Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Cara Cek PIP Kemendikdasmen.go.id Desember 2025 Lewat HP dan Solusi jika Data Tidak Muncul

    Cara Cek PIP Kemendikdasmen.go.id Desember 2025 Lewat HP dan Solusi jika Data Tidak Muncul

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali membuka layanan pengecekan Program Indonesia Pintar (PIP) secara online. Melalui laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id, siswa dan orang tua kini dapat memeriksa status penerima bantuan pendidikan dengan mudah, tanpa harus datang langsung ke sekolah maupun kantor dinas pendidikan.

    Penyaluran PIP 2025 termin III ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menjaga keberlanjutan akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Apa Itu Program Indonesia Pintar?

    Dilansir dari Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, kebijakan ini dirancang untuk menjamin keberlanjutan pendidikan dasar dan menengah.

    PIP bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin guna mencegah kemungkinan putus sekolah akibat kendala finansial.

    Seiring sistem yang semakin terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kemendikdasmen menempatkan pengawasan dan ketepatan sasaran sebagai prioritas utama dalam pengelolaan anggaran pendidikan nasional.

    Cara Cek PIP di pip.kemendikdasmen.go.id Menggunakan HP

    Untuk memberikan kemudahan akses informasi, pemerintah menyediakan layanan pengecekan mandiri secara online. Berikut langkah cara cek PIP kemendikdasmen.go.id yang bisa dilakukan lewat HP:

    Buka browser dan akses https://pip.kemendikdasmen.go.id
    Pilih menu Cek Penerima PIP
    Masukkan NISN siswa
    Masukkan NIK sesuai Kartu Keluarga
    Isi kode verifikasi yang muncul
    Klik tombol Cek Penerima PIP

    Jika data valid dan siswa terdaftar, laman akan menampilkan informasi status PIP, seperti:

    Terdaftar sebagai penerima PIP
    Status pencairan (sudah cair, proses, atau belum cair)

    Cara Mengatasi Data PIP Tidak Muncul

    Jika saat melakukan cara cek PIP kemendikdasmen.go.id data siswa tidak muncul atau tertulis “data tidak ditemukan”, jangan panik. Kondisi ini cukup sering terjadi dan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Kemendikdasmen menjelaskan, beberapa faktor umum penyebab data PIP tidak muncul antara lain:

    NISN atau NIK salah input
    Data siswa belum sinkron di sistem Dapodik
    Siswa belum ditetapkan sebagai penerima pada tahap pencairan berjalan

    Berikut solusi yang bisa dilakukan:

    1. Periksa Kembali NISN dan NIK

    Pastikan:

    NISN yang dimasukkan benar dan aktif
    NIK sesuai dengan data di Kartu Keluarga

    Kesalahan satu digit saja dapat membuat sistem tidak menemukan data siswa.

    2. Pastikan Data Siswa Sudah Sinkron di Dapodik

    Program Indonesia Pintar (PIP) mengacu pada data yang tercatat dalam Dapodik sekolah. Apabila data siswa belum diperbarui atau belum tersinkronisasi, maka status penerima tidak akan muncul di sistem PIP. Sebagai solusi, siswa atau orang tua disarankan menghubungi operator sekolah untuk memastikan data siswa diperbarui dan disinkronkan dengan benar.

    3. Siswa Belum Masuk Tahap Penetapan Penerima

    Tidak semua siswa menerima bantuan PIP pada tahap yang sama karena penyalurannya dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan pengecekan status secara berkala, terutama setelah adanya pengumuman termin pencairan terbaru.

    4. Status Usulan Belum Disetujui

    Siswa dapat saja telah diusulkan oleh pihak sekolah, namun belum ditetapkan secara resmi sebagai penerima oleh Kemendikdasmen. Untuk memastikan status tersebut, disarankan melakukan konfirmasi kepada wali kelas atau pihak sekolah terkait perkembangan usulan PIP.

    Syarat Penerima Program Indonesia Pintar

    Kemendikdasmen juga menetapkan kriteria agar bantuan diterima oleh peserta didik yang memenuhi kebutuhan prioritas. Mengutip dari pedoman pelaksanaan, penerima PIP meliputi:

    Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
    Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin, termasuk keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
    Peserta didik berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu, baik di sekolah maupun di panti sosial/asuhan.
    Peserta didik terdampak bencana alam, korban musibah, atau memiliki kelainan fisik.
    Peserta didik yang putus sekolah dan diharapkan kembali melanjutkan pendidikan.
    Peserta didik dari keluarga dengan orang tua terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Peserta didik yang tinggal di daerah konflik, atau berasal dari keluarga terpidana/berada di lembaga pemasyarakatan.
    Peserta didik dengan lebih dari tiga saudara kandung dalam satu rumah.
    Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal seperti lembaga kursus.

    Rincian Besaran Dana PIP

    Dana bantuan yang disalurkan melalui PIP berbeda-beda, menyesuaikan tingkatan kelas dan jenjang pendidikan. Mengacu pada ketentuan pencairan 2025, besaran bantuan PIP:

    SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun; khusus siswa baru atau kelas 6 sebesar Rp225.000.
    SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun; khusus kelas 9 sebesar Rp375.000.
    SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp1.800.000 per tahun; khusus kelas 12 sebesar Rp900.000.

    Program Indonesia Pintar menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan generasi muda di Indonesia. Dengan kemudahan akses informasi melalui laman pip.kemendikdasmen.go.id, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kendala dalam memperoleh hak bantuan pendidikan. Oleh karena itu, pastikan data anak telah tercatat dengan benar di sistem Dapodik sekolah agar proses sinkronisasi dapat berjalan optimal.

  • Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

    Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra.

    Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    “Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana. 

    Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih. 

    Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

    “Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus. 

    Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

    Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras. 

    Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

    “TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

  • Profil Kartini Sjahrir: Adik Luhut yang Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk Jepang

    Profil Kartini Sjahrir: Adik Luhut yang Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Nurmala Kartini Sjahrir, tokoh senior dengan latar belakang akademik, sosial, dan diplomatik sebagai Duta Besar Republik Indonesia (Dubes) untuk Jepang. 

    Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025). Menurut dokumen yang diterima Bisnis, Pelantikan Duta Besar tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 133 P Tahun 2025. 

    Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan ucapan selamat kepada para duta besar yang baru dilantik, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Profil Kartini Sjahrir

    Kartini Sjahrir lahir pada 1 Februari 1950 di Simargala, Kecamatan Janji Maria, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

    Kartini Sjahrir merupakan adik kandung dari tokoh militer dan politik senior Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Nama Sjahrir di belakang namanya berasal dari pernikahan dengan almarhum Dr. Sjahrir, seorang ekonom senior. Dia juga merupakan ibu dari Pandu Patria Sjahrir, yang menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara.

    Meskipun memiliki hubungan keluarga dengan Luhut, tetapi Kartini Sjahrir menempuh jalur karier yang relatif independen, terutama di bidang akademik, aktivisme sosial, dan diplomasi. Rekam jejaknya sebagai antropolog, aktivis perempuan, hingga diplomat karier telah terbentuk jauh sebelum Luhut menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan pusat.

    Pengalamannya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay (2010–2014) serta keterlibatannya dalam isu-isu kemanusiaan, lingkungan, dan kebijakan publik menjadi modal utama penunjukannya sebagai Duta Besar RI untuk Jepang.

    Perempuan ini menamatkan pendidikan sebagai Sarjana Antropologi di Universitas Indonesia (UI) pada 1976 dan kemudian meraih gelar Master (S2) serta Doktor (S3) dalam bidang antropologi di Boston University, Amerika Serikat pada 1981 dan 1990. 

    Sebelum terjun ke dunia diplomasi penuh, Kartini Sjahrir berkiprah lama sebagai akademisi dan peneliti. Dia pernah menjadi dosen antropologi di Universitas Indonesia dan peneliti di lembaga riset nasional. Selain itu, ia juga aktif sebagai editor di berbagai penerbit dan majalah ilmiah di Indonesia. 

    Selain kiprahnya di dunia akademik, dia juga dikenal sebagai aktivis sosial. Ia pernah mendirikan organisasi seperti Suara Ibu Peduli, yang bergerak di isu perempuan dan reformasi, serta Yayasan Rumah Ibu yang menangani kekerasan dalam rumah tangga. Di bidang lingkungan dan masyarakat, ia juga menjadi Ketua Yayasan Lingkungan Sejahtera.

     

    Diplomasi dan Politik Kartini Sjahrir  

    Kartini bukan sosok baru dalam dunia diplomasi Indonesia. Pada 10 Agustus 2010, ia dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Argentina, dengan tugas merangkap Paraguay dan Uruguay, berkedudukan di Buenos Aires hingga 2014 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Dia juga pernah terlibat dalam politik praktis, termasuk sebagai Ketua Umum Partai Perhimpunan Indonesia Baru (2007–2011) dan aktif dalam berbagai organisasi serta forum kebijakan publik.

    Di luar pemerintahan, Kartini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Siloam International Hospitals Tbk. (Siloam Hospitals) sejak 2019, serta menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di perusahaan tersebut. Selain itu, ia pernah menjadi anggota dewan penasihat ASEAN Institute for Peace and Reconciliation.

  • Prabowo Lantik Tujuh Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030, Ini Daftarnya

    Prabowo Lantik Tujuh Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat tujuh anggota Komisi Yudisial (KY) untuk masa jabatan 2025–2030 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 132P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial.

    Pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas anggota Komisi Yudisial yang baru dalam menjalankan mandat konstitusional, khususnya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

    Komisi Yudisial memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam pengawasan etika hakim dan proses seleksi calon hakim agung. Dengan pengangkatan ini, diharapkan Komisi Yudisial periode 2025–2030 dapat memperkuat integritas lembaga peradilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

    Dalam pelantikan itu para anggota Komisi Yudisial juga mengucapkan sumpah jabatan dihadapan  Presiden Prabowo. 

    “Demi tuhan saya bersumpah, dengan sunggu-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga. Tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian,” ucap ketujuh anggota Komisi Yudisial tersebut.

    Sebelumnya DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kpatutuan anggota Komisi Yudisial pada Senin (17/12/2025), setelah mendapat usulan dari presiden.

    Sehingga 7 nama itu sudah melewati berbagai tahapan mulai dari uji kelayakan seperti pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kualitas, uji kelayakan rekam jejak, profile assessment, seleksi kompetensi, tes wawancara, dan kesehatan.

    Berikut tujuh anggota Komisi Yudisial yang diangkat Presiden Prabowo adalah:

    Abdul Chair Ramadhan
    Abhan
    Andi Muhammad Asrun
    Anita Kadir
    Desmihardi
    F. Willem Saija
    Setyawan Hartono

  • Sah! Prabowo Lantik 6 Dubes LBBP Jepang hingga Korsel, Ada Adik Luhut

    Sah! Prabowo Lantik 6 Dubes LBBP Jepang hingga Korsel, Ada Adik Luhut

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara sah melantik enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Menurut dokumen yang diterima Bisnis, Pelantikan Duta Besar tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 133 P Tahun 2025. Salah satu duta besar yang dilantik adalah Nurmala Kartini Sjahrir sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Jepang yang berkedudukan di Tokyo dan merangkap Federasi Mikronesia.

    Kartini Sjahrir dikenal sebagai peneliti di bidang antropologi dan merupakan adik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI Luhut Binsar Pandjaitan.

    Dalam prosesi pelantikan, para duta besar mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil duta besar, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” bunyi sumpah jabatan tersebut.

    Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan ucapan selamat kepada para duta besar yang baru dilantik, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Berikut 6 Dubes LBBP yang dilantik oleh Presiden Prabowo Hari Ini (19/12) 

    Yusron Ambary sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Aljazair
    Gina Yoginda sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Rakyat Demokratik Korea (Korsel)
    Heru Nurcahyo Rediyanto sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Slovakia
    Hari Prabowo sebagai Duta Besar Kerajaan Thailand merangkap United Nation Economic and Social Commission for Asia The Pacific (UN-ESCAP)
    Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon
    Nurmala Kartini Panjaitan Sjahrir sebagai Duta Besar untuk Jepang

  • Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mensesneg Minta Maaf Kalau Ada Kekurangan

    Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mensesneg Minta Maaf Kalau Ada Kekurangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra serta permohonan bantuan ke lembaga internasional.

    Prasetyo menyatakan pemerintah memahami kritik dan masukan yang disampaikan warga. 

    Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025). 

    “Mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi ini, menurut kami, wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat,” katanya.

    Dia menyampaikan permohonan maaf pemerintah apabila dalam penanganan bencana masih terdapat kekurangan.

    “Dengan segala kerendahan hati kami meminta maaf bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” ujarnya.

    Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja dan mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat masyarakat terdampak. 

    “Namun, pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” katanya.

    Dia juga mengapresiasi dukungan dan solidaritas masyarakat dalam membantu proses tanggap darurat.

    “Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak membantu upaya tanggap darurat di Sumatra. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat indonesia atas uluran tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ujar Prasetyo.

    Terkait surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyurati lembaga internasional untuk meminta bantuan, Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat pun telah melakukan verifikasi dan komunikasi lanjutan.

    “Kemudian berkaitan dengan surat yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan Unicef berkomunikasi dengan pemerintah Aceh,” katanya.

    Dia menyebut surat tersebut menggunakan tanda tangan elektronik dan menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pengiriman dilakukan oleh staf.

    “Bahwa surat itu sudah kami baca, dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangan barcode, jadi tanda tangan elektronik. Dan pak gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui itu,” ujarnya. 

    Prasetyo menjelaskan bentuk bantuan internasional yang memungkinkan diberikan saat ini lebih difokuskan pada pendampingan psikososial. 

    “Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” katanya.

    Selain itu, Prasetyo juga meluruskan informasi terkait bantuan beras dari Uni Emirat Arab (UEA).

    “Kemudian berkaitan dengan bantuan dari Uni Emirat Arab, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar UEA yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan berasal dari pemerintahan United Arab Emirat,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Prasetyo kembali menegaskan bantuan tersebut berasal dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah.

    “Tapi melalui red crescent, bulan sabit merah, semacam PMI gitu. Bulan sabit merah United Arab Emirat. Jadi non-government organization,” kata Prasetyo. 

    Bantuan beras tersebut, lanjutnya, kini telah disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center di Medan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat terdampak.

    “Dan itu berasnya sekarang sudah ada di Muhammadiyah, dan ini nanti Muhammadiyah yang akan bagikan ke masyarakat,” tandas Prasetyo.

  • Mendagri Beberkan Alasan Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton dari UEA

    Mendagri Beberkan Alasan Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton dari UEA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pengembalian bantuan beras 30 ton oleh Pemerintah Kota Medan ke Uni Emirat Arab (UEA) karena tidak sesuai mekanisme.

    Mantan Kapolri itu menceritakan bahwa setelah bantuan diberikan, pihaknya langsung berkomunikasi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab dan diketahui bahwa bantuan bukan beras dari UEA.

    “Bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari Pemerintah United Arab Emirates, tapi dari Red Cresent. Jadi Bulan Sabit Merah. Semacam PMI gitu,” katanya saat konferensi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025).

    Tito menyampaikan Bulan Sabit Merah merupakan non government organization (NGO). Tito kemudian berkomunikasi dengan Wali Kota Medan, Rico Waas. Dalam komunikasi itu, Rico mengatakan pengembalian beras karena tidak sesuai mekanisme.

    Tito menyebut ada kesalahpahaman karena dianggap bantuan antara pemerintah untuk pemerintah.

    “Namun Pak Rico menyampaikan belum ada kejelasan mengenai mekanisme. Mekanisme penerimaan dari internasional. Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah, Government to Government,” ujarnya.

    Tito menuturkan saat ini bantuan beras diserahkan ke Muhammadiyah untuk medical center yang kemudian akan dibagikan kepada masyarakat.

    Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menjelaskan terkait pengajuan bantuan oleh Pemerintah Aceh kepada UNDP dan UNICEF. Menurutnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf tidak mengetahui pengajuan surat tersebut. 

    “Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” ujar Tito.

    Kendati demikian, pihaknya tetap berkomunikasi kepada UNDP dan UNICEF bantuan yang dapat diberikan bagi Indonesia. Nantinya, kata Tito, bantuan yang akan diberikan adalah konseling terutama bagi anak-anak dan wanita.

    “Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” tandasnya.

  • KSAD Kerahkan Personel untuk Bangun Dapur hingga Pemulihan Infrastruktur di Sumatra

    KSAD Kerahkan Personel untuk Bangun Dapur hingga Pemulihan Infrastruktur di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan keterlibatan aktif TNI AD dalam penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra, khususnya dalam dukungan logistik, layanan kesehatan, hingga percepatan pemulihan infrastruktur jembatan.

    Hal itu disampaikan Maruli saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Jadi kami dari Angkatan Darat (AD) hampir seluruh kegiatan kami ikuti, kami dukung. Dari mulai bagaimana penyaluran ke pengungsian, bagaimana di pengungsian dan lain sebagainya,” ujar Maruli.

    Lebih lanjut, dia menyebut, TNI AD terlibat langsung dalam berbagai kegiatan di lapangan, termasuk pendirian pos kesehatan dan dapur umum bagi para pengungsi.

    “Kami membuat pos kesehatan, ada pos kesehatan sampai 40 lebih dapur, 50-an lebih. Saya kira secara data saya tidak terlalu perlu tampilkan. Tapi di lapangan kami hampir di seluruh kegiatan kami ikut serta cukup signifikan,” katanya.

    Selain dukungan kemanusiaan, Maruli menegaskan TNI AD juga mendapat tugas khusus dalam percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana.

    “Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dan satgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia. Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, TNI AD telah menyiapkan jembatan Bailey sebagai solusi sementara untuk membuka kembali akses wilayah terdampak.

    “Kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk Bailey ada 18 yang sudah kita siapkan. Di [Kementerian] PU ada 14,” kata Maruli.

    Hingga saat ini, sejumlah jembatan telah selesai dibangun, sementara lainnya masih dalam berbagai tahap pengerjaan.

    “Jadi sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan Bailey. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh PU. Ada 6 dalam tahap pemasangan, 5 unit sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan karena perlu pembenahan jalan-jalannya, dan juga sisanya masih dalam perjalanan,” ujarnya.

    Selain jembatan Bailey, Maruli juga menyampaikan progres rencana pembangunan jembatan Armco, meski diakui menghadapi tantangan teknis dan logistik.

    “Yang terlanjutnya untuk jembatan Armco juga itu banyak yang mendaftar, sudah ada sekitar 37. Ini memang sulit karena kita harus survei, setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak,” katanya.

    Tak hanya itu, dia menegaskan, seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras prajurit di lapangan.

    “Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang saya kira anggota kami di bawah itu bekerja sangat luar biasa,” ujarnya.

    Ke depan, TNI AD akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terdampak bencana.

    “Jadi saya perkirakan kami akan koordinasi dengan PU dan BNPB, mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada khususnya Bailey, per Januari kami hitung Januari 50-an Bailey mudah-mudahan bisa tergelar,” kata Maruli.

    Dia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto pun telah memerintahkan pengadaan tambahan jembatan Bailey untuk mempercepat pemulihan.

    “Saya juga sudah mendengar informasi bahwa Presiden sudah merintahkan segera mengadakan 50 jembatan Bailey,” ujarnya.

    Terkait jembatan Armco, Maruli menargetkan pembangunan hingga ratusan unit, meski tetap memperhitungkan proses survei dan distribusi.

    “Jadi itu kira-kira ARMCO mudah-mudahan sampai Januari kita bisa buat saya kira seratus kita bisa seratus jembatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan kita perlu survei, kita perlu pengiriman dari sini itu memang perlu waktu. Tapi mudah-mudahan kita bisa segerakan semua,” katanya.

  • Seskab Teddy: Penanganan Bencana Sumatra Sejak Detik Pertama Tanpa Sorotan Kamera

    Seskab Teddy: Penanganan Bencana Sumatra Sejak Detik Pertama Tanpa Sorotan Kamera

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah pusat bergerak cepat dalam menangani bencana di wilayah Sumatra sejak hari pertama kejadian pada akhir November 2025.

    Dia menepis anggapan bahwa pemerintah lambat dalam merespons bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatra. Menurutnya, sikap pemerintah tanggap bahkan tanpa sorotan kamera. 

    Hal itu disampaikan Teddy saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24 November, 25 November, 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November,” ujar Teddy. 

    Dia menjelaskan pada saat puncak bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung bergerak ke Sumatra Utara meski sebelumnya tengah menangani erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

    “Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatra Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Semeru,” kata Teddy.

    Menurut Teddy, seluruh petugas gabungan telah bekerja sejak detik pertama, bahkan sebelum ada peliputan media. 

    “Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Pak Panglima TNI, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera,” ujarnya.

    Dia menambahkan pada hari yang sama Presiden langsung berkoordinasi dengan para kepala daerah terdampak 

    Teddy mengatakan bahwa Presiden langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kemudian menelepon Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton untuk langsung menginstruksikan mobilisasi nasional lintas kementerian dan lembaga.

    “Kemudian di hari itu juga, Bapak Presiden mengintruksikan, mengintruksikan Bapak Menko PMK, mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” katanya 

    Teddy menjelaskan, pada 27 November seluruh helikopter yang berada di Pulau Sumatra serta pesawat dan helikopter dari Pulau Jawa digerakkan ke wilayah terdampak 

    Dia mengatakan bahwa pada 27 November 2025, seluruh helikopter di Pulau Sumatra dikirim ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, serta helikopter dan pesawat di Jawa juga dikirim ke Sumatra. Perjalanan helikopter dari Jawa ke Sumatera memakan waktu 13—15 jam.

    Teddy menegaskan distribusi logistik dan personel dilakukan tanpa eksposur media. 

    “Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat Jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” kata Teddy.

    Pada hari kedua bencana, puluhan ribu personel gabungan telah berada di lapangan. Dia menyebutkan, total kekuatan udara yang terlibat hingga kini mencapai puluhan unit.

    “Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu CSR, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya,” kata Teddy.

    Teddy juga memaparkan intensitas kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke wilayah terdampak. Bahkan, dirinya memerinci, Presiden Ke-8 RI itu telah berulang kali meninjau langsung daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk wilayah dengan akses yang sangat terbatas.

    Di akhir keterangannya, Teddy menekankan bahwa pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat, meski kerap luput dari sorotan publik.

    “Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” kata Teddy.

    Oleh sebab itu, dia pun mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan melihat penanganan bencana secara utuh.

    “Jadi yang saya menekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung,” pungkas Teddy.

  • KSAD Geram Penanganan Bencana Disebut Lambat: Anggota Kami Kerja Siang Malam

    KSAD Geram Penanganan Bencana Disebut Lambat: Anggota Kami Kerja Siang Malam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengimbau seluruh pihak untuk berperan aktif membangun dukungan moral bagi prajurit dan masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

    Dia menegaskan bahwa kritik di lapangan seharusnya disampaikan langsung kepada petugas agar dapat segera diperbaiki, bukan justru melemahkan semangat mereka yang bekerja siang dan malam.

    Hal itu disampaikan Maruli saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025). 

    “Saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan supaya mengekspos bagaimana kami bekerja. Semua bekerja begini, kalau ada hal kekurangan pasti banyak kekurangan. Tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media,” ujar Maruli.

    Dia mengungkapkan, duka mendalam turut dirasakan institusinya karena dalam operasi penanggulangan bencana tersebut, TNI AD kehilangan prajurit dan keluarga prajurit.

    “Kasian anggota kami yang sudah, anggota saya tiga orang meninggal. Ada dua keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami,” katanya.

    Menurut Maruli, para prajurit di lapangan bekerja dalam kondisi berat dan serba terbatas, sehingga dukungan moral menjadi hal yang sangat penting.

    “Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu. Kasian yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya,” ujarnya.                

    Lebih lanjut, dia menilai, pemberitaan yang hanya menyoroti kekurangan tanpa konteks justru dapat mematahkan semangat prajurit yang telah berjuang maksimal.

    “Jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya [lambat]. Bagaimana rasanya Anda kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya,” tegas Maruli.

    KSAD juga menggambarkan kondisi riil prajurit di lapangan yang kerap bekerja dalam situasi ekstrem.

    “Kehujanan tengah malam bentuk seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Jadi tolong yang seperti-seperti ini, kita harus kompak, bernegara,” katanya. 

    Maruli menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangkitkan semangat masyarakat, korban bencana, dan para petugas di lapangan.

    “Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja. Bukan kami, anggota kami,” ujarnya.

    Dia pun mengajak media untuk mengangkat kisah perjuangan prajurit yang bertugasNI AD yang bertugas di wilayah sulit, dengan keterbatasan logistik dan fasilitas.

    “Kalau mau mencoba rasakan bagaimana rasanya dia harus ke tempat tertutup akses, mereka juga tidak ada air minum, mereka juga tidak ada baju ganti, mereka juga dengan kondisi tempat penginapan yang kurang jauh dari layak. Mungkin lebih jelek dari pengungsi,” katanya.

    Menutup pernyataannya, Maruli kembali menegaskan harapannya agar media menjadi bagian dari upaya membangun optimisme di tengah bencana.

    “Ini tolong dibangkitkan semangatnya. Saya yakin Anda mempunyai peran, saya kira itu yang ingin sampaikan,” tandas Maruli.