Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • BGN Gandeng BPOM Cegah Insiden Keracunan MBG

    BGN Gandeng BPOM Cegah Insiden Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan insiden keracunan siswa dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak terulang.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola MBG dengan mengembangkan sistem pengawasan berlapis, pelatihan rutin, dan kerja sama lintas sektor demi menjamin mutu, keamanan, serta kesinambungan program di seluruh wilayah Indonesia.

    BGN telah menerbitkan dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai panduan operasional bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, pelatihan rutin diberikan kepada penjamah makanan untuk memastikan penerapan prinsip keamanan pangan yang sesuai standar.

    “BGN melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin ke setiap SPPG untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai protokol,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (24/6/2025).

    Sebagai bentuk partisipasi publik, BGN juga menginisiasi Gerakan Pemantauan Bersama Masyarakat dan Sekolah dengan memanfaatkan kanal media sosial sebagai ruang laporan, pengawasan, dan edukasi gizi.

    Kolaborasi dengan pemerintah daerah pun diperkuat, khususnya dalam penanganan KLB dan insiden keracunan makanan yang melibatkan peserta MBG.

    BGN bersama kementerian/lembaga terkait sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG. Perpres ini ditargetkan dapat diundangkan pada awal Juli 2025, sebagai payung hukum yang kokoh bagi keberlanjutan program.

    Dadan menambahkan, dalam mendukung program MBG, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada para penerima manfaat.

    Tugas dan kewenangan BPOM tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan serta Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

    Berdasarkan Pasal 47 ayat 4 PP 86/2019, pengawasan pangan olahan siap saji menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

    Dalam pasal 53 ayat 2 dan pasal 55 disebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pengawas pangan atau sanitarian dengan kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

    Sejalan dengan mandat tersebut, BPOM telah aktif mendampingi pelaksanaan MBG dengan berbagai bentuk dukungan di antaranya memberikan pelatihan kepada SPPI dan SPPG tentang cara produksi pangan olahan yang baik, melakukan pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi MBG.

    “BPOM juga melakukan sampling dan pengujian produk pangan MBG. BPOM juga mengawasi keamanan pangan pada rantai pasok MBG dalam hal terjadi KLB keracunan pangan,” pungkas Dadan.

  • Perpanjangan Usia Pensiun ASN, Harus Pertimbangkan Beban Biaya

    Perpanjangan Usia Pensiun ASN, Harus Pertimbangkan Beban Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Usulan rencana perpanjangan usia pensiun ASN menuai tanggapan dari DPR RI.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebutkan, usulan tersebut perlu dikaji lebih mendalam mengingat kondisi keuangan negara saat ini.

    “Mengenai pensiun memang kalau kita bicara beban biaya itu kita harus pikirkan lagi beban biaya karena kondisi negara saat ini sedang kurang bagus,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip, Senin (23/6/2025)

    Dede juga menyoroti jumlah ASN yang sangat besar, sehingga bila BUP ditingkatkan, beban anggaran negara akan semakin berat.

    “Jadi harus dipikirkan karena jumlah ASN itu jutaan sehingga ini memungkinkan, ini kita harus berbicara sampai pada level ASN TNI/Polri juga itu kan jutaan pasti beban negara akan bertambah,” imbuhnya.

    Selain itu Dede juga mengatakan perlunya jabatan mana yang high risk dengan yang low risk, karena ada beberapa jabatan yang makin tinggi posisinya makin besar juga tekanan kerjanya, tentu harus sesuai dengan kondisi umur.

    “Ini harus dikaji secara mendalam, dikaji melalui tinjauan akademis maupun juga tinjauan lainnya terkait dengan keberadaan anggaran negara,” katanya.

    Adapun sejauh ini, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri mengusulkan perpanjangan usia pensiun bagi aparatur sipil negara untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Korpri mengklaim, penyesuaian batas usia pensiun ini diperlukan seiring dengan meningkatnya harapan hidup ASN.

  • Jakarta Diprediksi Berawan Hari Ini, Selasa 24 Juni 2025

    Jakarta Diprediksi Berawan Hari Ini, Selasa 24 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Jakarta berawan pada hari Selasa, 24 Juni 2025 hari ini.

    BMKG melalui laman resmi https://www.bmkg.go.id/ menyebutkan cuaca berawan terjadi di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

    Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu diprakirakan hujan sedang dengan intensitas sedang. Suhu berkisar 26-29 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar 74-85 persen.

    Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 23-30 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 65-97 persen.

    Jakarta Utara diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 24-30 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 68-95 persen.

    Jakarta Barat diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 23-30 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 66-98 persen.

    Jakarta Selatan diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 22-31 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 62-98 persen.

    Jakarta Timur diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 23-31 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 60-98 persen.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id serta media sosial @info.bmkg.

  • Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas secara menyeluruh tentang kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026. 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu melangsungkan rapat terbatas ini usai rapat terbatas mengenai Sekolah Garudapada di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    “Selain rapat terbatas untuk membahas percepatan pembangunan Sekolah Garuda, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas bersama Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, beserta jajaran terkait untuk membahas perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari gagasan Presiden Prabowo dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pun terus mematangkan berbagai aspek pendukung guna memastikan program ini berjalan efektif.

    “Pemerintah makin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” sambung Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa berbagai elemen penting turut menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Presiden Prabowo ingin memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang dengan matang dan dapat segera diimplementasikan secara terpadu.

    “Dalam ratas ini juga dibahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa,” pungkas Teddy.

  • Para Kandidat Calon Dubes RI untuk AS, Mulai dari Diplomat hingga Politikus

    Para Kandidat Calon Dubes RI untuk AS, Mulai dari Diplomat hingga Politikus

    Bisnis.com, JAKARTA –  Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengungkapkan bahwa sejumlah kandidat calon Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS) berasal dari kalangan diplomat hingga politikus.

    Meski tak menyebutkan siapa orangnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan nama-nama tersebut saat ini sedang diproses oleh pihaknya sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kami sedang mengolah nanti untuk mengisi posisinya,” ujar Bambang saat ditemui usai acara penandatanganan DIM RUU KUHAP di Jakarta, dilansir dari Antara.

    Terkait adanya nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mencuat sebagai salah satu kandidat, Bambang membantahnya dan mengaku masih menunggu usulan lainnya dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    Ia menjelaskan kandidat calon Dubes RI untuk AS mayoritas berasal dari usulan Menlu, yang kemudian nantinya diputuskan oleh Presiden.

    “Intinya jumlah kandidatnya kira-kira lebih dari tiga,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto saat ini masih menggodok empat sampai dengan lima nama kandidat Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat.

    Posisi Dubes RI untuk AS kosong hampir 2 tahun setelah ditinggal oleh Rosan Perkasa Roeslani pada 17 Juli 2023, karena dia saat itu dilantik sebagai wakil menteri (wamen) BUMN.

    “Ada beberapa nama yang sudah dibahas oleh Bapak Presiden dengan beberapa menteri terkait, dengan beberapa pihak terkait. InSya-Allah secepatnya, beliau (Presiden, red.) akan ambil keputusan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5).

    Walaupun demikian, Prasetyo hanya dapat menyebut jumlah kandidatnya, yaitu sekitar 4–5 orang, namun dia belum dapat membocorkan nama-nama kandidat Dubes AS itu.

    Terlepas dari itu, Prasetyo menjelaskan ada beberapa kriteria yang menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk posisi Dubes AS.

    “Banyak ya (syarat dan kriterianya, red.), antara lain kemampuan berdiplomasi, kemudian juga kemampuan ekonomi, dalam menjaga hubungan dagang kita dengan mereka. Banyak faktornya, pengalaman tentunya. Pengalaman juga penting,” kata Juru Bicara Presiden RI.

  • Sidang Ekstradisi Paulus Tannos: Jaksa Singapura Wakili Pemerintah RI

    Sidang Ekstradisi Paulus Tannos: Jaksa Singapura Wakili Pemerintah RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP, Paulus Tannos di Singapura telah dimulai hari ini, Senin (23/6/2025). Pihak Kejaksaan Singapura akan mewakili pemerintah Indonesia sebagai pemohon ekstradisi.

    Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryopratomo mengatakan persidangan atau committal hearing perdana digelar hari ini di State Court, 1st Havelock Square. Sidang itu akan berlangsung selama tiga hari sampai dengan 25 Juni 2025, dan dipimpin oleh District Judge, Luke Tan. 

    “Dalam persidangan yang disebut sebagai committal hearing, Jaksa pada Kejaksaan Agung Singapura yang bertindak mewakili Pemerintah RI sebagai pemohon ekstradisi,” ujar Suryopartomo melalui keterangan tertulis, Senin (23/6/2025). 

    Pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan, pemerintah Indonesia telah diwajibkan menghadirkan bukti-bukti permintaan ekstradisi untuk diserahkan ke Kejaksaan Singapura, atau Attorney General Chambers (AGC). 

    Selayaknya persidangan pada umumnya, meskipun dengan sistem hukum yang berbeda, Paulus sebagai buron atau subyek permintaan ekstradisi berhak juga mengajukan bukti-bukti yang mendukung keberatannya. 

    Pengadilan nantinya yang akan memutuskan apabila seluruh persyaratan ekstradisi telah dipenuhi sehingga Paulus bisa segera dibawa ke Indonesia. 

    Apabila Pengadilan menetapkan pria bernama Thian Po Tjhin itu dapat diekstradisi, maka dia akan tetap berada dalam tahanan sampai dengan waktu penyerahan kepada pemerintah Indonesia. Dia memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas penetapan Pengadilan tersebut. 

    Namun, apabila dia mengajukan banding, maka proses pengadilan atas dirinya akan berlanjut. Apabila tidak, maka Menteri Hukum akan menerbitkan Perintah Penyerahan (warrant of surrender).

    Untuk diketahui, para pihak yang bersidang memiliki satu kali upaya hukum banding setelah putusan pengadilan. Setelah proses banding, maka putusan pengadilan akan berkekuatan hukum tetap. 

    Suryopratomo mengungkap bahwa lama proses ekstradisi dapat bervariasi. Hal ini bergantung pada apakah buronan subyek permintaan ekstradisi menerima atau akan mengajukan banding/keberatan pada setiap tahapan. 

    “Dalam hal buronan mengajukan banding, sehingga proses peradilan harus berjalan penuh, maka waktu yang diperlukan akan jauh lebih lama,” kata mantan jurnalis senior yang pernah memimpin Kompas serta Metro TV itu. 

    Untuk diketahui, proses hukum terhadap Paulus di Singapura berawal saat pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan untuk penahanan sementara dengan jaminan, atau provisional arrest, terhadap tersangka kasus e-KTP itu pada 19 Desember 2024. 

    Kemudian, Paulus ditahan oleh otoritas Singapura sejak 17 Januari 2025 di Penjara Changi. Tidak lama setelah itu, pemerintah Indonesia mengirimkan secara resmi permintaan ekstradisi pada 24 Februari 2025. 

    Setelah assessment atas kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi, maka pada Menteri Hukum Singapura pada 18 Maret 2025 menerbitkan Surat Pengantar (notice to courts) kepada Pengadilan agar permintaan ekstradisi diproses dan dijadwalkan untuk disidangkan. Pengantar Menteri Hukum Singapura tersebut menandai dimulainya proses ekstradisi di Pengadilan.  

    Proses persidangan ekstradisi Paulus dimulai setelah Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan atau bail hearing pekan lalu. 

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui bahwa proses pemulangan Paulus masih panjang. Namun, dia memastikan pemerintah Indonesia telah melengkapi seluruh syarat dan dokumen ekstradisi yang dibutuhkan pemerintah Singapura di pengadilan. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, hal itu lantaran para pihak masih bisa mengajukan upaya hukum banding satu kali sebelum putusan memeroleh kekuatan hukum tetap. 

    “Ini prosesnya masih panjang teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali dan karena itu kita tunggu,” tutur mantan Ketua Baleg DPR itu. 

    Untuk diketahui, Tannos ditetapkan sebagai tersangka dari pihak swasta pada pengembangan penyidikan kasus korupsi e-KTP. 

    Proses penyelesaian kasus yang turut menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Selain Paulus, KPK juga menetapkan mantan anggota DPR, Miryam S. Haryani sebagai tersangka. 

  • Wapres Gibran Targetkan Swasembada Gula Tahun 2027

    Wapres Gibran Targetkan Swasembada Gula Tahun 2027

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menargetkan dua tahun lagi Indonesia bakal swasembada gula.

    Hal tersebut disampaikan Gibran, setelah menghadiri acara Panen Raya dan Tanam Tebu Perdana di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin 23 Juni 2025.

    Gibran mengakui sektor gula nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas tebu yang belum maksimal, hingga permasalahan seperti ketersediaan pupuk, bibit, dan proses mekanisasi. 

    Kendati demikian, Gibran optimistis kerja sama dari pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari seluruh pihak terkait lainnya, target swasembada gula dapat tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hari ini tebu memang belum 100 persen baik. Tapi kita akan usahakan dua tahun lagi untuk swasembada gula agar bisa dieksekusi,” tutur Gibran di Jakarta, Senin (23/6).

    Gibran menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bakal bekerja lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan swasembada gula 2 tahun lagi

    “Kita akan bekerja keras dan tentunya juga dengan dukungan para kepala daerah, lalu juga kita tadi menampungaspirasi serta evaluasi dari warga sekitar, para pelaku usaha, juga petani tebu di sekitar lokasi,” katanya.

    Gibran menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor beras akan dijadikan model dalam penyelesaian permasalahan sektor gula. 

    Menurutnya, percepatan untuk kebijakan dan langkah konkret di lapangan menjadi kunci untuk memperbaiki rantai produksi dari hulu hingga hilir.

    “Di beras sudah cukup baik. Ini di gula harus kita perbaiki juga [termasuk] pupuk, bibit, mekanisasi, perlu kita perbaiki semua. Insya Allah bisa untuk gula juga ditargetkan [swasembada] di 2027,” ujarnya.

  • Rapat Tertutup di Hambalang, Prabowo Matangkan Rencana Buka Sekolah Garuda

    Rapat Tertutup di Hambalang, Prabowo Matangkan Rencana Buka Sekolah Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kunci utama untuk membangun kemandirian nasional di berbagai sektor strategis adalah melalui pendidikan yang berkualitas dunia.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya mengatakan bahwa penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih terkait di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025). 

    “Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mampu mewujudkan kemandirian di bidang industri, pertahanan, energi, maupun teknologi tanpa didukung oleh sumber daya manusia unggul yang dilatih melalui sistem pendidikan berkelas dunia,” ujar Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang sebagai model pendidikan berasrama yang mengusung kurikulum nasional dengan penguatan standar pendidikan global.

    Menurutnya, program ini ditujukan untuk menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia.

    “Sekolah Garuda merupakan sebuah program strategis nasional yang dirancang untuk menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri agar mampu melanjutkan studi di perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi penggerak utama kemajuan bangsa,” ungkap Teddy.

    Seleksi masuk ke Sekolah Garuda pun akan dilakukan melalui sistem yang sangat kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik dan uji kompetensi. Seluruh siswa yang diterima akan mendapatkan beasiswa penuh tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

    “Sekolah Garuda mengusung model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi masuk dilakukan berbasis rekam prestasi dan uji kompetensi yang ketat, dengan skema beasiswa penuh bagi seluruh siswa terpilih tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi,” pungkas Teddy.

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus melakukan pertemuan di kediamannya di Hambalang, Bogor dengan fokus utama membahas dinamika kondisi global dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

    Teddy mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ingin memastikan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, beserta para menteri dan pejabat di bawah koordinasi Menko Polkam, di kediaman pribadinya di Hambalang,” ujar Teddy melalui rilisnya, Senin (23/6/2025). 

    Lebih lanjut, Letnal Kolonel itu pun menegaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk merumuskan arah kebijakan strategis guna menjaga stabilitas nasional.

    “Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia, berserta langkah strategis yang harus dipersiapkan,” lanjutnya. 

    Presiden Prabowo, kata Teddy, dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan soliditas antar-lembaga dalam menghadapi gejolak internasional yang berpotensi memengaruhi situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

    Pertemuan di Hambalang ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam bidang strategis pertahanan dan keamanan negara.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025).

    Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, beserta para menteri serta pejabat tinggi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. 

    Terlihat sejumlah pejabat yang hadir mulai dari ⁠Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ⁠Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, ⁠Menteri Komdigi Meutya Hafid, ⁠Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ⁠Panglima TNI Agus Subiyanto, ⁠Jaksa Agung ST Burhanuddin, ⁠Kepala BIN Muhammad Herindra dan ⁠Kepala BSSN Hinsa Siburian.

  • PKS Umumkan Daftar Pengurus 2025-2029, Ini Susun Lengkapnya

    PKS Umumkan Daftar Pengurus 2025-2029, Ini Susun Lengkapnya

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi mengumumkan susunan lengkap kepengurusan partai untuk periode 2025-2029.

    Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf menekankan bahwa formasi kepengurusan baru kali ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis partai dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, serta sebagai bentuk ikhtiar untuk memperkuat soliditas internal, profesionalitas, dan kapasitas pelayanan publik. 

    Selain itu, dia juga menambahkan komposisi pengurus ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas serta pembaruan dari kader-kader muda yang telah teruji.

    “PKS akan melangkah lebih tangguh, lebih progresif, dan lebih siap menjawab rakyat Indonesia. Kepengurusan ini adalah wujud keseriusan kami dalam membangun partai yang responsif, inklusif, dan relevan,” tutur Al Muzzammil usai mengumumkan susunan lengkap anggota DPP PKS periode 2025-2030 di Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Berikut ini adalah susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:

    Presiden : Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si. 

    Sekretaris Jenderal : Muhammad Kholid, S.E., M.Si. 

    Bendahara Umum : Noerhadi, S.Pd., M.A. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan : Iman Firmansyah, S.E.I, M.M. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Administrasi dan Literasi Kepartaian: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Data dan Teknologi Informasi : Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot, M.Sc.

    Wakil Sekretaris Jenderal Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai : M. Iqbalur Ramadan C.P., S.K.M. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program : Tomy Agus Maymuftianto, S.Si. 

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Penerimaan : Alwan Fauzi 

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Pengeluaran : Kaslan, Ak

    Wakil Bendahara Umum Bidang Pembiayaan : Sugeng Susilo, Ak 

    Badan Pembinaan Pejabat Publik

    Ketua : Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

    Sekretaris : dr. Pamungkas Hendra Kusuma

    Badan Penelitian dan Pengembangan

    Ketua : Haryo Setyoko, M.P.A.

    Sekretaris : Dr. Hj. Astriana Baiti Sinaga

    Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri

    Ketua : Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

    Sekretaris : Muhammad Arfian, M.B.Α.

    Badan Legislasi Partai

    Ketua : Zainudin Paru, S.H., M.H.

    Sekretaris : Ruli Margianto, S.H., M.H.

    Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah

    Ketua : Umar, S.IP., Μ.Α.

    Sekretaris : Muhammad Wajdi Rahman, S.IP., M.Si.

    Bidang Advokasi Partai

    Ketua : Nurul Amalia, S.H., M.H.

    Sekretaris : Ahmar Ihsan, S.H.

    Bidang Relawan dan Saksi Nasional

    Ketua : Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P.

    Sekretaris : Dr. Indra Kusumah, S.Psi., M.Si

    Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

    Ketua : Agoes Poernomo, S.IP.

    Sekretaris : Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

    Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri

    Ketua : Dr. Handi Risza, S.E., M.E.

    Sekretaris : Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M.

    Bidang Pendidikan dan Kesehatan

    Ketua : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.

    Sekretaris : dr. Gamal, S.Ked., M.Biomed.

    Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

    Ketua : Dr. Agus Ismail, M.Eng.

    Sekretaris : Dr. Hj. Paramitha Messayu, S.Si., M.Sc.

    Bidang Pemenangan PEMILU dan PILKADA

    Ketua : Dr. Mardani Ali Sera, S.T., M.Eng.

    Sekretaris : Dr. Irfan Aulia, S.Psi., M.Psi.

    Bidang Ketenagakerjaan

    Ketua : Indra, S.H., Μ.Η

    Sekretaris : Muhamad Rusdi, A.Md. Graf.

    Bidang Petani, Peternak dan Nelayan

    Ketua : Riyono, S.Kel., M.Si

    Sekretaris : Abdurrokhim, S.Pt.

    Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif

    Ketua : H. Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., M.M.

    Sekretaris : dr. Burhanuddin Hamid, M.Kes.

    Bidang Koperasi dan Desa

    Ketua : Reni Astuti, S.Si., M.PSDM

    Sekretaris : Yoandro Edwar, S.T., M.B.A

    Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

    Ketua : Defrizal, S.Or.

    Sekretaris : Dedi Sarwanto, A.Md.

    Bidang Komunikasi dan Digital

    Ketua : Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

    Sekretaris : Eko Febrianto, S.Sos.I., M.I.Kom.

    Bidang Pembinaan Masyarakat Lemah dan Disabilitas

    Ketua : Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si.

    Sekretaris : Ir. Nur Indah Harahap

    Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama

    Ketua : DR. H. Ali Akhmadi, MA.

    Sekretaris : Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.

    Bidang Kepanduan dan Bela Negara

    Ketua : Taufik Jayadi

    Sekretaris : Hendra Wijaya

    Bidang Seni dan Budaya

    Ketua : Ahmad Mabruri Mei Akbari, S.Sos., M.M.

    Sekretaris : Afwan Riadi Widianto SKM

    Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa

    Ketua : Aang Kunaifi, S.T., M.Si.

    Sekretaris : Henda Yusamtha, S.T.

    Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

    Ketua : Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

    Sekretaris : Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si.

    Bidang Kaderisasi Anggota Partai

    Ketua : Tjahyadi Takariawan, S.Si.

    Sekretaris : Muh Lili Nur Aulia, S.Pd.I., MΜ.Ε.

    Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai

    Ketua : Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

    Sekretaris : H. Ahmad Rachmawan, S.Sos., M.Si.

    Kantor Staf Presiden

    Ketua : H. Pipin Sopian, S.Sos., IMRI.

    Sekretaris : Rangga Kusumo, S.IP., M.IP.