasan Korupsi Buat Perumahan Rakyat Clean & Clear

    Maruarar Minta KPK Pastikan Lahan Rampasan Korupsi Buat Perumahan Rakyat Clean & Clear

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencakup sejumlah poin kesepakatan, di antaranya terkait dengan pemanfataan barang rampasan. 

    MoU itu ditandatangani oleh Maruarar dan pimpinan KPK pada pertemuan yang digelar hari ini, Rabu (18/6/2025). Dia menjelaskan bahwa terdapat lima poin MoU yang ditandatangani seperti pertukaran informasi dan data serta pencegahan korupsi.

    Kemudian, peningkatan kapasitas SDM Kementerian PKP, pemanfaatan barang rampasan serta sosialisasi antikorupsi. Adapun mengenai pemanfaatan barang rampasan itu turut mencakup soal potensi penggunaan aset tanah rampasan tindak pidana korupsi guna pembangunan perumahan rakyat. 

    Ara, sapaannya, meminta kepada KPK agar lahan rampasan itu bisa clean and clear atau dipastikan tidak ditinggali oleh masyarakat. Hal itu guna menghindari adanya sengketa.   

    “Kalau boleh juga nanti yang diberikan kepada kami kalau bisa yang agak clear and clean. Karena cukup banyak tanah negara kita ini betul secara hukum tanah negara, tapi di atasnya sudah banyak yang tinggal di situ,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Sampat saat ini, katanya, belum ada pembahasan secara spesifik mengenai berapa atau lahan rampasan mana saja yang diperkirakan bisa untuk program perumahan rakyat. Namun, dia memastikan KPK sudah mulai memproses hal tersebut. 

    “Karena kan kami ada isu soal waktu nih biar cepat dan kalau bisa tidak perlu lagi ini kita tinggal nanti bagaimana prosedurnya. Tapi lahannya kalau boleh strategis kemudian lahannya juga jangan ada yang nempatin kalau bisa begitu,” terang Ara. 

    Selain ke KPK, Ara mengaku juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga hingga BUMN terkait untuk pencarian lahan bagi perumahan rakyat. Misalnya, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), Bank Tanah hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Beberapa BUMN juga yang berkoordinasi dengan Kementerian PKP terkait dengan lahan perumahan rakyat meliputi PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. atau PTPP serta Perumnas.

    Di sisi lain, Sekjen KPK Cahya H. Harefa menyambut baik MoU yang ditandatangani hari ini bersama dengan Menteri PKP serta jajarannya. Dia menyebut nota kesepahaman itu bakal meliputi pendidikan antikorupsi, pencegahan korupsi serta berbagai kerja sama. 

    “Mudah-mudahan ke depan kerja sama yang baik bisa dilaksanakan sehingga apa yang sudah ditugaskan oleh Pak Presiden Kepada Pak Menteri di antaranya mengenai 3 juta rumah dan juga program-program lain Pak Menteri dan jajaran bisa mewujudkan itu dengan baik dan KPK berperan juga di situ dalam menjaga supaya bisa terwujud antikorupsi di Kementerian PKP ini,” kata Cahya.

  • Bro Ron Ngaku Tak Ambil Pusing Bila Jokowi Juga Maju Caketum PSI

    Bro Ron Ngaku Tak Ambil Pusing Bila Jokowi Juga Maju Caketum PSI

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua I Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPW Jawa Barat Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron tak ambil pusing jika Jokowi menjadi lawannya nanti di Pemilihan Raya untuk memilih Ketua Umum PSI. 

    Hal tersebut dia layangkan kala merespons nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kerap digadang-gadang menjadi calon ketua umum (caketum) PSI.

    Sebagai calon ketua umum, Bro Ron mengaku tidak tahu menahu siapa yang akan maju melawannya nanti. Terpenting baginya setiap orang sudah memiliki visi dan misinya sendiri-sendiri.

    “Saya tidak terlalu pikirkan siapa lawan saya nanti, siapa saingan saya nanti, yang penting tujuannya sama, membesarkan Partai PSI,” ungkapnya di Gedung DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    Salah satu pendiri Sabat Law Firm ini berharap agar PSI ke depannya dapat menjadi tempat anak-anak muda untuk melatih diri dan melayani rakyat.

    Sebelumnya, Bro Ron bercerita dirinya maju mendaftarkan diri sebagai caketum PSI usai mendapat tantangan dari netizen dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

    Dia mengaku awalnya tidak mengethaui Pemilihan Raya PSI untuk memilih ketua umum baru. Namun, banyak netizen yang menyebut namanya di unggahan Instagram PSI.

    “Mungkin karena Mas Ketum kita yang muda, yang juga bermain medsos memantau ya, kok namanya Bro Ron disebut terus, disebut terus ini. Jadi, ditantanglah Bro Ron. Berani gak lawan saya? Itulah hebatnya Ketua Umum kita juga. Hebatnya partai ini,” bebernya.

    Sebelumnya, nama Jokowi acap kali digadang-gadang menjadi calon ketua umum PSI. Terlebih, dia pernah memberikan pernyataan bahwa dirinya lebih memilih berada di PSI dibandingkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun, hingga kini dia mengaku belum tentu juga dicalonkan sebagai ketum PSI. 

    “Banyak calon yang sudah beredar kan, banyak. Banyak sekali saya rasa. Saya di PSI [Partai Solidaritas Indonesia] saja lah,” bebernya.

  • Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan soal desain rumah subsidi yang batas ukuran minimumnya dikabarkan mengecil dari sebelumnya. Dia menyebut harga tanah di perkotaan turut menjadi pertimbangan. 

    Maruarar, atau akrab disapa Ara, mengakui bahwa kementeriannya juga meminta saran dari pengembang untuk contoh desain rumah subsidi di perkotaan.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pengusaha Lippo Group James Riady juga telah memberikan desain atau mock up rumah subsidi. 

    Namun demikian, dia memastikan kementeriannya belum memberikan keputusan soal ukuran rumah subsidi yang tengah diperbincangkan publik itu. 

    “Kita minta beberapa pengusaha misalnya sudah mulai menyampaikan pikiran, pendapatnya, dan ada yang memberikan rumah contoh. Jadi belum ada keputusan dari Kementerian kami soal ini,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Di sisi lain, pemerintah turut berwacana soal perubahan batas ukuran minimum hunian bersubsidi menjadi 18 meter persegi (m2). 

    Menurut Ara, selama ini ukuran satu unit rumah subsidi seluas 60 meter persegi (m2). Rumah itu meliputi dua kamar dan tidak pernah berlokasi di perkotaan. Hal itu karena harga tanah di perkotaan mahal. 

    “Contoh, enggak ada rumah subsidi di Jakarta, di Bandung. Ada? Bandung ada? Kota Bandung? Rata-rata enggak ada ya di kota ya? Kenapa? Karena harga tanahnya mahal,” ujarnya.

    Selain ke pengembang, Ara menyebut turut mendengar konsumen soal pembangunan rumah subsidi. Dia mengatakan bahwa para calon konsumen turut mempertimbangkan lokasi rumah yang tidak terlalu jauh dari perkotaan, selain faktor desain dan harga. 

    “Supaya ada rumah kebanyakan buat millennial yang ada di perkotaan. Kan begitu. Karena selama ini saya dengar juga mereka yang paling penting tempatnya layak. Tidak kumuh. Tidak usah terlalu besar juga tidak apa-apa,” kata anak dari salah satu pendiri PDI Perjuangan (PDIP), Sabam Sirait itu. 

    Untuk 2025, terang Ara, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah subsidi sejumlah 350.000 unit. Dia kemudian memaparkan, bahwa satu unit dikerjakan oleh lima orang, sehingga bisa mempekerjakan hingga total 1,65 juta orang. 

    Selain membuka lapangan pekerjaan, dia menyebut pembangunan rumah subsidi itu turut melibatkan industri semen, pasir, ubin sekaligus logistik untuk mengirimkan material bangunan. Belum lagi, UMKM juga bisa ikut berjualan di sekitar proyek.

    Adapun untuk program pembangunan rumah rakyat, dia mengatakan kementeriannya mendapatkan dukungan dari Presiden, DPR, Menteri Keuangan hingga Bank Indonesia. 

    Kemudian, Danantara melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal menyalurkan Rp130 triliun via KUR Bank Himbara, bantuan likuditas dari Bank Indonesia serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

  • Bro Ron Maju Caketum PSI Usai Ditantang Kaesang dan Netizen

    Bro Ron Maju Caketum PSI Usai Ditantang Kaesang dan Netizen

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua I Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat (Jabar), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron mendaftarkan diri untuk menjadi calon Ketua Umum PSI.

    Berdasarkan pantau Bisnis, Bro Ron, sapaan akrabnya, tiba di Gedung DPP, PSI, Jakarta Pusat pukul 14:48 WIB, pada Rabu (18/6/2025). Dia didampingi oleh Ketua DPW Jabar Abang Ijo.

    Adapun, Bro Ron bisa maju mendaftarkan diri seusai mendapat dukungan dari 6 DPW dan 36 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI. 6 DPW itu adalah Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau.

    CEO Sena Indonesia ini bercerita, mulanya PSI di Instagram mengumumkan adanya Pemilu Raya untuk pemilihan ketua umum. Kemudian, banyak netizen yang menyebut namanya dalam unggahan tersebut.

    “Netizen mention Broron, Broron, Broron. Saya juga awal-awalnya gak ngerti apa namanya Pemilu Raya. Tapi karena netizenya manggil terus di Instagram PSI jadi saya perhatiin, saya baca. Oh begini tuh, oh begini tuh,” terangnya di lokasi.

    Kemudian, lanjutnya, di grup obrolan PSI ada diskusi Pemilu Raya dan menentukan siapa saja yang bisa menjadi Ketua Umum. Selanjutnya, Ketum PSI Kaesang menantang Broron.

    “Mungkin karena Mas Ketum kita yang muda, yang juga bermain medsos memantau ya, kok namanya Bro Ron disebut terus, disebut terus ini. Jadi, ditantanglah Bro Ron. Berani gak lawan saya? Itulah hebatnya Ketua Umum kita juga. Hebatnya partai ini,” bebernya.

    Akhirnya, setelah dirinya merasa ditantang netizen dan Kaesang, dirinya segera maju mendaftar jadi caketum PSI. Dia berharap PSI bisa masuk Parlemen Senayan pada 2029 mendatang.

  • Gubernur Bobby Gandeng UTMB®, Danau Toba Tuan Rumah Trail Run Dunia

    Gubernur Bobby Gandeng UTMB®, Danau Toba Tuan Rumah Trail Run Dunia

    Bisnis.com, MEDAN- Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menggandeng Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB®) dalam ajang berskala internasional Trail of the King™ yang akan digelar Danau Toba.

    Keputusan ini diumumkan lewat penandatanganan kerjasama strategis di Medan, Rabu (18/6/2025).

    Trail of the Kings™ – Lake Toba by UTMB® ditetapkan sebagai satu-satunya ajang berlisensi resmi UTMB® di Indonesia, dan akan menjadi bagian dari kalender UTMB® World Series 2025.

    Indonesia resmi mencatat sejarah baru sebagai ajang satu-satunya dalam dunia lari lintas alam.

    Ajang ini akan digelar pada 17–19 Oktober 2025 di Pulau Samosir, Danau Toba, dengan enam kategori lomba yakni 5K, 10K, 28K, 60K, dan 100K. Sebanyak 2.200 pelari dari 25 negara ditargetkan ikut serta, sehingga menjadi salah satu event sport tourism terbesar di Indonesia.

    Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menegaskan bahwa event ini menjadi momentum penting bagi promosi daerah. Pemerintah Provinsi Sumut akan mengenalkan keindahan alam dan budaya Sumatera Utara.

    “Dari keberhasilan penyelenggaraan Trail of the Kings Zero Edition 2024, kami berkomitmen mengulang bahkan meningkatkan keberhasilan tersebut dalam skala global. Sebagai salah satu dari 54 seri resmi UTMB® di dunia, ajang ini diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara, mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, serta mengangkat Danau Toba sebagai simbol kebangkitan sport tourism Indonesia,” ujarnya.

    Selain itu, Direktur Pelaksana Asia World Triathlon Corporation, Jeffrey Edwards, menyebutkan bahwa kekayaan lanskap Danau Toba menjadikan ajang ini sangat istimewa.

    “Lanskap Danau Toba memberikan pengalaman berlari yang unik, dan atmosfer lokal yang kuat memberi Trail of the Kings sebagai nilai tambah yang tidak dimiliki event trail run lain,” katanya.

    Sebagai bentuk komitmen lintas sektor, Nota Kesepahaman antara Pemprov Sumut dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Letter of Intent dengan UTMB®, serta perjanjian kerja sama antara Dinas Pariwisata Sumut dengan PT Cipta Aksi Bersama (CREATION) sebagai pelaksana kegiatan resmi ditandatangani.

    Pada kesempatan itu juga diluncurkan logo resmi Trail of the Kings™ – Lake Toba by UTMB® 2025 dengan kampanye destinasi “North Sumatra The Majestic Escape”. Kampanye ini memperkenalkan alam Danau Toba, budaya lokal, dan semangat petualangan yang menjadi daya tarik kawasan tersebut.

    Plt Kepala Dinas Pariwisata Sumut, Dr. Dikky Anugerah juga menyebut ajang ini lebih dari sekadar lomba.

    “Trail of the Kings™ – Lake Toba by UTMB® bukan hanya ajang olahraga, melainkan perjalanan spiritual dan historis. Nama ‘Trail of the Kings’ merujuk pada warisan masyarakat Batak sebagai pelopor perintis jalur kehidupan di medan terjal,” ungkapnya.

    Direktur Utama BPODT, Jimmy Panjaitan, menilai event ini sebagai peluang besar untuk mendongkrak pariwisata Danau Toba.

    “Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi lokal dari transportasi, kuliner, penginapan, hingga kerajinan masyarakat,” jelasnya.

    Sementara itu, komitmen terhadap pelestarian lingkungan akan tetap menjadi perhatian. Seperti tahun sebelumnya, panitia akan kembali menanam pohon sejumlah peserta lomba sebagai bentuk kontribusi terhadap konservasi alam Danau Toba.

  • Imbauan Bobby usai Prabowo Tetapkan 4 Pulau Sengketa Milik Aceh

    Imbauan Bobby usai Prabowo Tetapkan 4 Pulau Sengketa Milik Aceh

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengimbau masyarakat Sumatra Utara menerima keputusan akhir terkait 4 pulau sengketa dari pemerintah pusat.

    Dia juga meminta masyarakat tak termakan hasutan maupun isu terkait polemik 4 (empat) pulau yang hangat belakangan.

    “Saya minta kepada seluruh masyarakat Sumut, Aceh adalah tetangga kita. Jangan mau terhasut, jangan mau terbawa [isu] gorengan,” kata Bobby dikutip, Rabu (18/6/2026).

    Diakui Bobby, dirinya baru menandatangani surat penegasan terkait batas wilayah yang menyatakan bahwa keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh di tahun 2025 ini.

    Dia mengatakan, dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto hari ini, Selasa (17/6/2025) diketahui bahwa permasalahan terkait keempat pulau telah dimulai sejak 1992. Saat itu, disepakati batas wilayah antara Aceh dan Sumatra Utara didasarkan pada peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978 yang menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut berada di wilayah Aceh.

    Namun di tahun 2008, kata Bobby, Pemerintah Aceh kala itu tak memasukkan keempat pulau yang kini menjadi sengketa ke dalam wilayah Aceh. Sedangkan Gubernur Sumut memasukkannya ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli tengah.

    Hingga kemudian keluar Keputusan Mendagri terkait pemutakhiran kode wilayah dan administrasi pulau-pulau se-Indonesia pada 25 April 2025 yang masih memasukkan keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek ke wilayah Sumut.  

    Keputusan itu berujung pada tensi antara Aceh dan Sumut terkait kepemilikan keempat pulau.

    Usai mendengar keputusan dari Pemerintah, Bobby meminta masyarakat khususnya di Sumatra Utara menerima keputusan ini. Dia juga mengingatkan agar masyarakat tak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah.

    “Mari kita terima keputusan ini dengan lapang dada dan semangat kebersamaan,” kata Bobby.

    Sumut Sempat Bersikeras

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sempat bersikeras menyebut keempat pulau di perbatasan Aceh-Sumut itu masuk ke wilayah administratifnya.

    Hal itu didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

    Kendati, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan pihaknya terbuka jikalau Pemerintah Provinsi Aceh ingin membahas ulang terkait status keempat pulau tersebut.

    Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo inipun mengajak Gubernur Aceh membahas polemik ini bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta seiring maraknya narasi terkait perampasan keempat pulau itu oleh Sumut.

    “Saya sampaikan berulang, terkait kepemilikan pulau itu, mau kita bahas dari pagi sampai pagi lagi pun, tidak ada solusinya. Maka dari itu saya sampaikan, kalau mau dibahas, ayo sama-sama ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Bobby di Medan, Kamis (12/6/2025).

    Dikatakan Bobby, pihaknya juga siap untuk bekerja sama dan mengelola bersama keempat pulau itu dengan Pemprov Aceh jika akhirnya pulau-pulau yang saat itu masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut tetap berada di wilayah Sumatra Utara.

    Namun, terkait kepemilikan, dia menegaskan untuk membawa permasalahan ini ke Jakarta.

    “Kalau [pulau-pulau] itu tetap jadi milik Pemprov Sumut, jadi opsi kami untuk bekerja sama dengan siapapun untuk pengelolaannya. Kalau mau menolak, silahkan. Tapi kalau bicara kepemilikan mari berangkat sama-sama ke Jakarta. Tidak akan selesai bahas di sini,” jelasnya.

    Senada, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mengatakan bahwa keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek telah ditetapkan masuk ke wilayah administratif Sumut oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak tahun 2022.

    “Pada 2022 Kemendagri menetapkan empat pulau ini masuk ke wilayah Sumut, jadi bukan pada masa Gubernur Bobby Nasution menjabat,” kata Basarin di Medan, dikutip Jumat (13/6/2025).

    Beleid terbaru yang diterbitkan pada 25 April 2025 juga masih menyebut status keempat pulau masih masuk ke wilayah Sumut yang kemudian menyulut marah warga Aceh. Narasi perampasan keempat pulau tersebut dari Aceh pun bermunculan, meminta Sumut mengembalikan keempat pulau ke tangan Aceh.

    Dikatakan Basarin, Pemprov Sumut hanya mempedomani keputusan yang telah ditetapkan Kemendagri. “Pemindahan pulau ini bukan wewenang pemerintah daerah, Pemprov Sumut [hanya] mempedomani keputusan yang telah ditetapkan Mendagri,” ujar Basarin.

  • Sowan ke Gus Iqdam, Gibran Ingin Kolaborasi Pemerintah dan Pesantren

    Sowan ke Gus Iqdam, Gibran Ingin Kolaborasi Pemerintah dan Pesantren

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ingin membuat program kolaborasi antara pemerintah dan pondok pesantren.

    Hal tersebut disampaikan Gibran pada saat silaturahmi ke Majelis Taklim Sabilu Taubah Blitar asuhan Muhammad Iqdam atau Gus Iqdam pada Selasa (17/6/2025). 

    Gibran berpandangan bahwa majelis taklim dan pondok pesantren menjadi salah satu kunci dalam membangun bangsa yang lebih berkarakter, terutama terkaitpemberdayaan generasi muda. 

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu pun mengungkapkan harapan agar ke depan kolaborasi antara pemerintah dan pondok pesantren terkait pemberdayaan generasi muda dapat semakin ditingkatkan.

    “Nanti ke depan antara pemerintah dan Pondok bisa saling berkolaborasi,” tutur Gibran di Jakarta, Rabu (18/6).

    Gibran juga mengapresiasi dakwah yang sering dilakukan oleh Gus Iqdam. Menurut Gibran, Gus Iqdam yang merupakan teman lamanya itu selalu berdakwah membawa semangat generasi muda

    “Gus Iqdam ini teman lama, guru dan ini luar biasa sekali akhirnya bisa bertemu dan dijamu makan malam di pondoknya Gus Iqdam malam hari ini, terima kasih Gus,” katanya.

    Dia mengungkapkan bahwa terakhir kali bertemu langsung dengan Gus Iqdam saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Maka dari itu, Gibran menyampaikan terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan Gus Iqdam.

    “Terima kasih sekali, saya dan rombongan sudah diterima dan ini memang sebelum mengawali rangkaian kegiatan saya di Blitar, ini saya wajib untuk sowan ke Gus Iqdam,” ujarnya.

  • Ditjen Imigrasi Ciduk WN Australia Pelaku Penembakan di Bali

    Ditjen Imigrasi Ciduk WN Australia Pelaku Penembakan di Bali

    Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap seorang warga negara Australia yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana penembakan terhadap Warga Negara Australia di Bali pada Senin 16 Juni 2025 kemarin.

    Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman mengatakan bahwa pelaku inisial DFJ (27) berhasil diamankan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 06.25 WIB ketika ingin melarikan diri meninggalkan Indonesia menuju Singapura dengan tujuan akhir negara Kamboja.

    “DFJ tidak bisa melintas keluar Indonesia karena lampu pada autogate menunjukkan warna merah yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan masuk dalam daftar cekal imigrasi,” tuturnya di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Yuldi menjelaskan bahwa petugas Imigrasi langsung mengamankan tersangka DFJ dan menghubungi pihak Ditjen Imigrasi untuk penanganan lebih lanjut. Menurutnya, DFJ berhasil diamankan tepat waktu berkat Pencekalan Mendesak yang diajukan oleh Interpol Indonesia.

    “Penangkapan ini membuktikan bahwa autogate kami adalah solusi andal untuk perlintasan penumpang yang efisien dengan keamanan terbaik,” katanya.

    Sebelumnya pada hari Sabtu 14 Juni 2025 sekitar pukul 00.15 WITA, dua WN Australia menjadi korban penembakan brutal oleh orang tak dikenal (OTK) di sebuah vila di Banjar Sedahan, Kabupaten Badung, Bali. 

    Salah satu korban penembakan tewas di tempat, sementara satu korban lainnya mengalami luka cukup serius. 

  • Wapres Gibran Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar

    Wapres Gibran Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berziarah ke makam Presiden pertama Indonesia Soekarno di sela-sela kunjungannya ke Kota Blitar, Jawa Timur pada Rabu (18/6/2025).

    Gibran yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam langsung berdoa dan dipimpin juru kunci makam Kahfi Annezar, kemudian dilanjutkan dengan acara tabur bunga di Makam Bung Karno.

    Kehadiran Gibran di pusara Bung Karno itu juga merefleksikan komitmen pemerintah untuk terus menumbuhkan semangat nilai kebangsaan dan meneladani perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri negara.

    Selain itu, Gibran pun mengenang jasa Bung Karno yang telah berhasil memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah sekaligus membentuk jati diri bangsa.

    Ziarah yang dilakukan Gibran itu merupakan bagian dari penghormatan negara terhadap jasa para pendiri bangsa, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam menghargai perjuangan generasi pembebas Indonesia. 

    Kemudian di dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya mengenang dan menghormati para pahlawan, termasuk Bung Karno yang telah meletakkan dasar ideologis bangsa melalui Pancasila.

    Kehadiran Gibran kali ini sekaligus menjadi simbol penghormatan negara kepada sosok proklamator yang telah memberikan arah dan identitas bagi Indonesia modern. 

    Ziarah ini menjadi momen pengingat bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dilandasi rasa hormat terhadap sejarah dan para pendahulu, serta dilanjutkan dengan kerja nyata menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Usai ziarah, Gibran melanjutkan rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Kota Blitar.

  • Nasib WNI di Iran saat Perang Israel, Mensesneg: Siap Evakuasi

    Nasib WNI di Iran saat Perang Israel, Mensesneg: Siap Evakuasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran, di tengah ancaman serangan Israel.

    Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Istana Negara, Selasa (17/6/2025).

    “Belum, belum [dievakuasi]. Tentunya kita harus berkoordinasi, terutama saya dengan Pak Menlu, untuk memonitor saudara-saudara kita di sana,” ujar Prasetyo.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan WNI yang masih berada di wilayah Iran. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terus dilakukan untuk menyusun langkah mitigasi dan rencana evakuasi apabila situasi memburuk. 

    “Kita harus memastikan saudara-saudara kita aman. Mengenai mitigasi dan rencana jika terjadi sesuatu, itu sudah kami tugaskan dan persiapkan,” tambahnya.

    Hingga kini, belum ada proses evakuasi resmi yang dilakukan, tetapi skema darurat sedang disiapkan sebagai antisipasi jika situasi keamanan di Iran memburuk dalam waktu dekat.

    Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyatakan terdapat sejumlah WNI di Iran yang sebagian besar adalah pelajar dan pekerja. Pemerintah juga membuka jalur komunikasi darurat dan meminta masyarakat Indonesia di Iran untuk tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan dari perwakilan RI setempat.

    “Mengenai mitigasi-mitigasi dan rencana jika terjadi sesuatu itu kita tugaskan [segera],” kata Prasetyo.