Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Usai Keputusan Prabowo, Yusril Luruskan Pernyataannya Soal MoU Helsinki Terkait 4 Pulau Aceh

    Usai Keputusan Prabowo, Yusril Luruskan Pernyataannya Soal MoU Helsinki Terkait 4 Pulau Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meluruskan pernyataannya soal MoU Helsinki dan Undang-Undang (UU) No.24/1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara. 

    Pernyataan itu disampaikan Yusril secara tertulis ketika ramai isu sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara terhadap kepemilikan empat pulau, yakni Lipan, Panjang, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek, Selasa (17/6/2025). 

    Kemudian, pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, akhirnya memutuskan bahwa empat pulau itu merupakan milik wilayah Aceh. 

    Yusril lalu meluruskan pernyataannya saat itu, bahwa MoU Helsinki dan UU No.24/1956 tidak dapat dijadikan referensi utama dalam menentukan status kepemilikan empat pulau tersebut. 

    Dia mengimbau agar masyarakat Aceh tidak salah paham terhadap pernyataannya di tengah polemik itu. 

    “Tidak seorang pun di negara ini yang menafikan peranan MoU Helsinki sebagai titik tolak penyelesaian masalah Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI,” jelas Yusril dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Sydney, Australia, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/6/2025).

    Yusril menceritakan, dia ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam diskusi internal pemerintah RI dan Tim Perunding untuk menyepakati MoU Helsinki. Saat itu, dia menjabat Menteri Sekretaris Negara. 

    Dia juga mengatakan bahwa ikut bersama dengan Menteri Dalam Negeri saat itu, Mohammad Ma’ruf yang ditugasi Presiden membahas RUU Pemerintahan Aceh dengan DPR sampai selesai. 

    Adapun mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menuturkan, dia sangat memahami semangat dari MoU Helsinki sebagai titik tolak dalam menyelesaikan persoalan pemerintah pusat dan Aceh. 

    Namun, dia menjelaskan bahwa MoU Helsinki maupun UU No.24/1956 hanya menyebutkan mana saja kabupaten yang masuk ke wilayah Provinsi Aceh, tanpa menyebutkan sepatah kata pun soal status empat pulau itu. 

    Penentuan batas daerah provinsi, kabupaten, kota, terang Yusril, harus mengacu pada UU No.9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Beleid itu menegaskan bahwa batas daerah diputuskan dalam Peraturan Mendagri.

    “Itu kalau UU tentang pembentukan provinsi, kabupaten dan kota yang baru tidak menentukan secara jelas batas-batas koordinat daerah yang dimekarkan itu. Itu inti penjelasan saya,” tegasnya.

    Yusril mengaku heran adanya pihak-pihak yang menuduh dirinya tidak menghargai MoU Helsinki, sekaligus melontarkan sejumlah kecaman. 

    “Saya sangat heran ada sementara pihak yang menuduh diri saya tidak menghargai MoU Helsinki dan berbagai kecaman lainnya,” imbuhnya.

    Berdasarkan keterangan Yusril sebelumnya, dia menyampaikan bahwa MoU Helsinki dan UU No.24/1956 tidak bisa dijadikan dasar penyelesaian status keempat pulau dimaksud. 

    Hal itu kendati UU No.24/1956 telah dijadikan dasar bagi keberadaan Kabupaten Aceh Singkil, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada 1999. 

    “Keempat pulau yang dipermasalahkan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara sekarang ini tidak sepatah katapun disebutkan baik dalam UU 24/1956 maupun dalam MoU Helsinki. Karena itu saya mengatakan bahwa MoU Helsinki dan UU 24/1956 tidak bisa dijadikan sebagai referensi utama penyelesaian status empat pulau yang dipermasalahkan,” ujarnya sesaat sebelum Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau dimaksud masuk ke wilayah Aceh, Selasa (17/6/2025).

  • Buka Jakarta Fair Kemayoran 2025 Resmi Dibuka, Target Transaksi Tembus Rp7,5 Triliun

    Buka Jakarta Fair Kemayoran 2025 Resmi Dibuka, Target Transaksi Tembus Rp7,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pameran Jakarta Fair Kemayoran 2025 resmi dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Kamis (19/5/2025), disusul dengan pesta kembang api meriah 

    Jakarta Fair tahun ini berlangsung pada 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Menghadirkan sebanyak 2.550 perusahaan dengan 1.550 stan yang memeriahkan gelaran akbar ini.

    Pembukaan Jakarta Fair 2025 diawali dengan sambutan dari Direktur Utama PT JIEXPO sekaligus Ketua Umum Panitia Penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran 2025, Hartati Murdaya dan diresmikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    “Jakarta Fair atau yang dikenal juga sebagai Pekan Raya Jakarta merupakan warisan tradisi yang tumbuh bersama-sama sejarah perkembangan Kota Jakarta. Dimulai dari pameran sederhana pada waktu itu di kawasan Monas,kini Jakarta Fair berkembang menjadi ajang pameran modern, berskala nasional dan internasional yang menampilkan program produk-produk dari Indonesia,” ujar Pramono kala membuka acara. 

    Menurutnya, Jakarta Fair Kemayoran bisa menjadi salah satu kontributor besar terhadap PDB nasional. 

    “Jakarta mencatat konstribusi 16,85% terhadap PDB nasional pada 3 bulan tahun ini. Dengan pertumbuhan ekonomi 4,95% dan inflasi 2,07% dan tingkat pengangguran mengalami penurunan turun ke angka 6,18%. Setelah tahun 2024 Jakarta Fair berhasil mencatat transaksinya Rp7,5 triliun, saya berharap mudah-mudahan tahun ini transaksinya meningkat lebih dari Rp7,5 triliun dan yang pengunjung lebih dari 6,3 juta walaupun waktunya berkurang 7 hari,” imbuhnya. 

    Kemudian, acara akan dilanjutkan dengan perayaan Kembang Api spektakuler yang menjadi penanda bahwa event Jakarta Fair Kemayoran telah resmi dibuka. 

    Pesta Kembang Api merupakan salah satu tradisi yang selalu hadir saat gelaran Jakarta Fair Kemayoran yang selalu menjadi daya tarik para pengunjung.

    Setelahnya, pembukaan Jakarta Fair tahun ini akan semakin meriah dengan penampilan dari band Batas Senja. Grup band asal Bandar Lampung itu siap menghadirkan lagu-lagu andalannya seperti Alenia, Nyaman, Kemana Kita Hari ini, hingga Nanti Kita Seperti Ini.

    Sebagai informasi, harga tiket masuk Jakarta Fair Kemayoran 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumya. Adapun tiket dijual secara offline maupun online melalui website resmi www.jakartafair.co.id

    Harga tiket masuk (HTM) Jakarta Fair 2025 tanpa konser dibanderol dengan harga:

    • Rp40.000 untuk Senin

    • Rp50.000 untuk Selasa – Jumat

    • Rp60.000 untuk Sabtu dan Minggu. 

    Sementara, untuk harga tiket masuk dan tiket konser bervariasi tiap harinya, mulai dari harga Rp80.000 sampai Rp120.000, bergantung pada pengisi acara yang tampil. 

    Adapun, untuk tiket masuk + tiket konser VIP dibanderol dengan harga mulai dari Rp100.000 sampai Rp150.000.

  • Putin Dukung RI Jadi Anggota BRICS, Prabowo: Terima Kasih Pak Presiden

    Putin Dukung RI Jadi Anggota BRICS, Prabowo: Terima Kasih Pak Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan resmi kenegaraan di Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025).

    Dalam pertemuan bilateral yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia, serta peran baru Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. 

    Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi atas undangan dan sambutan hangat yang diberikan oleh Presiden Putin dan pemerintah Rusia. Dia menekankan pentingnya hubungan bilateral yang telah terjalin erat bahkan sebelum ia resmi menjabat sebagai presiden.

    “Terima kasih yang mulia presiden Putin Saya ingin menyampaikan terima kasih saya, penghargaan saya atas undangan ini hari ini, dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya,” ujar Prabowo, Kamis (19/6/2025). 

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Dia menyebut bahwa dukungan Moskow sangat penting dan diberikan dalam waktu yang sangat cepat.

    “Saya sangat berterima kasih, Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dalam waktu yang sangat cepat,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, dia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada KTT BRICS 2024 di Kazan, yakni karena baru saja dilantik dan tengah membentuk kabinet. Namun, dia menegaskan bahwa sejak saat itu, hubungan antara Jakarta dan Moskow terus berkembang pesat.

    “Sesudah itu hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah berjumpa dengan Wakil Perdana Menteri Manturov tahun ini, saya kira sudah dua kali di Jakarta, dan satu kali di Saint Petersburg. Menteri Luar Negeri saya sudah tiga kali, belum satu tahun, sudah tiga kali ke Rusia,” lanjutnya. 

    Presiden Prabowo juga menyoroti kemajuan signifikan dalam hubungan ekonomi antara kedua negara, termasuk keikutsertaan Indonesia dalam Eurasian Free Trade Area.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa kerja sama bilateral telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang.

    “Banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, kerja sama di banyak sektor, dan perjanjian-perjanjian berjalan dengan sangat baik,” ungkap Prabowo.

    Mengakhiri sambutannya, Kepala negara mengucapkan terima kasih atas undangannya sebagai tamu kehormatan dalam Saint Petersburg Economic Forum (SPIEF), forum ekonomi tahunan bergengsi yang mempertemukan pemimpin negara, pebisnis global, dan pemangku kepentingan internasional. 

    “Jadi terima kasih presiden Putin banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini terima kasih saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam saint Petersburg ekonomics forum,” pungkas Prabowo.

  • Fase Pemulangan, Jemaah Haji Pengguna SPLP Berkurang

    Fase Pemulangan, Jemaah Haji Pengguna SPLP Berkurang

    Bisnis.com, JEDDAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mencatat jemaah haji pengguna Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sudah berkurang, memasuki hari ke-9 masa pemulangan.  

    SPLP diketahui merupakan dokumen resmi untuk mempermudah kepulangan jemaah yang paspornya belum ditemukan atau masih berada di pihak syarikah penyedia layanan haji. 

    Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi, Abdul Basir mengatakan pihaknya telah memitigasi persoalan ini dengan membentuk tim untuk menyisir paspor jemaah di hotel-hotel di Makkah. 

    “Bekerjanya full untuk menemukan paspor-paspor. Targetnya kan 12 jam sebelum jemaah take off atau diberangkatkan ke Madinah, paspor itu sudah siap semuanya,” kata Basir ditemui di Bandara Jeddah, Kamis (19/6/2025). 

    Basir melanjutkan, jemaah yang kepulangannya menggunakan SPLP, akan menerima paspornya setelah ditemukan nanti melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama di kabupaten/kota. 

    Sampai saat ini masalah ketiadaan paspor sebelum kepulangan jemaah dengan cepat ditangani agar pergerakan ke Tanah Air berjalan sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah ditetapkan maskapai dan bandara. 

    Hanya ada dua orang jemaah dari kelompok terbang 1 Embarkasi Surabaya (SUB-1) yang tertunda kepulangannya karena terlambat melaporkan kehilangan paspor. 

    “Karena belum ada SPLP-nya, ya sudah nginep dulu di hotel, setelah itu baru dipulangkan ke kloter berikutnya,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, paspor yang belum ditemukan tetap menjadi tanggung jawab pihak syarikah untuk mengembalikannya kepada otoritas Indonesia. Kehilangan paspor oleh pihak syarikah akan dicatat oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk dikenai sanksi. 

    Hingga Kamis (19/6/2025) pukul 15:45 WIB, sudah sebanyak 141 kelompok terbang (kloter) tiba di Tanah Air, terdiri atas 55.071 jemaah. Jumlah itu mencakup 26,86% dari total 525 kloter. 

    Pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah akan berlangsung hingga 26 Juni 2025. Sesudah itu hingga 12 Juli 2025, PPIH Arab Saudi akan memulangkah jemaah dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah. 

    Sementara pemulangan jemaah haji gelombang pertama berlangsung, jemaah gelombang kedua telah digerakkan dari Makkah menuju Madinah. Mereka akan tinggal di Kota Nabi itu selama 8 hingga 9 hari sebelum dipulangkan ke Tanah Air. 

  • Jemaah Haji Indonesia Semakin Tertib Barang Bawaan

    Jemaah Haji Indonesia Semakin Tertib Barang Bawaan

    Bisnis.com, JEDDAH — Memasuki hari ke-9 fase pemulangan ke Tanah Air, jemaah haji Indonesia semakin tertib terkait barang bawaan. Berbeda dengan hari-hari pertama masa pemulangan dimana petugas harus membantu jemaah untuk memperingkas barang bawaannya di paviliun bandara, ketika menunggu jadwal penerbangan. 

    Diketahui, koper besar bagasi milik jemaah sudah diberangkatkan satu hari sebelum kepulangan. Adapun, barang bawaan yang dibolehkan dijinjing ke kabin pesawat antara lain satu koper kabin, satu tas kecil, dan satu tas paspor. 

    Kepala Daerah Kerja Bandara, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Abdul Basir mengatakan manajemen kloter untuk mengingatkan jemaah terkait barang bawaan sudah lebih baik. 

    “Kami mengapresiasi kepada seluruh petugas kloter yang telah melakukan manajemen kloter dengan baik. Sehingga jemaah haji kita ketika sampai di bandara tidak ada lagi barang-barang yang banyak dibongkar seperti hari-hari sebelumnya,” kata Basir ditemui di Bandara Jeddah, Kamis (19/6/2025). 

    Selain itu, jemaah haji juga diimbau untuk memperhatikan barang-barang yang terlarang untuk dibawa. Sebelum jemaah bertolak ke bandara, koper besar akan ditimbang di lobi hotel dua hari sebelum jadwal penerbangan ke Tanah Air.

    Beberapa barang yang tidak boleh dibawa jemaah dalam koper besar antara lain air zam-zam dalam bentuk dan kemasan apa pun, barang yang mengandung aerosol, gas, magnet, senjata tajam, atau mainan dengan baterai. Selain itu juga power bank atau mainan dengan baterai berkapasitas lebih dari 20.000 mAh.

    Uang tunai senilai Rp100 juta atau setara 25.000 riyal Arab Saudi juga dilarang untuk dibawa. Ada pula produk hewani dan makanan berbau tajam, serta tanaman hidup dan hasilnya.

    Hingga Kamis (19/6/2025) pukul 15:45 WIB, sudah sebanyak 141 kelompok terbang (kloter) tiba di Tanah Air, terdiri atas 55.071 jemaah. Jumlah itu mencakup 26,86% dari total 525 kloter. 

    Pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah akan berlangsung hingga 26 Juni 2025. Sesudah itu hingga 12 Juli 2025, PPIH Arab Saudi akan memulangkah jemaah dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah. 

    Sementara pemulangan jemaah haji gelombang pertama berlangsung, jemaah gelombang kedua telah digerakkan dari Makkah menuju Madinah. Mereka akan tinggal di Kota Nabi itu selama 8 hingga 9 hari sebelum dipulangkan ke Tanah Air. 

  • Putin Sambut Prabowo di Rusia, Bahas Kerja Sama dan Peran RI di BRICS

    Putin Sambut Prabowo di Rusia, Bahas Kerja Sama dan Peran RI di BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut hangat Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral yang digelar di Saint Petersburg pada Kamis (19/6/2025).

    Putin mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi kelanjutan dari dialog kedua pemimpin yang sebelumnya sempat berlangsung di Moskow pada tahun lalu, menjelang pelantikan Presiden Prabowo.

    Dalam sambutannya yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Putin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Presiden Prabowo. Dia menekankan pentingnya hubungan bilateral yang semakin erat antara Moskow dan Jakarta.

    “Bapak Presiden yang saya hormati, saya sangat senang bertemu bersama Bapak Presiden di Saint Petersburg. Kami sudah bertemu di Moskow sebelum inaugurasi pada tahun lalu,” ujar Putin, Kamis (19/6/2025).

    Putin juga menyebut sejumlah sektor strategis yang menjadi fokus kerja sama kedua negara, termasuk bidang pertanian, eksplorasi luar angkasa, energi, serta kerja sama teknis dan militer.

    “Kami memiliki banyak peluang untuk kerja sama, dan masih banyak kapasitas untuk berkembang,” ungkapnya.

    Salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah dukungan Rusia terhadap peran Indonesia dalam BRICS. Putin menyampaikan harapannya agar Indonesia, sebagai anggota penuh terbaru dalam kelompok ekonomi negara berkembang tersebut, dapat memberikan kontribusi besar dalam dinamika dan inisiatif BRICS ke depan.

    “Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. Dan harapan saya, Indonesia dapat memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Kami sangat senang bertemu Bapak di sini. Selamat datang,” kata Putin. 

    Orang nomor satu di Rusia itu menilai pertemuan ini menandai konsolidasi lanjutan hubungan Indonesia–Rusia dalam konteks geopolitik yang kian kompleks, serta memperkuat posisi Indonesia di panggung multilateral seperti BRICS.

  • Kontroversi Fadli Zon “Rewrite” Sejarah, Perihal Ekonomi Absen?

    Kontroversi Fadli Zon “Rewrite” Sejarah, Perihal Ekonomi Absen?

    Bisnis.com, JAKARTA- Penulisan sejarah resmi bukan saja wajib memuat peristiwa pelanggaran HAM, melainkan pula kegagalan kebijakan ekonomi termasuk pada akhir kekuasaan Orde Baru.

    Sejarah adalah ‘kaca benggala’, begitu ungkap Soekarno. Maksudnya, lintasan masa lalu bisa memantulkan bayangan agar masa depan tak mengulang kesalahan yang sama, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi.

    Pada kenyataannya, peristiwa ekonomi dan momen politik seringkali bersinggungan dalam satu waktu.

    Peristiwa sebelum dan sesudah kejatuhan Orde Baru, misalnya, bertalian erat dengan krisis moneter serta terbitnya berbagai kebijakan yang lebih liberal.

    Tapi sayangnya, selain fakta adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia hingga perkosaan massal, kenyataan gagalnya kebijakan ekonomi pun cenderung tak tercatat dalam proyek sejarah resmi kali ini.

    Proyek ‘sejarah resmi’ yang kini digaungkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon inipun menuai banyak polemik. Kerangka narasi resmi itupun banyak disorot kalangan sejarawan, hingga sekarang muncul banyak versi yang belum terkonfirmasi.

    “Sejauh ini ada banyak rancangan naskah sejarah resmi itu, tim sejarawan yang terlibat pun belum menunjukkan versi sebenarnya. Alasannya masih butuh masukan banyak kalangan,” ungkap Sejarawan sekaligus Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Virdika, selain pelanggaran HAM wajib masuk dalam rancangan sejarah resmi itu, persoalan ekonomi pun patut dimuat. Lengsernya Presiden Soeharto tak lepas dari krisis moneter yang membuka gelombang protes massal.

    “Sayangnya, sejauh yang saya amati dari beberapa versi rancangan penulisan sejarah resmi, soal ekonomi pada periode itu [Orde Baru] tidak digarap, bahkan soal IMF,” jelas jebolan Jiao Tong University itu.

    Menukil ‘Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah’ karya Mantan Presiden Boediono, krisis moneter pada 1997 merupakan peristiwa yang tak pernah diantisipasi. Saat itu, tulisnya, seluruh indikator ekonomi nasional sangat baik, bahkan kurs rupiah cukup kuat, dan cadangan devisa tebal.

    Namun hanya dalam rentang waktu tiga bulan, stabilitas ekonomi jungkir balik. Dalam catatan Boediono, kondisi panik massal akibat mata uang negara-negara Asean yang ambrol, ditambah respon kebijakan tak tepat, serta tentunya praktik buruk perbankan membuat Indonesia masuk jurang krisis.

    KRISIS MONETER

    Menurut Virdika, upaya mengupas krisis moneter yang membelit, serta menyoal kebijakan ekonomi Orde Baru, setidaknya berbagai potensi konflik horizontal ke depan bisa dihindari. Masyarakat perlu dibekali hal demikian.

    “Andaikata masyarakat bisa dijelaskan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial karena kegagalan kebijakan konglomerasi atau tetesan ke bawah pada era Orba, tidak lagi ada kefrustrasian sosial yang dilampiaskan kepada etnis tertentu seperti dulu. Karena masyarakat dari etnis apapun sama-sama jadi korban,” jelasnya.

    Pembahasan soal ekonomi dalam penyajian sejarah memang langka. Padahal, kata Virdi, setiap peristiwa politik selalu bertautan dengan kondisi ekonomi ataupun ekses kebijakan.

    “UU PMA yang membolehkan Freeport masuk, itu lahir setelah adanya peristiwa 1965. Begitupun liberalisasi ekonomi, ataupun kehadiran konglomerasi yang ada saat ini, tak terlepas dari sejarah politik maupun kebijakan ekonomi,” ungkapnya.

    Dari sisi akademisi, ulasan persoalan ekonomi dalam membangun sejarah resmi juga dirasa penting.  Setidaknya, sebagaimana disinggung Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, memuat wajah ekonomi dalam sejarah bisa mencerahkan publik terkait kebijakan yang telah dicetuskan pada masa lalu.

    Lebih jauh, dia menyebutkan untuk menjelaskan kemunculan krisis politik, amat perlu pembahasan persoalan ekonomi yang melatari. Nailul mengatakan justru dalam studi ekonomi, peristiwa seperti krisis moneter 1997 itu dikaji sebab dan akibatnya.

    “Subyek ekonomi dalam sejarah ini akan mampu mencerahkan masyarakat atas persoalan ekonomi masa kini, adakah problem yang sama, dan jangan sampai terulang!” simpulnya.

     

  • Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fenomena rangkap jabatan wakil menteri kembali menjadi sorotan publik.

    Sebanyak 25 dari total 56 Wakil Menteri (wamen) Kabinet Merah Putih tercatat merangkap posisi sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.

    Praktik ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. 

    Saat ini, dua penunjukan terbaru yang mendapat sorotan adalah Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Selain itu, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Keduanya menjadi bagian dari jajaran wakil menteri yang memegang jabatan strategis di lingkup korporasi negara atau perusahaan pelat merah.

    Berikut penjabaran lengkap 25 wakil menteri atau wamen Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan komisaris BUMN.

    25 Wamen Kabinet Prabowo Subianto jadi Komisaris BUMN

    Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono  – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

     

    Sektor Teknologi dan Telekomunikasi 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

     

    Sektor Perhubungan dan Infrastruktur

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

     

    Sektor Keuangan dan Perbankan

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI

     

    Sektor Kesehatan dan Sosial 

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

     

    Sektor Budaya dan UMKM

    Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI

     

    Investasi dan Perdagangan

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

  • Ramalan SBY Soal Konflik Iran-Israel: Masa Depan Ada di 5 Pemimpin Negara

    Ramalan SBY Soal Konflik Iran-Israel: Masa Depan Ada di 5 Pemimpin Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memandang masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan akan ditentukan oleh lima orang terkuat saat ini.

    Mengutip unggahan X @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025), SBY menyebut kelima orang ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Selanjutnya, imbuhnya, tiga orang yang lebih kuat lagi adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.

    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

    Sebab itu, ayah dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran oleh Tuhan dalam mengambil keputusan serta tindakan.

    “Jangan ada salah keputusan dan miscalculation. Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” terangnya.

    SBY menyoroti bahwa sejarah mencatat, banyak peperangan yang terjadi karena ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (power holders). 

    Meskipun dia juga menyebut bahwa dari abad ke abad pasti selalu ada pemimpin yang sangat gemar berperang atau warlike leaders. Padahal, menurutnya sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian.

    “Perang besar, apalagi Perang Dunia ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tutupnya.

  • Menlu Sugiono: Dukungan Negara-negara G7 ke Israel Memperburuk Situasi

    Menlu Sugiono: Dukungan Negara-negara G7 ke Israel Memperburuk Situasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu) Sugiono angkat bicara terkait sikap negara-negara anggota G7 yang menunjukkan dukungan terhadap Israel dalam eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama dalam ketegangannya dengan Iran.

    Dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/6/2025), Sugiono menegaskan bahwa Indonesia memandang situasi ini dengan keprihatinan mendalam, terlebih ketika dukungan internasional justru berpotensi memperpanjang konflik yang sudah berkepanjangan.

    “Ya itu pandangan G7 ya. Kita sama sekali tidak mengharapkan situasi ini. Justru akan memperburuk situasi. Kita tidak tahu kalau sudah begini nanti berhentinya di mana. Begitu ada perang yang dimulai, kita tidak tahu kapan dan bagaimana berhentinya,” ujar Sugiono di Taleon Imperial Hotel, St Petersburg, Rusia, Rabu (18/6/2025) malam waktu setempat.

    Lebih lanjut, Sugiono menyoroti dampak kemanusiaan yang ditimbulkan dari serangan militer, baik dari pihak Israel maupun Iran.

    Diamengingatkan bahwa warga sipil adalah korban nyata dari konflik, dan mereka memiliki hak asasi untuk hidup dan mempertahankan diri.

    “Kemudian masyarakat yang terdampak atau tertimpa dari serangan yang dilakukan ini kan manusia juga yang memiliki hak untuk hidup, punya hak untuk mempertahankan diri,” katanya.

    Dalam konteks ini, Indonesia tetap konsisten pada posisi mendukung penyelesaian damai dan menolak segala bentuk eskalasi militer. Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi secara aktif untuk mendorong solusi diplomatik.

    Sugiono menegaskan posisi Indonesia yang selama ini mendorong deeskalasi konflik di Timur Tengah, dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk lebih mengedepankan pendekatan diplomatik daripada militeristik.

    “Makanya kita berharap untuk kebijaksanaan sehingga Ada langkah-langkah yang damai Untuk bisa mengundurkan ketegangan, dan Indonesia selalu dalam posisi siap memberikan kontribusi apapun dalam rangka terciptanya perdamaian,” pungkas Sugiono.

    Sebelumnya, Negara-negara anggota G7 menyatakan dukungan terhadap Israel dan menyebut Iran sebagai sumber utama ketidakstabilan di Timur Tengah, seiring dengan seruan untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut.

    Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Reuters pada Selasa (17/6/2025), para pemimpin G7 menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan menyuarakan dukungan terhadap keamanan negara tersebut.

    “Kami menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri. Kami kembali menyatakan dukungan terhadap keamanan Israel,” tulis pernyataan bersama G7.

    Pernyataan itu juga menegaskan bahwa Iran merupakan sumber utama ketidakstabilan dan teror di kawasan. negara-negara G7 juga secara tegas menolak kemungkinan Iran memiliki senjata nuklir.

    “Kami menyerukan agar krisis Iran diselesaikan melalui upaya deeskalasi yang lebih luas di Timur Tengah, termasuk gencatan senjata di Gaza,” bunyi pernyataan G7, seraya menambahkan bahwa negara-negara anggota siap untuk berkoordinasi menjaga stabilitas pasar energi global.

    Ketegangan meningkat setelah Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada Jumat pekan lalu, yang disebut sebagai langkah preemtif untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Sejak saat itu, kedua negara terlibat dalam serangkaian serangan balasan.

    Iran melaporkan lebih dari 220 korban jiwa, mayoritas warga sipil, sementara Israel menyatakan 24 warga sipil tewas akibat serangan balasan Iran.

    Adapun, Iran telah membantah tuduhan bahwa mereka tengah mengembangkan senjata nuklir. Teheran menegaskan bahwa pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan semata-mata untuk tujuan damai, sesuai dengan hak yang diberikan dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang hingga kini masih diikuti oleh Iran.

    Sebaliknya, Israel tidak termasuk dalam anggota NPT dan secara luas diyakini memiliki senjata nuklir, meskipun tidak pernah secara resmi mengonfirmasi maupun menyangkal hal tersebut.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan meninggalkan pertemuan G7 di Kanada lebih awal untuk kembali ke Washington, menyusul eskalasi konflik Iran-Israel.

    Meski demikian, AS menyatakan tidak terlibat langsung dalam serangan Israel ke Iran. Namun, Trump mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengetahui rencana serangan tersebut sebelumnya dan menyebut langkah itu sebagai “luar biasa.”

    Washington juga memperingatkan Teheran untuk tidak menyerang kepentingan atau personel AS di kawasan.

    Di sisi lain, serangan udara Israel pada Senin (16/6/2025) waktu setempat dilaporkan menghantam kantor penyiar nasional Iran. Presiden Trump juga menyerukan evakuasi segera dari ibu kota Iran, Teheran, melalui unggahan di media sosial.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga dilaporkan mengadakan pembicaraan via telepon dengan mitra dari Inggris, Prancis, dan Uni Eropa terkait perkembangan konflik Iran-Israel.

    Meski ketegangan meningkat, Washington menyatakan Trump masih mengupayakan kesepakatan nuklir baru dengan Iran.