Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kisah Koper Jemaah Haji Halmahera Barat yang Pulang Tanpa Pemiliknya

    Kisah Koper Jemaah Haji Halmahera Barat yang Pulang Tanpa Pemiliknya

    Bisnis.com, JEDDAH — Di antara ratusan jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci, terselip mereka yang pergi tanpa pendamping, sehingga hanya koper berisi barang-barang pribadi yang mewakili kepulangannya. 

    Satu orang di antaranya yaitu Faisal Zainal Tuba (71), jemaah asal kelompok terbang (kloter) 13 Embarkasi Makassar (UPG-13) meninggal pada 7 Juni 2025 di Mina. 

    Endah Warozah Putri, Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang mendampingi Faisal menceritakan bahwa jemaah asal Jailolo, Halmahera Barat itu, mengembuskan napas terakhir setelah didiagnosa menderita sakit jantung di Rumah Sakit Saudia National Hospital, Makkah, Arab Saudi. 

    “Almarhum sempat dipasangkan ring tapi tidak bisa tertolong lagi,” ujar Endah ditemui sebelum kepulangannya di Bandara King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi, Kamis (19/6/2025). 

    Endah melanjutkan, Faisal termasuk jemaah risiko tinggi (risti) karena ada riwayat darah tinggi dan diabetes. 

    Sebelum meninggal, Faisal sempat mengeluhkan sakit di dada selepas umrah wajib dan tawaf sunah yang dijalaninya di Masjidil Haram, Makkah. Setelah itu, Faisal dibawa ke Rumah Sakit Saudi National Hospital.  

    Dari sana, Endah mengaku tak bisa mendampingi Faisal sampai pria itu mengembuskan napas terakhirnya. 

    “Kami tidak bisa melihat sampai titik terakhirnya beliau, dan sampai dikebumikan pun kami tidak melihat jenazahnya,” ujar Endah. 

    Otoritas Arab Saudi memang telah menetapkan prosedur resmi untuk pengurusan jenazah seluruh jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci. Pengurusan jenazah sampai pemakaman, seluruhnya ditangani pihak Arab Saudi. 

    Meski meninggal di tengah prosesi ibadah haji, Faisal sudah melakukan seluruh rangkaian ibadah saat dilarikan ke rumah sakit. Andaipun tidak, petugas badal haji akan mewakilkan ibadah haji jemaah yang berhalangan, sakit, atau meninggal. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada jemaah haji tahun ini yang tidak melaksanakan haji. Dua orang jemaah haji yang masih hilang, ibadahnya dibadalkan. 

    Di Bandara King Abdulaziz Jeddah, petugas tampak menenteng satu koper kabin milik Faisal yang akan mewakili kepulangannya ke Tanah Air. Koper itu akan diserahkan langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama kabupaten/kota terdekat untuk diserahkan kepada keluarga Faisal. 

    “Ini kami semua yang bawa ke sana. Nanti teknisnya akan diberikan ke daerah untuk selanjutnya diberikan ke keluarga almarhum,” tuturnya. 

    Selain Faisal, ada pula 3 jemaah lain di UPG-13 yang juga berpulang di Tanah Suci, antara lain atas nama Muin Puasa Habib, Norma Abdul Latif dan Ahmad Adam. 

    Hingga Jumat (20/6/2025) pukul 11:30 Waktu Arab Saudi (WAS) terdapat 341 jemaah Indonesia yang meninggal di Tanag Suci, terdiri atas 206 laki-laki dan 135 perempuan. Sebanyak 214 diantaranya adalah lansia berusia di atas 64 tahun, sedangkan 127 lainnya berkisar 41 hingga 64 tahun. 

    Angka kematian itu menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 461 jemaah. 

  • Mendagri Tito Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Dukung PSN

    Mendagri Tito Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Dukung PSN

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengancam akan memberi sanksi ke kepala daerah yang tidak mau memberikan dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut aturan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mendukung PSN itu sudah diatur di Pasal 67 Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemerintah daerah wajib mendukung PSN, jika tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi.

    PSN yang menjadi program prioritas dari pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lain yang memerlukan dukungan aktif dari DPRD  dan kepala daerah agar berjalan optimal.

    “Kalau tidak dilaksanakan maka kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi,” tutur Tito di Jakarta, Kamis (19/6).

    Menurut Tito, sanksi yang akan diberikan ke pemerintah daerah yang tidak mendukung PSN bervariasi mulai dari teguran tertulis sebanyak dua kali, hingga pemberhentian tetap.

    “Tegurannya mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat,” katanya.

    Selain PSN, Tito juga tengah menyoroti peran anggota DPRD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat hahya sebesar 4,87%. 

    Kendati demikian, menurut Tito, capaian tersebut masih tertekan oleh performa ekonomi yang lemah di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.

    “Pertumbuhan ekonomi nasional, itu sangat dipengaruhi oleh kontribusi semua daerah. Termasuk masalah realisasi pendapatan belanja juga sangat dipengaruhi oleh semua daerah, selain pemerintah pusat,” ujarnya.

  • DPR Fokus Selesaikan Revisi KUHAP, Apa Kabar Nasib RUU Perampasan Aset?

    DPR Fokus Selesaikan Revisi KUHAP, Apa Kabar Nasib RUU Perampasan Aset?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) masih belum mendapatkan kejelasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengungkapkan sebenarnya masih butuh waktu dan pemikiran lebih jernih guna menilai urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).

    Terlebih, Nasir menyebut saat ini di Komisi III DPR sendiri sedang berfokus untuk membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang rencananya akan segera dibahas seusai masa reses berakhir.

    Menurutnya soal RUU PA ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Meskipun di satu sisi dia juga tak menampik memang RUU itu sangat dibutuhkan.  

    “Tapi kita lihat situasi dan kondisi. Kami fokus bagaimana menyelesaikan Hukum Acara Pidana karena itu kami anggap adalah jalan yang terang ya, untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan dan bagaimana pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan yang hakiki,” bebernya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

    Legislator PKS ini melanjutkan, alasan lain belum membahas RUU PA ini karena ada beberapa pakar hukum yang menilai ini belum dibutuhkan, karena ada instrumen terkait dengan perampasan aset ini.

    “Kita juga nanti akan melihat apakah misalnya badan pemulihan aset yang ada di Kejaksaan Agung itu masih relevan ya untuk memulihkan aset-aset yang disita, dirampas oleh negara dari kejahatan korupsi,” ungkapnya.

    Sementara itu, di lain kesempatan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) masih merupakan inisiasi dari pemerintah.  

    “Apakah DPR ingin menginisiasi atau tetep pemerintah, bagi saya dan bagi presiden terutama yang penting RUU itu siapapun yang inisiasi tapi hasilnya selesai,” ungkapnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Dengan ini, menurutnya hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut soal RUU PA karena masih menunggu evaluasi Prolegnas, meskipun draf priode lalu dari pemerintah sudah ada.

  • Buku “Kepemimpinan Militer” Prabowo Diterjemahkan dan Terbit di Rusia

    Buku “Kepemimpinan Militer” Prabowo Diterjemahkan dan Terbit di Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Buku Presiden Prabowo Subianto yang berjudul “Kepemimpinan Militer” terbit di Rusia dalam versi yang sudah diterjemahkan.

    Dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Rusia, momen penting turut menyertainya: peluncuran versi bahasa Rusia dari buku Prabowo yang berjudul Kepemimpinan Militer.

    Karya yang menguraikan pandangan dan prinsip kepemimpinan militer menurut Prabowo ini resmi diterbitkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia di kota Saint Petersburg.

    “Bapak Prabowo memiliki bakat sastra yang luar biasa. Dia menulis cukup banyak materi dan buku yang sangat menarik,” ujar Wakil Direktur Sains Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Vladimir Sautov.

    Bagi Sautov, kehadiran buku ini bukan sekadar bagian dari upacara formal, melainkan mencerminkan kolaborasi intelektual dan strategis yang lebih dalam antara kedua negara.

    “Dia memercayakan kami untuk menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Rusia. Bersama agen Indonesia, kami menandatangani perjanjian untuk melindungi hak kekayaan intelektual,” tambahnya.

    Dalam proses alih bahasa dan penyuntingannya, sejumlah tokoh yang memahami konteks Indonesia turut ambil bagian. Terjemahan dilakukan oleh seorang diplomat Rusia yang mahir berbahasa Indonesia, sementara proses penyuntingan ditangani oleh editor-editor profesional dari Rusia.

    Sebelum resmi dirilis ke publik, pihak penerbit mengajukan permohonan kepada Staf Umum Federasi Rusia agar isi buku ini dikaji secara mendalam oleh komunitas militer dan para pakar strategis.

    “Memoar ini ditulis oleh Bapak Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sebuah tugas diberikan kepada akademi militer Kepala Staf Umum,” jelas Sautov.

    Beberapa tokoh terkemuka ikut berkontribusi dalam proyek ini, di antaranya Alexander Anatolievich Ivanov, mantan Duta Besar Rusia untuk Indonesia dan Asean, yang membantu dalam adaptasi naskah.

    Kontributor penting lainnya adalah Vladimir Morozov, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang memiliki pengalaman panjang di Indonesia selama 11 tahun dan fasih dalam bahasa Indonesia.

    “Kami membentuk tim yang mengambil pendekatan informal terhadap pekerjaan ini. Maksud saya bahwa kami berusaha—dan bersyukur—kami berhasil menjadwalkan penerbitan buku ini bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia,” pungkas Sautov.

  • Prabowo dan Putin Saksikan Pertukaran MoU Strategis RI-Rusia, dari Pendidikan hingga Danantara

    Prabowo dan Putin Saksikan Pertukaran MoU Strategis RI-Rusia, dari Pendidikan hingga Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Rusia di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis (19/6/2025) waktu setempat.

    Pertukaran dokumen tersebut menjadi penegasan konkret atas komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan strategis lintas sektor di tengah dinamika global yang terus berubah.

    Seluruh dokumen telah ditandatangani sebelumnya (pre-signed) oleh pejabat terkait dari kedua negara, dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Adapun daftar dokumen kerja sama yang dipertukarkan meliputi:

    1. Persetujuan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi.

    2. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Sektor Transportasi.

    3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia tentang kerja sama di bidang pengembangan digital dan media massa.

    4. Nota Kesepahaman antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Joint Stock Company “Management Company of Russian Direct Investment Fund”.

    Selain itu, dalam pertemuan tersebut Presiden Putin dan Presiden Prabowo juga telah menyepakati “Deklarasi Kemitraan Strategis antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia”.

    Pertukaran dokumen kerja sama ini mencerminkan arah baru dalam hubungan bilateral Indonesia–Rusia yang semakin luas dan multidimensional, mulai dari pendidikan dan ekonomi digital, hingga investasi, transportasi, dan penguatan konektivitas antar-lembaga strategis.

  • Prabowo dan Putin Bahas Penerbangan Langsung, Beasiswa Hingga BRICS

    Prabowo dan Putin Bahas Penerbangan Langsung, Beasiswa Hingga BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian penting dan arah baru dalam hubungan Indonesia–Rusia.

    Kepala Negara mengatakan bahwa salah satu yang disoroti adalah realisasi rencana penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia dan dorongan kuat untuk memperluas konektivitas antarkedua negara.

    “Sebagai contoh, pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia–Indonesia. Sekarang, penerbangan terbesar Rusia terbang tiga kali dalam satu minggu dari Moskow ke Bali, dan dalam musim dingin bahkan empat kali seminggu,” ujar Prabowo, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025).

    Prabowo menyambut baik perkembangan tersebut dan membuka kemungkinan agar penerbangan langsung tidak hanya terbatas ke Bali, tetapi juga diperluas ke kota-kota besar lainnya di Indonesia.

    Presiden Ke-8 RI itu menyatakan bahwa pembicaraan dengan Presiden Putin berlangsung hangat, intens, dan produktif. Dia mencatat peningkatan signifikan dalam kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pertanian, dan kerja sama teknis.

    Selain isu konektivitas, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama pendidikan. Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia ingin mendorong lebih banyak anak muda Indonesia untuk menempuh pendidikan di Rusia melalui program beasiswa negara.

    Di bidang pendidikan, dia menyampaikan tekad Indonesia untuk meningkatkan jumlah pelajar muda Indonesia yang belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah RI.

    “Kami ingin meningkatkan jumlah anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia,” kata Prabowo. 

    Prabowo juga memberikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, serta kesepakatan kerja sama dalam kerangka Eurasian Free Trade Area (EAEU).

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia atas dukungan terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Saya juga sangat gembira atas kesepakatan kerja sama kita di Eurasian Free Trade Area,” ujarnya. 

    Dalam isu global, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki banyak kesamaan pandangan, terutama dalam menjunjung prinsip kedaulatan negara, penyelesaian damai konflik, serta kolaborasi internasional.

    “Kami menghormati kedaulatan setiap negara. Kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai dan selalu mengutamakan kolaborasi daripada konflik,” ujar Prabowo.

    Kepala Negara pun menutup pidatonya dengan harapan bahwa kunjungan ini membawa kemajuan signifikan bagi hubungan RI–Rusia, dan dia menyampaikan rasa terima kasih atas undangan sebagai tamu kehormatan dalam Saint Petersburg International Economic Forum yang akan berlangsung esok hari, Jumat (20/6/2025).

    Menurutnya, kunjungan ini menjadi simbol penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif membangun kemitraan global berbasis kesetaraan dan saling menguntungkan, serta memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan dan dunia.

    “Saya berharap kunjungan ini membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi hubungan kedua negara, dan saya mengucapkan terima kasih karena diundang besok di Saint Petersburg International Economic Forum,” pungkas Prabowo.

  • Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) buka suara usai salah satu anggota Dewan Gubernur, Filianingsih Hendarta dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Filianingsih awalnya dipanggil untuk hadir memberikan keterangan kepada penyidik KPK hari ini, Kamis (19/6/2025). Namun, dia diketahui tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, Filianingsih tidak hadir lantaran sedang menjalani agenda dinas. 

    “Dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada kesempatan ini belum dapat hadir karena ada agenda kedinasan yang sudah terjadwalkan dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini telah kami sampaikan melalui surat kepada KPK,” ujar Ramdan melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (19/6/2025), malam. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik. 

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Adapun Filianingsih tidak dipanggil sendirian hari ini. Penyidik turut memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Penyidik juga memanggil Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Pada keterangan terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa ketiga saksi yang dipanggil hari ini yaitu Filianingsih, Dolfie serta Ecky sedang melakukan kegiatan di luar negeri. 

    “Saksi berhalangan hadir karena kegiatan di luar negeri,” terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025). 

    Terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. 

    Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu Deputi Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. 

    Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

  • Pramono Anung dan Cak Imin Ngaku Punya Hubungan yang Selalu Akrab

    Pramono Anung dan Cak Imin Ngaku Punya Hubungan yang Selalu Akrab

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Gubernur Jakarta Pramono Anung menunjukkan keakraban saat menghadiri pembukaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025.

    Keduanya tampak duduk berdampingan dan sesekali mengobrol dalam gelaran tersebut. Ketika ditanya soal kedekatan tersebut, Pramono menjawab singkat namun tegas.

    “Selalu akrab,” ujar mantan Sekretaris Kabinet itu sambil tersenyum, Kamis (19/6/2025).

    Adapun, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Cak Imin. Ketua Umum PKB ini menyampaikan harapannya agar Jakarta Fair dapat menjadi titik temu berwawasan internasional dengan lokal dan UMKM. 

    “Kita ingin Jakarta Fair terus berbenah menjadi sarana yang efektif buat sinergi pemerintah pelaku bisnis dan dunia usaha,” tutur dia.

    Sementara itu, Pramono berharap penyelenggaraan Jakarta Fair tahun ini dapat menyaingi pencapaian tahun lalu yang mencatat transaksi hingga Rp7,5 triliun dan dihadiri 6,3 juta pengunjung.

    “Saya berharap bahwa Jakarta Fair hari ini tidak kalah dengan Jakarta Fair yang berlangsung 2024,” ucap Pramono.

    Meski durasi penyelenggaraan lebih pendek, Pramono tetap optimistis bahwa capaian transaksi maupun jumlah pengunjung dapat melampaui tahun sebelumnya.

  • Prabowo: Waktu Indonesia Miskin, Uni Soviet yang membantu Kami

    Prabowo: Waktu Indonesia Miskin, Uni Soviet yang membantu Kami

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kedekatan historis dan komitmen kuat Indonesia untuk terus mempererat kerja sama strategis dengan Rusia dalam pidatonya di hadapan Presiden Vladimir Putin dan jajaran pejabat tinggi Federasi Rusia.

    Pidato ini, kata Prabowo, disampaikan dalam kunjungan kenegaraan resmi yang berlangsung di kota bersejarah Saint Petersburg, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Rusia.

    Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan resmi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025).

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya atas undangan ini dan penerimaan yang begitu baik kepada saya dan rombongan. Saya sangat gembira bisa berkunjung ke kota yang penuh kepahlawanan ini,” ujar Prabowo di awal sambutannya.

    Presiden Ke-8 RI itu menyebut bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan negara pertama sejak dia menjabat sebagai Presiden RI.

    Dia juga mengenang bahwa bahkan sebelum dilantik, ia sudah mendapat sambutan hangat dari Presiden Putin pada pertemuan di Moskow pada Juli 2024.

    Lebih jauh, Prabowo menggarisbawahi kontribusi Uni Soviet—yang kini Rusia—dalam pembangunan Indonesia sejak masa awal kemerdekaan.

    Kepala Negara menyebut banyak infrastruktur penting di Indonesia, seperti jembatan, kereta api, dan pabrik besar, yang dibangun dengan dukungan Rusia tanpa menuntut pembayaran cepat.

    “Waktu Indonesia masih sangat miskin, Uni Soviet sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak melupakan bantuan tersebut,” tegas Prabowo.

  • Prabowo dan Putin Sepakati Kesepakatan Strategis Rusia-Indonesia, Termasuk Dana Investasi Rp35 Triliun

    Prabowo dan Putin Sepakati Kesepakatan Strategis Rusia-Indonesia, Termasuk Dana Investasi Rp35 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan penandatanganan serangkaian perjanjian kerja sama strategis antara kedua negara di Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025).

    Kegiatan ini berlangsung dalam rangka kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Rusia, yang bertepatan dengan pelaksanaan St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.

    Sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian penting ditandatangani, antara lain mulai dari perjanjian kerja sama di bidang pendidikan tinggi, MoU kerja sama di sektor perhubungan, dan MoU kerja sama teknologi informasi, komunikasi, dan media massa.

    Tak hanya itu, kedua kepala negara juga menyaksikan perjanjian pendirian platform investasi Rusia–Indonesia dengan nilai investasi awal sebesar 2 miliar Euro atau sekitar Rp35 triliun

    Platform investasi bersama ini digadang-gadang akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat aliran investasi bilateral di berbagai sektor prioritas, termasuk infrastruktur, energi, teknologi, dan manufaktur.

    Presiden Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo dalam forum dan kunjungan resmi ke Rusia.

    “Kami senang menerima kunjungan Bapak Presiden di Rusia. Kunjungan ini bersifat resmi dan bertepatan dengan forum ekonomi internasional di St. Petersburg,” ujar Putin dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/6/2025).

    Putin juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo bukanlah sosok asing di Rusia, mengingat kunjungan-kunjungan sebelumnya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dia merujuk pada pertemuan mereka di Moskow pada Juli tahun lalu, tak lama setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden RI.

    Lebih jauh, Presiden Putin menegaskan pentingnya posisi Indonesia dalam politik luar negeri Rusia.

    “Saya ingin menggarisbawahi, Indonesia adalah mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Hubungan bilateral antara kedua negara berkembang berdasarkan prinsip kepercayaan dan persahabatan,” ucapnya.

    Tahun ini, kata Putin, Indonesia dan Rusia merayakan 75 tahun hubungan diplomatik, sebuah tonggak sejarah yang menjadi latar penting dari berbagai langkah kerja sama konkret yang saat ini dikembangkan kedua negara.

    Penandatanganan sejumlah kesepakatan ini mencerminkan arah baru dalam hubungan strategis Indonesia–Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada kerja sama konkret yang mencakup ekonomi, pendidikan, teknologi, dan pembangunan bersama.

    “Negara kami memfasilitasi proses pembangunan kenegaraan dan mendukung penguatan posisi Indonesia yang muda di arena internasional,” pungkas Putin.