Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2025 telah memasuki proses pemberangkatan jemaah ke Tanah Air.
Sebagaimana fase kedatangan, kepulangan jemaah ke Tanah Air dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama sudah mulai kembali ke Tanah Air sejak 11 Juni 2025 melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.
Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Selasa (17/6/2025) pukul 22:15 Waktu Arab Saudi (WAS) jemaah haji yang tiba di Tanah Air sebanyak 40.973 orang yang terbagi ke dalam 105 kloter. Jumlah itu mencakup 20% dari total rencana pemulangan sebesar 525 kloter.
Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu berada di Madinah selama 8 hingga 9 hari, sebelum bertolak ke Indonesia mulai 26 Juni 2025.
Jemaah haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi pada gelombang II mulai bergerak ke Madinah pada Rabu (18/6/2025). Perjalanan dari Makkah ke Madinah ditempuh kurang lebih enam jam.
Pada tahap pertama, ada 18 kelompok terbang (kloter) yang akan diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah mulai pukul 06.00 Waktu Arab Saudi (WAS).
Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini berjalan lancar, tanpa insiden besar yang mengganggu pelaksanaan ibadah.
Kendati demikian, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas berbagai kendala yang menyertai rangkaian ibadah Haji 2025, mulai dari pemberangkatan hingga fase Arafah, Mudzalifah, dan Mina.
Dia tidak memungkiri adanya berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Nasaruddin mengakui bahwa tidak ada negara yang sempurna dalam pelaksanaan haji, termasuk Indonesia.
Menag Nasaruddin menjelaskan, ada sebagian jemaah haji yang mengalami masalah selama fase kedatangan hingga puncak haji di Armuzna. Salah satu contohnya ada pasangan suami istri atau anak-orang tua, atau lansia dan pendampingnya yang terpisah hotel saat di Makkah.
Selain itu, ada juga jemaah yang mengalami kendala dalam penempatan tenda di Arafah. Menag juga mencatat ada keterlambatan penjemputan di Muzdalifah karena kemacetan hingga proses evakuasi baru selesai 09.40 WAS (atau terlambat 40 menit dari target selesai 09.00 WAS).
“Kemacetan dan keterlambatan proses evakuasi di Muzdalifah ini tidak hanya dialami oleh jemaah haji Indonesia, tapi juga negara lainnya yang melintas pada jalur taraddudi yang sama,” ujar Menag.
Namun, Menag menekankan bahwa pelayanan sejauh ini cukup tertib dan berjalan dengan baik. Dia mengapresiasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan pihak Pemerintah Arab Saudi yang telah memungkinkan hajatan besar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini hampir rampung dengan beberapa catatan prestasi.
“Memang di awal-awal ada krusial karena kami pakai sistem baru ya. Ada keterlambatan penemuan hotel, tetapi itu teratasi semuanya sih sebetulnya, tidak ada yang sampai terbengkalai, terlantar,” katanya di Bandara Jeddah, Minggu (15/6/2025).
Salah satu indikator catatan prestasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yakni turunnya jumlah jemaah haji yang wafat. Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Minggu (15/6/2026) tercatat ada 279 jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci, turun dari akumulasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 461 jiwa.
“Alhamdulillah terjadi pengurangan jumlah kematian. Itu juga salah satu indikator yang sangat penting,” katanya.
Sejalan dengan itu, Menag mengajak semua pihak untuk tidak mendramatisasi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji, melainkan menjadikan hal itu sebagai catatan untuk perbaikan ke depan.
Dengan tidak mengecilkan kepentingan jemaah yang terdampak kebijakan sistem baru tahun ini, Menag mengatakan keterlambatan dan kemacetan selalu terjadi setiap tahun pada musim haji di Tanah Suci karena padatnya jemaah dari seluruh dunia.
“Jadi yang penting buat kami adalah seluruh jemaah kita itu menyelenggarakan ibadah hajinya. Tidak ada yang tidak terangkut ke Arafah. Tidak ada yang terangkut melalui Muzdalifah. Tidak ada yang tidak ke Mina,” katanya.
Layanan Konsumsi
Terkait dengan isu ketikdaksempurnaan dalam layanan konsumsi, Menag menampik tudingan adanya penelantaran jemaah. Menurut Nasaruddin, yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman karena kondisi lalu-lintas yang macet akibat sejumlah ruas jalan masih ditutup.
“Jadi itu sebetulnya tidak benar bahwa ada yang terlantar, bahkan itu hanya menunggu bus untuk pindahkan [makanan] ke hotel yang cadangan itu,” kata Nasaruddin.
Sebelumnya, pasokan makanan jemaah selama sebelum dan sesaat setelah puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dipenuhi dengan makanan siap santap yang dipasok oleh BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi.
Dengan pertimbangan banyak jalan raya di Makkah yang ditutup jelang dan setelah puncak haji sehingga menyulitkan distribusi, jemaah dibekali satu set kardus makanan siap santap berisi enam menu untuk enam kali makan.
Perinciannya adalah makan pagi, siang, dan malam untuk 7 Dzulhijjah, makan pagi untuk 8 Dzulhijjah, dan makan siang dan makan malam untuk 13 Dzulhijjah. Adapun, pada 8 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah pagi, makanan jemaah ditanggung oleh syarikah penyedia layanan haji di Arafah dan Mina.
Dengan skema tersebut, asumsinya katering jemaah akan kembali normal didistribusikan pada 14 Dzulhijjah pagi atau 10 Juni 2025.
Namun demikian, terjadi keterlambatan pengiriman konsumsi hingga muncul video viral jemaah yang tinggal di hotel 509 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi tidak mendapat suplai makanan.
“Memang kemarin ada keterlempatan pengiriman makanan ya, karena ada kasus tertentu ya. Kami sudah antisipasi dengan cara, yang tidak dapat makanan itu kami kasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
Kompensasi yang diberikan senilai 10 riyal Arab Saudi untuk sarapan, 15 riyal untuk makan siang dan 15 riyal untuk makan malam. Jemaah di Hotel 614 mendapat kompensasi karena tidak mendapat makan malam pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Juni 2025 atau usai puncak haji.
Petugas menyiapkan sajian makan malam untuk jemaah haji di dapur Katering Raghaeb, Makkah, Arab Saudi, Selasa (13/5/2025). /Dok.Media Center Haji
Hingga 16 Juni 2025, lebih dari 42.000 jemaah haji telah menerima kompensasi atas layanan konsumsi yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya pada hari puncak Mina tersebut. Total nilai kompensasi yang telah dibayarkan mencapai lebih dari 862.000 SAR atau sekitar Rp3,7 miliar.
Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jemaah haji Indonesia, khususnya yang tidak mendapat makan malam pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah.
BPKH Limited memahami pentingnya layanan konsumsi sebagai bagian dari kenyamanan ibadah jemaah, terlebih setelah menjalani puncak ibadah haji di Armuzna.
Sidiq menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, BPKH Limited menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Namun, dia mengungkapkan adanya kendala teknis yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan layanan konsumsi pada hari pertama pasca-Armuzna. Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi,” kata Sidiq.
Namun, BPKH Limited telah mengambil langkah cepat dengan mendistribusikan makanan pengganti seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE), meskipun hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan.
Direktur BPKH Limited lainnya Iman Nikmatullah menegaskan pihaknya bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan dan berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik, kesiapan mitra, dan koordinasi lapangan agar layanan serupa di masa mendatang lebih tertata dan profesional.
“Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian para jemaah atas kondisi ini. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kami jaga dengan perbaikan terus-menerus,” tuturnya.
BPKH Limited menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, mitra lokal, dan relawan yang turut membantu upaya perbaikan layanan di lapangan.
Sebagaimana diketahui, pada musim haji 1446 H ini, BPKH Limited mendapatkan mandat untuk mengelola berbagai aspek layanan haji, termasuk penyediaan makanan siap saji (RTE), fresh meal pada 14 dan 15 Zulhijah, bumbu Nusantara, serta pengelolaan area komersial.
Selain itu, BPKH Limited juga mendukung pengadaan lapak kuliner Nusantara dan layanan kargo barang untuk jemaah.
Tidak Ada Kondisi Genting…
